Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014.
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

&ldquoKami mengintruksikan langsung kepada semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang sebaik-baiknya,&rdquo pesan Boediono kepada para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Boediono juga menjelaskan bahwa sejalan dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Pusat sedang mengembangkan moderninasi sistem pengelolaan Keuangan Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan system yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

&ldquoSaya sangat mendukung sistem tersebut dan berharap SPAN menjadi motor penggerak bagi pengelolaan keuangan negara yang efesien dan efektif serta menjadi alat utama dalam pengelolaan kebijakan bersama untuk mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa di masa depan,&rdquo dukungan Boediono terhadap SPAN.

Rakernas kali ini mengambil tema &rdquoDengan semangat Wajar Tanpa Pengecualian Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015&ldquo tema yang senada dengan agenda besar pemerintah dalam menyongsong implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 mendatang.

Dalam laporan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, di awal acara, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) terus mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ketahun.

&ldquoUntuk Laporan Keuangan Tahun 2013 yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sebanyak 83 LKKL, yaitu terdiri dari 65 (enam puluh lima) LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) dan sebanyak 18 (delapan belas) LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion).&rdquo Jelas Chatib Basri.

&ldquoJumlah LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006 yaitu hanya sebanyak 7 (tujuh) LKKL.&rdquo Imbuhnya menambahkan.

Chatib Basri juga menjelaskan terkait LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) jauh menurun menjadi 3 (tiga) LKKL pada tahun 2013 dari semula sebanyak 36 (tiga puluh enam) LKKL pada tahun 2006.

Pada rakernas kali ini juga diberikan penghargaan/apresiasi kepada K/L dan pemerintah daerah yang berhasil menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2013 dengan capaian kualitas tertinggi mengacu kepada opini audit WTP dari BPPK. Penghargaan tersebut diberikan kepada K/L sebanyak 65 K/L dan 152 pemerintah daerah.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan