Berakhirnya  periode  Maret 2022 disertai dengan penurunan kasus COVID-19 di Sulawesi Utara. Terdapat  2.780  kasus  di  bulan  Maret  2022 dibandingkan Februari 2022 yang mencapai 13.675 kasus. Akselerasi belanja pemerintah pusat pun diterapkan untuk memberikan efek pertumbuhan ekonomi hingga sampai akhir Maret 2022 terealisasi 4,6 Triliun Rupiah Belanja APBN, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan sekitar 2,14 Triliun Rupiah Belanja APBD di Sulawesi Utara. Dari 4,6 Triliun Rupiah Belanja APBN, sebesar 1,4 Triliun Rupiah merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berupa Belanja Pegawai (637 Miliar), Belanja Barang (497 Miliar) menyertai pelonggaran aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan instansi pemerintah, Belanja Modal (243 Miliar) dan Belanja Sosial (5 Miliar).

Dalam rangka menstimulasi percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Republik Indonesia melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekpansif, terarah, dan terukur melalui ekspansi belanja sebagai instrumen countercyclical dalam mendorong peningkatan konsumsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan program perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sosial kepada masyarakat rentan terdampak kenaikan harga pangan dunia.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengambil peran untuk mengawal keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah di lapangan dan memastikan pembiayaan kredit yang disalurkan dapat sesuai koridor peruntukannya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud salah satunya melalui rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Refreshment Bimtek Aplikasi SIKP Pemda di Kotamobagu dari tanggal 12 s.d. 13 April 2022. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Kotamobagu.

Jum’at (22/4) pukul 09.00 WITA, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardhani  menghadiri Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penerapan Co Location antara KPPN Manado dan KPPBC Manado di  ruang Kepala KPPN Manado.  Hadir dalam acara tersebut, Kepala KPPN Manado, Bapak Asyep Syaefudin, Kepala KPPBC Manado, Bapak Syamsul Bahri, Kepala Bidang SKKI, Bapak Maryono, Kepala Bagian Umum Kanwil BC Sulbagtara, Bapak Budiyanta, mewakili Kakanwil DJBC.  MoU ini merupakan upaya mewujudkan Kemenkeu One melalui layanan bersama, membangun sinergi dan pemberian informasi layanan kepabeanan dan cukai.  Nantinya KPPBC Manado secara terjadwal akan disediakan counter pada KPPN Manado untuk memberikan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja yang sedang mengajukan SPM maupun sekedar konsultasi ke KPPN Manado.

Rabu (13/4) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulut, Ibu Ratih Hapsari K., Kepala Bidang SKKI, Bapak Maryono dan Kepala Seksi KI, Bapak Bramiana berkesempatan untuk melaksanakan monitoring persiapan penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada KPPN Kotamobagu. Salah satu syarat utama sertifikasi SMAP ISO 37001:2016  adalah telah mendapat predikat WBBM. KPPN  lingkup Kanwil DJPb Sulawesi Utara baru KPPN Kotamobagu yang telah mendapatkan predikat WBBM. Salah satu upaya yang  diperlukan dalam rangka  keberkelanjutan  menjaga kualitas predikat WBBM yang telah diperoleh,  melalui penerapan SMAP ISO 37001:2016.

Hari Senin tanggal 11 April 2022, Pemerintah Kota Bitung menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Walikota. Penandatanganan MOU adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Bitung, khususnya dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.