Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan melalui kantor-kantor vertikalnya memiliki peran besar dalam perekonomian daerah. Dengan komitmen sebagai negara kesatuan, sudah seharusnya kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia merata dan adil, demikian juga dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan. Untuk itu, peran Regional Chief Economist (RCE) dan sebagai intellectual leader di daerah diharapkan terus ditingkatkan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Akhir Tahun Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (29/12).
"Kementerian Keuangan memiliki postur dan struktur yang kuat karena ada di berbagai daerah. Dengan begitu kita bisa ikut memeratakan kemajuan yang makin berkualitas di seluruh Indonesia. Kita perlu berinovasi, melihat koneksi dari manfaat APBN dan mencari cara bagaimana agar hasil APBN menjadi lebih powerful dan lebih bermanfaat. Untuk para pengelola keuangan di pemerintah daerah juga dapat disediakan berbagai pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), supaya kita bisa meningkatkan kemampuan daerah untuk menggunakan anggaran dan mengelolanya secara lebih baik. Makin luas stakeholders engagement kita dengan para ekonom dan perguruan tinggi di daerah, mereka juga akan mendapatkan lebih banyak variasi data yang bisa dianalisis. Hasilnya, rakyat akan makin tahu dalam berbagai dimensi, apa yang dimaksud dengan negara hadir," ungkap Menkeu
dalam Rapim yang diikuti oleh para pejabat Kementerian Keuangan ini.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari sejumlah kantor wilayah Kementerian Keuangan secara langsung maupun lewat video conference melaporkan perkembangan terkini realisasi APBN serta manfaatnya di daerah. Menkeu mengapresiasi upaya sinergi kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah, baik antar-unit maupun dengan pemerintah daerah, sekaligus mengingatkan perlunya untuk tetap waspada terhadap tantangan-tantangan mendatang.
Selanjutnya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti melaporkan berbagai hal yang telah dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dari APBN di seluruh wilayah Indonesia.
"Atas pelaksanaan anggaran tahun 2022 terus kami lakukan evaluasi agar kualitas belanja makin meningkat dalam kerangka spending better. Diperlukan penajaman perencanaan anggaran agar pelaksanaan anggaran baik di pusat maupun di daerah benar-benar menghasilkan kinerja yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Percepatan pelaksanaan program atau kegiatan juga didorong agar manfaat belanja segera dapat dinikmati oleh rakyat dan penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Selain itu, kebijakan pusat dan daerah terus diupayakan untuk disinkronkan agar program maupun kegiatan baik di APBN maupun APBD dapat memberikan dampak optimal terhadap pembangunan daerah," jelas Dirjen Perbendaharaan. [LRN/SW]
