Berita Nasional

(Seputar Ditjen Perbendaharaan)

Pengelolaan Keuangan Negara Tidak Lagi Seperti Warung

Liputan Dialog Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Malchias Markus Mekeng, peningkatan opini LKPP yang kini statusnya wajar dengan pengecualian (WDP) merupakan kemajuan positif. "Karena kalau tadinya kita itu ngatur keuangan pemerintah hanya kayak warung saja, sekarang sudah makin baik," kata Melky, sapaan akrab beliau dalam dialog LKPP di Aula Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat 23 Juli 2010.

Melky menuturkan, dengan penyusunan LKPP yang profesional, artinya pemerintah semakin bertanggung jawab. Sebab, uang dari rakyat harus dikelola oleh negara dan dijelaskan secara baik, menganut manfaat asas manfaat, asa terbuka, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan arahan presiden terkait hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi opini WDP. Beliau menambahkan, Presiden telah meminta semua menteri untuk menindaklanjuti dan memantau setiap rekomendasi BPK setiap empat bulan. "Setiap empat bulan kami diminta untuk menjelaskan kemajuan," kata dia.

Sedangkan auditor II BPK bidang Keuangan Negara Syafri Adnan Baharuddin menuturkan, status WDP diberikan atas LKPP karena pengelolaan keuangan makin baik. "Kalau dulu 2007 ada sebelas masalah, 2008 tinggal enam masalah, dan tahun ini tinggal tiga," ujarnya.

Perbaikan itu misalnya tentang masalah utang yang dulu Indonesia tidak pernah tahu berapa totalnya, pada saat sekarang dokumentasinya bisa dengan jelas ditemukan. Contoh kedua adalah dulu yang masalah aset pemerintah tidak pernah tahu berapa nilainya, pada saat sekarang sudah 98 persen aset pemerintah bisa diinventarisir.

Pada kesempatan itu pula, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menyampaikan strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam perbaikan LKPP, serta penjelasan fungsi LKPP bagi masyarakat dalam membangun transparansi. &ldquoDari LKPP itu sendiri masyarakat bisa ikut mengawasi, misalnya bagaimana asset pemerintah itu berkembang.&rdquo Papar beliau.

Dialog yang disiarkan secara langsung oleh Trijaya FM tersebut, menyiratkan persamaan persfektif DPR, Pemerintah, BPK dan akademisi bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengalami kemajuan yang sangat berarti.

Oleh : Novri, Tino, dan Reno &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search

Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

(Daftar Kantor Vertikal DJPb Selengkapnya ..)