Catatan perjalanan Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan ke KPPN Atambua (bagian 1)
Atambua, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Atambua pantas dipilih bersama sepuluh KPPN lainnya untuk mewakili KPPN-KPPN Non Percontohan. Meski letaknya sangat jauh dari ibu kota negara, di perbatasan dengan Timor Leste, reformasi birokrasi yang digalakkan Ditjen Perbendaharaan dilakukan secara baik oleh mereka.
“Kami telah melakukan monitoring terhadap seluruh KPPN di NTT ini, sebulan sekali kami melakukannya. Dan hasilnya, KPPN Atambua menduduki peringkat nomor satu” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT saat mendamping Tim Penilai melakukan penilaian kinerja di KPPN Atambua, Jum’at, 15 Oktober 2010.“Meski letaknya sangat jauh dari Jakarta, di paling selatan Indonesia, di perbatasan, reformasi telah dijalankan di KPPN ini” tambah Kepala Kanwil mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh KPPN Atambua.
Penilaian kinerja itu sendiri adalah ajang pembuktian reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. “Penilaian ini adalah sebagai ajang pembuktian reformasi birokrasi, khususnya di KPPN Atambua,” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Reformasi Birokrasi digulirkan dalam rangka peningkatan pelayanan dan penghilangan korupsi dan kolusi,” sambungnya.
Kompak,ramah dan bersemangat adalah kesan pertama yang berikan oleh warga, khususnya para pegawai KPPN Atambua kepada Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan. Kedatangan tim yang diketuai oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, itu disambut oleh seluruh pegawai KPPN Atambua. Tidak hanya para pegawai, seluruh Kepala KPPN dan pejabat eselon III di wilayah Kanwil DJPBN Provinsi NTT pun tampak menyambut tamu dari kantor pusat JPBN tersebut. Tarian Likurai, tari adat Kabupaten Belu melengkapi keramahan sambutan mereka. Dominasi warna merah yang ditampilkan menambah suasana penyambutan terasa sangat spesial bagi tim penilai saat menginjakkan kaki di kota perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste itu.
Suasana yang tampak kompak tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT yang egaliter. “Menjadi pemimpin sekarang ini harus berbeda dengan jaman dulu. Kalau jaman dulu, yang bisa menemui kepala kantor itu ya harus kepala subbag umum atau kepala seksi, pelaksana tidak,” kata Pardiharto di saat santai setelah acara sidang pleno penilaian KPPN Atambua. “Kalau sekarang tidak seperti itu. Kita semua sama. Semua pegawai boleh memberikan usul, ide-ide atau apa saja untuk kemajuan organisasi kita. Saya sering berkomunikasi dengan mereka (para pegawai di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi NTT-red), silakan dipikirkan, ada ide apa, atau apapun. Saya selalu mengirimkan sms kepada mereka. Jadi kita bisa kompak dan tetap bersemangat,” lanjutnya mengomentari suasana kompak yang ditampilkan para pegawainya saat menyambut tim penilai dari kantor pusat.
Kesan kekompakan dan bersemangat tidak hanya ditunjukkan oleh para punggawa KPPN Atambua, tetapi oleh satker-satker yang menjadi mitra pelayanan KPPN perbatasan itu.Ruangan aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN Atambua penuh sesak oleh perwakilan para satker. Bahkan beberapa di atara mereka tidak kebagian tempat di dalam ruangan. Tetapi tetap mengikuti jalannya sidang, di depan pintu masuk aula.“KPPN Atambua sekarang sudah terlalu bagus” kata bendahara Bandara Haliwen, Atambua saat menyampaikan kesannya terhadap pelayanan yang diberikan KPPN Atambua. “kami selalu diajak berkoordinasi untuk kelancaran pekerjaan kami. Jadi selama ini kami tidak ada komplain,” katanya lagi.
Semangat patriotik tergambar sangat jelas dari pemilihan warna serba merah yang mendominasi hampir semua bagian kantor. Mulai dari kostum penari Likurai hingga warna aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN. Suasana ‘batin’ ini memberikan kesan kepada siapa saja, bahwa Atambua adalah bagian dari NKRI. Seperti ingin menyampaikan pesan bahwa ada rasa khawatir, ada trauma sejarah dengan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Perasaan yang jarang terjadi di daerah lain.
Senada dengan bandara Heliwen Atambua, Bendahara PA Atambua mengatakan “ Kami telah mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan. Jadi kami tidak pernah melakukan komplain. Kami selalu diajak berkoordinasi, baik melalui sms, telepon maupun website ” tambahnya.
Gaya kepemimpinan yang egaliter yang diperankan Pardiharto, rupanya menurun kepada Kepala KPPN Atambua, Sukemi Mumpuni. “Sebagai pemimpin, kita tidak bisa mengesampingkan faktor-faktor kamanusian pegawai,” ungkapnya di sela-sela pemamaparan kinerja kantornya di hadapan tim penilai. “Saya melakukan menajemen partisipasif terhadap bawahan, faktor human itu juga dikedepankan, disamping saya harus terbuka. Kalau saya melarang suap terhadap bawahan, sementara saya sendiri menerima suap, ya tidak akan berhasil reformasi ini,” kata Sukemi lagi.
Dari paparan yang disampaikan, KPPN Atambua mendapat apresiasi yang sangat positif dari para peserta sidang yang terdiri dari tim penilai, satuan kerja, bank operasional, kantor pos dan tentu saja para pegawai KPPN Atambua. Beberapa kali presentasi yang disampaikan oleh Sukemi Mumpuni itu mendapatkan tepuk tangan dari para peserta.
“Kami sangat puas oleh pelayanan yang diberikan oleh KPPN Atambua. Pelayanannya sangat cepat, tidak hanya penyelesaiannya saja, tetapi informasi bahwa SP2D kami sudah selesai juga sangat cepat. Kami selalu mendapat sms kalau SP2D sudah selesai, padahal kami baru saja keluar meninggalkan KPPN untuk urusan lain sebentar” kata bendahara Kandepag Kabupaten Belu disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang pleno.
Pernyataan itu diamini oleh Petrus Bere, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, bahwa KPPN Atambua layak dijadikan percontohan.
“KPPN Atambua sangat bagus pelayanannya, cepat dan tanpa biaya,” kata Petrus Bere saat memberikan sambutan pada acara siding pleno penilaian kinerja KPPN Atambua. “Sangat tepat jika KPPN Atambua menjadi percontohan. Jika Belu baik, maka Indonesia juga baik, sebab Belu adalah terasnya Indonesia, yang dilihat pertama oleh luar negeri,” sambungnya. “Kami siap melaksanakan reformasi, Kabupaten Belu juga siap melaksanakan reformasi seperti yang dilakukan KPPN. Kabupaten Belu terbelakang di NKRI tetapi terdepan di negeri tetangga, Timur Leste,” ungkapnya bersemangat.
Oleh : Bambang Kismanto – Media Center perbendaharaan