Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Wakil Presiden RI Boediono membuka gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012, Selasa (11/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu pula, Boediono memberikan pengharagaan kepada pemerintah daerah, kementerian negara dan lembaga yang mendapat penilaian laporan keuangan tahun 2011 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
Dalam sambutannya, Boediono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak baik di sejumlah negara menyebabkan terjadinya kemunduran, bahkan hingga terjadi perang.
Boediono mengatakan pada abad 18 misalnya terdapat dua revolusi besar akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak baik. Di Perancis tahun 1789 saat Raja Louis ingin terapkan pajak yang tak bisa diterima oleh masyarakat karena kesulitan keuangan negaranya. Demikian juga revolusi Amerika Serikat yang terjadi 1776 yang awalnya juga karena pengenaan pajak pada ekspor yang kemudian meletus menjadi revolusi yang besar sekali.
Dikatakan Boediono pula pada tahun 1930-an Jerman merupakan negara yang demokratis akhirnya jatuh ketangan Hitler karena masalah keuangan negaranya amburadul. Penyebabnya waktu itu, kata Wapres, beban utang yang luar biasa karena pemerintahnya harus bayar kerugian akibat perang dunia I.
"Terjadi kesulitan keuangan luar biasa di negaranya dan akhirnya Nazi menawarkan solusi yang dalam tanda petik untuk keluar dari itu. Memang bisa keluar dari masalah keuangan negara, mereka tak lagi bayar utang, malah mereka menasionalisasi berbagai macam sektor tapi akhirnya menjurus kepada peperangan," kata Wapres.
Oleh karenanya, Wapres menekankan pentingnya mengelola keuangan negara, karena dalam sejarah dunia, pasang surut suatu negara disebabkan naik turunnya keuangan negara.
"Saya katakan kalau anda sekalian mengelola keuangan negara dengan baik maka akan saya beri nama negarawan tapi kalau saudara tidak mengelola dengan baik apalagi menggrogoti keuangan negara maka dia bukan negarawan," ujar Boediono.
Opini WTP
Sementara itu, Wapres mengatakan sudah ada kemajuan dalam hal pengelolaan keuangan negara dari semua instansi baik pusat maupun daerah. Target yang dibuat pemerintah pada tahun 2014 semua kementerian dan lembaga telah berhasil mencapai opini WTP.
Saat ini, 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 60 persen, atau sekitar 300an dari 500an lembaga pemerintahan daerah.
Wapres juga mengingatkan kembali bahwa WTP hanyalah ujung dari siklus pengelolaan keuangan negara. Setiap simpul siklus pengelolaan keuangan negara perlu pula untuk ditingkatkan, sehingga sejak perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan negara dapat dilakukan lebih baik lagi.
Wapres meminta agar para kementerian dan lembaga yang telah mencapai opini WTP terus melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya dengan memperbaiki keseluruhan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.
Oleh: Novri, Tino, Dan Sugeng &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
