Liputan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaan.go.id – Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada tingkat kinerja baik individu maupun kelompok. Menyadari hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor). Acara digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2010 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.
Dalam sambutan pada acara rakor tersebut, Kepala Kanwil Prov. Papua, Bjardianto Pudjiono, menyampaikan bahwa tujuan rakor adalah untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal. “Peningkatan kinerja baik berupa kinerja layanan, dalam hal ini service exellent maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dalam bentuk peningkatan hasil kinerja, menyamakan persepsi terhadap ketentuan perundangan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kanwil dan KPPN dalam melaksanakan tupoksinya,” lanjut beliau saat membuka acara rakor.
Rapat koordinasi diikuti oleh Kepala Kanwil, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang, seluruh Kepala Seksi/Kasubag serta sembilan orang pegawai pelaksana Kanwil. Sedang dari KPPN hadir seluruh Kepala KPPN ditambah masing-masing Kepala Seksi Vera. Jumlah keseluruhan peserta 48 orang.
Dalam rakor di bahas antara lain perlunya monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran satuan kerja oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010. Disamping itu dibahas pula mengenai penerapan sanksi kepada satker oleh KPPN yang tidak melakukan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL, serta tindak lanjut penerapan SOP percontohan di seluruh KPPN non percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.
Terkait dengan penerapan SOP percontohan, seluruh Kepala KPPN non percontohan kompak mengatakan bahwa mereka sudah menerapkan SOP percontohan di kantornya masing-masing. Penerapan SOP tersebut dibareng dengan perubahan tata ruang dan perubahan mindset melalui upaya-upaya pembinaan sebagaimana tergambar melalui film pendek yang ditayangkan dalam rakor.
Secara teknis rapat dilakukan melalui sidang-sidang komisi. Ada beberapa rekomendasi dari komisi-komisi tersebut, diantaranya terkait dengan peningkatan pelaksanaan tupoksi baik untuk Kanwil maupun KPPN. Sebagai contoh bagaimana kiat-kiat KPPN Sorong, yang notabene KPPN di wilayah timur Indonesia, berhasil menembus peringkat 20 besar untuk penilaian LKPP Kuasa BUN KPPN. Kemudian perlunya dibuat pemeringkatan ketaatan KPPN setiap bulan oleh Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja. Serta perlunya diberikan sosialisasi ulang kepada satker mengenai penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009.
Dalam rakor tersebut juga memunculkan hal baru, yaitu dibentuknya kelompok diskusi untuk para pejabat lingkup Kanwil Ditjen Propinsi Papua dengan menggunakan fasilitas internet Google group di alamat http://groups.google.co.id/group/kanwil-djpbn-jayapura. Grup tersebut dijadikan sarana untuk mendiskusikan permasalahan terkait pelaksanaan tupoksi dan kinerja layanan (service excellent) secara informal.
Di akhir acara rakor, pada hari Jum’at sore tanggal 20 Agustus 2010 tepat pukul 16.30 WIT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua, meluncurkan Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. Soft launchingini merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.
“Dengan layanan unggulan tersebut, kami ingin meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, kepadaBapak-ibu sekalian,” ungkap Bjardianto Pujdiono saat menutup acara soft launcing yang dihadiri para undangan dari beberapa perwakilan satuan kerja. Sebagai pamungkas, seluruh hadirin, baik peserta rakor maupun tamu undangan melakukan buka puasa bersama.
Oleh : Suroso – Kontributor Kanwil DJPBN Propinsi Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan