Dalam upaya memperkuat sinergitas pemerintah Pusat dan daerah, Kepala Kanwil Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho melakukan kunjungan silahturahmi sekaligus koordinasi untuk kelancaran penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan Pimpinan daerah di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 20 Mei 2021, yang sekarang ini dinahkodai oleh Bupati terpilih H. Hamsuardi, S.Ag.

Kunjungan ini merupakan kali pertama dilakukan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ke Pasaman barat mengingat periode tahun 2020, kasus pandemi Covid-19 yang cukup aktif  merebak di Sumatera Barat. Dalam kunjungan kerja dan pertemuan dengan Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag  berbagai agenda dibicarakan diantara kedua belah pihak antara lain upaya percepatan penyaluran DAK Fisik tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat, yang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 107.391.573.000 dengan Total Bidang Fisik yang dibiayai sebanyak 10 Bidang, terdiri Bidang Air Minum, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Pertanian, Perumahan  dan Permukiman, Sanitasi dan Transportasi Pedesaan.

Selain itu juga upaya percepatan penyaluran dana desa yang saat ini menjadi bagian skema pencegahan covid-19 dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional tidak lepas dari topik yang dibicarakan oleh Heru Pudyo Nugroho dengan Bupati Pasaman Barat, karena Pasaman Barat menerima alokasi pagu Dana Desa yang cukup besar di tahun 2021 ini sebesar Rp 49.994.645.000 untuk 19 Nagari. Akselerasi penyaluran Dana Desa memerlukan koordnasi yang lebih solid dan intensif serta harmonisasi dalam komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Nagari-Nagari dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat, menyesuaikan regulasi terbaru agar tidak terjadi kesalahan yang memperlambat proses penyaluran Dana Desa di setiap tahapan  pencairannya.

Dalam pembicaraan yang sangat produktif, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho mengharapkan kunjungan ini menjadi awal dari sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Pasaman Barat, serta menjadi trigger untuk akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atau Dana Tranfer lainnya dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pasaman Barat juga menyampaikan apresiasi atas kekehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Sumatera beserta Tim, yang pada saat yang sama akan melakukan Monev terkait kinerja DAK  Fisik dan Dana Desa semester I serta FGD dengan OPD Teknis Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa di Pasaman Barat. Dalam kesempatan itu juga , H. Hamsuardi, S.Ag  menyampaikan berbagai rencana prioitas pembangunan yang akan dilaksanakan di Pasaman Barat pada tahun 2021.

Kunjungan ditutup dengan foto bersama, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag didampingi oleh Wabup : Risnawanto, SE, Sekdakab : Yudesri, Inspektorat Daerah : Harisman, Kepala BPKD : Teguh Supriyanto serta Sekretaris BPKD : Maiboni, sedangkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan didampingi oleh Kabid PPA II : Abdul Lutfi dan staf. Setelah melakukan sesi foto bersama, Kakanwil DJPb Prov. Sumbar melanjutkan perjalanan ke KPPN Lubuk Sikaping guna melakukan pengarahan terkait bidang tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Kanwil DJPb Sumatera Barat telah menerbitkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Sumatera Barat Triwulan I 2021. KFR triwulanan merupakan flash report implementasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta implikasinya terhadap perkembangan makroekonomi regional. Analisis fiskal dalam kajian ini diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Ekonomi Sumatera Barat Triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 0,16 persen (y-on-y) menurun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,89 persen. Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan sektor transportasi.

Realisasi pendapatan APBN tumbuh 17,34 persen (yoy) dan realisasi belanja negara turun sebesar -5,98 persen. Realisasi Pendapatan APBN mencapai Rp1,38 triliun (21,99 persen dari target), sedangkan realisasi belanja APBN mencapai Rp6,32 triliun (20,28 persen dari pagu).

Realisasi pendapatan APBD mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp798,01 miliar, sedangkan realisasi belanja APBD turun sebesar Rp669,10 miliar. Permasalahan utama yang dialami oleh Pemda dalam realisasi APBD adalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum sempurna.

Selengkapnya di : Download KFR Triwulan I 2021

 Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 bukan hanya menimbulkan permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada “porak porandanya” kondisi perekonomian dunia.  Sampai dengan tanggal 1 Mei 2021, secara global kasus Covid-19 terjadi kasus terkonfirmasi positif 150,85 juta kasus dan meninggal 3,17 juta orang. Di Indonesia, terkonfirmasi 1,67 juta kasus dan 45.521 kasus kematian. Sementara untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 36.931 kasus dan 795 angka kematian.

Dari sisi ekonomi, pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia terkontraksi pada triwulan IV 2020, yakni -2,19% (y-on-y). Terkontraksinya perekonomian bukan hanya terjadi secara nasional, namun juga secara regional termasuk di Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,60% (y-on-y).

Kondisi tersebut menjadi perhatian seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak munculnya kasus Covid-19, Pemerintah telah mengarahkan seluruh kebijakannya pada penanganan pandemi. Pemerintah bergerak cepat dengan mengesahkan berbagai regulasi untuk merespon kejadian luar biasa tersebut. Di bawah payung hukum Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Indonesia mengupayakan serangkaian respon kebijakan untuk menangani pandemi serta memitigasi dampaknya pada aktivitas ekonomi riil dan sektor keuangan.

Untuk melaksanakan UU tersebut terutama terkait kebijakan fiskal, Pemerintah menerbitkan Perpres 72/2020 tentang anggaran penanganan Covid-19. Disamping itu, Pemerintah juga telah mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020. Program PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Terdapat beberapa  kluster yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu supply dan demand. Kluster PEN yang termasuk kategori demand atau peruntukannya untuk individu adalah anggaran PEN untuk kesehatan, perlindungan sosial, belanja sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda). Sementara itu kluster kategori supply atau peruntukannya untuk dunia usaha terdiri dari dukungan PEN untuk UMKM, insentif perpajakan, dan bantuan pembiayaan korporasi.

Secara Nasional, total pagu anggaran untuk dana PEN di tahun 2021 adalah sebesar Rp699,43 triliun. Sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 untuk Cluster Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Program Prioritas sebesar Rp99,2 T atau 25,22% terhadap alokasi APBN 2021 pada tiga cluster tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

• Cluster Kesehatan Rp20,62 T (11,77% dari Alokasi) terutama untuk Therapeutic dan Vaksinasi
• Cluster Perlindungan Sosial Rp56,79 T (37,79% dari alokasi) terutama untuk program bansos PKH, Sembako dan Bansos Tunai BST, serta Kartu Prakerja, BLT Desa dan Subsidi Kuota Internet Kemendikbud.
• Cluster Program Prioritas Rp21,80 T (17,62% dari Alokasi) terutama untuk Padat Karya K/L, Ketahanan Pangan, Dukungan Pariwisata dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sementara itu realisasi belanja untuk Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi, khusus untuk Subcluster BPUM sebesar Rp11,76 T (100% dari Alokasi Subcluster BPUM). Sehingga total realisasi untuk Cluster Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Program Prioritas serta Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi (khusus untuk Subcluster BPUM) mencapai 110,96 T

Untuk wilayah Sumatera Barat, sampai dengan tanggal 30 April 2021, realisasi dana PEN sebesar Rp1,78 triliun dengan rincian untuk perlindungan sosial sebesar Rp 940,94miliar, Kesehatan Rp165,76 miliar, UMKM Rp 499,55 miliar dan program prioritas K/L Rp172,18 miliar. Rincian dari realisasi dana PEN di Sumatera Barat sampai dengan tanggal 30 April 2021 adalah sebagai berikut :

REALISASI PEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

S.D. 30 APRIL 2021

Perlindungan Sosial

Kesehatan

Program Prioritas

UMKM

Pelaksanaan program PEN sangat diharapkan dapat berjalan efektif, mengingat program ini dluncurkan di tengah-tengah terjadinya pandemic dan mampu membantu masyarakat terutama yang sangat rentan terkena dampak pandemic serta seluruh anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing program.

DANA DESA

1. Total alokasi Dana Desa tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp951,11 miliar dan terealisasi sebesar Rp945,30 miliar  atau 99,39%.
2. Total alokasi Dana Desa tahun 2021 untuk Provinsi Sumbar sebesar Rp992,59 miliar dan sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp312,18 miliar atau 31,45% dari total pagu dana desa, yang terdiri dari :

• Dana Desa (Non BLT) Rp226,40 miliar
• Earmaked 8% Rp50,91 miliar
• BLT Dana Desa Rp34,87 miliar

DAK FISIK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sampai dengan tanggal 18 Mei 2021, realisasi DAK Fisik sebesar Rp28,09 miliar atau 1,48% dari total pagu DAK Fisik sebesar Rp1,89 triliun. Terdapat enam Pemda yang telah melakukan pencairan DAK Fisik yaitu

• Kabupaten Agam Rp10,58 miliar atay 8,53%
• Kabupaten Dharmas Raya Rp5,20 miliar atau 4,11%
• Kabupaten Limapuluh Kota Rp2,50 miliar atau 3,15%
• Kota Payakumbuh Rp3,32 miliar atau 7,53%
• Kota Solok Rp2,37 miliar atau 5,17%
• Kota Sawahlunto Rp4,12 miliar atau 9,70%

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan KPPN di wilayah kerjanya menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah secara virtual. Kegiatan ini dilakukan selain ajang silaturahmi insan perbendaharaan Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dengan 6 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), juga dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras dan suksesnya pembayaran THR Tahun 2021 dan kesiapan pembayaran Gaji ke-13 pada bulan Juni 2021, monitoring dan evaluasi pelaksanaan cuti tahunan/izin bepergian pada hari raya idul fitri 1442 Hijriah, perkembangan terkini covid-19 di Sumatera Barat, serta evaluasi /penyelarasan rencana aksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021.

Dalam sambutannya Kakanwil DJPb Sumatera Barat menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh Insan DJPb di Sumatera Barat serta ajakan untuk terus melakukan perbaikan diri dan mengupayakan organisasi yang menjunjung aspek perbaikan berkelanjutan.

“Kami keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat idul fitri 1442 Hijriah, Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan bathin. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum bagi kita untuk terus melakukan mengupayakan perbaikan diri, memberikan sumbangsih dalam mengupayakan perbaikan organisasi yang kita cintai ini”.

Beliau juga memaparkan beberapa isu terkini yang akan dihadapi pada bulan Mei 2021 salah satunya terkait implementasi penilaian dan pengukuran tingkat kesehatan organisasi tahun 2021 melalui survey MOFIN (Ministry of Finance Organizational Fitness Index).

“Banyak hal sudah dilakukan DJPb dalam mengupayakan agar organisasi ini memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawainya meliputi pelaksanaan training, diklat dan beasiswa dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai dan adanya ruang terbuka bagi insan DJPb untuk menyampaikan masukan dan saran bagi perbaikan organisasi. Hal tersebut menunjukkan DJPb terus berbenah dalam hal penyelarasan di internal organisasi, perbaikan dalam eksekusi strategi, dan pembaharuan secara cepat dan terus menerus dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.”

"Kita juga sama-sama berharap Survey MOFIN pada tahun 2021 mampu memberikan gambaran perihal kesehatan organisasi Kementerian Keuangan khususnya DJPb serta memberikan kesempatan bagi insan DJPb untuk menyampaikan saran guna perbaikan berkelanjutan DJPb kedepannya.” Demikian papar Heru.

Diakhir kegiatan ini diharapkan Kanwil DJPb dan KPPN di Sumatera Barat dapat terus semakin solid sehingga setiap Insan DJPb di Sumatera Barat dapat terus mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sejalan dengan nilai Kementerian Keuangan yakni “Sinergi” dan “Kesempurnaan”, dan mewujudkan Kanwil DJPb Sumbar yang “AMBO” Amanah, Melayani, Berakhlak dan Optimis.

Padang, 5 Mei 2021 - Keluarga Besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memberikan paket bantuan berupa sembako, bahan bangunan serta bantuan bentuk tunai kepada beberapa panti asuhan yang tersebar di Kota Padang. Bantuan tersebut langsung diserahkan dari Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat kepada Pimpinan Yayasan Panti Asuhan Sayyidah Adawiyyah Lubuk Buaya Padang dan Panti Asuhan Al Ihsan Nanggalo yang disaksikan oleh pengurus panti asuhan serta para penerima santunan pada tanggal 5 Mei 2021.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
“Bapak/Ibu, bantuan ini merupakan rezeki yang kami sisihkan sedikit demi sedikit melalui forum Bapornital Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, selain untuk melatih kami agar terus meningkatkan rasa syukur, juga bertujuan meningkatkan kepedulian kepada lingkungan sekitar”. “Kami juga berharap apa yang telah diserahkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi operasional panti asuhan, serta sedikit memberikan kebahagian bagi anak-anak disini dalam persiapan hari raya idul fitri 1442 Hijriah”. Demikian papar Heru.

Pengurus panti Asuhan Sayyidah Adawiyyah, Bu Mawarni menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak/Ibu semua, insyaAllah bantuan yang Bapak/Ibu berikan akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya”. “Harapan kami agar para pegawai di Kanwil terus diberikan Kesehatan sehingga DJPb semakin maju kedepannya dan memberikan inspirasi bagi pihak lain untuk terus meningkatkan kepedulian kepada sesama”.

Selanjutnya bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Al falah, Panti Asuhan Ridho Rahmat, serta Panti Asuhan Aisyiyah Putra dan Putri diserahkan oleh pengurus Bapornital kepada pengurus Yayasan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2021.

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbBerbagiBerkahRamadhan

Padang, 5 Mei 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 2.560m2 dan 10 unit Rumah Negara yang beralamat di Rimbo Kaluang Padang Kepada KPKNL Padang dalam acara Serah Terima BMN dan Silaturrahmi Pimpinan Kementerian Keuangan Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kepala KPPN Padang, Kepala KPPBC Teluk Bayur, KPP Padang Dua, KPP Padang Satu dan KPKNL Padang.

Kepala KPKNL Padang, Bapak Edy Suyanto dalam pembukannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat atas penyerahan tanah dan 10 unit Rumah Negara tersebut. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas upaya Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya optimalisasi BMN. “Optimalisasi BMN ini sebagaimana telah diamanatkan di PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”

Senentara itu, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa hal ini merupakan Perwujudan sinergi keluarga besar Kemenkeu Sumbar dalam pengelolaan Barang Milik Negara. “kalau ada satu asset yang idle, bukankah menjadi suatu hal yang baik apabila dimanfaatkan oleh unit instansi lain di Kementerian Keuangan”. Beliau juga menyampaikan harapan dengan adanya alih status BMN ini, rumah dinas yang ada dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik baiknya sehingga memberikan manfaat bagi KPKNL Padang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status BMN dan Penyerahan Sertifikat secara simbolis dari Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat ke Kepala KPKNL Padang.

Kakanwil DJP Sumbar dan Jambi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatera Barat, Bu Lindawaty menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan contoh konkret perwujudan salah satu nilai Kementerian Keuangan yakni Sinergi. “Kementerian Keuangan adalah Satu, hal ini sering dipesankan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Sekretaris Jenderal agar kita terus meningkatkan sinergi dan menghilangkan sekat antar unit eselon I Kementerian Keuangan”. “Kita terus berharap kedepannya Kementerian Keuangan semakin solid dan kompak  sehingga tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita semua dapat kita tunaikan dengan sebaik baiknya”. Demikian papar beliau.

Padang, 4 Mei 2021 - Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersama Kepala KPPN Padang menjadi narasumber dalam salah satu program siaran langsung TVRI Sumatera Barat bertajuk “Dialog Suara Publik” dengan mengangkat tema Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021. Dialog kali ini menyikapi pertanyaan-pertanyaan tentang upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021.

Dalam paparannya Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam menghadapi krisis yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19 mulai triwulan I tahun 2020. “Upaya cepat Pemerintah tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan Keuangan Negara dalam rangka menghadapi pandemi covid-19 serta ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana tertuang dalam Perppu 1/2020 kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020”. “Salah satu upaya yang sangat nyata adalah adanya kebijakan Refokusing dan Realokasi APBN”. Demikian papar Heru.

Senada dengan apa yang disampaikan Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Kepala KPPN Padang, Tisari Yona Geumila juga menyampaikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diatur dalam PMK 42 2021 dan PP 63 tahun 2021 dicairkan sebagai upaya pemerintah dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional. “jadi, para ASN yang sudah menerima THR, jangan disimpan uang THRnya, kalau bisa belanjakanlah kepada UMKM dan pelaku ekonomi lainnya sehingga kita semua berkontribusi untuk untuk membantu pemulihan ekonomi di Sumatera Barat”. Demikian tegas Yona.

Sebagai informasi, sampai dengan 3 Mei 2021 Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga lingkup Provinsi Sumatera Barat sudah mengajukan total 1225 Surat Perintah Membayar dan yang sudah diproses menjadi 1159 SP2D dengan total Rp 162,64 M. Adapun total 532 satker sudah mengajukan THR (97,61% dari total satuan kerja di wilayah Sumatera Barat).

Diharapkan penyaluran THR pada tahun 2021 dapat direspon dengan peningkatan daya beli masyarakat sehubungan dengan adanya momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan semakin dekatnya tahun ajaran baru. Namun demikian aktivitas ekonomi yang terjadi tentunya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga pandemi covid-19 dapat terus terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh semakin baik.

#DJPbKawalAPBN

#MengawalAPBNIndonesiaMaju

#DJPbSumbarJuara

Padang, 3 Mei 2021 - Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran I melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang. Kunjungan kali ini dilaksanakan dalam rangka melakukan monitoring dan memastikan kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021 di KPPN. Sampai dengan 3 Mei 2021 pukul 16.30 WIB, Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 pada KPPN di wilayah Sumatera Barat terrealisasi rata-rata sebesar 96,15%.

Dalam konferensi pers dihadapan para awak media, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa realisasi THR pada tahun 2021 merupakan wujud penghargaan kepada Aparatur Negara atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara, Pemberian THR ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan daya beli Masyarakat dalam menghadapi hari raya Idul Fitri 1442H dan tahun ajaran baru 2021/2022 sehingga diharapkan dapat mendongkrak konsumsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Kepala KPPN Padang dalam kesempatannya, menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021. Selain disebabkan adanya dukungan sarana dan prasarana dari Kantor Pusat, secara umum Satuan Kerja mitra KPPN Padang sudah memahami dan mengerti dengan proses layanan tanpa tatap muka yang sudah terlaksana sejak merebaknya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang lalu. KPPN Padang juga telah melakukan upaya agar realisasi THR tersalur dengan cepat dengan memberlakukan jam kerja tambahan serta membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu.

Melalui percepatan pembayaran THR ini kita sama-sama berharap agar para ASN dan keluarganya dapat Membantu perputaran roda perekonomian melalui konsumsi kepada UMKM dan pelaku ekonomi lainnya untuk kebutuhan idul fitri serta persiapan menghadapi tahun ajaran baru.

#DJPbKawalAPBN2021

#DJPbSumbarJuara

#MengawalAPBNIndonesiaMaju

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi oleh para pegawai serta memperdalam pemahaman terkait perlindungan sistem dan data, Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 27 April 2021 menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Sistem Manajemen Keamanan Informasi. GKM tersebut dihadiri oleh para pejabat dan pegawai serta dibawakan oleh pemateri Bapak Nuryasin selaku Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi (STA).

Pada kesempatan itu Bapak Nuryasin menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi dalam melakukan manajemen kemananan informasi, yaitu: CIA atau Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas) dan Availability (ketersediaan).

“Keamanan informasi, bukan hanya sekedar tanggung jawab top management, Tim TIK, maupun Tim Keamanan Informasi saja, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali”. Demikian papar beliau.

Narasumber mengajak para pegawai untuk meningkatkan perhatian terkait pencurian data, manajemen kata sandi, keamanan perangkat gawai, serta kebijakan join domain di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Melalui GKM Sistem Manajemen Keamanan Informasi, diharapkan seluruh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk terus menjaga dan mengamankan data yang ada sehingga terhindar dari ancaman pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

JUDUL: PETA STRATEGI DAN IKU KANWIL DJPB TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organsasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visulal, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi.

Untuk mencapai tujuan organisasi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat selaku pemilik peta strategi mempunyai peta strategi tahun 2022 yang tergambar sebagai berikut: 

Peta strategi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terdiri dari 4 perspektif , 10 sasaran strategis, dan 20 indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi. Penjelasan lebih lanjut mengenai peta strategi adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Stakeholder
   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholderyang terdiri dari sasaran strategis “Pengelolaan treasurypemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi” .
2. Perspektif Customer
   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customerdan/atau harapan organisasi terhadap customeryang terdiri dari sasaran strategis “Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.
   
3. Perspektif Internal Process
   Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholderdan customer(value chain) yang terdiri dari 5 sasaran strategis yaitu :
   Formulasi regulasi dan otorisasi yang kredibel
   b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
   c. Pengelolaan kas yang optimal
   d Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
   e. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
   f. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
   
4. Perspektif Learning and Growth
   Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcomeorganisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Perspektif ini terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu :
   Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
   b. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sumatera Barat periode Semester I 2021 pada Rabu 28 April 2021. Rapat Pleno TPAKD yang diselenggarakan secara daring ini, membahas penambahan anggota TPAKD Sumatera Barat dan program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Dalam upaya pelaksanaan program tematik TPAKD Tahun 2021 yaitu “Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan yang Mudah, Cepat, dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan”, TPAKD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 merencanakan tiga program kerja diantaranya (1) Penyaluran Kredit Berbiaya Rendah melalui Skema Kredit Pinjaman Modal Kerja SIMAMAK PT BPD Sumatera Barat, (2) Business Matching berupa peningkatan peran sektor jasa keuangan melalui fasilitasi penyaluran KUR kepada sektor yang menjadi concern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan (3) Pembentukan dan Pembinaan TPAKD di 15 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya engagement dari setiap anggota TPAKD agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif untuk mendorong percepatan akses keuangan dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Rapat koordinasi wilayah merupakan media komunikasi penting yang digunakan untuk membahas berbagai current issue dan menggali potensi kendala dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat merumuskan solusi atas kendala atau permasalahan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil DJPb dan KPPN.

Pada tanggal 8-9 April 2021, Kanwil DJPb Sumbar melaksanakan Rakorwil Semester I tahun 2021. Pelaksanaan Rakorwil kali ini mengambil tema Penguatan Peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai National Treasurer di Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan didampingi oleh Plt. Sesditjen Perbendaraan dan Direktur APK (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dengan peserta para pegawai Kanwil DJPb Sumbar dan perwakilan 6 KPPN (Padang, Bukittinggi, Solok, Sijunjungm, Lubuk Sikaping dan Painan) Lingkup Provinsi Sumbar.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan kedepannya akan memiliki peran yang semakin strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kanwil diharapkan dapat bekerja lebih dari fungsi-fungsi normatifnya. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kesempatan memberikan arahan pada kegiatan Rakorwil DJPb Prov. Sumatera Barat.

Disamping itu, Dirjen Perbendaharaan, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kanwil dan KPPN harus terus berupaya untuk mendorong akselerasi belanja APBN di Sumbar, sehingga di triwulan II semakin banyak aktivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan memberikan penekatan tentang penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai Chief Economist daerah.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah. “Pemerintah telah banyak menggelontorkan resources melalui berbagai kebijakan,. Pemerintah telah all out untuk menanggulangi dan  merespon terhadap dampak Covid dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dsb. Semuanya ini untuk mengangkat kembali perekonomian kita ”.  

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan bahwa untuk menjadi negara maju diperlukan adanya lima fundametal reform, yaitu : SDM, infrastruktur, birokrasi, regulasi dan transformasi ekonomi. Jika reformasi struktural dalam lima bidang tersebut tidak berjalan, maka kita akan terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah.

Dalam kaitannya dengan PC PEN, Kanwil dan KPPN diarahkan untuk terus aktif dalam mengawal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak bagi penerima manfaat. Sebagai contoh dana PEN bagi pelaku UMKM, tidak hanya fokus pada jumlah dana yang disalurkan namun juga dampak bagi kesejahteraan para pelaku UMKM.

Aspek branding, strategi komunikasi di daerah yang dilakukan Kanwil dan KPPN ditekankan juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh peserta Rakorwil. “ Strakom di daerah perlu diperhatikan, karena merupakan hal penting agar publik dapat melihat kinerja kita”. Selain bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, publikasi atas pelaksanaan tugas juga dapat dijadikan sarana check and balance antara Kanwil dan KPPN dengan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Dirjen Perbendaharaan juga memberikan arahan terkait tantangan yang akan dihadapi yakni SDM, simplikasi proses bisnis, inovasi dan perencanaan yang berkualitas. Terkait SDM, ditekankan bahwa seluruh SDM di lingkungan DJPb harus bisa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terus berkembang. Unit vertikal DJPb harus terus berupaya melakukan langkah-langkah dalam rangka meningktkan skill pegawai sehingga siap dengan perkembangan IT.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar,Heru Pudyo Nugroho,  melaporkan bahwa pada tahun 2021 ini, jajaran Kanwil DJPb Sumbar memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan alokasi belanja K/L dan DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar Rp15,07 Triliun  yang dialokasikan pada 649 Satker dan 20 Pemda yang ada di Sumatera Barat. Realisasi  belanja K/L dan DFDD sangat dharapkan dapat terealisasi secara optimal, mengingat belanja pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Rangkaian kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Provinsi Sumatera Barat diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang. KPPN Padang pada tahun 2021 mengelola dan akan menyalurkan dana APBN sebesar Rp10,15 triliun  yang dialokasikan untuk 263 satuan kerja.

Mengingat Kanwil DJPb dan KPPN memiliki peran strategis dalam mengawal eksekusi APBN, maka insan perbendaharaan harus senantiasa mengoptimalkan perannya sebagai National Treasurer di daerah. Melalui berbagai langkah strtaegis yang dilaksnakan diharapkan dapat mewujudkan tiga fungsi APBN  yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.