Liputan Management Meeting Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashMenteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo  beserta jajaran eselon I lainnya menyambut positif Spending Review Ditjen Perbendaharaan.  Meskipun merupakan tahap awal, spending review tersebut dinilai sangat penting oleh Menkeu. Sejauh ini, spending review biasa dilakukan oleh pihak eksternal Kementerian Keuangan dan LSM. &ldquoKita ingin mereviu sendiri,&rdquo ujar Agus dalam forum Management Meeting, Kamis (27/12), di Gedung Kementerian Keuangan.

Dalam kesempataan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa perbandingan volume APBN dengan Human Develovment Index (HDI) di Indonesia masih belum sebanding. Menurutnya, hal itu menunjukan rendahnya outcome pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. &rdquoMasih terdapat gap antara input dan outcome,&rdquo ujarnya.

Volume APBN saat ini terus meningkat sebesar tiga kali lipat dibanding tahun 2005. Kondisi itu ternyata belum sesuai dengan peningkatan angka HDI di Indonesia. Bila pada tahun 2005 volume APBN sebesar 509,6 triliun, sedangkan pada tahun 2011 jumlah APBN sebesar 1.320, 8 triliun. Sementara itu, HDI Indonesia pada tahun 2005 berada pada nilai 0,572, sedangkan nilai pada tahun 2011 dalam angka 0,617.

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pertumuhan nilai HDI Indonesia masih berada dibawah Thailand. Sedangkan Korea, yang memulai pertumbuhannya pasca krisis lalu bersama dengan Indonesia, saat ini nilai HDI Korea sudah jauh diatas Indonesia.

Menurut Agus Suprijanto, pembahasan tersebut menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan spending review. Data-data yang digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan berasal dari 107 satuan kerja di10 kementerian/lembaga. Melalui data tersebut, Agus berpendapat masih terjadi beberapa kekurangan dari pelaksanaan anggran, misalnya inefisiensi belanja dan duplikasi program/kegiatan.

Agus melanjutkan, inefisiensi belanja barang pada 107 satuan kerja yang menjadi objek sample data mencapai 15,29 persen. Sedangkan inefisiensi belanja modal pada sample data yang sama mencapai 17,17 persen.

Selain APBN, APBD pun akan menjadi objek spending review. Pelaksanaan spending review APBD akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masing-masing daerah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan