TUTUYAN, Untuk tetap menjaga ketahanan usaha dari para pelaku UMUM, pemerintah beberapa tahun terakhir telah menerapkan program berupa pemberian subsidi bunga pinjaman bagi para pelaku UMKM. Untuk menjaga agar program dimaksud dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu diimbangi dengan pengawasan secara berkala berkala terhadap pelaksanaan program dimaksud di lapangan. Menyikapi hal tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sulut mengadakan survei dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Periode Semester I Tahun 2022 bagi para pelaku usaha UMKM di Kab. Bolaang Mongondow Timur yang berlangsung dari tanggal 8 Juni 2022 s.d 10 Juni 2022.

Pemberdayaan UMKM daerah serta tanggung jawab mendorong penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat outputnya, menjadi komitmen Kementerian Keuangan melalui DJPb untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut mengemuka dalam sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Hadiyanto pada kunjungan kerja ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
Senin, 6 juni 2022.

Pengelola Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka peningkatan koordinasi serta penyamaan persepsi untuk dirumuskan sebagai strategi implementasi langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO).

 “Di tahun 2022, fokus APBN bukan hanya pada penyerapan saja, tapi juga harus memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan. Untuk itu, perlu simplifikasi penilaian kinerja APBN sehingga lebih fokus kepada tujuan yang lebih strategis.” Demikian disampaikan oleh Kepala KPPN Kotamobagu, Decky Kurniadi dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Anggaran kepada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Kotamobagu (9/6).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu dari Dana Transfer yang diberikan pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. Wilayah Kota Kotamobagu sendiri telah ada realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Bidang Jalan. Realisasi sebesar 5,73 (Tahap I) miliar ini merupakan realisasi yang pertama salur di Sulawesi Utara yang digunakan untuk perbaikan jalan yang ada di Kota Kotamobagu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani didampingi oleh Kepala KPPN Kotamobagu, Deky Kurniadi dan Kepala Seksi Bidang PPA IIA Kanwil DJPb Sulut, Mukhtar Ali Marzuki, melakukan kunjungan kerja dalam rangka monev DFDD di Kab. Boltim. Kedatangan Tim Kanwil DJPb Sulut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kab. Boltim Oskar Manoppo, SE., MM.