Liputan lokakarya Account Management Enhancing Accrual Framework
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk mencapai sebuah keberhasilan, di samping dibutuhkan kerja keras, para pelaku juga dituntut memiliki pemahaman yang cukup. Meski reformasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan telah dinilai berhasil oleh KPK, hal ini tidak mengendorkan semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus memperbaiki diri dan semua pihak yang berkaitan dengan output yang dihasilkannya.

Salah satu upaya itu adalah terus meningkatkan pemahaman para pegawai dan stakeholder untuk mendukung system yang sedang dikembangkan. Dan upaya meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan melalui loka karya yang bertajuk Account Management Enhancing Accrual Framework. Loka karya diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pasifik selama dua hari untuk dua angkatan, Rabu dan Kamis, 8 dan 9 Desember 2010.

Lokakarya dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terbagi dalam dua angkatan. Mereka berasal dari beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu DJPBN, DJKN, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

&rdquoBeberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan, terutama yang memiliki jumlah piutang cukup besar seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi dan UMKM,&rdquo kata Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam laporannya kemarin.

Lokakarya tersebut dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk menyempurnakan manajemen keuangan negara dan pelaporan keuangan dalam rangka menuju pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

&rdquoMasih banyak hal-hal yang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, seperti: penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, maupun pengelolaan utang, kas dan pendapatan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan international best practices, &rdquo sambung Sonny Loho.

&rdquoLokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan agar kita dapat memperoleh pengalaman dari Pemerintah Western Australia dalam melakukan manajemen keuangan dan pelaporan keuangannya,&rdquo tambahnya mengakhiri laporannya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki laporan keuangan. Kerja sama dengan Pemerintah Western Australia tersebut adalah salah satu bukti dari komitmen itu.

&rdquoPemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara baik pada sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban&rdquo kata Herry Purnomo dalam sambutannya. &rdquo Keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan,&rdquo lanjut beliau.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBN telah melaksanakan APBN berbasis kinerja. Proses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun output based. &rdquoSaat ini kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan penganggaran berbasis kinerja,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoProses penyusunan anggaran tidak berdasarkan input based namun telah berdasarkan output based, &rdquo sambungnya. &rdquoMulai tahun 2011, kita akan melaksanakan pengukuran kinerja untuk melihat pencapaian kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga dalam mencapai ouput dan outcomenya,&rdquo sambung beliau lagi. Dalam proses pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya untuk melakukan perbaikan dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) baik dari sisi prosedur maupun teknologi informasi-nya. Selain itu mereka juga melakukan perbaikan dalam proses manajemen kas dalam rangka mencapai pengelolaan kas yang lebih optimal. Termasuk perbaikan pada sisi proses pengelolaan utang dan pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing unit eselon I yang terkait di Kementerian Keuangan.

Perbaikan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan tentu akan membawa dampak pada proses pertanggungjawaban. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004 akan menerapkan akuntansi berbasis akrual..
&rdquoAgar dapat menyajikan informasi yang handal dan akurat dalam laporan keuangan, pemerintah betekad menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,&rdquo kata orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. &rdquoSebagai landasan pelaksanaan tekad tersebut, pemerintah sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang belum lama ini,&rdquo lanjut beliau lagi.

Namun, menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan, penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Sesuai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan didampingi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaanya.

Saat membuka lokakarya tersebut, Herry Purnomo menyampaikan bahwa masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan system akuntansi berbasil akrual tersebut.
&ldquoMasalah pemahaman dan komitmen di tingkat pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, serta kemampuan SDM di bidang akuntansi yang belum memadai dan tidak merata di seluruh Kementerian Negara/Lembaga menjadikan system ini belum bisa diterapkan,&rdquo kata Herry Purnomo. &ldquoPenting untuk kita lakukan kajian atas tahapan-tahapan yang perlu dibuat secara sistematis dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual,&rdquo sambung beliau. &ldquoDi samping itu kita masih perlu mengembangkan peraturan dan sistem akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa lokakarya tersebut merupakan upaya untuk menyempurnaan pemahaman semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah.
&rdquoMelalui lokakarya ini kita berharap dapat mengambil konsepsi dan pengalaman dari pemerintah Western Australia terkait dengan manajemen kas, manajemen utang dan pembayaran, serta sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan untuk dapat dipelajari lesson learned, meski tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Pemerintahan Negara Republik Indonesia,&rdquo jelas beliau.

&rdquoLokakarya ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian lokakarya yang telah diadakan selama tahun 2010. Ini (lokakarya &ndashred) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi, dan sekaligus meningkatkan komitmen para stake holder dan pimpinan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan Keuangan Negara di masing-masing unit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo ungkap Herry Purnomo di hadapan para peserta. &rdquoKomitmen dan keseriusan dari pimpinan Kementerian/Lembaga dapat diukur dari semakin meningkatnya kualitas LKKL,&rdquo tambah beliau.

Bentuk upaya lain dari pemerintah sebagai langkah peningkatan kualitas LKP adalah bekerja sama dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Department of Finance and Deregulation (DOFAD) melalui program Government Partnership Fund &ndash Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) sejak tahun 2007 dan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Australia telah memberikan Technical Assisstance kepada Kementerian Keuangan RI untuk mempelajari pengelolaan keuangan yang sesuai dengan international best practices di Australia. Hal ini karena Australia telah diakui sebagai salah satu negara dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sangat baik.

&rdquoKita menyadari sepenuhnya bahwa usaha yang ditempuh untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara tidaklah mudah, tetapi kita harus yakin dapat melakukannya dengan persiapan dan usaha yang memadai agar pengelolaan keuangan negara di Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melakukannya dengan baik,&rdquo kata Herry Purnomo. &rdquoMaka adalah penting jika kita mengetahui pengalaman dari negara-negara lain khususnya dalam hal ini Pemerintah Australia,&rdquo tambah beliau mengakhiri kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan