Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani didampingi oleh Kepala KPPN Kotamobagu, Deky Kurniadi dan Kepala Seksi Bidang PPA IIA Kanwil DJPb Sulut, Mukhtar Ali Marzuki, melakukan kunjungan kerja dalam rangka monev DFDD di Kab. Boltim. Kedatangan Tim Kanwil DJPb Sulut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kab. Boltim Oskar Manoppo, SE., MM.

Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Aula Gedung Keuangan Negara Manado. Penandatanganan MoU adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya dalam pemanfaatan   data   dan   informasi   serta  penguatan   koordinasi   penyelenggaraan   pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jum’at (22/4) pukul 09.00 WITA, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardhani  menghadiri Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penerapan Co Location antara KPPN Manado dan KPPBC Manado di  ruang Kepala KPPN Manado.  Hadir dalam acara tersebut, Kepala KPPN Manado, Bapak Asyep Syaefudin, Kepala KPPBC Manado, Bapak Syamsul Bahri, Kepala Bidang SKKI, Bapak Maryono, Kepala Bagian Umum Kanwil BC Sulbagtara, Bapak Budiyanta, mewakili Kakanwil DJBC.  MoU ini merupakan upaya mewujudkan Kemenkeu One melalui layanan bersama, membangun sinergi dan pemberian informasi layanan kepabeanan dan cukai.  Nantinya KPPBC Manado secara terjadwal akan disediakan counter pada KPPN Manado untuk memberikan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja yang sedang mengajukan SPM maupun sekedar konsultasi ke KPPN Manado.

Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kinerja layanan serta menjaga pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, Tim Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Maryono selaku Kepala Bidang SKKI kembali melaksanakan Pembinaan dan Supervisi KPPN untuk periode semester I 2022. Kegiatan dilaksanakan di KPPN Bitung dari tanggal 11 s.d. 13 Mei 2022. Pembinaan dan Supervisi kali ini merupakan yang pertama dilakukan secara on the spot setelah sebelumnya hanya dilakukan secara on desk atas KPPN Tahuna.

Berakhirnya  periode  Maret 2022 disertai dengan penurunan kasus COVID-19 di Sulawesi Utara. Terdapat  2.780  kasus  di  bulan  Maret  2022 dibandingkan Februari 2022 yang mencapai 13.675 kasus. Akselerasi belanja pemerintah pusat pun diterapkan untuk memberikan efek pertumbuhan ekonomi hingga sampai akhir Maret 2022 terealisasi 4,6 Triliun Rupiah Belanja APBN, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan sekitar 2,14 Triliun Rupiah Belanja APBD di Sulawesi Utara. Dari 4,6 Triliun Rupiah Belanja APBN, sebesar 1,4 Triliun Rupiah merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berupa Belanja Pegawai (637 Miliar), Belanja Barang (497 Miliar) menyertai pelonggaran aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan instansi pemerintah, Belanja Modal (243 Miliar) dan Belanja Sosial (5 Miliar).

Dalam rangka menstimulasi percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Republik Indonesia melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekpansif, terarah, dan terukur melalui ekspansi belanja sebagai instrumen countercyclical dalam mendorong peningkatan konsumsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan program perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sosial kepada masyarakat rentan terdampak kenaikan harga pangan dunia.