Malang, djpb.kemenkeu.go.id. Indonesia dapat dikatakan berhasil menangani pandemi berikut dengan dampak ekonomi dan sosialnya secara baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu, hal ini dapat terjadi karena antar-kementerian dan antara pemerintah pusat dengan daerah bekerja sama. Ke depannya, jajaran Kementerian Keuangan harus menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap tantangan-tantangan baru.
Demikian diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan arahan dalam acara puncak Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023 di Malang, Jawa Timur, Rabu (18/01).
"Dengan melemahnya berbagai indikator ekonomi, semua menjurus pada kesimpulan yang sama bahwa tantangan tahun 2023 adalah harga komoditas tinggi, suku bunga tinggi, dan konsekuensinya ekonominya melemah. Tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun ini tentang transformasi ekonomi dalam menjaga masyarakat dan perekonomian, hal ini menjadi makin penting. Kementerian Keuangan harus berpikir bagaimana menggunakan instrumen fiskal untuk mengatasi berbagai tantangan. APBN bukan sebuah tujuan, melainkan alat yang harus kita siapkan dengan baik sehingga selalu bisa menjawab kebutuhan apa saja dari negara kita," ungkap Menkeu.
Menkeu mengapresiasi DJPb sebagai instansi yang melakukan banyak sekali evolusi dan transformasi, diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kehadiran DJPb di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu perwakilan atau wajah dari Kementerian Keuangan yang menjaga koneksi dengan para stakeholders sekaligus menguatkan semangat kolaborasi Kemenkeu Satu yang dinamis.
"Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan wilayah yang sangat luas. Dengan keberadaan di seluruh Indonesia, peranan kita juga bekerja sama dengan seluruh pihak, Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah. Membentuk Regional Chief Economist (RCE) merupakan konsekuensi logis. Kita juga harus mampu memberikan fondasi yang baik sebagai warisan untuk meneruskan perjalanan Indonesia ke depannya. Jaga skill dan profesionalisme SDM, yakinkan bahwa organisasi kita agile, fleksibel, transparan, akuntabel, responsif seperti yang sudah kita lakukan ketika pandemi, dan proses bisnis kita adaptif dengan teknologi yang terus berubah. Yakinkan bahwa cara kerja, instrumen, policy, dan regulasi yang dibuat mendukung transformasi Indonesia yang akan menuju high income country," jelas Menkeu.
Adapun Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menyatakan bahwa DJPb terus berusaha menjaga api perubahan. DJPb tidak pernah berhenti bertransformasi, agar menjadi lebih baik dan pelayanan kepada stakeholders pun makin baik.
"Nantinya tugas kantor vertikal DJPb akan di-split dalam bentuk shadow organization. Ada yang tetap menangani operation dan ada yang kita tambahkan fungsi treasury lainnya seperti data analytics, RCE, dan financial advisor. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan local expert di berbagai daerah," sebut Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang tahun ini bertema Indonesian Treasury: Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu.
Acara puncak Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023 ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Keuangan, Wakil Gubernur Jawa Timur, sejumlah pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan, Walikota Malang, Bupati Malang, serta para local expert. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para pejabat dan pegawai DJPb secara daring.
Dalam rangkaian acara ini juga dilakukan peresmian RCE Center yang sekaligus merupakan gedung warisan budaya atau heritage di Malang. Keberadaan RCE Center diharapkan mendukung kegiatan-kegiatan sebagai wujud kehadiran Kementerian Keuangan dalam mendorong perekonomian daerah. [LRN/HDH]
