Liputan sosialisasi dan disseminasi perturan sistem akuntansi pemerintah oleh Dit APK
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban seluruh stakeholder dalam melaksanakan APBN terus digalakkan. Usaha tersebut sebagai wujud komitmen untuk menyelenggarakan clean and good governance. Proses perbaikan proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan peraturan terus menerus dilakukan dengan mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Penyusunan laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel merupakan bagian reformasi pengelolaan keuangan negara. Itulah sebabnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan Kegiatan sosialisasi dan disseminasi peraturan terbaru terkait sistem akuntansi pemerintah pusat tahun 2012 dan disseminasi penyusunan LKPP menuju LKPP beropini &ldquoWajar Tanpa Pengecualian&rdquo tahun 2012 untuk lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Terbitnya beberapa peraturan di bidang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat memerlukan adanya penjelasan dan elaborasi lebih lanjut agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh stakeholders. Kuasa BUN Daerah yang meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan kementerian/lembagamerupakan subyek dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Instansi-instansi dimaksud memiliki karakteristik yang beragam sehingga perlu dilakukan pendekatan dan diskusi secara intensif agar dicapai sebuah pemahaman yang seragam dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan disseminasi diadakan di Makassar pada tanggal 5 sampai dengan. 7 November 2012, dan di Surabaya serta Bandung yang diadakan secara bersamaan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2012. Sosialisasi dan disseminasi ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Subdit Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan sebagai sarana untuk bertatap muka dan berkomunikasi antara pengelola dan pelaksana sistem akuntansi. Sosialisasi dan disseminasi untuk lokasi Makassar dan Surabaya dibuka oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan dan ditutup oleh Kasubdit Akuntansi Pusat Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sosialisasi dan Disseminasi di Makassar juga dihadiri oleh John Ignatius perwakilan Government Partnershis Fund (GPF). Sedangkan untuk lokasi Bandung, sosialisasi dan disseminasi dibuka dan ditutup oleh Plh. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini antara lain untuk memberikan pemahaman secara umum tentang framework akuntansi berbasis akrual dan memberikan gambaran rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), memberikan pemahaman kebijakan umum pada saat penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2012, memberikan pemahaman peraturan dan permasalahan penyusunan LKPP ditingkat Kanwil dan KPPN sekaligus strategi penyelesaiannya serta penyamaan persepsi yang terjadi antar KPPN, memberikan pemahaman peraturan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang Dilikuidasi.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid, menyampaikan bahwa perkembangan kualitas laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat membanggakan.

&rdquoSelama tiga tahun terakhir berbagai temuan di kementerian/lembaga dan BUN semakin menurun,&rdquo ungkap Yuniar Yanuar Rasyid. &rdquoSelain itu, mayoritas LKKL juga telah mendapatkan opini yang terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian- red). LKPP juga menunjukkan perkembangan sangat baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut,&rdquo lanjutnya.

Namun mengingat pada tahun 2012 ditargetkan untuk mencapai opini WTP, sementara di sisi lain masih terdapat berbagai temuan BPK yang terjadi berulang maka pemahaman persepsi dan kerja keras dari seluruh pihak diperlukan guna mewujudkan target tersebut. Perbaikan kualitas LKKL dan LKPP tersebut, disamping kerja keras dari masing-masing K/L juga merupakan hasil kerja keras dari pihak-pihak terkait di DJPBN dalam melakukan perbaikan proses akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kerja sama dan koordinasi harus terus menerus dilakukan antara DJPBN sebagai penyusun sistem dengan K/L untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

&rdquoSaya berharap kita dapat melaksanakan melaksanakan amanah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,&rdquo ungkapnya mengakhiri kata sambutan.

Acara penyampaian materi dan diskusi dilaksanakan pada hari ke dua dan ke tiga sosialisasi dan disseminasi, adapun materi yang disampaikan adalah materi pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Perdirjen Perbendaharaan No. PB&ndash 29/PB/2012 Tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS dan Diskusi Permasalahan Penerapan Peraturan terkait Hibah, Diskusi Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Berbasis Akrual, Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN, Analisa dan Permasalahan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2012, Metode Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2011, Mekanisme Pembahasan Tripartit Dit.APK, Kanwil DJPB dan KPPN, Sistem Penerimaan Negara: Misi, Visi, Pengelolaan Layanan, Data, dan Infrastruktur, serta Kebutuhan Organisasinya, Sosialisasi GL OPEN SPAN untuk: Sosialisasi Peraturan SAPP tahun 2012 dan Disseminasi Penyusunan LKPP. Setelah acara penyampaian materi dilakukan penanda tanganan Berita Acara tentang penyelesaian masalah terkait data di KPPN Secara umum penyelenggaraan sosialisasi dan disseminasi telah berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan respon yang positif dari peserta.

Oleh : Tengku Yustisia &ndash Kontributor Dit APK
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan