Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi oleh para pegawai serta memperdalam pemahaman terkait perlindungan sistem dan data, Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 27 April 2021 menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Sistem Manajemen Keamanan Informasi. GKM tersebut dihadiri oleh para pejabat dan pegawai serta dibawakan oleh pemateri Bapak Nuryasin selaku Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi (STA).

Pada kesempatan itu Bapak Nuryasin menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi dalam melakukan manajemen kemananan informasi, yaitu: CIA atau Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas) dan Availability (ketersediaan).

“Keamanan informasi, bukan hanya sekedar tanggung jawab top management, Tim TIK, maupun Tim Keamanan Informasi saja, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali”. Demikian papar beliau.

Narasumber mengajak para pegawai untuk meningkatkan perhatian terkait pencurian data, manajemen kata sandi, keamanan perangkat gawai, serta kebijakan join domain di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Melalui GKM Sistem Manajemen Keamanan Informasi, diharapkan seluruh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk terus menjaga dan mengamankan data yang ada sehingga terhindar dari ancaman pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

JUDUL: PETA STRATEGI DAN IKU KANWIL DJPB TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organsasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visulal, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi.

Untuk mencapai tujuan organisasi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat selaku pemilik peta strategi mempunyai peta strategi tahun 2022 yang tergambar sebagai berikut: 

Peta strategi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terdiri dari 4 perspektif , 10 sasaran strategis, dan 20 indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi. Penjelasan lebih lanjut mengenai peta strategi adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Stakeholder
   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholderyang terdiri dari sasaran strategis “Pengelolaan treasurypemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi” .
2. Perspektif Customer
   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customerdan/atau harapan organisasi terhadap customeryang terdiri dari sasaran strategis “Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.
   
3. Perspektif Internal Process
   Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholderdan customer(value chain) yang terdiri dari 5 sasaran strategis yaitu :
   Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel
   b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
   c. Pengelolaan kas yang optimal
   d Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
   e. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
   f. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
   
4. Perspektif Learning and Growth
   Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcomeorganisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Perspektif ini terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu :
   Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
   b. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sumatera Barat periode Semester I 2021 pada Rabu 28 April 2021. Rapat Pleno TPAKD yang diselenggarakan secara daring ini, membahas penambahan anggota TPAKD Sumatera Barat dan program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Dalam upaya pelaksanaan program tematik TPAKD Tahun 2021 yaitu “Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan yang Mudah, Cepat, dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan”, TPAKD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 merencanakan tiga program kerja diantaranya (1) Penyaluran Kredit Berbiaya Rendah melalui Skema Kredit Pinjaman Modal Kerja SIMAMAK PT BPD Sumatera Barat, (2) Business Matching berupa peningkatan peran sektor jasa keuangan melalui fasilitasi penyaluran KUR kepada sektor yang menjadi concern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan (3) Pembentukan dan Pembinaan TPAKD di 15 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya engagement dari setiap anggota TPAKD agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif untuk mendorong percepatan akses keuangan dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Rapat koordinasi wilayah merupakan media komunikasi penting yang digunakan untuk membahas berbagai current issue dan menggali potensi kendala dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat merumuskan solusi atas kendala atau permasalahan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil DJPb dan KPPN.

Pada tanggal 8-9 April 2021, Kanwil DJPb Sumbar melaksanakan Rakorwil Semester I tahun 2021. Pelaksanaan Rakorwil kali ini mengambil tema Penguatan Peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai National Treasurer di Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan didampingi oleh Plt. Sesditjen Perbendaraan dan Direktur APK (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dengan peserta para pegawai Kanwil DJPb Sumbar dan perwakilan 6 KPPN (Padang, Bukittinggi, Solok, Sijunjungm, Lubuk Sikaping dan Painan) Lingkup Provinsi Sumbar.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan kedepannya akan memiliki peran yang semakin strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kanwil diharapkan dapat bekerja lebih dari fungsi-fungsi normatifnya. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kesempatan memberikan arahan pada kegiatan Rakorwil DJPb Prov. Sumatera Barat.

Disamping itu, Dirjen Perbendaharaan, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kanwil dan KPPN harus terus berupaya untuk mendorong akselerasi belanja APBN di Sumbar, sehingga di triwulan II semakin banyak aktivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan memberikan penekatan tentang penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai Chief Economist daerah.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah. “Pemerintah telah banyak menggelontorkan resources melalui berbagai kebijakan,. Pemerintah telah all out untuk menanggulangi dan  merespon terhadap dampak Covid dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dsb. Semuanya ini untuk mengangkat kembali perekonomian kita ”.  

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan bahwa untuk menjadi negara maju diperlukan adanya lima fundametal reform, yaitu : SDM, infrastruktur, birokrasi, regulasi dan transformasi ekonomi. Jika reformasi struktural dalam lima bidang tersebut tidak berjalan, maka kita akan terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah.

Dalam kaitannya dengan PC PEN, Kanwil dan KPPN diarahkan untuk terus aktif dalam mengawal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak bagi penerima manfaat. Sebagai contoh dana PEN bagi pelaku UMKM, tidak hanya fokus pada jumlah dana yang disalurkan namun juga dampak bagi kesejahteraan para pelaku UMKM.

Aspek branding, strategi komunikasi di daerah yang dilakukan Kanwil dan KPPN ditekankan juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh peserta Rakorwil. “ Strakom di daerah perlu diperhatikan, karena merupakan hal penting agar publik dapat melihat kinerja kita”. Selain bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, publikasi atas pelaksanaan tugas juga dapat dijadikan sarana check and balance antara Kanwil dan KPPN dengan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Dirjen Perbendaharaan juga memberikan arahan terkait tantangan yang akan dihadapi yakni SDM, simplikasi proses bisnis, inovasi dan perencanaan yang berkualitas. Terkait SDM, ditekankan bahwa seluruh SDM di lingkungan DJPb harus bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terus berkembang. Unit vertikal DJPb harus terus berupaya melakukan langkah-langkah dalam rangka meningktkan skill pegawai sehingga siap dengan perkembangan IT.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar,Heru Pudyo Nugroho,  melaporkan bahwa pada tahun 2021 ini, jajaran Kanwil DJPb Sumbar memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan alokasi belanja K/L dan DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar Rp15,07 Triliun  yang dialokasikan pada 649 Satker dan 20 Pemda yang ada di Sumatera Barat. Realisasi  belanja K/L dan DFDD sangat dharapkan dapat terealisasi secara optimal, mengingat belanja pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Rangkaian kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Provinsi Sumatera Barat diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang. KPPN Padang pada tahun 2021 mengelola dan akan menyalurkan dana APBN sebesar Rp10,15 triliun  yang dialokasikan untuk 263 satuan kerja.

Mengingat Kanwil DJPb dan KPPN memiliki peran strategis dalam mengawal eksekusi APBN, maka insan perbendaharaan harus senantiasa mengoptimalkan perannya sebagai National Treasurer di daerah. Melalui berbagai langkah strtaegis yang dilaksnakan diharapkan dapat mewujudkan tiga fungsi APBN  yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan KPKNL Padang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pembukaannya, Plh Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haris Budi Susila menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk mengawal penyelesaian temuan pemeriksaan BPK atas LKPD sesuai batasan kewenangan kami dalam hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dari KPKNL Padang, yakni Sdri. Anna Prima Syaiful dengan tema Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Kegiatan ini diharapkan memberi pemahaman kepada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat mengenai tata cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah agar penatausahaan pengelolaan Piutang Daerah dapat semakin baik dan tidak lagi menjadi temuan dalam pemeriksaan auditor.

Sebagai salah satu aktivitas aspek kemanfaatan Kajian Fiskal Regional, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan mengambil tema “ Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Potensi Ekonomi Daerah”.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat (Heru Pudyo Nugroho), Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Dr. Gunawan Wicaksono, ST, MA)  dan regional economist dari Universitas Andalas (Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si). Acara dilaksankan di Aula Kanwil DJPb Sumatera Barat yang dihadiri oleh 56 peserta dari BAPPEDA dan BKAD  Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.

Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat mengharapkan informasi yang disajikan dalam Kajian Fiskal Regional mampu menjadi referensi bagi para penentu kebijakan, terutama Pemerintah Daerah, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Selain itu juga  tingkat kemandirian fiskal daerah menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh Pemda di Sumatera Barat, mengingat Indeks Kapasitas fiskal daerah (IKFD) sebagian besar Pemda di Sumatear Barat masih masuk kategori ‘Rendah” dan “Sangat Rendah”.

Dalam pemaparannya, Bapak Gunawan Wicaksono, menyoroti potensi pariwisata Sumatera Barat yang belum optimal terutama karena akses transportasi yang belum memadai. Disamping itu, infrastruktur pendukung pariwisata seperti akomodasi objek wisata juga perlu menjadi perhatian jika ingin menjadikan pariwisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fajri Muharja, bahwa ekonomi Sumatera Barat dihadapkan pada tantangan geografis yang mengakibatkan infrastruktur transportasi menjadi hal yang wajib untuk dapat mendorong pariwisata. Posisi geografis Sumatera Barat yang berada pada pantai barat Pulau Sumatera tidak dilalui oleh jalur perdagangan internasional seperti kota-kota besar lain di Pulau Sumatera mengakibatkan ongkos transportasi dari dan menuju Sumatera Barat relatif lebih mahal.

Melihat potensi ekonomi Sumatera Barat yang cukup besar, peningkatan kemandirian daerah bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai. Dibutuhkan suatu kebijakan yang efektif dan efisien terutama dalam tata Kelola penerimaan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah menerapkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Digitalisasi transaksi pemerintah telah terbukti mampu meningkatkan PAD karena dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, dalam penerpannya digitalisasi transaksi dihadapkan pada tantangan yang cukup berat untuk dapat berjalan secara efektif.

Padang, 29 Maret 2021

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pengelolaan kinerja tahun 2021 dan evaluasi terhadap persiapan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan internal.

Dalam sambutannya, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengingatkan semua peserta yang hadir untuk selalu melakukan evaluasi atas capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2021 ini. Kakanwil juga mengingatkan bahwa saat ini kita semua sedang mengupayakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan demikian perlu sinergi dan kepedulian kita bersama untuk terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja.

Kegiatan berjalan dengan sangat antusias dibuktikan dengan adanya beberapa masukan dari pegawai terkait peningkatan pengelolaan kinerja di lingkungan internal Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Acara ditutup dengan acara pelepasan salah satu pegawai Kanwil DJPb Sumbar yakni Sdri. Marnis yang akan menjalani masa purnabakti.

Melalui arahan Kakanwil dan diskusi dalam Gugus Kendali Mutu (GKM) ini diharapkan mampu memberikan semangat bagi seluruh pegawai untuk terus mengupayakan kinerja terbaiknya sehingga setiap target yang ada pada kontrak kinerja masing masing pegawai dapat diupayakan dengan maksimal.

Selain itu upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dapat terinternalisasikan kepada seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sehingga upaya untuk terus memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja dapat terus ditingkatkan.

Padang, 27 Maret 2021

Telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi pegawai Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumatera Barat di Ruang Auditorium Lantai IV RSUP dr. M. Djamil Padang. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021. Kegiatan ini terselenggara dengan lancar berkat kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, RSUP dr. M. Djamil Padang, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di kota Padang.

Dalam pemaparannya panitia menyampaikan agar para peserta tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menjalankan pola hidup sehat. Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk menekan penyebarluasan COVID-19.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan para Pejabat Administrator pada instansi vertikal Kementerian Keuangan di kota Padang. Vaksinasi berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan Peserta sekitar 650 orang. Kegiatan ini disambut dengan penuh semangat dan antusias seluruh peserta. Hal ini menunjukan komitmen dan sinergi yang kuat untuk menyukseskan program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta vaksinasi tahap kedua hampir sama dengan vaksinasi tahap pertama. Peserta melakukan registrasi, screening oleh tim medis, penyuntikan vaksin, dan terakhir proses observasi. Observasi dilakukan selama 30 menit untuk memastikan tidak terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunasi (KIPI).

Padang, 24 Maret 2021

Salah satu rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program Perbendaharaan Peduli bertempat di aula lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini merupakan wujud tali kasih seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat kepada pegawai PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Acara ini diikuti oleh Kepala Kanwil dan jajaran pejabat administrator serta PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pembukaannya Kakanwil DJPb Sumbar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas layanan prima yang telah diberikan selama ini. Kakanwil juga menyampaikan arahan agar kita sama-sama dapat terus meningkatkan layanan di internal maupun bagi mitra kerja dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal ini akan mempengaruhi citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada khususnya di mata stakeholder.

Evaluasi atas kinerja agar terus kita upayakan bersama dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan pelayanan ke depannya. Acara Perbendaharaan Peduli ditutup dengan berfoto bersama dan penyerahan ucapan terima kasih dari Keluarga Besar Kanwil DJPb Sumbar kepada seluruh PPNPN.

Kamis (18/2/2021), Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, menyelenggarakan Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dalam rangka Penilaian WBK Tahun 2021 terhadap Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Acara dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Keuangan yakni Kepala Bagian Tata Kelola Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kepala Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta turut mengundang Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera sebagai Satuan Kerja Peninjau. Acara ini juga diikuti oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sebagai kantor yang juga mengikuti penilaian WBK tahun 2021.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho, dalam arahannya menyampaikan beberapa hal penting dalam penilaian WBK tahun 2021. Bapak Heru menyatakan bahwa ia beserta jajarannya siap mengikuti penilaian WBK tahun 2021. Dalam arahannya, Bapak Heru menyampaikan bahwa sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40 tahun 2021, terdapat 103 unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2021, salah satunya adalah Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga menyatakan bahwa keikutsertaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan unit DJPb Kementerian Keuangan lainnya sudah ditetapkan dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen pimpinan sampai unit vertikal DJPb menjadi hal mutlak bagi DJPb Kementerian Keuangan untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang semakin bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa penilaian WBK tahun 2021 ini menjadi tantangan terutama di era adaptasi kebiasaan baru dan pandemi COVID-19 di mana regulasi pelaksanaan APBN bersifat dinamis sekaligus bertugas mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) dengan berbagai macam dinamika peraturan. Hal tersebut tentu sangat berimbas terhadap kepuasan stakeholders terhadap layanan apabila Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tidak dapat mengelola berbagai tantangan, perubahan, dan dinamika saat ini. Dalam arahannya, beliau juga menyampaikan bahwa beliau sudah memprediksi bahwa hal ini akan berdampak pada komponen hasil sehingga Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berusaha membangun komunikasi dan intimasi dengan stakeholders di tengah kondisi pandemi.

Menurut data Lembaga Transparency International (TI), tahun 2020 indeks persepsi skor indeks korupsi Indonesia turun dari peringkat 40 menjadi 37 yang artinya makin kecil peringkat menunjukkan makin besar tingkat atau persepsi korupsinya. Menurut Bapak Heru, hal ini menjadi tantangan bagi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Kementerian Keuangan dalam upaya penegakan integritas untuk menjadi bagian dari birokrasi yang semakin bebas korupsi dan bersih melayani. “Tahun ini Kanwil ditugasi setelah melalui proses akselerasi tahun lalu ada ambang batas threshold yang telah terlewati sehingga kami ditugasi untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK yang akan dinilai oleh Kemenpan-RB”, papar Bapak Heru.

Melalui kegiatan ini diharapkan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mendapat pencerahan dari narasumber berupa bagaimana persiapan dan apa saja isu-isu terkini supaya Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan on the right track dalam penilaian WBK tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa tahun 2020 dan 2021 ini terasa lebih berat dalam segi tantangan karena layanan yang serba online akibat pandemi. Layanan utama dilangsungkan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh kantor pusat karena nature layanan serupa antara Kanwil DJPb seluruh Indonesia. “Ini menjadi tantangan bagaimana di era COVID ini, kemudian apa yang harus kami persiapkan supaya room inovasinya masih memungkinkan bagi kami baik bersifat aplikatif maupun non aplikatif”, jelasnya.

Sebagai penutup, Bapak Heru berharap agar mendapatkan pendampingan dan kiat-kiat sukses dari narasumber sehingga seluruh unit Kementerian Keuangan dapat meraih predikat WBK/WBBM sesuai harapan Menteri Keuangan sebagai komitmen atas pelayanan Kementerian Keuangan yang profesional dan berintegritas.

Padang, 28 Januari 2021

Sebagai upaya untuk menjaga dan memastikan kualitas penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Tahun 2020 (Unaudited), Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan seluruh penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Sumatera Barat melalui Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan Tahun 2020. Dalam kegiatan ini disampaikan materi-materi mengenai isu terkini penyusunan laporan keuangan tahun 2020, pengungkapan atas pelaksanaan program penanganan pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta penggunaan aplikasi CaLK untuk kemudahan penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

Plh. Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haris Budi Susila memaparkan bahwa kecukupan pengungkapan terkait pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional menjadi salah satu kriteria penentuan Opini atas LK tahun 2020 ini. “Langkah-langkah perubahan APBN yang diambil pemerintah harus dapat tergambar dengan baik pada laporan keuangan. Oleh karena itu, khusus untuk Laporan Keuangan tahun 2020 menjadi spesial. Kita harus dpat memberikan gambaran tentang penanganan covid-19 yang ada pada unit kita. Seberapa besar perubahan anggaran kita?, Berapa dana anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19?, dan dengan semua perubahan, apakah output kita tetap tercapai? Ini semua harus tergambar dengan baik pada Laporan Keuangan kita. Semua itu dapat kita ungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).” Jelas Plh. Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haris Budi Susila.

Melalui sinergi yang sudah dibangun antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Sumatera Barat, kita sama-sama berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan tahun 2020 dapat kita raih.

Padang, 14 Januari 2021

Segenap Pejabat dan Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengikuti kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan secara daring bertempat di Aula lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Wakil Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharan yang telah purna/alih tugas, KPPN dan Kanwil DJPb se Indonesia ini menjadi sarana refleksi bagi seluruh insan perbendaharaan di Indonesia.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa peringatan hari Bakti Perbendaharan merupakan hari yang spesial bagi seluruh insan perbendaharaan. “14 Januari 17 tahun yang lalu telah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai salah satu paket perundangan yang menjadi tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara. DJPb berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, membangun inovasi seiring dengan semakin besarnya amanah, tanggung jawab dan tantangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu.” Tegas Andin Hadiyanto.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 begitu banyak tantangan dan suasana yang betul-betul menguji bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, termasuk kondisi keuangan negara.  “Pemerintah merespon suasana pandemi salah satunya dengan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah di bidang keuangan negara untuk menyelamatkan bangsa, masyarakat dan perekonomian kita”, ujar Menkeu.

Melalui kegiatan refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ini kita sama sama berharap sinergi seluruh insan DJPb dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkokoh peran DJPb dalam menjalankan fungsi perbendaharaan (treasury) dalam rangka implementasi kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan keuangan negara.

#DJPbKawalAPBN2021
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#MengawalAPBN2021
#BaktiPerbendaharaan2021