Mataram, perbendaharaan.go.id - Mendukung kesuksesan layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, sosialisasi dilakukan secara interaktif di televisi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB, Abdul Rahman Ritonga, beserta Kepala KPPN Mataram, Herry Prijanto, menghadiri undangan acara dialog interaktif yang disiarkan secara langsung pukul 19.00-20.00 Wita, Selasa (23/3) bertempat di studio Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTB.
Acara tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan konsep layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dan KPPN Mataram kepada masyarakat umumnya, dan kepada satker khususnya. Selain itu, diharapkan dapat lebih memperkenalkan perubahan image Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dalam pengantarnya mengemukakan perbedaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi NTB dan KPPN Mataram. Hal ini dilakukan untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan masing-masing unit instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan tersebut di Daerah. Abdul Rahman Ritonga, tidak lupa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 192 tahun 2010 tentang Perencanaan Kas. PMK tersebut telah mulai diberlakukan sejak bulan April 2010 secara berangsur-angsur dan efektif berlaku secara penuh pada bulan September 2010.

Dalam dialog interaktif juga disebutkan beberapa prinsip-prinsip layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diantaranya pelayanan pada satu atap, adanya kepastian, bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan dan akuntabel, serta memimalisasi kontak dengan stakeholder. Harapan dari hal tersebut di atas yaitu meningkatkan layanan kepada stakeholder dan perubahan mind set di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang diyakini sebagai buah dari reformasi birokrasi dan pelayanan tanpa biaya.

Kepala Kanwil menegaskan kembali kepada masyarakat umum bahwa kalau ada oknum yang mengaku meminta imbalan atas layanan yang telah diberikan oleh Kanwil dan KPPN diminta agar tidak perlu memenuhi atau menanggapi. Perbuatan yang meminta imbalan telah melanggar motto layanan Ditjen PBN yaitu cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya. Selain itu, perbuatan oknum tersebut jelas bertentangan dengan arah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terutama di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provnsi NTB harus dipahami bahwa perubahan mindset pada pegawai merupakan suatu keniscayaan. APBN harus dikawal sedemikian rupa agar tidak lagi mengalami kebocoran dan para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tidak menerima imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada satuan kerja (satker). Semua pegawai pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB, Insya Allah dijamin tidak menerima sesuatu berupa apapun (uang atau barang) sebagai imbalan pelayanan yang diberikan. Demikian ditegaskan oleh Abdul Rahman Ritonga. Diharapkan sosialisasi tersebut menciptakan akselerasi pemahaman bagi stakeholder.

Oleh: M. Izma Nur Choironi - Konstributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB

Liputan Acara Launching Penerapan Pola Percontohan di KPPN Balikpapan
Balikpapan, perbendaharaan.go.id - Langkah maju dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan. Senin, 08 Maret 2010 dilakukan Launching Penerapan Pola Pelayanan KPPN Percontohan pada KPPN Balikpapan yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Jalan A. Yani No. 28, Balikpapan. Adalah program reformasi birokrasi dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggungjawab yang mendorong peluncuran tersebut. Diharapkan, KPPN Balikpapan dapat mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Hadir pada acara tersebut adalah Walikota Balikpapan, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Kaltim, Pjs. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kaltim, Perwakilan DPRD Tk. II Balikpapan, Ketua Gapensi, para Pimpinan Bank Mitra Kerja KPPN Percontohan Balikpapan serta para stakeholder/Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah pembayaran KPPN Balikpapan, yang berjumlah 69 satuan kerja (satker). Dalam acara tersebut diperkenalkan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan pada KPPN Balikpapan.

Menurut Pjs. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, R.M. Wiwieng Handayaningsih, kebijakan pembentukan KPPN Percontohan merupakan bukti keseriusan pemerintah khususnya Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih.

"Sasaran pembentukan KPPN Percontohan adalah mengubah pelayanan konvensional menjadi pelayanan prima," kata R.M. Wiwieng Handayaningsih. "Kecepatan, keramahan dan transparan, tidak dipungut biaya apapun adalah ciri KPPN ini," terang. "Cukup satu jam menunggu, SP2D sudah bisa dibawa pulang," tegasnya lagi.

Melalui penerapan pola KPPN Percontohan ini, KPPN Balikpapan menyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Hal ini jelas akan berimbas pada percepatan penyerapan APBN, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya Balikpapan akan meningkat.

Aspek lainnya yang hendak dicapai adalah terbangunnya budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat dan transparan serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih dan ramah pada setiap aparatur negara di lingkungan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan transparan dalam memberikan pelayanan kami," terangnya lagi.

Peresmian KPPN Balikpapan dalam menjalankan proses layanan KPPN Percontohan, diharapkan akan menjadi langkah awal untuk pelayanan publik prima dan dimungkinkan nantinya akan berkembang lebih dari sekedar pelayanan prima.

Oleh : Jauhari - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Samarinda dan Bambang Kismanto - Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai.

Liputan Sosialisasi PMK 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas, dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja di KPPN Klaten
Klaten, perbendaharaan.go.id - Vitalitas pemahaman siklus anggaran merupakan nyawa dari keberhasilan pengelolaan APBN. Terkait hal itu, tanggal 2 dan 3 Maret 2010, KPPN Klaten menyelenggarakan acara sosialisasi dengan mengangkat dua topik, pertama adalah mengenai Peraturan Menteri Perencanaan Nomor: 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Dengan menyewa gedung sederhana, mengingat KPPN Klaten tidak memilliki aula yang cukup representatif, sosialisasi terhadap 86 satuan kerja (satker) dibagi dua gelombang. Pembagian tersebut bertujuan agar acara dapat berjalan efektif. Hari pertama, peserta berasal dari 40 satker wilayah Kabupaten Klaten. Hari kedua, peserta berasal dari 46 satker wilayah Kabupaten Boyolali. Hadir mengikuti acara, Pejabat Pengelola DIPA dari setiap satker, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Klaten. Beliau memaparkan betapa pentingnya memahami apa yang disebut siklus anggaran, yang dimulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Siklus dimaksud harus saling terkait dan berkesinambungan. Untuk itu, menjaga kerja sama dan koordinasi menjadi begitu penting, sehingga siklus dapat mengalir dan berjalan secara utuh dan komprehensif. Penjelasan peran dan fungsi pejabat pegelola DIPA dari Kuasa Penguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, penting disampaikan kembali, mengingat seiring dengan bergantinya Tahun Anggaran, banyak terjadi pergantian pejabat pengelola DIPA. Selain itu, mengingatkan kembali agar para pejabat melakukan check and balance sesuai fungsi dan perannya dalam siklus tersebut.

Fokus dari penyajian hal ini ditujukan bagi PPK yang memang dihadirkan dalam acara, dikarenakan PPK memiliki peran strategis untuk menyiapkan jadual kegiatan selama periode anggaran. Kepala Kantor menekankan tidak ada alasan lagi kalau PPK yang ditengarai selama ini merasa takut dalam melakukan kegiatan/kontrak kerja sehingga pekerjaan mundur dan berlarut-larut. Kunci keberhasilannya adalah selama melaksanakan proses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tidak macam-macam dalam arti negatif, diniatkan bahwa bekerja adalah ibadah, Insya Allah program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya akan berjalan lancar dan tepat waktu.

Sesi ke dua pemaparan secara detail disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, dengan menjelaskan gambaran umum mengenai perencanaan kas, yang terdiri dari perencanaan kas bulanan, mingguan dan harian. Materi disampaikan dengan jelas dan gamblang. Materi disajikan secara interaktif. Sehingga pada setiap tahapan materi, peserta memahami benar apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Satker diingatkan kembali untuk mengoptimalkan realisasi anggaran belanja.Satker juga dihimbau jika ditemui kegiatan yang memerlukan penyesuaian segera menyusun ataupun menyampaikan revisi DIPA sesuai kewenangannya masing-masing.

Memasuki sesi ke tiga, teknis dan demonstrasi aplikasi AFS dan RKA/KL disampaikan oleh Instruktur dari Seksi Perbendaharaan. Para peserta dipandu oleh para pegawai KPPN Klaten, khususnya staf yang bertugas pada front office. Hal ini bertujuan agar satker tidak menemui kendala baik proses instalasi maupun pengoperasiannya. Satker yang mendapatkan hambatan diberikan solusi dan dituntun oleh para pemandu dengan penuh kesabaran dan sungguh-sungguh. Juga disampaikan aplikasi SPM khususnya cara menu perekaman kontrak, sehingga hal-hal baru dari aplikasi untuk satuan kerja telah disampaikan secara lengkap dan langsung dipraktekkan oleh wakil dari satuan kerja.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga kepada satker, bahwa KPPN Klaten menyiapkan custumer service yang menangani peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan maupun mengenai aplikasi. Satuan kerja yang menghadapi permasalahan dapat segera menghubungi petugas custumer service dimaksud, hal ini demi mewujudkan konsep totalitas pelayanan KPPN Klaten.

Selanjutnya, pada sesi ke empat, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi memberikan paparan mengenai Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja. Dengan mengangkat tema dimaksud, disampaikan evaluasi laporan keuangan bulanan pada Tahun Anggaran 2009 sampai dengan bulan Januari 2010. Dipaparkan juga mengenai status predikat Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, selanjutnya diberikan gambaran strategi perbaikan yang diperlukan.

Terkait hal tersebut, KPPN Klaten telah mempersiapkan Bimtek bagi Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bendahara untuk mengikuti pelatihan terkait LPJ Bendahara, pada tanggal 17 s.d. 30 Maret 2010. Pada kesempatan sosialisasi kali ini KPPN Klaten membagikan "Kalender Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2010", untuk menjadi pedoman bagi seluruh satker terkait batas waktu rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara, dengan tetap mengedepankan kualitas laporan.

Setelah acara makan siang, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar proses pencairan dana serta kendala dan hambatan yang dihadapi satker secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan. Dicermati dari prosesi acara, animo peserta cukup tinggi. Peran aktif para peserta dapat memberikan gambaran dan tentunya harapan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan peran dan bentuk kerja sama dari seluruh satuan kerja, diharapkan perencanaan kas yang baik dapat terwujud. Rencana penarikan dana dari satker yang berjalan selaras dengan jadual pelaksanaan kegiatan, ditambah pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, akan memberikan sumbangan positif untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diiringi doa penutup, pada pukul 14.30 WIB acara ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN.

Oleh: Kontributor KPPN Klaten.

Liputan Sosialisasi PMK No.192/PMK.05/2009 di KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, Perbendaharaan.go.id - Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki saldo kas cukup untuk membiayai pelaksanaan APBN. Demikian dijelaskan oleh Elin Sumarlina, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan di hadapan para peserta sosialisasi PMK 192/PMK.05/2009 tentang perencanaan kas serta aplikasi satuan kerja tahun 2010 di Banjarmasin. "APBN kita memiliki keterbatasan," kata Elin Sumarlina. "Oleh karena itu, perencanaan kas sangat diperlukan untuk memastikan saldonya cukup," tegasnya kemudian.

Pada dasarnya, DIPA yang diserahkan kepada satuan kerja belum ada dananya. Namun pemerintah harus tetap dapat menyediakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dari satuan kerja. Dengan adanya perencanaan kas dapat diketahui secara lebih akurat berapa dana yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Pemerintah c.q kementerian keuangan dapat menyediakan dana, apakah dibiayai melalui pendapatan pajak/non pajak atakah harus melakukan pinjaman/hutang luar negeri. Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan APBN. "Fungsi pemerintah sebagai penyedia fasilitas publik (public goods) tidak boleh sampai mengalami kekurangan dana untuk membiayai pengeluarannya," kata Kepala Kanwil DJPBN ini.

Sementara itu Kepala KPPN Banjarmasin, Supriyo, mengatakan bahwa perencanaan kas sangat dibutuhkan untuk menghindari uang mengendap yang tidak berguna (precautionary motive semata). "Perencanaan kas itu untuk menghindari idle cash," kata beliau. "Padahal uang tersebut bisa dikelola agar dapat memperoleh pendapatan bunga," lanjutnya.
Pejabat yang baru mendapatkan gelar Magister Hukum dari Universitas Jambi ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita berhutang, teryata dana yang didapat tersebut tidak terserap dengan baik. Beliau juga mewanti-wanti agar penyerapan dana dapat dilakukan dengan tepat dan tidak menumpuk di akhir tahun seperti kebiasaan yang terjadi selama ini. "Mudah-mudahan pengalaman tahun-tahun lalu yang menumpukkan penyerapan dana di akhir tahun tidak terjadi lagi," ungkapnya lagi.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh bendahara dan operator satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Banjarmasin. Pelaksanaannya dibagi selama tiga hari dari tanggal 16 s.d 18 Februari 2010 bertempat di Aula KPPN Banjarmasin.
Dalam acara tersebut juga diberikan pemahaman mengenai aplikasi perencanaan kas. Sebagai nara sumber adalah Customer Service, Tri Rusdiyanto dan supervisor KPPN Banjarmasin, Taufik Gultom.

Melalui Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009 ini diharapkan satuan kerja menjadi lebih paham dan mengerti tentang pentingnya perencanaan kas. Sehingga di waktu yang akan datang dapat lebih tepat merencanakan kegiatan. Dan peristiwa penumpukan pencairan dana di akhir tahun tidak terjadi lagi.

Oleh : Kontributor KPPN Banjarmasin, Agustian Hendra Andriwardhana dan Bambang Kismanto - Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Rapat Koordinasi KPPN Sukabumi dan Bank/Pos Mitra Kerja
Sukabumi, Perbendaharaan.go.id - Kesempurnaan dalam memberikan pelayanan sudah menjadi keinginan kuat KPPN Sukabumi. Untuk mendapatkannya, semua kesulitan harus diatasi dengan segera. Tidak terkecuali kesulitan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja. Itulah yang melatarbelakangi diadakannya rapat koordinasi antara KPPN Sukabumi dengan Bank/Pos mitra kerja.

Rakor yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Februari 2010 itu dihadiri oleh KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur dan 19 Bank serta 1 Kantor Pos mitra kerja KPPN Sukabumi. Acara tersebut merupakan agenda ketiga KPPN Sukabumi melanjutkan Sosialiasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Pengelolaan APBN yang dilaksanakan Sabtu, 6 Februari 2010. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Taman Sari Sukabumi ini dimaksudkan untuk menggalang komitmen yang kuat antara KPPN Sukabumi dan Bank/Pos mitra kerja dalam pengelolaan APBN yang jauh lebih baik, profesional dan akuntabel.

Dalam arahannya, Banua Raja Simatupang, kepala KPPN Sukabumi, menjelaskan bahwa selama ini hubungan kerja sama telah terjalin dengan baik, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan agar kedepannya menjadi lebih baik. "Saya sangat senang dan berterima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik," kata Banua Raja Simatupang. "Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan agar ke depan lebih baik," lanjut kepala KPPN Sukabumi ini.

Terkait dengan adanya pergantian BO I, beliau meminta agar koordinasi dan komunikasi dilakukan lebih intensif. "Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, semua kesulitan di lapangan akan dapat dipecahkan bersama-sama," ungkap orang nomor satu di KPPN Sukabumi ini mantap.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan permasalahan teknis oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Sukabumi, Donny Maha Putra. Dalam paparannya Donny mengupas satu persatu permasalahan yang timbul, apa penyebab permasalahan tersebut dan bagaimana solusinya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Diantara permasalahan yang mengemuka adalah pelaksanaan transfer dana oleh BO I kepada yang berhak, penanganan SP2D retur, kepastian telah dilaksanakannya transfer dana dari BO I ke BO II, pelimpahan dan pembagian penerimaan PBB dan BPHTB oleh BO III, hingga permasalahan pelaksanaan MPN yang dilaksanakan oleh bank persepsi. Donny menegaskan perlu adanya keseragaman dalam penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) baik kelengkapan dan dokumen sumbernya, ketepatan maupun kecepatan pengiriman data penerimaan baik softcopy maupun hardcopy. "Harus ada keseragaman dalam penyampaian LHP," jelas Donny Maha Putra. "Dan untuk mempercepat pengiriman data kami telah menyediakan fasilitas e-mail," lanjutnya.

Masalah lain yang sering terjadi adalah tabel refrensi pada aplikasi bank/pos persepsi yang belum di-update, kelebihan dan kekurangan pelimpahan, hingga mekanisme rekonsiliasi pembayaran imbalan jasa bank persepsi. Dalam rapat tersebut juga disosialisasikan beberapa peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen perbendaharaan dan peraturan terkait lainnya oleh Kepala Seksi Perbendaharaan I KPPN Sukabumi, Totok Suyanto.

Menanggapi ketidakseragaman pemahaman tentang pelimpahan dan pembagian Penerimaan PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi, Totok menegaskan bahwa Bank Persepsi penerima penerimaan PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi harus melakukan penatausahaan melalui MPN dan wajib melimpahkan penerimaan tersebut ke rekening BO III pada hari yang sama. Sementara itu, BO III membaginya kepada yang berhak pada hari Jum'at berkenaan atau hari kerja berikutnya bila hari Jum'at libur. Menjawab keluhan peserta rapat tentang ketidakjelasan tata cara pengajuan permintaan pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan sebagai bank persepsi, Totok menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan sebagai bank/pos persepsi/devisa persepsi berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2009 yang dipertegas dengan Surat Direktur PKN Nomor S-109/PB/2010 tanggal 11 Januari 2010, Kantor Pusat bank/pos persepsi mengajukan surat permintaan pembayaran imbalan jasa pelayanan sebagai bank/pos persepsi kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan rekapitulasi data transaksi penerimaan negara ( Berita Acara Rekonsiliasi) yang diterima dari kantor cabang untuk satu bulan tertentu.

Mengenai masalah kantor cabang bank persepsi yang belum menerima pembayaran atas jasa pelayanan perbankan, Totok menjelaskan bahwa KPPN akan melakukan pembayaran apabila bank persepsi mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-749/PB/2010 tanggal 10 Pebruari 2010. "Kami tidak bisa membayar kalau tidak ada permintaan," kata Totok Suyanto. "Oleh karena itu dimohon bank-bank persepsi segera mengajukan permintaannya," jelasnya lebih lanjut.

Rapat yang dilaksanakan dalam suasana keakraban tersebut menghasilkan beberapa poin penting diantaranya : Penyaluran dana atas SP2D oleh BO I kepada satuan kerja atau pihak yang berhak secara cepat, tepat dan akurat, penyampaian LHP oleh Bank Persepsi ke KPPN secara cepat, tepat dan lengkap, ketepatan waktu pelimpahan ke Sub R-KUN, ketepatan waktu dan jumlah atas pembagian PBB dan BPHTB oleh BO III, serta kesepakatan bank/pos mitra kerja KPPN untuk memegang komitmen sebagai mitra terbaik KPPN dalam pengeloaan APBN.

Oleh: Kontributor KPPN Sukabumi dan Bambang Kismanto - Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Sosialisasi Perencanaan Kas dan Aplikasi SAKPA 2010
Barabai, perbendaharaan.go.id - Perubahan, saat ini, adalah sebuah keniscayaan. Begitu pula yang terjadi di KPPN, tak terkecuali KPPN Barabai. Sekarang tidak ada lagi ‘tanda terima kasih' dalam pelayanan yang diberikan kepada satuan kerja. Oleh karena itu, para bendahara satker dihimbau untuk tidak menggoda para pegawai dengan memberikan imbalan. "Pelayanan di KPPN bersifat gratis," kata Kepala Kanwil DJPBN Kalsel, Elin Sumarlina di Barabai belum lama ini. "Menerima atau memberi imbalan, sudah tidak zamannya lagi..." tegasnya di hadapan peserta sosialisasi Perencanaan Kas dan Aplikasi SAKPA tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPPN Barabai.
Sosialisasi ini didedikasikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya wilayah kerja KPPN Barabai yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Hadir sebagai peserta adalah 55 satuan kerja dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selama dua hari, tanggal 22 - 23 Februari 2010, bertempat di Gedung Juang '45, mereka menerima pengarahan dan penjelasan mengenai Perencanaan Kas dan Aplikasi SAKPA dari pejabat-pejabat Kanwil DJPBN Propinsi Kalsel maupun KPPN Barabai secara bergantian.
Keinginan menciptakan tata kelola keuangan yang baik adalah latar belakang keluarnya PMK 192 tahun 2009. Diharapkan dengan adanya perencanaan kas yang baik, maka pencairan dana menjadi lebih efektif. "Keluarnya PMK nomor 192 tahun 2009 ini dilatarbelakangi oleh keinginan kita untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik bagi satuan-satuan kerja mitra KPPN," kata Rohaniah, SE, Ak, Msi, kepala KPPN Barabai saat memberikan arahan kepada para peserta. "Kalau ada perencanaan kas yang baik dari satker maka pencairan dan realisasi APBN menjadi lebih efektif," lanjut orang nomor satu di KPPN Barabai ini.
Kepada para peserta juga diberikan penjelasan mengenai flow chart aplikasi RKA-K/L dan aplikasi AFS (Forcasting Satker) oleh Edy Gunawan, SE, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Barabai. Sosialisasi dan penjelasan aplikasi SAKPA 2010 menjadi santapan terakhir para peserta sebelum acara sosialisasi diakhiri.
Diharapkan, setelah acara ini satker-satker, lebih bisa memahami dalam merencanakan, menarik dan dan menyusun laporan keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan yang disampaikan semakin berkualitas.

Oleh: AS, Kontributor KPPN Barabai dan Bambang Kismanto - Bagian Pengembangan Pegawai