Padang, 29 Maret 2022 – Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan tema “Akselerasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga Guna Pemulihan Ekonomi” kepada Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Satuan Kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat atas upaya, koordinasi dan kerjasamanya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Selain itu beliau juga menyampaikan upaya Kanwil DJPb dalam memberikan layanan prima kepada stakeholders melalui implementasi Fresh Office pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

“Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penataan dan modernisasi ruang layanan dengan konsep FRESH OFFICE (Flexible, Responsive, Smart and Healthy) yang baru saja telah di resmikan oleh Wakil Gubernur Kita Bapak Audi Joinaldy.  Kami terus berharap masukan dan saran dari Bapak/Ibu sekalian terkait layanan yang kami berikan. Kami berharap ruang layanan yang baru dapat meningkatkan kepuasan Bapak/Ibu juga menjadi penyemangat bagi internal kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bapak/Ibu semua.” Demikian papar beliau.

Selanjutnya, pada Keynote Speech Kebijakan Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang disampaikan Direktur Pelaksanaan Anggaran, Bapak Tri Budhianto, disampaikan terkait beberapa capaian program prioritas pada Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang telah dilakukan oleh Pemerintah yang diharapkan memberikan dampak yang baik bagi kinerja APBN di awal tahun 2022.

“Beberapa capaian program prioritas pada PC PEN di antaranya pengadaan vaksinasi Covid-19 yang mencapai 308,9 juta dosis, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran Kartu Sembako ke 18,6 juta keluarga dan Kartu Prakerja ke 6 juta penerima, serta capaian lainnya yang mendukung penanganan Covid dan pemulihan ekonomi.”

Acara Rakorda Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Rakorda dan implementasi Fresh Office oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Rakorda Semester I Tahun 2022. Melalui kegiatan ini diharapkan para narasumber dapat memberikan pencerahan sehingga pengelolaan anggaran kedepannya semakin berkualitas. Saya juga mengapresiasi atas upaya peningkatan kualitas layanan melalui penataan dan modernisasi ruang layanan dengan konsep FRESH OFFICE (Flexible, Responsive, Smart and Healthy) yang baru saja kita launching tadi.  Semoga dengan suasana ruang layanan (Front Office) yang baru dapat semakin meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan semangat kerja para pegawai di Kanwil DJPb.”

Acara dilanjutkan dengan Pemberian Pengharaan kepada Satuan Kerja dengan kategori sebagai berikut :

Kategori IKPA Terbaik Tahun 2021 Satker Dengan Pagu Besar ( > 100 Miliar Rupiah)

• Peringkat Pertama : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang (723018)
• Peringkat Kedua : Politeknik Negeri Padang (677596)
• Peringkat Ketiga : Universitas Negeri Padang (677514)

Kategori IKPA Terbaik Tahun 2021 Satker Dengan Pagu Menengah ( Pagu 10 S.D 100 Miliar Rupiah)

• Peringkat Pertama : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu (119710)
• Peringkat Kedua : Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar (299759)
• Peringkat Ketiga : Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat (450582)

Kategori IKPA Terbaik Tahun 2021 Satker Dengan Pagu Kecil ( Pagu < 10 Miliar Rupiah)

• Peringkat Pertama : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bukittinggi (119745)
• Peringkat Kedua : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Teluk Bayur (411002)
• Peringkat Ketiga : Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan (299627)

Penilaian Terbaik Laporan Keuangan Tahun 2021 Tingkat UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

• Peringkat Pertama : Pengadilan Tinggi Agama Padang (BA 005 ES 01)
• Peringkat Kedua : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (BA 056 Es 01)
• Peringkat Ketiga : POLDA Provinsi Sumatera Barat (BA 060 Es 01)

Serta Penghargaan khusus UAPPA-W dengan Koordinasi Terbaik dalam peningkatan Kualitas Data dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (BA 025 Es 04)

Selanjutnya Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Bapak Tri Budhianto memaparkan materi tentang pentingnya langkah-langkah strategis terkait Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kinerja Pelaksanaan Anggaran.

“Beberapa langkah strategis yang harus kita upayakan agar peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat berjalan optimal diantaranya (1) Melakukan perbaikan perencanaan, (2) mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, (3) melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), (3) mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bansos dan banper, (4) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja (value for money) serta (6) meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal”. Demikian penjelasan beliau.

Acara ditutup oleh pemaparan materi dari perwakilan BNI 46 terkait Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman yang selaras bagi seluruh Satker Mitra Kanwil DJPb Provisi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga melalui akselerasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga diharapkan berdampak bagi Pemulihan Ekonomi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Padang, 15 Maret 2022 -  Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan morning call mingguan bersama seluruh pegawai bertempat di aula lantai III dengan agenda Pengenalan Program Kerja Duta Tahun 2022. Pada pembukaan kegiatan tersebut tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pelayanan yang maksimal kepada stakeholders.

“Kantor kita terus berbenah melalui penyediaan sarana dan ruang layanan “fresh office”, sarana ini harus kita optimalkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mitra kita. Saya juga berharap agar seluruh pegawai dapat terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan mindset layanan yang ada saat ini.” Demikian papar Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Bapak Heru Pudyo Nugroho.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk melakukan pembenahan dalam rangka penilaian Kantor Wilayah Terbaik Tahun 2022.

“Kepada seluruh pegawai, kami ucapkan terimakasih atas kerja kerasnya sehingga Kantor kita terpilih sebagai calon Kantor Wilayah Terbaik, dalam rangka penilaian final saya meminta dukungan kepada seluruh pegawai dan koordinator yang sudah ditunjuk untuk dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.” Demikian tambahan beliau.

Selanjutnya, kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga mengenalkan program Duta tahun 2022 beserta para Duta yang terlibat meliputi Duta Pengarusutamaan Gender a.n Meilisa Kusumawati, Duta Kode Etik a.n Dwi Aldo Sepputra, Duta Literasi a.n Yasmi, Duta Go Green a.n Marwin Efendi dan Duta Integritas a.n Duta Integritas.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing Duta menyampaikan usulan program kerja tahun 2022 dalam rangka mengimplementasikan upaya-upaya terkait Pengarusutamaan gender, penegakan kode etik, peningkatan kemampuan terkait literasi, pengimplementasikan go green serta internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai integritas.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyambut baik usulan program yang sudah dirancang serta mengharapkan dukungan dari seluruh pegawai di internal untuk merealisasikannya.

“Saya berharap usulan-usulan program yang sudah disusun oleh masing-masing duta agar mendapat dukungan dari seluruh pegawai, sehingga nilai-nilai baik yang sudah disusun tadi dapat teraplikasikan di internal organisasi serta dapat disebarluaskan kepada pihak eksternal”.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 oleh seluruh Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 07 Maret 2022 - Dalam rangka pengimplementasian Pengarusutamaan Gender di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diamanahkan di Keputusan Menteri keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat/pegawai bertempat di Aula Lantai III.

Pemaparan sosialisasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) disampaikan oleh Duta PUG Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yakni Meilisa Kusumawati. Pada kesempatan tersebut narasumber menyampaikan mengenai definisi dan konsep gender, pelaksanaan PUG, data terkait PUG di Provinsi Sumatera barat, Implementasi PUG di Kanwil DJPb Sumbar, dan pentingnya penyusunan rencana kerja dan dukungan anggaran pelaksanaan PUG di tahun 2022.

“Saya mengutip quote terkait Pengarusutamaan Gender dari Chaz Bono bahwa “Gender is between your ears and not between your legs. Penting bagi kita memahami perihal Gender ini, sehingga perilaku-perilaku yang mengarah kepada diskriminasi gender dapat perlahan kita hilangkan. Selanjutnya Pemikiran yang Sensitif Gender akan menjadi budaya di organisasi kita sehingga penyusunan kebijakan selalu mengedepankan nilai-nilai Pengarusutamaan Gender.” Demikian papar Meilisa.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan upaya-upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan demi mewujudkan nilai-nilai Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat optimistis kinerja APBN 2022 akan memulihkan ekonomi provinsi itu yang sejak dua tahun terakhir terdampak pandemi COVID-19. Dalam konferensi Pers Kinerja APBN Regional Sumatera Barat dengan tagline "Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal", bersama dengan perwakilan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, KPPBC Teluk Bayur, dan KPKNL Padang, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera barat Bapak Heru Pudyo Nugroho menuturkan perihal pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2021 serta keyakinannya akan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2022 ini.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat di 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di 2022 dan meningkatkan keyakinan terhadap pemulihan ekonomi Sumbar, Kendati pada Awal 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran dari Varian Omicron namun ini merupakan tantangan baru dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional." Demikian papar beliau.

“Kondisi pandemi tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat. Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sangat signifikan dan aktivitas vaksinasi yang sangat gencar dilakukan di triwulan IV 2021. Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya," demikian penjelasan beliau.

Sampai akhir Januari 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp571,10 miliar atau 9,30 persen target APBN. Pendapatan negara tersebut tumbuh 49,71 persen dan membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan perpajakan Rp534,69 miliar dan PNBP sebesar Rp36,41 miliar.

Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sumbar sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,97 triliun atau 6,59 persen dari pagu. Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk Belanja Pemerintah Pusat terrealisasi sebesar Rp297,22 miliar atau 2,88 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp218,89 miliar atau 4,71 persen dari pagu. Belanja Barang sebesar Rp33,39 miliar atau 0,91 persen dan Belanja Modal sebesar Rp44,94 miliar atau 2,25 persen dari pagu).

Sementara itu, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,67 triliun atau 8,55 persen target APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp15,53 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,65 triliun, dan Dana Desa Rp2,51 miliar.

Belanja Negara diupayakan untuk terus berakselerasi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, Kerja keras APBN dapat terus dilanjutkan agar berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai. Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup baik.

Padang, 28 Januari 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2022 dan Focus Group Discussion Pelaksanaan Manajemen Risiko bertempat di Aula Lantai III yang dihadiri oleh Kepala KPPN, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang bertugas dalam hal Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pembukaannya Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho menyampaikan tentang peran penting manajemen risiko dalam menjaga proses bisnis maupun layanan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Manajemen risiko juga diperlukan dalam upaya pencapaian target kinerja tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan pada kontrak kinerja masing-masing.

"Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengupayakan proses bisnis unit organisasi dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu memberikan kepuasan yang maksimal kepada para stakeholders. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2022 ini juga diharapkan dapat dicapai dengan maksimal dengan menggandeng peran dari unit kepatuhan internal di masing-masing unit, dengan demikian penting bagi kita bersama untuk terus bersinergi, membangun komunikasi sehingga kendala kendala yang ada terkait pencapaian kinerja dapat dimitigasi dengan baik."

Acara penandatanganan kontrak kinerja tahun 2022 tersebut dilaksanakan secara simbolis terhadap para kepala KPPN dan Pejabat Administrator di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga berharap agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja tercapai dengan optimal, dan diupayakan semaksimal mungkin agar melampaui target yang ada.

Padang, 28 Januari 2022, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil kepada 26 orang PNS baru di wilayah kerjanya. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS ini dipimpin langsung oleh Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho, dibantu oleh rohaniawan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat serta dihadiri dan disaksikan para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kali ini juga dihadiri oleh orang tua dari masing-masing peserta secara daring.

Dalam amanatnya, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho menyampaikan harapannya agar generasi baru pegawai Kementerian Keuangan dapat menjadi pegawai yang tangguh adaptif, inovatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

“Kami semua berharap para pegawai yang sudah dilantik hari ini dapat cepat beradaptasi dengan tuntutan pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Nilai-nilai Kemenkeu agar terus kita jaga karena kalian nantinya adalah calon pemimpin yang akan meneruskan perjuangan kami-kami yang ada disini”

Pada akhir acara, diselenggarakan sesi ramah tamah dengan para orang tua yang PNS yang baru saja dilantik. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari orang tua menyampaikan harapan dan pesannya kepada putra-putrinya untuk terus menjaga profesionalisme, integritas dalam melaksanakan tugas. Salah satu orang tua peserta juga berpesan agar putra-putrinya dapat dibimbing terus sehingga mampu menjadi penggerak perubahan pelayanan publik kepada masyarakat.

Jakarta, 17 Januari 2022 – Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus terjaga, terlihat nilai neraca perdagangan yang kembali surplus. Terus menguatnya kinerja ekonomi kita tidak terlepas dari kerja sama semua pihak dalam menangani pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Namun demikian, ke depan kita perlu terus waspada terhadap berbagai risiko yang ada, termasuk penyebaran varian Omicron. Untuk itu, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah terus berupaya keras melakukan penguatan efektivitas penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan pada sektor usaha untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Percepatan vaksinasi menuju terciptanya kekebalan komunal juga terus dilakukan sekaligus dengan penyediaan booster melalui APBN untuk melindungi seluruh masyarakat agar aktifitas ekonomi terus dapat bergerak.

Surplus neraca perdagangan pada Desember 2021 tercatat USD1,02 miliar. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, surplus neraca perdagangan Desember 2021 menandai tren surplus selama 20 bulan berturut-turut. Penurunan surplus pada Desember disebabkan oleh impor yang menguat, terutama karena naiknya permintaan domestik sejalan dengan tren menguatnya aktifitas ekonomi domestik. “Kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2021, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Bahkan, secara komulatif Januari – Desember yang mencapai USD35,34 miliar, merupakan angka tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir. Aktivitas ekonomi global dan domestik yang membaik, harga komoditas global yang masih relatif tinggi, juga turut menyumbang perbaikan kinerja neraca perdagangan di sepanjang tahun 2021”, jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Ekspor Indonesia pada Desember 2021 tercatat sebesar USD22,38 miliar, tumbuh tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya 35,3%. Sepanjang tahun 2021, ekspor meningkat tajam sebesar 41,8%. Pertumbuhan ekspor sepanjang tahun 2021 didorong oleh pertumbuhan yang tinggi baik pada ekspor nonmigas yang tumbuh 41,5%, maupun ekspor migas yang tumbuh 48,7%. “Nilai ekspor secara kumulatif, tercatat sudah lebih tinggi dari masa prapandemi walaupun utamanya didorong oleh peningkatan harga komoditas utama. Ekspor ke depan diperkirakan tetap kuat didukung baik oleh permintaan global maupun faktor harga, meskipun harga komoditas diperkirakan mulai mengalami moderasi”, lanjut Febrio.

Di sisi sektoral, sepanjang tahun 2021 ekspor sektor manufaktur yang merupakan komponen tertinggi dari total ekspor nonmigas tumbuh 35,1%, disusul oleh sektor pertambangan (92,1%), dan sektor pertanian (2,8%). Sementara itu, pangsa pasar ekspor Indonesia masih didominasi oleh Tiongkok, AS, Jepang dan India dengan komoditas utama bahan bakar mineral, lemak dan hewan nabati, serta besi dan baja.

Di sisi lain, impor indonesia tercatat USD21,36 miliar, kembali meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dan tumbuh cukup tinggi 47,9% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif atau sepanjang tahun 2021, impor juga tumbuh sebesar 38,6% dengan mencatatkan nilai USD196,20 miliar, angka yang sudah melebihi kumulatif impor di tahun 2020. Impor di tahun 2022 diperkirakan semakin menguat dalam rangka mendukung aktivitas domestik yang semakin menguat.

Untuk keseluruhan tahun 2021 pertumbuhan impor nonmigas juga didukung oleh semua jenis penggunaan seperti barang konsumsi (tumbuh 37,7%), bahan baku (42,8%), dan barang modal (20,8%). Peningkatan pada impor bahan baku dan barang modal pada dasarnya mencerminkan adanya peningkatan aktivitas industri dalam negeri, sementara itu impor barang konsumsi akan mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat. “Kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021, memang semakin membaik seiring dengan dukungan pemerintah untuk terus meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam (SDA), serta peningkatan daya saing, tetapi ke depannya kita masih perlu terus mewaspadai dinamika perekonomian global dan domestik yang akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia, tutup Febrio.

Sumber : Siaran Pers BKF Kemenkeu Nomor SP-3/BKF/2022

Padang, 29 Desember 2021 - Dalam rangka pengembangan, implementasi, penyempurnaan kebijakan akuntansi dan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman para stakeholder terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bersinergi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Akuntansi dan Update Aplikasi Pelaporan Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan untuk Pertanggungjawaban APBN 2021 di Masa Pandemi Covid-19”.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bimanyu Eka Yuda dengan peserta berasal dari Perwakilan dari Satker sebagai Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) mitra Kanwil Ditjen DJPb Sumatera Barat, Perwakilan dari Satker sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB-W) mitra KPPN lingkup Kanwil DJPb Sumatera Barat, Perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dan Perwakilan dari KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Pembukaannya, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan perihal pentingnya langkah-langkah mitigasi agar temuan berulang terkait pelaporan keuangan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“langkah-langkah mitigasi ini membutuhkan sinergi dan koordinasi yang intensif antara pihak pihak yang terlibat, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal pada masing-masing satker K/L melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 17/PMK.09/2019 serta “Pemberdayaan seluruh APIP K/L melalui koordinasi dengan Itjen Kemenkeu selaku koordinator APIP untuk mengawal tindak lanjut LHP agar permasalahan keuangan negara dapat dimitigasi risikonya sedini mungkin”

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Fahma Sari Fatma pada sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat dalam hal penyelesaian permasalahan yang dialami satker di lapangan.

“Sosialisasi ini diharapakan dapat membantu Bapak/Ibu Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam hal apabila masih terdapat permasalahan baik terkait regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan”

Selanjutnya pada sesi materi disampaikan terkait (1) Persiapan Roll Out SAKTI oleh Rahmat Mulyono, Kasubdit Sistem Akuntansi Direktorat Akuntasi dan Pelaporan Keuangan, (2) Update Aplikasi Pelaporan Tahun 2021 dan Troubleshooting oleh Yongki Andrea, Kasi Pengelolaan Bagan Akun Standar Subdirektorat Sistem Akuntansi Dit APK dan (3) Sistem Akuntansi Hibah oleh Saripudin Kasi Sistem Akuntansi Pusat Subdirektorat Sistem Akuntansi Dit. APK.

Pada akhir acara peserta sosialisasi diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang dialami terkait penyusunan Laporan Keuangan, implementasi SAKTI, permasalahan Hibah dan isu-isu terkini yang dihadapi pada tahun anggaran 2021.

Melalui kegiatan ini diharapkan kebijakan terkait Peraturan Akuntansi dan Aplikasi Pelaporan dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait sehingga implementasinya di tingkat Satker hingga K/L dapat berjalan dengan baik dengan harapan keberhasilan capaian opini terbaik atas LKKL, LKBUN, dan LKPP dapat kita pertahankan dan tingkatkan pada tahun 2021 dan tahun tahun selanjutnya.

Padang, 21 Desember 2021 – Sebagai perwujudan nilai SINERGI antara Kantor Vertikal Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai serta pihak perbankan untuk mengawal pelaksanaan penerimaan akhir tahun anggaran 2021 di lingkup provinsi Sumatera Barat, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan FGD Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun 2021 bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan tersebut, bertindak selaku narasumber adalah Kepala Kanwil DJPb Sumbar Bpk. Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil DJP Sumbarja Ibu Lindawati, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Prov Sumbar Bpk. Dadang Arief Kusuma, dan Kepala KPPBC Teluk Bayur Padang Bpk. Indra Sucahyo.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh instansi yang terkait dengan penerimaan negara di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat bersinergi dengan baik sehingga pelaksanaan Penerimaan Negara pada akhir tahun 2021 di Lingkup Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan yang diharapkan.

Padang, 16 Desember 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dan Setditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 secara hybrid di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan secara daring melalui media Zoom Meeting.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa terdapat aspek-aspek yang kedepannya perlu diupayakan dalam memaksimalkan kualitas Laporan Keuangan Kanwil Lingkup DJPb yakni terkait (1) Kejelasan Penyajian CaLK, (2) Kelengkapan Lampiran Laporan Keuangan dan (3) Tampilan atau Estetika Laporan Keuangan.

Selanjutnya tim Pembina dari Rocankeu dan Setditjen Perbendaharaan menyampaikan penyerahan penghargaan kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat atas capaian sebagai juara ketiga dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2020.

Diharapkan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan KPPN tetap menjaga sinergi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah untuk mempertahan prestasi yang telah diraih serta selalui melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

Padang, 15 Desember 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumatera Barat Bulan Desember 2021 yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan yakni Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi, Kepala KPPBC Teluk Bayur, Kepala KPKNL Padang, serta Kepala KPPN Padang. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Rapat ALCo Regional Sumbar Tingkat Deputies yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021.

Dalam kegiatan ini seluruh pimpinan memaparkan kinerja Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan akhir November 2021. Disamping itu juga dibahas terkait proyeksi pendapatan dan belanja bulan Desember 2021, evaluasi deviasi bulan November serta issue terkini terkait kinerja fiskal di Sumatera Barat.

Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas laporan ALCo Regional Sumbar semakin membaik dengan didukung oleh data dan analisis yang lebih komprehensif dan diharapkan akan terwujudkan sinergi yang kuat dari seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan untuk menghasilkan analisis kinerja fiskal yang berkualitas.

Padang, 2 Desember 2021 – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, selaku wakil Pemerintah Pusat didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, pada hari ini telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 secara simbolis kepada 17 Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja yang mewakili unsur Forkopimda, unsur Kantor Pusat Kementerian/Lembaga, unsur Kantor Daerah, dan unsur SKPD Pelaksana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Dalam acara penyerahan dokumen anggaran tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, juga diserahkan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 kepada seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 oleh Presiden RI kepada para Menteri dan Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 di Istana Negara.

Pokok-pokok APBN Tahun 2022

APBN tahun 2022 yang disahkan dengan UU Nomor Nomor 6 Tahun 2021, diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan, serta prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ketahanan pangan, dan pariwisata. 

Kebijakan utama APBN 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan
6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Sementara itu kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022, antara lain: 

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama DAK Fisik.
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM Pendidikan.
4. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memperhatikan kinerja daerah, yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH.
5. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cashdi daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
6. Menggunakan Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.

Alokasi Belanja Negara Tahun 2022 di Sumatera Barat

Total belanja negara dalam APBN tahun 2022 secara nasional adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. Dari total Belanja Negara tersebut, sebesar Rp 29,85 triliun dialokasikan ke Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp 10,32 triliun dan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)  sebesar Rp.19,53 triliun.

Alokasi belanja K/L untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp10,32 triliun akan dialokasikan kepada 41 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 643 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 6 (enam) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Alokasi tersebut terdiri dari:

1. DIPA kewenangan Kantor Pusat berjumlah 19 DIPA, dengan nilai Rp. 1,82 triliun.
2. DIPA kewenangan Kantor Daerah berjumlah 584 DIPA, dengan nilai Rp.8,33
3. DIPA kewenangan Dekonsentrasi berjumlah 29 DIPA, dengan nilai Rp.74,58 milyar.
4. DIPA kewenangan Tugas Pembantuan berjumlah 11 DIPA, dengan nilai Rp94,51 milyar.

Sedangkan untuk Alokasi Transfer Ke Daerah dianggarkan sebesar Rp19,53 triliun yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil sebesar Rp 505,84 miliar
2. Dana Aloaksi Umum (DAU) sebesar Rp12,53 triliun
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,85 triliun
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp3,70 triliun
5. Dana Insentif Daerah sebesar Rp81,12 miliar
6. Dana Desa sebesar Rp867,02 milyar

Kerja sama yang baik telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis sehingga dapat meminimalkan dampak dan risiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian secara optimal. “APBN 2022 adalah amanah dari Rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu,  mari kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya, secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Saya mengajak para kepala satuan kerja, para bupati dan walikota se-Sumatera Barat dan siapapun unsur yang terkait dengan pengelolaan APBN agar melaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat”, ungkap Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya. Sementara Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 dapat segera dilaksanakan lebih awal sehingga dapat segera  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penyerahan DIPA dan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2022. Kegiatan penyerahan DIPA ini merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN khususnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dimulai lebih awal dengan tetap mengedepankan integritas sehingga manfaatnya dapat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.