Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengambil peran untuk mengawal keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah di lapangan dan memastikan pembiayaan kredit yang disalurkan dapat sesuai koridor peruntukannya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud salah satunya melalui rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Refreshment Bimtek Aplikasi SIKP Pemda di Kotamobagu dari tanggal 12 s.d. 13 April 2022. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Kotamobagu.

Sehubungan dengan implementasi penilaian kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan penyegaran (refreshment) bagi PPSPM Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 tersebut, diselenggarakan secara daring melalui media zoom dengan peserta diikuti oleh 45 PPSPM.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan Kantor Wilayah Direrktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Focus Group Disscussion  (FGD) terkait dengan Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa (DFDD) Tahun 2022, Selasa 29 Maret 2022, Bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bolaang Mongondow. Pelaksanaan FGD tersebut dipimpin oleh Kepala BKAD Bolang Mongondow yang mewakili Sekretaris Daerah (Setda), Seriyanto, S.T., dengan narasumber Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Petter Ibnu Ch, yang didampingi Kepala KPPN Kotamobagu, Decky Kurniadi.

Hari Senin tanggal 11 April 2022, Pemerintah Kota Bitung menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Walikota. Penandatanganan MOU adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Bitung, khususnya dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyaluran Dana Desa dan Operasional Sekolah di Sulawesi Utara melalui KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Utara sudah mulai terealisasi. Untuk penyaluran Dana Desa telah disalurkan pada 9 Pemerintah Daerah yang ada dari 12 Pemda penerima Dana Desa.

Awal Periode 2022 ini masih dibayangi dengan pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2022, terjadi lonjakan kasus COVID-19 hingga tertinggi pada tanggal 23 Februari, dimana penambahan kasus di Sulawesi Utara pada hari itu mencapai 1.115 kasus dan mulai menurun setelah tanggal tersebut. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan menjadi salah satu issue yang berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN dan APBD. Pada sisi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara, terdapat deviasi antara realisasi dan proyeksi yang diharapkan sebesar -26,50% dimana PNBP yang terealisasi senilai 45.67 Miliar Rupiah.