Laporan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 45 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 13 Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan dari pemerintah menyusul keberhasilan memperoleh opini audit BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut memberikan pengertian bahwa mereka telah melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan tersebut diharapkan mampu memberikan semangat kepada semua K/L dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan itu sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan opini audit terhadap LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2012 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009 lalu.
Kualitas laporan keuangan (LK) dari masing-masing K/L sendiri tidak bisa diperoleh secara instan. Harus melalui proses dengan sistem yang benar. &rdquoDalam kesempatan ini saya menyatakan apresiasi kepada pimpinan entitas yang telah mendapatkan opini WTP tahun ini,&rdquo kata Ketua BPK, Hadi Poernomo saat berbicara sebagai keynote speaker pada Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (27-7-2010).
&rdquoLK yang berkualitas bukan dihasilkan melalui cara instan apalagi hanya mengandalkan konsultan, namun melalui sistem akuntansi yang andal (reliable) serta data yag dapat ditelusuri (treaceble) dan layak audit (auditable),&rdquo jelas Hadi Poernomo. &rdquoSatu hal lagi yang perlu kita sadari bersama bahwa opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan Keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan,&rdquo lanjut mantan Dirjen Pajak ini.
Opini terhadap LKKL maupun pemerintah daerah bisa saja berubah. Bisa meningkat dari tahun ke tahun, bisa juga turun. Oleh karenanya, tetap dibutuhkan usaha yang maksimal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas LK masing-masing. &rdquoOpini bisa saja stagnan (tetap), jika permasalahan tahun lalu tidak bisa dipecahkan. Bahkan opini BPK juga dapat menurun jika permasalahan tahun sebelumnya menjadi lebih buruk atau ada permasalahan baru yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pada tahun diperiksa,&rdquo ungkap Hadi Poernomo di hadapan ratusan peserta rakernas.
Kepada para pimpinan K/L dan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, Ketua BPK berpesan agar tidak berpuas diri, namun harus lebih termotivasi untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, diharapkan dapat menghasilkan LK secara lebih cepat dengan bantuan sistem informasi dan pengolah data keuangan berbasis komputer. &rdquoBagi BPK percepatan penyusunan LKKL berbasis komputer ini penting karena dapat meringankan beban kerja (audit workload) BPK dengan menggunakan e-audit melalui sinergitas dengan auditee. Penerapan e-audit ini memungkinkan audit LK dilakukan lebih cepat dengan coverage yang lebih tinggi dan proses lebih transparan,&rdquo papar Hadi Poernomo.
Sedang kepada para pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, mantan Dirjen Pajak ini berpesan agar segera menyusun rencana aksi untuk menindaklajuti permasalahan yang ditemukan oleh BPK. &rdquoBPK menilai masih banyak Opportunity for Improvement (OFI) yang harus dibenahi jika pemerintah ingin mewujudkan tekad LKPP 2012 dengan opini WTP,&rdquo pinta Kepala BPK, Hadi Poernomo. &rdquoRencana aksi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengoptimalkan fungsi biro keuangan kementerian/lembaga, atau SKPD, sebagai pusat pengolahan data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, fungsi inspektorat dan bawasda selaku APIP sebagai previu (quality assurance) draft LK sebelum ditandatangani pimpinan, dan satuan kerja selaku ujung tombak penyusunan LK secara berjenjang,&rdquo lanjut Hadi Poernomo mengakhiri sambutannya.
Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A.P. &ndash Media Center Perbendaharaan
