Liputan pelaksanaan training of trainer Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini wajar tanpa pengecualian benar-benar menjadi obsesi bagi Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Hal tersebut terlihat dari usahanya yang terus menerus mengadakan training of trainer Standar Akuntansi Pemerintahan (TOT SAP) bagi Kementerian Negara/Lembaga. Untuk tahun ini, TOT SAP diselenggarakan di Jakarta, tanggal 1 s.d. 3 Juli 2013. Peserta yang diundang adalah para pengelola laporan keuangan kementerian/lembaga yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan disclaimer.

&ldquoPelaksanaan TOT SAP tahun ini kami mengundang Kementerian Negara/Lembaga yang Laporan Keuangan tahun 2012-nya mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian dan Disclaimer,&rdquo kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto di Jakarta kemarin saat membuka training.

Kegiatan TOT tersebut diselenggarakan untuk melatih para pengelola laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga agar dapat memahami SAP dengan benar, dan mampu menterjemahkan pemahaman tentang SAP tersebut di dalam menyusun laporan keuangan masing-masing.

&ldquoKegiatan TOT ini bertujuan untuk melatih Saudara-saudara agar dapat memahami SAP dengan benar,&rdquo lanjut orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) telah dimulai sejak tahun 2004. Sementara Kementerian Negara/Lembaga pertama kali mendapatkan opini audit atas laporan keuangan terjadi pada tahun 2006. Secara umum, dalam kurun waktu 7 tahun terdapat kenaikan signifikan atas jumlah K/L yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari 9% di tahun 2006 menjadi 74% di tahun 2012.

&ldquoNamun demikian saya melihat terdapat anomali di dalam trend opini audit atas laporan keuangan,&rdquo kata Agus Suprijanto. &ldquoUmumnya K/L yang mendapat opini selain WTP adalah K/L yang besar, baik dari sisi jumlah satker atau pun jumlah anggaran yang dikelola. Namun tidak demikian untuk tahun 2013. Selain itu juga terdapat beberapa K/L yang mengalami penurunan opini. Jadi, pada pelaporan keuangan tahun 2012 terjadi penurunan kualitas opini audit pada K/L yang kecil,&rdquo lanjutnya lagi.

&ldquoKondisi ini perlu menjadi perhatian kita bersama,&rdquo tandasnya.

Di hadapan para peserta training, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan harapannya agar dibangun sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dengan kementerian/lembaga dalam menyusun laporan keuangan.

&ldquoSatu hal yang tidak henti-hentinya saya amanatkan adalah sinergitas upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah,&rdquo ungkapnya. &ldquoKita memahami bersama bahwa LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karenanya kualitas LKKP akan sangat dipengaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN,&rdquo terang salah satu pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan tersebut.

Lebih jauh Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa selama masih ada permasalahan yang signifikan di dalam LKKL dan LKBUN, maka akan berdampak pada opini audit LKPP. Dia juga menyampaikan bahwa opini audit bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun pencapaian opini audit terbaik adalah langkah awal untuk memberikan pernyataan kepada publik mengenai kinerja keuangan pemerintah, agar kepercayaan publik kepada pemerintah dapat semakin meningkat.

Dalam ceramahnya, Dirjen Perbendaharaan tidak lupa mengingatkan tentang kelemahan dalam laporan keuangan tahun 2012.

&ldquoDari perspektif implementasi SAP, kelemahan di dalam laporan keuangan tahun 2012 dapat dibagi ke dalam 5 kelompok yaitu kelemahan di dalam akuntansi atas persediaan, aset tetap, belanja, khususnya belanja bantuan sosial, pendapatan, dan aset tidak berwujud,&rdquo ungkapnya. &ldquoKelima kelemahan tersebut perlu kita selesaikan bersama agar tidak terulang pada pelaporan tahun 2013,&rdquo pesannya.

Oleh: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan