Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk institusi publik seperti Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi penerimaan negara, fungsi bendahara negara dari sisi belanja, dan tugas perbendaharaan (treasury function) dari sisi pengelolaan kas, manajemen perbendaharaan, hingga manajemen pembiayaan utang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Conference on Public Finance and Treasury 2022 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (14/12).
“Dengan pandemi kita semua dipaksa menggunakan teknologi digital untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk di bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan sebetulnya juga sudah memiliki roadmap transform secara digital, namun terdisrupsi dan bahkan diakselerasi. Ini memungkinkan pengelolaan keuangan negara menjadi makin transparan, makin akuntabel, dan juga makin tepat kualitas. Ini sangat penting dalam menjaga kredibilitas keuangan negara dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” terang Menkeu dalam kegiatan yang diselenggarakan secara sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) ini.
 |
 |
Aplikasi yang dibangun oleh DJPb seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan SAKTI telah mendorong sistem perbendaharaan modern dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan. Aplikasi Digipay juga sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dan mendapatkan akses menawarkan barang dan jasa melalui marketplace digital pemerintah. Selain itu, ada pula aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang mengakomodasi teknologi perbankan dan fintech untuk dapat menerima penyetoran pajak sehingga pembayaran pajak makin mudah dan inklusif bagi seluruh wajib pajak. Karena itu, Kementerian Keuangan terus mengoptimalkan manfaat teknologi digital dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara negara.
"Conference on Public Finance and Treasury tahun ini diselenggarakan selama dua hari dengan mengangkat tema Digital Transformation: Towards Inclusive Public Financial Management and Public Services. Tema tersebut merefleksikan kondisi dan fenomena yang berkembang di sektor publik di Indonesia, yakni masifnya program transformasi digital, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara," jelas Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam welcoming speech-nya.
Konferensi hari pertama menghadirkan narasumber Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, serta Prof. Miriam Lips dari Victoria University of Wellington sebagai observer. Pada hari kedua akan dihadirkan para researchers untuk berbagi hasil penelitian terutama di bidang keuangan negara, perbendaharaan, serta secara khusus mengenai isu digitalisasi.
"Saya berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi riset strategis, sehingga dapat mendorong budaya dan research-based policy di lingkungan Kementerian Keuangan," pungkas Dirjen Perbendaharaan.
Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan atau yang pada tahun ini disesuaikan namanya menjadi Conference on Public Finance and Treasury merupakan bagian dari tradisi keilmuan di lingkungan DJPb sejak tahun 2018. Konferensi dirancang berskala internasional dengan menghadirkan narasumber dari mancanegara serta menjadi ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan layanan publik yang menjembatani dunia akademis dengan dunia praktis. Agenda ini juga ditujukan untuk media sosialisasi dua jurnal yang dikelola oleh DJPb, yakni Indonesian Treasury Review (ITRev) dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan (JMP). Kedua jurnal tersebut merupakan salah satu pilar ekosistem penelitian dan pengembangan yang dibangun untuk mendukung pengembangan komunitas riset dan budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. [LRN/AND]
