Sebagaimana agenda bulanan yang selalu dilakukan secara rutin, Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Periode Bulan Maret 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom.
Sebagaimana agenda bulanan yang selalu dilakukan secara rutin, Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Periode Bulan Maret 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Revisi DIPA Tahun 2022 secara daring dan hybrid yang bertempat di Aula A.A. Maramis Kanwil DJPb Provinsi Sulut. Sosialisasi yang dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 8 s.d. 9 Maret 2022 dihadiri oleh para operator satuan kerja se Provinsi Sulawesi Utara yang dibagi dalam dua batch (Batch Pertama Satker lingkup luar wilayah KPPN Manado dan Batch Kedua satker lingkup wilayah KPPN Manado).
Sobat TreNSi pasti sudah familiar dengan salah satu inovasi kami yaitu TUMINTING, sebuah wadah koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan setiap Selasa pagi secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai Kanwil DJPb Sulut, tidak terkecuali pegawai PPNPN.
Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan tugas baru kantor vertikal regional Kementerian Keuangan yang disusun setiap bulan dan dimulai untuk periode Januari 2022. ALCO Regional disusun dari data-data APBN, APBD, dan data perekonomian serta kesejahteraan yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Badan Pusat Statistik.
Di sela-sela acara sosialisasi peraturan tentang Revisi Anggaran yang dihadiri 179 Satker lingkup DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bramiana Cahya Surya menyampaikan materi layanan pengaduan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Sarana pengaduan sangat penting sebagai upaya perbaikan pelayanan kanwil, peningkatan kepercayaan, sarana pengambilan keputusan serta mengawal akuntabilitas layanan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
Salah satu arahan Menteri Keuangan kepada unit kerja di bawah Kemenkeu adalah seluruh kantor Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di samping itu, program-program dalam peraihan predikat WBK/WBBM tersebut hendaknya benar-benar nyata dalam segala dimensinya, bukan hanya ritual formalitas saja.
Sobat TreNSi pasti sudah familiar dengan salah satu inovasi kami yaitu TUMINTING, sebuah wadah koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan setiap Selasa pagi secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai Kanwil DJPb Sulut, tidak terkecuali pegawai PPNPN.
