Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa proses pembangunan zona integritas akan berhasil apabila semua komponen di unit organisasi berpartisipasi dan melibatkan diri secara maksimal. Pembangunan zona integritas, merupakan tindaklanjut dari pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan disaksikan oleh Satker Mitra Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Februari 2020 (klik tautan berikut).

Pada hari Selasa, 5 Mei 2020 bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan pembahasan progress pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh bagian/bidang di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang SKKI memaparkan kembali penjelasan terkait pentingnya zona integritas dan tahapan tahapan yang diperlukan, serta komponen komponen yang harus dilengkapi untuk mencapai predikat Zona Integritas tersebut. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sudah terdapat progres terkait pemenuhan kelengkapan dokumen dari koordinator aspek manajemen perubahan dan koordinator aspek penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun 4 aspek lagi masih dalam proses pengumpulan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Diakhir sesi acara Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman berpesan agar masing masing bidang dapat bersinergi dan menjalin komunikasi sehingga pencapaian predikat ZI dapat kita raih bersama.

Senin, 6 April 2020 telah dilaksanakan kegiatan Board meeting dalam rangka pengimplementasian amanat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (Business Continuity Plan) Terkait Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala Kanwil, Bapak Ade Rohman, menyampaikan materi yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-89/PB/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Perbendaharaan dalam Hal Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia dari hari kehari. Berdasarkan data dari covid19.go.id jumlah kasus per 2 April 2020 mencapai 1.790 kasus dengan total meninggal sebanyak 170 orang dan yang sembuh sebanyak 112 orang.

Kegiatan ditutup dengan pesan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman agar seluruh pejabat/pegawai dapat bijak dan tidak panik secara berlebihan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Upaya upaya menjaga kebersihan agar dapat terus dilaksanakan dengan disiplin menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.

Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi penyamaan persepsi seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam memitigasi dampak yang semakin meluas hingga ke Provinsi Sumatera Barat. Peran dan kesadaran pegawai untuk menghindari kegiatan kegiatan perkumpulan juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir peredaran COVID-19 tersebut.

Halo Mitra Kanwil DJPb Sumatera Barat!

Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi non-tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?

1. Dibagian Belakang KKP sebaiknya di beri tanda tangan oleh pemegang kartu yang bersangkutan
2. Pastikan hanya orang yang memiliki kewenangan memiliki Kartu Kredit saja yang boleh memegang dan melakukan transaksi Non Tunai dengan KKP.
3. Saat akan bertransaksi pilih toko/online shopping/travel agent yang menggunakan Merchant terpercaya. Untuk bertransaksi via online/web Bapak/Ibu dapat memilih link yang bertuliskan https://. Kenapa harus Https:// dan apa bedanya dengan http://? https:// berfungsi untuk melindungi informasi Anda, sehingga tidak ada seorang pun dapat mengetahui isi informasi tersebut. Contohnya ketika Anda melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit ketika berbelanja online, data dari kartu kredit Anda akan sulit diketahui oleh pihak ketiga. Berbeda hal nya jika website yang Bapak/Ibu gunakan untuk melakukan transaksi masih menggunakan http, maka data Bapak/Ibu akan sangat rawan untuk disalahgunakan.
4. Pilihlah Bank yang menyediakan Kartu Kredit 3D Secure.

3D Secure atau biasa dikenal sebagai OTP (One Time Password-Kunci Digital Sekali Pakai) merupakan angka 4 hingga 6 digit yang akan dikirimkan Bank kepada Nomor HP pemilik Kartu Kredit setiap melakukan transaksi. 3D secure ini berguna untuk memastikan setiap transaksi online yang terjadi benar-benar dilakukan atau diketahui oleh pemilik kartu kredit (tidak hanya digesek saja langsung selesai ya, hehe)

Keterangan : Klik Kanan, View Image, Untuk Perbesaran Gambar

Jika Bapak/Ibu akan berbelanja di web/toko online/e-commerce, berikut tips aman bertransaksinya:

1. Sebelum memulai transaksi belanja online, sebaiknya android/komputer Bapak/Ibu sudah di install antivirus ter-update. Kemudian tentunya website yang Bapak/Ibu pilih harus https:// agar transaksi dapat dilakukan secara aman.
2. Ketika Bapak/Ibu akan berbelanja dengan web/toko online/e-commerce terpercaya, maka saat akan melakukan pembayaran dengan KKP, Pastikan Nomor HP yang terdaftar aktif untuk pengiriman Kode OTP melalui ke laman web 3D Secure.
3. Sebaiknya saat akan melakukan transaksi belanja online menggunakan KKP Bapak/Ibu tidak menggunakan fasilitas koneksi wifi publik
4. Saat Bapak/Ibu melakukan transaksi dengan KKP, baik melalui mesin EDC ataupun via web secara online, sistem akan mengirimkan notifikasi lewat email yang telah Bapak/Ibu daftarkan pada saat membuat Kartu Kredit Pemerintah. Jika ada transaksi yang tidak dikenal Bapak/Ibu bisa hubungi Call center Bank KKP Bapak/Ibu.
5. Mengecek kembali kesesuaian antara notifikasi via sms/email dengan belanja setelah melakukan transaksi

Jika Bapak/Ibu akan berbelanja di gerai/toko yang memiliki merchant terpercaya, berikut tips aman bertransaksinya :

1. Jangan memberitahukan PIN KKP Bapak/Ibu kepada siapapun
2. Pastikan Kasir tidak menggesek KKP lebih dari sekali pada merchant.
3. Pastikan saat melakukan transaksi hanya digesek pada mesin EDC
4. Mengecek kembali kesesuaian antara notifikasi via sms/email dengan belanja setelah melakukan transaksi.

Jadi pastikan tips tips aman tersebut dilaksanakan ya, jangan sampai Kartu Kredit Pemerintahnya disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan. Oiya jika Bapak/Ibu sedang Tugas belajar, cuti, tidak dalam posisi dinas atau lainnya, selaku pemegang KKP dapat melakukan Non-aktif KKP melalui admin KKP.

Untuk Informasi lebih lanjut terkait Kartu Kredit Pemerintah bisa menghubungi KPPN setempat atau Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas saat ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, mulai dari pekerjaan yang sifatnya teknis hingga yang bersifat nonteknis. Mengingat pentingnya keamanan dalam penggunaan sistem informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan atas data-data yang terdapat pada sistem informasi tersebut.

Saat ini berbagai macam serangan virtual/digital semakin marak terjadi dan menyerang tidak hanya jaringan pribadi namun juga jaringan di perkantoran, seperti virus, spyware, spam, dan lain sebagainya. Pegawai di Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat tentunya harus meningkatkan kesadaran akan keamanan dari teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kantor agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Sosialisasi PER017/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada seluruh pegawai dan perwakilan KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis, 27 Februari 2020.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haris Budi Susila. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan betapa pentingnya menjaga keamanan data informasi masing-masing pegawai saat ini dikarenakan pelaksanaan setiap tugas kantor sebagian besar menyentuh ranah teknologi informasi. Diadakannya sosialisasi PER-17/PB/2019 merupakan bentuk upaya serta komitmen Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen sistem teknologi informasi.

Penyampaian materi dilakukan oleh tim dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kantor Pusat Direktorat Jenderap Perbendaharaan yang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai. Dilaksanakannya sosialisasi ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Narasumber merekomendasikan penggunaan akun Kementerian Keuangan misalnya penggunaan email resmi masing-masing pegawai Kementerian Keuangan. Email non kedinasan berisiko menyebabkan terjadinya kebocoran data kedinasan karena data email dikelola oleh pihak ketiga. Selain itu, dengan menggunakan email kedinasan maka identitas pengguna email dapat diverifikasi karena setiap alamat email kedinasan telah tercatat dalam daftar pengguna email kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim TIK dari kantor pusat juga menyarankan agar setiap PC yang ada dilakukan update terhadap antivirus dan antimalware secara rutin dan berkala. Hal ini bertujuan agar data-data yang tersimpan dalam PC setiap pegawai tetap terjaga keamanannya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan PIC TIK masing-masing bagian/bidang dapat mensosialisasikan maksud dan tujuan dari PER-17/PB/2019 kepada seluruh pegawai yang ada di bagian/bidang masing-masing sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya serangan digital maupun kebocoran data informasi pada PC setiap pegawai di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi Business Continuity Plan (BCP) telah ditetapkan melalui Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-695/PB/2018 tentang Rencana Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Plan) Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kepdirjen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja DJPb, khususnya di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, dalam upaya penanganan keadaan darurat untuk menjaga kesinambungan layanan di DJPb.

FGD BCP dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 dengan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa terbitnya Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-695/PB/2018 tentang Rencana Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Plan) Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan bentuk respon atas berbagai insiden yang memiliki dampak pada kelangsungan layanan DJPb khususnya di instansi vertikal. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian keuangan di daerah memiliki tanggung jawab dan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan layanan DJPb dengan selalu berpedoman pada Kepdirjen tersebut.

Pada tahun ini, Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan berbagai upaya dalam menguatkan mitigasi bencana dengan langkah-langkah sosialisasi dan edukasi seperti rencana pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran. Pelaksanaan FGD dan penyebaran informasi di media edukasi berupa poster terkait penanganan bencana di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Pada FGD ini, Kepala Bagian Umum, Bapak Haris Budi Susila, menyampaikan materi terkait dengan penanganan bencana apabila terjadi di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Beliau mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2019 telah dilaksanakan simulasi penanganan kebakaran dan gempa bumi yang berkerjasama dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan DAMKAR Kota Padang. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan kembali simulasi tersebut sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan bencana di kemudian hari. Simulasi tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan kembali mengingat bahwa lokasi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat berada di zona rawan bencana khususnya Tsunami (dekat dengan zona pesisir/pantai). Selain menjelaskan tentang penanganan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan kebakaran, beliau juga memaparkan materi terkait dengan Business Continuity Plan (BCP) kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjelasan terkait BCP melingkupi bahasan terkait Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis, Implementasi Manajemen Kelangsungan Bisnis, Prosedur Penanganan Bencana, dan Laporan Manajemen.

Dalam FGD terebut terdapat pertanyaan dari peserta terkait dengan kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, khususnya apabila terjadi bencana tsunami, seperti perahu karet, pelampung, dan lain sebagainya. Usulan untuk pengadaan alat-alat tersebut telah diajukan namun demikian hingga saat ini masih belum mendapat persetujuan dari kantor pusat khususnya terkait penganggaran pengadaan tersebut.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai di Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip dan konsep dari BCP sehingga seluruh pegawai bisa menangani/menanggulangi apabila terjadi bencana di lingkungan Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan Pemahaman akan BCP oleh seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai menyadari tentang pentingnya mitigasi bencana alam yang dimungkinkan terjadi pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 25 Februari 2020

Reformasi birokrasi dalam rangka penataan sistem penyelenggaraan memerintah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mewujudkan dan memastikan terciptanya Institusi yang bebas dari korupsi. Upaya-upaya yang diperlukan dalam memastikan terciptanya zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi selama ini telah diupayakan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat salah satunya dengan memastikan layanan yang tanpa biaya.

Selanjutnya, melalui Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah serta Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,   upaya upaya tersebut perlu di wujudkan secara masif serta melibatkan mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, salah satunya melalui kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang diselengggarakan pada Selasa tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Bapak Ade Rohman Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memaparkan bahwa sukses atau tidaknya Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam mengikuti percepatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi ini selain sangat ditentukan oleh seluruh komponen internal juga sangat tergantung kepada dukungan dan peran serta mitra kerja untuk bersama sama mewujudkan wilayah bebas dari korupsi termasuk memanfaatkan sarana pengaduan yang ada.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Bapak Ade Rohman dan dilanjutkan oleh masing masing saksi yang berasal dari Universitas Negeri Padang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, BPS Provinsi Sumatera Barat, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, serta BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yefri Heriani menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas langkah Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan ZI menuju WBK salah satunya dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menekankan agar menguatkan sarana pengaduan baik terhadap pengaduan yang berasal dari stakeholders maupun dari masyarakat langsung.

Acara diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan di Wall Of Commitment sebagai bentuk dukungan kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam pencanangan ZI menuju WBK. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan semangat integritas dan anti korupsi baik diinternal Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, maupun bagi pihak eksternal sehingga setiap komponen dapat saling bergandengan tangan serta bahu membahu memastikan tidak ada lagi praktik praktik yang tidak menjunjung nilai integritas maupun praktik praktik korupsi.

Pada hari Jum’at tanggal 7 Februari 2020, bertempat di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sosialisasi penggunaan Naskah Dinas Elektronik (Nadine) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikann bahwa dengan diimplementasikannya aplikasi Nadine menandakan bahwa sistem persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan sudah mulai terpusat dan semakin paperless sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mendukung program Go Freen di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berkaitan dengan Implementasi Aplikasi Nadine pada seluruh Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dibutuhkan persiapan yang harus dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaan Implementasi Aplikasi Nadine dapat berjalan lancar. Terkait dengan hal tersebut maka Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memastikan Digital Signature (DS) seluruh Pejabat Struktural pada Kanwil siap digunakan.
2. Melakukan proses pendaftaran Role Sekretaris Kepala Kantor, Role TU Unit Eselon II dan Role TU Unit Setiap Eselon III di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera.
3. Melaporkan nomor terakhir kepada Pusintek Kementerian Keuangan untuk dilakukan cut off nomor naskah dinas melalui media pelaporan yang disediakan oleh kantor pusat.

Penggunaan aplikasi Nadine dilaksanakan pada 8 (delapan) naskah dinas yang template-nya telah tersedia di aplikasi Nadine, yaitu nota dinas, pengumuman, surat, surat tugas, undangan, surat perintah, surat keterangan, dan surat edaran. Penggunaan aplikasi Nadine pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 yang didahului dengan cut off nomor naskah dinas terakhir terhadap 8 naskah dinas tersebut pada hari Jumat. Tanggal 7 Februari 2020. Melalui kegiatan ini diharapkan pegawai memahami tata cara penggunaan Aplikasi Nadine Kemenkeu sehingga proses surat menyurat dan disposisi dokumen di internal Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan tanpa kendala berarti.

Sesuai dengan KMK.nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenkeu, Kepdirjen Perbendaharaan nomor 241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dinyatakan bahwa setiap pegawai wajib menandatangani kontrak kinerja pada awal tahun, dimana dalam peraturan tersebut kontrak kinerja ditandatangani paling lambat pada tanggal 31 Januari setiap tahun berjalan, dan sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-55/PB/2020 tanggal 28 Januari 2020 seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan wajib menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2020 paling lambat tanggal 31 Januari 2020.

Kontrak Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung. Dengan ditandatanganinya kontrak kinerja menandakan munculnya perikatan antara pegawai Kementerian Keuangan dengan Kementerian Keuangan itu sendiri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perikatan ini tentu memunculkan serangkaian tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai amanat yang tercantum dalam KMK.nomor 467/KMK.01/2014.

Pada tahun 2020 ada 2 (dua) IKU yang hilang, yaitu :

1. IKU Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal;
2. IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker.

 ada 2 (dua) IKU yang baru, yaitu:

1. Persentase akurasi perencanaan Kas Kanwil;
2. Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan.

 ada 9 (sembilan) IKU yang tetap, dengan target naik dari tahun 2019

1. Nilai kualitas laporan kajian fiskal regional (semula 89 menjadi 90);
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil (semula 4,53 menjadi 4,55);
3. Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil (semula 88 menjadi 90);
4. Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi ( semula 86 menjadi 87);
5. Persentase tingkat implementasi SAKTI (semula 95% menjadi 100%);
6. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program (semula 78 menjadi 82);
7. Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil (semula 89 menjadi 90);
8. Rata-rata kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN (semula 75 menjadi 80);
9. Nilai kualitas laporan GFS tingkat wilayah (semula 77 menjadi 78).

Ada 8 (delapan) IKU tetap, yaitu:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L;
2. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil;
3. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu;
4. Nilai rata-rata hard competency pegawai;
5. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
6. Nilai kualitas pengelolaam kinerja berbasis SFO;
7. Persentase pemenuhan BMN yang optimal;
8. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil.

Pada Tahun 2020 IKU Kemenkeu Two Kanwil berjumlah 19 IKU, dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Pada tahun 2019 yang lalu dari seluruh IKU yang tercantum dalam kontrak kinerja dapat kita capai sesuai target yang ditetapkan, semoga dalam tahun 2020 ini walaupun tantangan nya lebih berat semoga kita dapat melaksanakan nya dengan baik sehingga setiap IKU yang menjadi tanggungjawab masing-masing pegawai dapat dicapai.

Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Internalisasi kode etik dan  gerakan anti gratifikasi serta penandatanganan pakta integritas dan pernyataan komitmen anti gratifikasi oleh  seluruh Pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.  Kegiatan ini dilaksanakan mengawali rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharan tahun 2019 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.  Acara berlansung pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019,  bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan Kepala KPPN Padang sebagai perwakilan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka memperluas dan mempercepat perkembangan usaha mikro kecil di lingkup Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Daerah bekerjasama dengan berbagai stakeholders telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Sumbar, termasuk Usaha yang termasuk dalam Kelompok ultra mikro dengan kapitalisasi dan sumber pendanaan yang sangat terbatas. Sebagaimana diketahui, permasalahan pendanaan permodalan dan kualitas produk selama ini menjadi momok yang sangat berat untuk mengembangkan produk-produk UMKM.

"Memperoleh dan mempertahankan WTP tidaklah mudah, selalu ada resiko turun ke opini di bawahnya. Kolaborasi BUN dan K/L yang kuat mutlak diperlukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP WTP secara berkelanjutan.”

Bulan Juli 2018 sudah berakhir pertanda seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) telah menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) komprehensif Periode Semester I tahun 2018 kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan Semester I tahun 2018 ini merupakan sequence pertanggungjawaban APBN sebagaimana pelaksanaan pada periode

Bukittinggi, Jumat (13/7/2018) – Pada hari ini Jumat (13/7/2018) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Ade Rohman, bersama dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran IIA, Dodi Prihardi, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa yang diselenggarakan oleh KPPN Bukittinggi. Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama antara KPPN Bukittinggi dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dengan peserta seluruh OPD daeerah Kabupaten/ Kota wilayah kerja KPPN Bukittinggi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh.