Liputan Kegiatan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka merumuskan arah dan prioritas pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi moderator, meminta agar materi ini disampaikan pada hari pertama agar menjadi perhatian, serta dicermati dengan baik oleh seluruh peserta Musrenbang.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah. Hasil Musrenbang akan dibawa untuk disinergikan dan didiskusikan lebih lanjut dalam Musrenbang Tingkat Nasional yang nantinya akan menjadi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
Dalam Musrenbang ini diangkat tema, "Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan". Tema ini sejalan dengan visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam proses mewujudkan masyarakat yang Adil dan Sejahtera di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah". Peserta Musrenbang adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPRD, Para Kepala Bappeda, Para Kepala SKPD di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Partisipasi Ditjen Perbendaharaan dalam kegiatan ini adalah untuk mensinergikan peran bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran agar dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bjardianto, mengulas beberapa hal terkait pengelolaan keuangan negara. Pembahasan awal dibuka dengan Penyegaran Peserta Musrenbang tentang Pokok-Pokok Reformasi Manajemen Keuangan Negara setelah berlakunya Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara. Perubahan paradigma dari pelaksana administrasi keuangan menjadi pengelola keuangan, prinsip let the managers manage dan prinsip check and balances dalam pengelolaan keuangan negara, memperbarui pandangan para peserta Musrenbang khususnya dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bjardianto juga menekankan pentingnya perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana bagi setiap satuan kerja untuk memastikan tercapainya output dan target secara tepat waktu, tepat sasaran dan mendapat dukungan anggaran yang memadai. Para peserta juga diajak untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi di instansi masing-masing untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencapai visi dan misi masing-masing instansi. Terakhir, Bjardianto menghimbau kepada seluruh peserta Musrenbang dan masyarakat secara luas agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan KPPN atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Semua topik mendapat sambutan yang antusias dari seluruh peserta. Kepala Bappeda Provinsi menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dalam upaya peningkatan pemahaman atas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah bagi seluruh SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Musrenbang ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan membawa harapan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah yang optimal dan berkelanjutan.
Oleh : Budiman - Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah.