Laporan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur
Jakarta, perbendaraan.go.id &ndash Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan cerminan kinerja pemerintah. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah dapat dilihat dari opini yang didapatkan atas LKPP tersebut. LKPP tahun 2009 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau setingkat di bawah opini puncak yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu ini merupakan sebuah prestasi, mengingat LKPP baru disusun mulai tahun 2004.

Namun pencapaian opini WDP tersebut tidak menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berpuas diri. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan cita-cita yang terus diperjuangkan. Opini WTP terhadap LKPP memberikan pengertian bahwa pemerintah telah benar dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Salah satu langkah untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Selasa sampai dengan Rabu, 27-28 Juli 2010, di Hotel Borobudur. Rakernas dihadiri oleh 600 peserta yang terdiri pimpinan Kementerian/Lembaga dan para kepala daerah se Indonesia.

LKPP merupakan kesatuan dari laporan keuangan kementerian/lembaga. &ldquoKualitas laporan keuangan kementerian/lembaga sangat mempengaruhi kualitas LKP,&rdquo kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam sambutannya di Hotel Borobudur kemarin. Oleh karenanya diperlukan komitmen bersama kementerian/lembaga untuk mewujudkan cita-cita bersama. &ldquoTujuan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan adalah terbangunnya forum interaksi kementerian/lembaga,&rdquo lanjutnya. &ldquoDisamping itu juga untuk membangun komitmen, serta transparansi dalam mengelola keuangan Negara,&rdquo jelas beliau. &ldquoRakernas ini juga untuk menyampaikan informasi arah pengembangan dan strategi akuntansi,&rdquo tambah menteri yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati ini.
Rakernas yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono juga dijadikan ajang pemberian penghargaan terhadap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing. &rdquoPada kesempatan ini pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah yang mencapai opini audit baik (WTP-red),&rdquo kata Agus Martowardojo. &rdquoAda 45 Kementerian/Lembaga dan 13 pemerintah daerah yang mendapat penghargaan pada hari ini,&rdquo lanjut beliau.

Sementara itu Wakil Presiden Boediono menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian LKPP tahun 2009. &rdquoPertama-tama saya menyampaikan rasa kebahagiaan saya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan, lebih-lebih oleh Kepala BPK atas kemajuan dari tahun ke tahun mengenai kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah,&rdquo ungkap Wakil Presiden RI, Boediono saat membuka rakornas kemarin. &rdquoKemajuan artinya bergerak ke depan, belum mencapai sasaran. Jadi masih jalan. Masih ada yang perlu kita perbaiki,&rdquo lanjut beliau.

Menurut Wakil Presiden Boediono, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan komitmen bersama. &rdquoIni saya kira kuncinya. Kuncinya adalah komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen bersama. Toh negara ini miliki kita bersama,&rdquo lanjut beliau.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah landasan yang paling mendasar dari kinerja birokrasi administrasi pemerintahan. &rdquoLKPP adalah landasan yang paling mendasar bagi kinerja birokrasi administrasi pemerintahan yang baik. Oleh karena itu harus secepatnya mendapatkan Standard minimal,&rdquo ungkap Boediono. &rdquoDan Standard minimal itu adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo tandas Wakil Presiden.

Rakornas akuntansi dan laporan keuangan akan membahas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Para peserta akan dibagi menjadi komisi-komisi yang akan bersidang sesuai bidang masing-masing. Komisi I Akan Membahas tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL dan Pemanfaatannya, Komisi II tentang Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyusunan dan Pemanfaatan Laporan Keuangan, Komisi III, Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penilaian BMN, Serta Status Kepemilikan BMN, Komisi IV, Rencana dan Strategi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Komisi V Membahas Tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Wakil Presiden Boediono berharap agar semua pihak tidak berpuas diri terhadap apa yang dicapai pada saat ini. &rdquoKalau kita tetap seperti sekarang, dan puas terhadap apa yang dicapai sekarang, maka kita akan ketinggalan kereta. Negara-negara lain telah berlari cepat,&rdquo ungkap Wakil Presiden Boediono. &rdquoPemerintah mempunyai tekad. Wajar Tanpa Pengecualian tidak akan lama bisa kita capai. Untuk daerah, kita semua akan siap membantu, kita punya BPKP di daerah yang siap membantu pemerintah daerah untuk mencapai sasaran kita bersama,&rdquo lanjut Wakil Presiden Boediono menutup kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbedaharaan