Liputan rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran adalah masa-masa kritis dalam pelaksanaan tugas di Ditjen Perbendaharaan. Volume pekerjaan yang tinggi di semua unit kerja membutuhkan kesamaan persepsi dalam melihat suatu masalah. Untuk menghindari perbedaan pengambilan kebijakan pada masa krtitis tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan rapat koordinasi lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten tanggal 18 – 20 Nopember 2011.

Dalam rapat koordinasi yang bertema “Peningkatan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, dan Penyamaan Persepsi Guna Mewujudkan Layanan yang Berkualitas kepada Stakeholder” ini dihimpun, disusun sesuai prioritas, dan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, baik permasalahan di Bidang-bidang maupun di KPPN, untuk mencari penyelesaikan atau solusi-solusi yang konkrit guna meningkatkan kinerja. Diharapkan hasil rumusan pemecahan masalah dan solusi atas permasalahan yang ada hasil rapat koordinasi ini menjadi pemahaman yang sama untuk semua unit kerja dalam menyikapi peraturan, sehingga kebijakan yang diambil oleh unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga sama.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, menekankan agar semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meningkatkan kinerja yang saat ini belum mencapai kinerja maksimal. Selain itu, Kakanwil juga menegaskan tiga hal yang harus dilakukan agar di masa datang, kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan kepada stakeholder Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung lebih baik. Ketiga hal tersebut adalah (1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang mempunyai kompetensi sama atau lebih daripada yang dibutuhkan, (2) Modernisasi system, penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas, dan (3) Akuntabilitas seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

Dengan tingginya volume pengajuan pencairan dana pada akhir Nopember sampai dengan bulan Desember 2011, Kepala Kanwil mengingatkan agar KPPN jangan grusa-grusu, ingin pekerjaan segera selesai dengan mengabaikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung pencairan dana, dan agar tetap menjaga akuntabilitas hasil pekerjaan.

Dalam acara yang diikuti semua bagian dari unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung ini, diharapkan juga agar KPPN betul-betul memperhatikan masalah pencairan dana di unit kerjanya masing-masing dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada satker-satker yang mempunyai kendala dalam pencairan dana. Karena penyerapan anggaran, walaupun bukan merupakan tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan, menjadi salah satu IKU Ditjen Perbendaharaan.

“Kunci dalam menghadapi tugas berat di akhir tahun adalah solid, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang beda prinsip atau pertentangan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, kepada para peserta rapat. “Sehingga dihasilkan sinergi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder,” lanjutnya menutup kata sambutannya.

Oleh : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 dan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik 2011 di KPPN Pontianak
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Memperoleh pelayanan hingga akhir tahun tanpa perlu mengambil nomor antrian merupakan penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak kepada enam satuan kerja terbaik Tahun Anggaran 2011. Penghargaan tersebut di serahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara didampingi Kepala KPPN Pontianak, Ade Rohman di sela-sela acara Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2011 di Aula Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi kalimantan Barat, Senin (14/11).

Ditbinmas Polda Kalimantan Barat, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Barat dan Universitas Tanjung Pura meraih penghargaan sebagai satuan kerja terbaik pertama, kedua dan ketiga dalam kategori  pencairan dana APBN Tahun Anggaran 2011. Ketiganya telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal akurasi dan kelengkapan persyaratan pengajuan SPM, akurasi rencana penarikan dana melalui aplikasi Forecasting satker/AFS tahun 2011, tingkat penyerapan DIPA  Tahun Anggaran 2011 serta responsibilitas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen terhadap permasalahan pencairan dana.

Sementara itu, bagi satuan kerja terbaik yang memenuhi kriteria dalam kepatuhan waktu dan akurasi penyampaian rekonsiliasi SAKPA serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bulanan diberikan penghargaan sebagai satker terbaik dalam hal Akuntansi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2011. Ketiga satker tersebut adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Biro Logistik Polda Kalimantan Barat, dan Politeknik Kesehatan Pontianak.

Penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen KPPN Pontianak untuk selalu menghadirkan inovasi dan pelayanan yang terbaik bagi mitra kerjanya. Menurut Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak, penghargaan seperti ini akan terus diadakan agar mampu memotivasi satuan kerja lain untuk memberikan kinerja terbaiknya karena semua pihak harus selalu bersinergi dalam mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat.

Dalam acara yang berlangsung dalam dua angkatan tersebut, para peserta disuguhi materi secara simultan tentang percepatan realisasi anggaran, langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011, serta tata cara penyelesaian dan penatausahaan ralat atas Surat Perintah Pencairan Dana. “Realisasi anggaran yang cepat dan tepat diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara maupun di daerah”, kata Kepala KPPN Pontianak saat menyampaikan materi tentang percepatan realisasi anggaran. Lebih lanjut Ade Rohman, menghimbau supaya satuan kerja mulai mempersiapkan rencana penarikan dana untuk Tahun Anggaran 2012 dan menunjuk pejabat pengelola keuangannya. Seperti diketahui bersama penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun anggaran, hal ini menunjukkan kurang/tidak bekerjanya mekanisme perencanaan kas yang baik pada sebagian besar satuan kerja.

Oleh : kontributor kantor wilayah provinsi kalimantan barat

Liputan Pelatihan Aplikasi Perkantoran di KPPN Bogor.
Bogor, djpbn.kemenkeu.go.id – akhir pecan yang sejatinya menjadi waktu keluarga, tidak menyurutkan para pegawai KPPN Bogor untuk melaksanakan pelatihan Aplikasi Perkantoran,  di ruang rapat KPPN Bogor.

Ruang rapat itu disulap menjadi laboratorium komputer yang sangat nyaman dengan suasana tenang dan sejuk. Setiap pegawai berhadapan langsung dengan satu komputer untuk mempraktekkan segala materi yang diberikan oleh para trainer. Trainer sendiri berasal dari pegawai KPPN Bogor yang ditunjuk oleh kepala KPPN, yaitu, Slamet Hidayat, Mujiati dan Syukron Al Ma’nun. Mereka dianggap cukup mampu untuk mentransfer ilmu aplikasi perkantoran kepada pegawai lainnya.

Pelatihan aplikasi perkantoran ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu yang terbagi menjadi 4 angkatan yang masing-masing angkatan diikuti oleh 13 s.d 14 pegawai. Seluruh pegawai diikutsertakan dalam pelatihan ini karena kepala KPPN Bogor menghendaki agar semua pegawainya memiliki kemampuan yang sama dalam penguasaan aplikasi perkantoran kelak, apalagi menjelang beredarnya kabar bahwa KPPN Bogor akan menjadi KPPN percontohan di tahun 2012 dan dalam rangka mempersiapkan SPAN yang sebentar lagi akan di implementasikan.

Hari Sabtu dan Minggu dipergunakan dengan berbagai pertimbangan yang cukup berat, dikarenakan jumlah peserta yang banyak, otomatis membutuhkan peralatan komputer sebanyak peserta itu sendiri, sementara komputer-komputer tersebut dipakai sehari-harinya untuk bekerja. Jadi tidak mungkin jika komputer itu harus ditarik pada hari kerja untuk pelatihan tersebut. Sabtu Minggu juga merupakan hari libur yang merupakan hari untuk keluarga. Namun segalanya ternyata jauh dari perkiraan. Hal itu terpancar dari semangat dan antusiasme para peserta pelatihan. Mereka seakan tidak mau ketinggalan atas materi-materi yang diberikan, mereka dengan tepat waktu datang kemudian tekun mengikuti setiap langkah-langkah petunjuk yang diberikan trainer dalam menyelesaikan suatu tugas praktek. Begitu juga seusai pelatihan, peserta dengan giatnya mempraktekkan kembali setiap materi yang diberikan baik sepulang pelatihan dirumah masing-masing maupan di kantor pada saat bekerja. Tak jarang para pegawai pun sering bertanya kepada trainer bila menemukan suatu permasalahan.

Materi Pelatihan Pertama dimulai dengan materi Windows 7 yang diikuti oleh setiap angkatan secara simultan. Hari Sabtu dan minggu sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 akan menjadi hari yang melelahkan sekaligus berarti untuk perkembangan ilmu komputer para pegawai KPPN Bogor. “Tetap semangat kan Ibu/Bapak sampe akhir Materi…?” Trainer Slamet Hidayat menyemangati, “Pasti semangat pak..” timpal para peserta.

Oleh : Slamet Hidayat - Kontributor KPPN Bogor

Liputan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta
Solo, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kedua Kanwil tersebut  implementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)  bersama pada tanggal 11 s.d 13 November  2011, di Solo. Rakorwil kali ini mengusung tema tema “Wujudkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan Melalui Peningkatan Pelayanan Dan Akuntabilitas Keuangan Serta Kualitas LKPP”

Secara resmi acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Minto Widodo. Dalam sambutannya, Minto Widodo mengajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan bukan hanya pada tahapan mengetahui dan memahami saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, baik di tempat kerja maupun dalam pergaulan di masyarakat. Minto Widodo menambahkan, dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011, Kepala KPPN beserta jajarannya agar menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) dan menciptakan konsistensi dalam memberikan pelayanan, terutama petugas front office. Kemudian, Minto Widodo juga meminta kepada jajarannya agar memastikan penyusunan laporan keuangan di tingkat Satuan Kerja dilakukan dengan baik dan benar sesuai prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan harapan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas hasil penilaian LKPP tahun 2011 oleh BPK akan dapat diraih.

Memasuki sesi pertama, Kepala KPPN Semarang II Dedi Sopandi memaparkan dua aspek utama penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Tahun 2011, yaitu aspek Kinerja Pelayanan Publik dengan bobot 60% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan bobot 40%. Pemaparan materi disajikan terkait tema, “Upaya Meraih Unit Pelayanan Publik Terbaik”. Lebih lanjut Dedi Sopandi menjelaskan poin-poin penilaian Kinerja Pelayanan Publik secara detail, termasuk inovasi unggulan yang selama ini dilakukan KPPN Semarang II. Dinahkodai oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I Yogyakarta, Hendro Baskoro, acara mengalir santai namun mengena. Paparan kedua oleh Kepala Bidang AKLAP Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I Yogyakarta, Haris Budi Susila, mengusung tema “Meraih Penilaian Terbaik LKPP Tingkat Kuasa BUN”. Haris mengungkapkan strategi dan kunci sukses meraih predikat terbaik dan peringkat teratas  LKPP tingkat Kuasa BUN selama tiga tahun berturut-turut. Strategi dimaksud yaitu, Kualitas laporan ; Partisipasi yaitu semua kendala yang terjadi di lapangan baik yang terkait dengan peraturan maupun aplikasi disampaikan melalui surat ke Kantor Pusat dan diupload ke helpdesk ; Ketepatan waktu ; Beban kerja. Strategi yang diprioritaskan adalah kualitas LKPP dimana poin ini sangat tergantung pada kualitas data KPPN. Guna mengawal data KPPN tersebut dilakukan validasi harian, setidak-tidaknya meliputi akurasi data transaksi non anggaran: (1) Penerimaan dan pengeluaran kiriman uang dalam rangka TSA; (2) Penerimaan dan pengeluaran pemindahbukuan intern KPPN; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran ; (4) Transaksi Transito. Haris menekankan bahwa dedikasi dan etos kerja tidak bergantung pada usia, tercermin dari prosentase pegawai Bidang Aklap Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta yang 80% lebih berusia lebih dari 45 tahun. Yang penting adalah keyakinan, komitmen dan semangat kebersamaan, dukungan penuh dan apresiasi dari pimpinan, serta inovasi tiada henti.

Sesi kedua dengan moderator Kepala KPPN Purwokerto, Heri Sunarjo. Mengarahkan materi paparan pertama diisi oleh Kepala Bidang PA Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah, Nuryanto. Paparan  berjudul “Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012” dibawakan secara ringkas dan runtut, diantaranya mengenai proses bisnis penyusunan DIPA TA 2012. Ada yang berbeda antara DIPA TA 2011 dengan DIPA TA 2012 terkait dengan perubahan format DIPA dan DNA . Pungkasan acara hari pertama diisi paparan ”Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011” oleh Kepala KPPN Yogyakarta. Penjelasan Perdirjen Nomor 73/PB/2011 sebagai pedoman langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran diulas secara gamblang.

Hari kedua dilanjutkan dengan penyegaran dan ice breaking masing-masing peserta melalui kegiatan senam pagi dan outbound. Suasana semakin mencair manakala eksibisi olahraga berupa voli pasir, tenis lapangan dan futsal pasir antar peserta dua Kanwil digelar. Malamnya merupakan malam apresiasi seni yang menampilkan para peserta membawakan lagu andalannya, diselingi dengan drama, persembahan para pegawai Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah. Sebelum ditutup kedua Kepala Kanwil saling bertukar vandel sebagai cindera mata.

Akhirnya Rakorwil ditutup oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro. Hendro mengungkapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah kali ini tidak terlepas dari kerja keras panitia gabungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Apresiasi dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan para peserta Rakorwil. Harapannya di masa yang akan datang, semoga kegiatan yang sejenis dapat diselenggarakan lagi guna membangun kerjasama yang lebih erat, berkolaborasi dan melakukan komunikasi yang intens untuk mencari solusi terbaik guna peningkatan kinerja sesuai tema rakorwil kali ini yaitu “Wujudkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan Melalui Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Keuangan serta Kualitas LKPP”.

Oleh: Heni Roviani – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Liputan rakor lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2011
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran selalu mendapat perhatian khusus oleh keluarga besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Volume pekerjaan yang selalu meningkat hingga empat kali lipat dari hari-hari biasa menjadi penyebabnya. Menyambut akhir tahun yang telah di depan mata tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi antara dengan para pimpinan KPPN di wilayahnya. Acara digelar di Cisarua, Kabupaten Bogor, 21 s.d 23 Oktober 2011. Rapat Koordinasi merupakan salah satu agenda rutin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan setahun sekali.

Rapat koordinasi yang mengambil tema “Kita Satukan Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Guna Mewujudkan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Efrektif, Efisien dan Akuntabel”. Rakor tersebut bertujuan menyatukan pandangan dan pemahaman, sehingga pelaksanaan anggaran tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan misi Ditjen Perbendaharaan yaitu mampu menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif, dapat mewujudkan pengelolaan kas yang efisien, berhasil mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat, tersedianya dukungan teknis perbendaharaan yang handal dan terintegrasi, serta dapat memberdayakan seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

Mengawali acara Rapat Koordinasi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa  akhir tahun anggaran 2011 sudah semakin dekat, sehingga perlu perhatian serius dari seluruh pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa point penting yang ditekankan kepada para pejabat dan pegawai KPPN antara lain, perlunya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, mengingat adanya peningkatan volume pekerjaan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta itu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala subbagian umum KPPN untuk memastikan ketersediaan sarana listrik dalam pelaksanaan penyelesaian SP2D, segera mengatisipasi kekurangan ATK supplies komputer, serta peningkatan pengamanan database KPPN. Terkait dengan layanan yang diberikan oleh petugas front office, perlu adanya peningkatan pelayanan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan, sehingga diharapkan pada tahun 2012 tidak ada lagi keluhan dari satker atau mitra kerja mengenai perbedaan persepsi antar petugas paling depan di KPPN tersebut.

Selanjutnya kepala kanwil dalam penyampaian pesannya kepada para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, para kepala bidang diminta segera membentuk tim-tim terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya, terkait pelaksanaan tugas pada akhir tahun anggaran seperti tim monev bank perspsi, tim LKPP dan tim validasi dan pengesahan DIPA.

Rapat Koordinasi Kanwil Diten Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh pejabat eselon II, seluruh pejabat eselon III, seluruh pejabat eselon IV serta beberapa pelaksana dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Selain sebagai sarana untuk sharing session, juga merupakan ajang silaturahmi dan penyegaran di sela-sela aktivitas dan tuntutan pekerjaan yang kian padat.                                                                         

Oleh    : Teguh Prasetyo – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Editor : Bambang Kismanto

Liputan Upacara Peringatan Hari Oeang Ke-65 di Samarinda
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk kesekian kalinya KPPN Samarinda didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Peringatan Hari Oeang Ke-65 pada Senin (31/10). Upacara dihadiri oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai dari tujuh kantor kementerian keuangan di wilayah Samarinda. Bertindak selaku pembina upacara adalah Kepala Kanwil XIII Ditjen Kekayaan Negara Samarinda, Sapto Mintarto.

Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan amanat Menteri Keuangan yaitu mengajak untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga mengajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Penganugeraahan Satyalencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan kesetian dalam bertugas kepada empat puluh empat pegawai yang penyerahannnya dilakukan secara simbolis kepada lima orang pegawai dari masing-masing unit eselon I di Samarinda oleh pembina upacara.

Sesaat setelah upacara selesai, dilakukan kegiatan penghijauan oleh pejabat dari masing-masing kantor di halaman KPPN Samarinda. Penghijauan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Upacara yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam ini berlangsung khidmat di tengah cuaca yang cukup hangat. Selamat Hari Oeang Ke-65 semoga Kementerian Keuangan tetap jaya.


Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samrinda

Liputan sosialisasi Perdirjean Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – “Kita masih mempunyai sisa waktu kurang lebih 2 bulan lagi untuk menyerap anggaran dari DIPA satker Bapak dan Ibu sekalian,” kata Plh. Kepala KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendra. “Jangan sampai terjadi penumpukan pengajuan SPM seperti tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Endang saat membuka acara sosialisasi Perdirjen nomor PER-65/PB/2010, Selasa (25/10).

Acara sosialisasi perdirjen yang diselenggarakan di Hotel Sernu Sumbawa Besar tersebut dihadiri oleh sekita 120 orang peserta yang terdiri dari kuasa pengguna anggaran, bendahara dan operator SAKPA satuan kerja. Di samping acara sosialisasi perdirjen, kepada para peserta diberikan pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sumbawa Besar, Soepriono, menekankan pentingnya posisi SAK UAKPA dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat kementerian/lembaga. “Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari para penanggung jawab dan petugas SAI satker lingkup pembayaran KPPN Sumbawa Besar dalam mengusung target opini wajar tanpa pengecualian (WTP-red) atas laporan keuangan,” kata Soepriono. Sementara itu Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Sumbawa Besar, Heru Wahyono, memaparkan permasalahan masih sering terjadinya kesalahan nomor rekening pada SPM.

“Jangan biarkan proses pencairan dana dari SP2D yang diterbitkan KPPN terlambat diterima oleh yang bersangkutan,” kata  Heru Wahyono. “Para KPA dan bendahara harus memastikan nama dan nomor rekening yang menjadi lampiran SPM adalah rekening aktif dan betul. Mengingat dana retur yang terhimpun di BO I (Bank Mandiri) saat ini cukup besar disebabkan rekening penerima pasif dan salah nama dan nomor rekening,” lanjutnya.

”Dengan dana retur yang semakin besar, bukan hanya menghambat pemanfaatan dana tersebut oleh yang bersangkutan tapi juga dana retur tersebut menjadi dana mengganggur atau tidak produktif di rekening penampungan retur BO I,” tambahnya.

Di samping mendengarkan pemaparan peraturan tersebut, para peserta juga mengikuti pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI. Pelatihan SAKPA dipandu oleh penyuluh perbendaharaan KPPN Sumbawa Besar, Agus Iman Santoso. Sementara sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI disampaikan oleh Duta SPAN Unit KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendar.

Sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada para satker tentang sistem perbendaharaan dan anggaran negara serta aplikasi instansi yang akan digunakan oleh para satker. Efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara merupakan tujuan pertama dari SPAN. Penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi, tersedianya informasi yang komprehensif dan tepat waktu serta memudahkan dalam pengambilan keputusan adalah beberapa tujuan berikutnya dari SPAN. Dalam kaitannya dengan implementasi SPAN untuk satker  juga disediakan sebuah Aplikasi SAKTI untuk mengintegrasikan semua database dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.

“Bapak dan Ibu saat ini agak repot mengingat sedemikian beraneka ragam aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di kantor masing-masing. Ke depan, semua aplikasi tersebut akan digabung menjadi satu aplikasi yaitu aplikasi SAKTI. Saat ini masih dalam tahap pengembangan dan rencananya akan diujicobakan pada tahun depan,” kata Endang Hendar.

Agus Iman Santoso –kontributor  KPPN Sumbawa Besar, Editor : Bambang Kismanto

Liputan   Sosialisasi   Percepatan Penyerapan Anggaran  TA 2011
Jogjakarta, perbendaharaan.go.id - Sampai dengan akhir triwulan III TA 2011  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 3.794,47 atau 53,35% dari pagu senilai Rp 7.112,6 yang tersebar di 44 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran itu masih lebih tinggi dari penyerapan tingkat nasional yang sampai dengan triwulan kegita mencapai 47,29%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2011, Rabu (12/10), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dilingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates.

Lebih Lanjut Hendro Baskoro menjelaskan bahwa realisasi anggaran setiap tahun menjadi issue yang menarik perhatian berbagai pihak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena realisasi anggaran berkaitan dengan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang semakin merata, dan stabilitas ekonomi.

Lambatnya penyerapan anggaran sudah tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), dan mengurangi kemiskinan (pro poor), serta mendukung pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu juga Hendro Baskoro mengingatkan kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran, terutama satker yang sampai dengan triwulan III ini penyerapannya masih rendah (dibawah rata-rata nasional), agar melakukan evaluasi dan segera mengambil langkah-langkah untuk  mempercepat proses penyerapan.

Komitmen Kanwil dan KPPN siap untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan terhadap satker yang mempunyai masalah, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti tingkat penyerapan rata-rata bisa diatas 90%.
Sebelum acara sosialisasi dimulai terlebih dahulu dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada satker yang sampai dengan akhir triwulan III mempunyai realisasi yang cukup tinggi, yaitu :
Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA KD:

• Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Wonosari (91,9%);
• Direktorat Binmas POLDA D.I. Yogyakarta (86,8%);
• Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman (86,7%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA TP :

• Dinas Sosial Provinsi DIY (96,5%);
• Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kulon Progo (94,5%);
• Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Gunung Kidul (93,3%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA KP :

• Pembangunan Infra Struktur Pedesaan Kab. Sleman (99,8%);
• Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta (86,2%);
• Pangkalan Udara (LANUD) Adi Sutjipto Yogyakarta (81,3%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA DK :

• Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Yogyakarta (97,2%);
• Kantor Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta (90,3%);
• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta (84,2%).

Peringkat 3 (tiga) terbaik penyerapan anggaran untuk kategori DIPA UB :

• Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Gunung Kidul  (98,5%);
• Balai Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Perempuan  dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo (96,2%);
• Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul (81,3%).

Pemberian penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah melakukan penyerapan anggaran yang cukup tinggi dan memberikan motivasi kepada satuan kerja yang sampai dengan triwulan ketiga ini masih mempunyai tingkat penyerapan anggaran yang rendah, sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan pada triwulan yang terakhir, yang pada akhirnya target penyerapan akhir tahun anggaran bisa diatas 90%.


Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta.