Padang, 12 Agustus 2024 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kolaborasi Kanwil DJPb Sumbar bersama SMV

Padang, 10 Agustus 2024 - Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan bahwa jajaran Kementerian Keuangan harus hadir

Padang, 22 Juli 2024 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat menerima kunjungan tim dari PT Indonesia Berdaya Saing

Kolaborasi Pusat Investasi Pemerintah dan Kanwil DJPb Sumbar

Padang, 17 Juli 2024 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, Syukriah HG, membuka secara resmi acara pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama KSPPS BMT Jati Padang.

Sawahlunto, 16 Juli 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman dan One on One Meeting Kredit Program serta Peluang Investasi di Kota Sawahlunto, yang bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki outstanding pinjaman kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Oleh karena itu, DJPb dan Pemkot Sawahlunto perlu melaksanakan rekonsiliasi semesteran untuk mencocokkan data outstanding dan pelunasan pinjaman pada Pemerintah Daerah dengan data piutang yang tercatat di DJPb. Proses rekonsiliasi ini diwakili oleh BPKAD Kota Sawahlunto.

Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Solok dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sawahlunto untuk mensosialisasikan kewajiban perpajakan bagi Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari sinergi Kementerian Keuangan Satu di daerah. Selain itu, DJPb melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada Dinas Koperasi dan UKM serta perbankan guna memastikan database penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang up to date dan andal.

Dalam kesempatan ini, DJPb juga mengadakan pertemuan terkait Peluang Investasi Daerah yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto. Pertemuan ini membahas pengelolaan sampah dan limbah sebagai peluang investasi dan sumber perekonomian. Salah satu informasi penting yang diperoleh adalah pemanfaatan limbah abu sisa pembakaran batubara (fly ash bottom ash/FABA) sebagai bahan komposisi untuk pembuatan semen dan batako. DJPb menekankan pentingnya standardisasi untuk memanfaatkan limbah FABA menjadi komoditi bernilai ekonomis.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen DJPb dan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengelola pinjaman dan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Foto Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah pada pada acara peresmian nama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Padang, 7 Juli 2024 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, turut menghadiri peresmian perubahan nama Masjid Raya Sumbar menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Acara ini bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1446 H yang dilaksanakan di halaman Masjid Raya Sumbar pada Minggu, 7 Juli 2024.

Masjid Raya Sumbar, yang berlokasi tepat di depan kantor wilayah DJPb Sumatera Barat, kini resmi menyandang nama baru sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan satu-satunya ulama asal Minangkabau atau Sumatera Barat yang pernah menjadi Imam Besar di Masjidil Haram, Makkah.

Foto bersama Keluarga Besar Cucu dan Cicit Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Peresmian nama baru ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, mantan Gubernur H. Irwan Prayitno, serta H. Gamawan Fauzi. H. Gamawan Fauzi, yang juga merupakan mantan gubernur Sumatera Barat, dikenal sebagai pencetus dan penggagas pembangunan Masjid Raya Sumbar. Selain peresmian nama baru, acara ini juga dirangkai dengan peluncuran buku sejarah Masjid Raya Sumbar yang kini bernama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

Foto Zulkifli Hasan melakukan dialog interaktif bersama UMKM di Padang

Padang, 7 Juli 2024 - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengadakan diskusi dengan 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Rendang Asese, Padang, Sumatra Barat pada Minggu, 7 Juli 2024. Dalam acara tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar produk UMKM berkualitas dapat diterima di pasar internasional.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia karena menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, UMKM harus kita dukung agar naik kelas. Jika UMKM dapat naik dan menyerbu pasar dunia, Indonesia siap menjadi negara maju," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan melanjutkan bahwa Kementerian Perdagangan akan membantu UMKM untuk menjangkau pembeli di luar negeri. "Pelaku UMKM dapat mengirimkan sampel produk ke perwakilan perdagangan di luar negeri untuk dipasarkan," tambahnya.

Dalam pertemuan ini, Mendag Zulkifli Hasan juga mengajak pelaku UMKM untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia. Partisipasi tersebut juga perlu didukung dan difasilitasi pemerintah daerah. "Kita akan menggelar Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang yang akan didatangi banyak buyer dari berbagai negara. Pelaku UMKM bisa berpartisipasi pada pameran ini dengan difasilitasi pemerintah daerah," imbuh Mendag Zulkifli Hasan.

Foto Syukriah HG, kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat dan Ketua Pembina HIPERMI

Syukriah HG, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Pembina Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau (HIPERMI), juga turut hadir dalam kegiatan ini. Lebih dari 70 pengusaha randang di Sumatera Barat, mulai dari pengusaha besar hingga kecil, tergabung dalam HIPERMI dan siap bekerja sama untuk mengekspor randang ke luar negeri.

"Sumatera Barat kaya dengan komoditi ekspor dan memiliki ribuan UMKM. Salah satu harapan besar kami adalah agar event internasional tersebut dapat dilaksanakan di Sumatera Barat," ucap Syukriah HG.

Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi antara pelaku UMKM, diharapkan produk unggulan dari Sumatera Barat, terutama randang, dapat dikenal dan diminati di pasar internasional, serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Lima Puluh Kota, 4 Juli 2024 - Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, mengadakan kegiatan koordinasi Pemerintah Daerah dan monitoring evaluasi (monev) Dana Transfer di Kabupaten Lima Puluh Kota. Acara ini berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penjelasannya, Syukriah HG mengutip Pasal 146 ayat 1 UU HKPD yang mengharuskan daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai di luar belanja tunjangan guru maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD. Ia menekankan bahwa belanja pegawai di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum memenuhi target tersebut. Untuk mencapai target ini, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekreraris Daerah (Sekda) Kabupaten Lima Puluh Kota menjelaskan bahwa seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK Fisik, akan direalisasikan tepat waktu pada 21 Juli 2024 pukul 17.00 WIB. Sekda juga mengajak tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi potensi yang bisa ditawarkan kepada DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk bantuan lebih lanjut.

Keterlambatan realisasi DAK Fisik hingga Juni 2024 disebabkan oleh juknis yang baru diterima pada bulan Juni, terutama untuk DAK Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun beberapa kegiatan sudah dimulai, kontrak dan eksekusi anggaran terhambat karena keterlambatan juknis tersebut. Kepala Badan Keuangan menambahkan bahwa kendala ini membuat Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki dua bidang DAK, yaitu Kesehatan dan Pendidikan.

Merespons masalah keterlambatan juknis, Syukriah HG menyarankan OPD untuk melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum juknis turun agar eksekusi bisa segera dilakukan setelah juknis diterima. Ia juga menyoroti pentingnya monev yang efektif untuk memastikan anggaran dikelola dengan efisien.

Ibu Kakanwil juga membahas Dana Desa di 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap Nagari menerima sekitar Rp1 miliar, dengan minimal 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan. Ia mengajak Kepala Dinas Pertanian untuk memetakan lahan dan produksi di masing-masing Nagari guna memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Selain itu, Syukriah HG menyebutkan potensi insentif kinerja untuk Nagari tahun ini sebagai sumber pendapatan tambahan.

Menanggapi pengelolaan sampah, Ibu Kakanwil menceritakan pengalaman di kota lain di mana sampah anorganik diolah menjadi prakarya tanpa sinergi dengan Pemerintah Kota. Ia mengusulkan kerjasama serupa di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ibu-ibu di masing-masing Nagari untuk mengelola sampah anorganik. 

Diskusi ini diharapkan dapat memacu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kinerja ekonomi serta pelayanan publik di tingkat Nagari, sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Foto Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM

Padang, 27 Juni 2024 – Sebagai komitmen untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Provinsi Sumatera Barat, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Pelatihan bagi UMKM binaan lingkup Kanwil DJPb Sumatera Barat. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 26 sampai dengan 27 Juni 2024 di Aula Kanwil DJPb Sumatera Barat. Kegiatan ini juga ditayangkan melalui aplikasi Ms Teams sehingga peserta yang berhalangan hadir langsung tetap dapat mengikuti kegiatan ini.

Acara pelatihan dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG. Dalam sambutan pembukaannya beliau mengungkapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Untuk itu, dukungan pemerintah kepada UMKM perlu dioptimalkan agar terwujud pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. “Kanwil DJPb Sumatera Barat, selain mengelola keuangan negara dan perumusan kebijakan fiskal, kami juga mendapat misi dari Ibu Menteri Keuangan, yaitu mendukung peningkatan kualitas pelaku UMKM dan penciptaan para pelaku usaha baru,” ujar Syukriah.

Pada hari pertama pelatihan diisi oleh tiga narasumber. Pada pemaparan pertama Ibu Hilma, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menyampaikan materi “Action Plan Sinergi Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2024”.  Selanjutnya, pada pemaparan kedua Ibu Irnilda Zenti dari Kanwil DJP Sumbar Jambi menyampaikan Materi “Pembukuan sederhana dan kewajiban perpajakan bagi UMKM”.  Pada akhir sesi, materi terkait “Pelayanan kepabeanan di bidang ekspor bagi UMKM” disampaikan oleh Bapak Yazid Khair Harson dari KPPBC Teluk Bayur.

Pada hari kedua, Ibu Dilla Shavera dari BBPOM Padang menyampaikan materi “Sertifikasi dan registrasi pangan olahan serta pengurusan izin edar dan keamanan pangan”.  Selanjutnya, Ibu Yuni Rahayu dari  Satgas Halal Kanwil Kemenag Sumbar mamaparkan materi terkait “Pengurusan sertifikasi halal pelaku usaha”.

Foto bersama peserta Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM

Akhir acara ditutup oleh arahan dari Bapak Endrizal, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Barat. Dalam arahannya beliau menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki program mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, serta  meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital. “Pelatihan yang dibutukan oleh pelaku UMKM di Sumatera Barat akan kami fasilitasi” ucap Endrizal.

Terdapat beberapa tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders di Sumatera Barat. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, serta basis data tunggal.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengharapkan para pelaku UMKM di Sumatera Barat mampu terus bertumbuh, baik dari sisi peningkatan kapasitas usahanya maupun dari sisi perluasan jumlah pelaku UMKM yang memiliki kemampuan inovasi teknologi dan berdaya saing.

Padang, 27 Juni 2024 - Dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H, Pemerintah Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam mengadakan acara dengan tema “Marandang Caro Saisuak Expo 2024” pada tanggal 27 Juni 2024. Acara ini memiliki nilai budaya, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, dan merupakan salah satu program unggulan tahun 2024 di Nagari Pasia Laweh serta di Kabupaten Agam. Kegiatan ini diprakarsai oleh Walinagari Pasia Laweh, Bapak Zul Arfin Dt. Parpatiah.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Asisten Gubernur, Bupati Agam, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Direktur Keuangan Bank Nagari, Kapolres Agam, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Komandan Kodim Agam, serta beberapa Kepala OPD terkait di Pemkab Agam.

Dalam sambutannya, Ibu Syukriah HG menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat merasa bangga hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Diharapkan dengan adanya acara seperti ini dapat mempererat hubungan antarwarga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta memajukan desa secara keseluruhan.

Foto Rapat Koordinasi Peluang Investasi

Padang, 25 Juni 2024 - Sampah menjadi permasalahan hampir di setiap daerah termasuk di Sumatera Barat. Untuk mengkaji permasalahan sampah tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat mengadakan kajian permasalahan sampah dengan mengundang narasumber Adib Alfikri, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat serta Teddi Rafdianto dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Para narasumber memaparkan data-data terkait permasalahan sampah yang ada di Sumatera Barat antara lain jumlah produksi sampah dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Acara Focus Group Discussion (FGD) ini dibuka oleh Syukriah, HG Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Syukriah menyampaikan bahwa sebagai Chief Regional Economist (RCE), Kanwil Ditjen Perbendaharaan mendorong Pemerintah Daerah untuk menggali potensi ekonomi di daerah. Jika dikelola secara efektif, masalah sampah di Sumatera Barat dapat menjadi potensi ekonomi. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk organik, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

Dalam kesempatan FGD tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam kesempatan tersebut Direktorat SMI menyampaikan peluang-peluang investasi daerah dalam pengelolaaan sampah salah satunya melalui skema penerusan pinjaman. Pembiayaan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk program pengelolaan sampah.

Dari diskusi tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu Pemerintah Daerah diminta untuk mengeluarkan kebijakan pemilahan sampah, kemudian Pemerintah Daerah dapat memberikan reward kepada unit (nagari, kantor swasta/pemerintah) yang berhasil mengelola sampah dengan baik. Untuk tindak lanjut dari pertemuan tersebut masing-masing Pemerintah Daerah memetakan persoalan sampah di daerahnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut akan dibahas ke pertemuan yang lebih tinggi bersama Kepala Daerah (Gubernur/bupati/walikota) se-Sumatera Barat. Harapannya, melalui kegiatan ini permasalahan sampah dapat segera diubah menjadi potensi ekonomi baru di Sumatera Barat.

Foto Kegiatan Monev TKD di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

Padang, 26 Juni 2024 - Kegiatan Monev Transfer ke Daerah di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Acara ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, serta dinas terkait lainnya.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PMDPPKB, Bapak Abdurrahman Hadi, yang menyampaikan profil dan kondisi terkini terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar.

Foto Kegiatan Monev TKD di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

Selanjutnya, sesi diskusi diadakan dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Ibu Syukriah HG. Beliau menekankan pentingnya mengetahui dan mendalami potensi setiap nagari untuk mencapai kemandirian nagari/desa dan berkontribusi pada negeri. Dana desa diharapkan menjadi stimulus utama dalam mendorong potensi tersebut. Salah satu potensi yang disorot adalah pengolahan sampah/limbah organik. Program pengelolaan sampah perlu dioptimalkan dengan memperhatikan aspek teknisnya, terutama di wilayah Tanah Datar.

Selain itu, penting untuk bersama-sama mengevaluasi apakah alokasi dana desa berdampak langsung pada peningkatan kemampuan masyarakat. Evaluasi harus mencakup apakah semua lapisan masyarakat di desa sudah merasakan manfaat pendidikan. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan peruntukannya, tepat guna, dan tepat sasaran. Dana desa tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.