Liputan Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng-DIY-Jatim di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Terbatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, DIY dan Jatim, Sabtu malam (06/07), di Aula Lt. III Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kanwil, Kabag Umum, Kabid, Kepala KPPN dan beberapa pejabat eselon IV dari ketiga Kanwil, Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan PA serta seluruh Kabag pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Terkait tugas-tugas baru sehubungan dengan implementasi PMK 169/PMK.01/2012, Tata berharap agar Kepala Kanwil dan KPPN jangan hanya duduk di belakang meja saja. Menurutnya, Kepala Kanwil dan KPPN harus mau keluar, membaur, melakukan komunikasi formal dan informal kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Melalui acara &ldquotalent scouting&rdquo yang dikemas dengan menarik, satu per satu kompetensi dan talenta para pejabat eselon III di tiga Kanwil tersebut diuji oleh Tata. Hal itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi para pejabat eselon III yang mengikutinya.

Sebelumnya, pada Sabtu pagi kegiatan yang difasilitasi Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah. Dalam sambutannya, Alfiah menyampaikan bahwa PMK 169/PMK.01/2012 perlu dilakukan evaluasi terkait permasalahan implementasinya di lapangan guna mencari solusi terbaik. Menyinggung sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Alfiah mengharapkan agar narasumber dapat memberikan pencerahan kepada para peserta sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas fungsi di unit masing-masing.

Kegiatan sesi pertama diisi dengan pemaparan para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Paparan pertama disampaikan oleh Kabag OTL Didyk Choiroel dengan tema &ldquoIsu-Isu Strategis Ditjen PBN Bidang Keorganisasian&rdquo. Beberapa isu penting yang disampaikan antara lain terkait Kajian Fiskal Regional, Manajemen Satker KPPN, Urjab serta Grading yang baru. Selanjutnya Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho memaparkan Isu Strategis Pengelolaan SDM Ditjen PBN seperti Program Kerja SDM, Modernisasi Pengelolaan SDM, Quick Win SDM, HR Development, Talent Management dan Employee Engagement. Sebagai Plt. Kabag Pengembangan Pegawai, Teguh melontarkan permasalahan diklat yang diselenggarakan oleh BDK di daerah, dimana banyak tawaran untuk diklat yang tidak terkait dengan fungsi Ditjen PBN. Pada semester II 2013 Ditjen PBN akan mengirimkan SDM untuk diklat yang bersifat homogen dan menunjang pelaksanaan penajaman fungsi Ditjen PBN dan langsung ke Pusdiklat terkait di Jakarta. Paparan ketiga oleh Kabag Keuangan (Ahmad Juhari) membahas evaluasi atas belanja semester I TA 2013, struktur RKA KL Kanwil dan KPPN TA 2014 dan beberapa temuan BPK atas LK TA 2012. Ahmad Juhari juga melontarkan wacana tentang besaran Dana Sosial yang belum berubah sejak 2002 dan perjalanan dinas pindah menetap/pensiun yang sudah tidak sesuai lagi. Pemaparan terakhir oleh Kabag Umum (Heru PN) yang menyampaikan evaluasi pemenuhan standar sarpras di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Sesi yang dimoderatori oleh Kabid SKKI Kanwil DIY M.I. Sri Nuryati berjalan dengan lancar diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Selepas istirahat, Sesi Kedua diisi dengan Sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dengan narasumber Kasubdit PPA Dit PA Midden Sihombing dan moderator Kabag OTL. Menurut Midden, secara materi ketentuan dalam PP ini 60% sudah ada dalam PMK 190/PMK.06/2012, kemudian 30% adalah materi tentang PNBP sisanya yang 10% adalah mengenai piutang, hibah dan lain-lain. Yang menarik dari PP 45 ini adalah dihilangkannya ketentuan tentang pengelolaan BMN dan aturan penggunaan anggaran untuk peringatan hari besar/raya. Sesi diskusi terkait PP 45/2013 berlangsung cukup hangat karena adanya pandangan yang berbeda terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi, namun menurut narasumber saat ini sedang digodok rumusannya oleh Kantor Pusat DJPBN. 

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY