Padang, 13 Januari 2021

Sebagai wujud aktualisasi transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait tugas mengawal pelaksaaan APBN sepanjang Tahun 2020 di Sumatera Barat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (DJPb), Heru Pudyo Nugroho, SE.,MBA, Kepala Kanwil Ditjen Pajak  (DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Lindawaty, Kepala Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Hilman Satria dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, Edy Suyanto memaparkan capaian kinerja APBN di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dihadapan awak media massa baik cetak maupun media online.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa realisasi APBN di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 (data sementara) mencatatkan perolehan penerimaan dalam negeri mencapai Rp5,82 T yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp4,07T dan PNBP sebesar Rp1,75 T. Sedangkan Realisasi Belanja sementara mencapai Rp31,24 T yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11,96 T dan TKDD sebesar Rp19,93T. “Tahun 2020 tahun yang penuh tantangan, namun demikian Pemerintah terus berupaya agar Belanja dan insentif dirancang responsif dan tepat sasaran untuk membantu kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi termasuk UMKM dan dunia usaha dan Pemerintah Daerah.” tegas Heru Pudyo Nugroho.

Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2020 kinerja perpajakan tetap terjaga dibuktikan dengan capaian kinerja perpajakan diatas rata-rata nasional serta peningkatan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak. “Capaian kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2020 menyentuh angka 91,49%, lebih tinggi dari pada rata-rata capaian nasional sebesar 89,33%. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, Jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 277.815 SPT dari Target Penyampaian SPT sebanyak 274.304 SPT atau dengan capaian 101,28%”, ujar Lindawaty.

Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur menyampaikan pandemic covid-19 juga berdampak kepada realisasi penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar. “Menurunnya aktivitas impor karena ekonomi dunia terdampak covid-19 dibuktikan dengan penurunan penerimaan Bea Masuk dari semula pada tahun 2019 sebesar 18,01M, menjadi 11,92M pada tahun 2020. Adapun penerimaan Bea Keluar mengalami peningkatan, semula pada tahun 2019 sebesar 50,94M menjadi 127,28M pada tahun 2020. Penerimaan Bea keluar naik drastis karena ada kenaikan harga  jual dunia Crude Palm Oil dari Sawit di atas $US 700 per ton. Sehingga  sesuai ketentuan dikenakan Bea  Keluar. Demikian penjelasan Hilman Satria.

Kepala KPKNL Padang, memaparkan bahwa KPKNL melalui peran strategisnya juga melakukan berbagai upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional baik pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara maupun di Bidang Lelang. “Upaya mendukung UMKM/UKM dalam menghadapi pandemi covid-19 dibuktikan dengan kegiatan lelang barang produk UMKM/UKM yang secara serentak di seluruh Indonesia termasuk pada KPKNL Padang dan KPKNL Bukit Tinggi”. Tegas Edy Suyanto.

#DJPbKawalAPBN2021

#MengawalAPBNIndonesiaMaju

#DJPbSumbar

#KemenkeuBersinergi

Padang, 5 Januari 2021

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas tahun 2021. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tahun 2020 & Persiapan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

“Tingkatkan koordinasi dengan pimpinan dan sesama rekan kerja. Jangan malu untuk bertanya. Saya pribadi juga sering diskusi berbagai hal dengan Kepala KPPN untuk memperoleh masukan, jangan sampai ada permasalahan yang keputusannya tidak diambil secara bijak sehingga malah menimbulkan masalah lain yang lebih besar ke depannya.”

Kakanwil juga menekankan bahwa pelaksanaan APBN 2021 masih dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga kita semua wajib untuk terus waspada dari ancaman covid-19 ini.

“Dalam rangka kemudahan mitra kerja kita, upaya-upaya inovasi juga harus terus diciptakan. Di tahun 2021 kita harus menjadi lebih baik, jangan merasa aman-aman saja dengan capaian yang sudah diraih. Orang yang lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Nilai Kementerian Keuangan kelima yaitu kesempurnaan harus diterapkan agar adanya perbaikan terus menerus. Kita harus dapat memberikan legacy yang baik untuk penerus kita kedepannya sehingga legacy itu menjadi benchmark untuk organisasi. Jadilah solusi untuk organisasi.”

Kakanwil selanjutnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran karena telah memberikan upaya terbaiknya selama tahun anggaran 2020. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang telah diraih seperti Peringkat Pertama penyusunan LK UAPPA-W, LK UAKKBUN, dan LK GFS. Prestasi prestasi juga ditorehkan oleh KPPN seperti pencapaian WBK bagi KPPN Painan dan KPPN Lubuk Sikaping serta peringkat Kedua Lomba PUG oleh KPPN Padang.

“Hal ini menunjukan di masa krisis seperti ini kita masih bisa berprestasi. Alhamdulillah, masa-masa sulit itu bisa kita lewati dengan baik.”.

Padang, 27 November 2020 - Pada hari ini, Gubernur Sumbar didampingi  Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021 di Auditorium Gubernuran. 

Berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan secara Hybrid yakni secara langsung simbolis kepada 14 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dan empat Bupati/Walikota, dan secara virtual kepada seluruh KPA dan Bupati/Walikota.

Dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, penyampaian DIPA 2021 secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2021 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Perkembangan Ekonomi 2020 dan Proyeksi Perekonomian 2021

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan permasalahan di sektor kesehatan, kemudian menjadi pemicu permasalahan di sektor ekonomi. Dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, K/L dan Pemerintah Daerah harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dampak positif dari dukungan APBN terhadap perekonomian semakin nyata, yang dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang menunjukkan adanya titik balik aktivitas ekonomi. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga pada triwulan berikutnya, sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021, khususnya bagaimana belanja Pemerintah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi.  

“Memasuki tahun 2021 tantangan ini belum berakhir,  saya harapkan seluruh unsur pemerintah di Sumatera Barat dapat  memahami bahwa saat ini kita masih dalam suasana extraordinary sehingga alokasi dana APBN tersebut hendaknya dapat digunakan secara cepat, akurat dan akuntabel untuk membantu pemulihan ekonomi dan kelanjutan pembangunan khususnya di Sumatera Barat”, tegas Gubernur dalam arahannya.

Fokus APBN 2021

Tahun depan, perekonomian domestik diproyeksikan membaik, namun kewaspadaan harus tetap ditingkatkan di tengah risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Di sisi lain, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. Konsistensi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh Pemerintah diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,0% di tahun 2021.

APBN Tahun 2021 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya. Melalui APBN, Pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, SE.,MBA menyampaikan harapan agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti terutama proses pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan dapat terlaksana di awal tahun 2021 sesuai arahan Presiden. “Harapan Kami semoga pada tahun 2021 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah di tetapkan. Kami juga mengharapkan sinergi lintas sektoral dan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif antar stakeholder terkait guna memitigasi potensi hambatan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021”, tandas Heru.

Reformasi menjadi penting karena merupakan prasyarat dalam upaya peningkatan iklim investasi yang dibutuhkan untuk memulihkan pertumbuhan, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing. Reformasi struktural juga dibutuhkan untuk perbaikan pelayanan dan peningkatan produktivitas melalui reformasi bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap dilanjutkan melalui perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta insentif perpajakan.

Dari total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun, sebesar Rp 31,88 triliun dialokasikan ke Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 11,29 triliun dan dana transfer sebesar Rp.20,59 triliun. Alokasi belanja K/L untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp11,29 triliun akan dialokasikan kepada 41 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 650 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 6 (enam) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan Belanja K/L diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung berbagai reformasi, utamanya kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Reformasi tersebut harus disertai penguatan sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi lainnya.  

Sedangkan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)  sebesar Rp20,59 triliun dialokasikan untuk  Dana Bagi Hasil  sebesar Rp 433,37 miliar, Dana Aloaksi Umum (DAU) sebesar Rp12,94 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,93 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp3,85 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp455,14 miliar, Dana Desa sebesar Rp992,60 milyar

Kebijakan  TKDD diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan d an penguatan ekonomi nasional tahun 2021.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kehumasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Selasa, 10 November 2020

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, didampingi Kepala KPPN Padang, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Kepala Bidang PPA II melakukan silaturrahmi ke Pemerintah Daerah Kota Padang.

Dalam silaturrahmi tersebut dibahas beberapa hal yakni terkait Kinerja Transfer Daerah Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020 dan progres program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.
Selanjutnya, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Piagam dari Kementerian Keuangan atas capaian tertinggi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2019 dan Plakat atas raihan opini WTP minimal 5x berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Kota Padang, dalam hal ini diterima secara langsung oleh Plt Walikota Padang, Bapak Hendri Septa.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa predikat ini merupakan wujud tata kelola keuangan yang baik dari Pemerintah Daerah Kota Padang, yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya Pemerintah Kota Padang telah memenuhi empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

Selamat kepada Pemerintah Daerah Kota Padang !

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbSumbar
#BerubahButuhNyali

Selasa, 10 November 2020

Tahukah anda, Peringatan Hari Pahlawan Nasional ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No 316 Tahun 1959 tentang Hari Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur. Peringatan tersebut didasari dalam rangka mengenang peristiwa pertempuran pejuang Surabaya dengan tentara Belanda pada 10 November 1945.

Sebagai upaya untuk mengenang perjuangan tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan segenap pegawai menyelenggarakan Upacara Hari Pahlawan bertempat di aula lantai III, dengan mengikuti live streaming penyelenggaraan kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Aula Negara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro Jakarta.

Dalam peringatan yang bertema “Pahlawanku Sepanjang Masa” Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mendoakan para rekan, sahabat yang telah mendahului kita karena dampak pandemi Covid-19 karena mereka adalah para Pahlawan Bangsa Indonesia sebagai bagian perjuangan dalam melawan pandemi Covid-19.

“Perjuangan itu selalu meminta pengorbanan dan menghasilkan sikap kepahlawanan, Apakah anda akan berjuang dengan segenap darah, air mata, jiwa dan raga serta pemikiran anda untuk kemajuan Bangsa Indonesia?”
Sebagai penutup, Menteri Keuangan berpesan bahwa “seluruh pahlawan adalah mereka yang memilih berjuang, Mari kita bersama untuk bergandeng tangan, bergotong royong untuk terus menjaga NKRI, Jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia, Berikan yang terbaik untuk Negara dan Bangsa Ini”.

Diharapkan peringatan hari pahlawan ini tidak hanya sekedar seremonial, melainkan sebagai sarana untuk mengenang pahlawan yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya sehingga dengan inspirasi tersebut, setiap diri kita dapat berjuang dengan perannya masing-masing dengan segenap tekad untuk kemajuan NKRI yang kita cintai ini.

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbSumbar

Sabtu, 7 November 2020

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan BLU UIN Imam Bonjol Padang dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Pengelolaan BLU UIN Imam Bonjol Padang, tema “Wujudkan Tatakelola BLU yang Transparan dan Berkeadilan” bertempat di Hotel Grand Zuri, Padang.

Dalam kegiatan tersebut beberapa hal yang disampaikan yakni terkait pola pengelolaan keuangan BLU sebagaimana dijelaskan dalam PP No 23 Tahun 2005. Selain itu Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga menjelaskan berbagai fleksibilitas yang dimiliki BLU terutama penerapan sistem remunerasi BLU yang diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja BLU yang dilaksanakan berdasarkan kepada kinerja masing-masing pegawai. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga terjadinya penyederhanaan peraturan terkait pengelolaan BLU melalui PMK 129/MK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU yang merupakan kompilasi dari 15 Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnnya berlaku menjadi sebuah Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan pedoman pengelolaan BLU secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini diharapkan tatakelola BLU UIN Imam Bonjol Padang semakin berkeadilan dan transparan sehingga kualitas layanan yang dihasilkan BLU UIN Imam Bonjol Padang terus semakin baik kedepannya.

Upacara Hari Oeang dilaksanakan untuk memperingati terbitnya mata uang Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama kalinya pada tahun 1946 sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagai salah satu identitas kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, Upacara Hari Oeang Republik Indonesia ke-74 Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti oleh keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat secara virtual mengikuti pelaksanaan upacara secara offline di kantor pusat Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya Menkeu meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar senantiasa berpikir positif dan mampu berkontribusi sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk menangani pandemi. Termasuk meringankan masyarakat terdampak, dan beradaptasi dengan perubahan yang mendadak. Serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan melalui reformasi struktural.

“Dalam peringatan HORI ke-74 ini, marilah kita semua merapatkan barisan. Mari kita bersatu. Mari kita saling mendukung, karena musuh kita adalah sama, yaitu covid-19. Dan bagaimana mengembalikan keadaan rakyat kita serta membangun kembali ekonomi Indonesia. Kita tidak boleh kehilangan fokus pada saat kita menghadapi tantangan covid-19,” kata Menkeu.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa kebangsaan bagi pegawai Kementerian Keuangan serta memetik pelajaran dari penerbitan ORI agar selalu bekerja keras dan ikhlas mengelola keuangan dan kekayaan negara demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia seperti yang telah diteladankan oleh para pendahulu.

Selamat Hari Oeang Republik Indonesia ke 74

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbSumbar
#BerubahButuhNyali

Selasa, 20 Oktober 2020

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan silaturrahmi virtual bagi para pejabat pengawas yang beralih tugas ke Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Silaturrahmi yang dipimpin oleh Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat , selain diikuti pejabat pengawas yang beralih tugas, juga dihadiri Kepala Bidang/Kepala Bagian serta Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat bagi Pejabat Pengawas yang diberikan amanah baru menjadi bagian dari keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga menyampaikan agar para pejabat pengawas yang baru dapat memberikan kontribusi yang maksimal, serta cepat beradaptasi di lingkungan yang baru sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di masing masing unit dapat berjalan dengan maksimal. Komunikasi dan koordinasi agar terus dibangun sehingga setiap permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera kita tuntaskan bersama sama.

Selamat bertugas bagai para pejabat pengawas yang beralih tugas ke Kanwil dan KPPN di Sumatera Barat, semoga amanah baru ini dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengawal APBN untuk Indonesia Maju.

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#BerubahButuhNyali
#DJPbSumbar

Selasa, 6 Oktober 2020

Siaran Pers terkait kinerja APBN dan capaian Fiskal Triwulan III Tahun 2020 wilayah Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Bapak Heru Pudyo Nugroho, Plh Kepala Kanwil DJP Sumbar & Jambi Bapak Maulana Abdullah dan Plh Kepala KPBC Teluk Bayur Bapak Ferry Surfianto bertempat di aula lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang dihadiri beberapa media lokal seperti TVRI Sumbar, TV Padang, RRI Sumbar, Harian Padang Ekpress, Tribun Padang, Singgalang, Haluan, Liputan6.com, Antara dan Klik Positif menjadi sarana keterbukaan informasi bagi masyarakat Sumatera Barat perihal progress realiasi APBN yang dikelola di wilayah Sumatera Barat sampai dengan triwulan III tahun 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memaparkan bahwa realisasi Penerimaan hingga triwulan III tahun 2020 mencapai 4,08 Triliun atau 56,98 % dari target 7,167 T. Sisi pendapatan terkontraksi sebesar 1,06 % (YoY). Adapun realisasi belanja telah mencapai 24,14 Triliun atau 76,63% dari pagu 31,5 Triliun. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding capaian Triwulan III tahun 2019 yang hanya sebesar 56, 57%. Adapun persentase realisasi belanja meliputi belanja K/L terealisasi 62% dan TKDF terealisasi 84%.

Dengan kondisi tersebut, capaian di sisi belanja menunjukkan semakin baiknya kinerja realisasi anggaran untuk mendukung akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meski masih dibayangi suasana ketidakpastian akibat Pandemi Covid-19, optimisme tetap harus ditingkatkan untuk kinerja APBN yang lebih baik di kemudian hari.

Siaran Pers Kinerja APBN dan Fiskal Regional Sumatera Barat Triwulan III tahun 2020 dapat diunduh pada tautan berikut :  

Siaran Pers Kinerja APBN dan Fiskal Regional Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, monev pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan tujuan untuk menjamin: (1) efektivitas pelaksanaan anggaran, (2) efisiensi penggunaan anggaran, dan (3) kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kewenangan monev tersebut dilakukan oleh KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam monev pelaksanaan anggaran belanja K/L yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja K/L. Hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Riviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN. Sejak PMK 195/PMK.05/2018 diundangkan sampai dengan saat ini, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat belum pernah menyusun RPA Tingkat KPPN.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPPN sebagai unit vertikal DJPb yang menjadi ujung tombak dalam proses realiasi APBN, tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai SOP (business as usual). Namun, KPPN diharapkan dapat menghimpun data tentang pelaksanaan realiasi APBN oleh satker mitra kerjanya melalui pemantauan/evaluasi yang rutin dilakukan secara berkala, untuk kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga data yang diperoleh menjadi suatu laporan yang komprehensif, sehingga fungsi KPPN untuk kedepannya tidak hanya klerikal tetapi juga analytical yang outputnya akan menjadi bahan bagi Kanwil menyusun RPA tingkat Provinsi.

Untuk mendukung pengawalan evaluasi belanja negara di daerah dan memastikan Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh satker, KPPN juga diharapkan mampu mendukung data dan menjaga hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Riviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) serta berperan aktif dalam peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh satker (IKPA).

Oleh karena penyusunan Bimtek RPA ini adalah tugas yang baru akan dilaksanakan KPPN, diharapkan KPPN memperkuat aspek analisis yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan, sehinigga RPA dapat dimanfaatkan di tingkat yang lebih strategis lingkup Nasional.

⁣⁣LKPP tidak sekedar mengenai perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Yang lebih penting, kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga ditunjukkan melalui capaian target pembangunan yang signifikan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.⁣⁣ Pemerintah memfokuskan realisasi belanja pada program-program yang lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta kesejahteraan petani dan nelayan. ⁣⁣

Di bidang kesehatan, Pemerintah telah mengalokasikan porsi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sejak tahun 2016. Outcome di bidang kesehatan antara lain tercermin dari prevalensi stunting yang menurun dari sebesar 34,6 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 27,7 persen pada Tahun 2019 (survei status gizi balita 2019). Sedangkan, cakupan imunisasi dasar lengkap meningkat dari 80 persen pada tahun 2010 menjadi 93,7 persen pada tahun 2019. Di samping itu, Angka Harapan Hidup juga meningkat dari sebesar 69.81 pada tahun 2010 menjadi 71,34 pada tahun 2019.⁣⁣

Di bidang pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan porsi anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Terkait dengan akses pelayanan pendidikan yang lebih baik, Pemerintah secara konsisten telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan. ⁣⁣ Beberapa contoh dari program-program tersebut adalah: (1) Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia; serta (3) Beasiswa Bidik Misi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik. ⁣Outcome di bidang pendidikan salah satunya tercermin dari angka rata-rata Harapan Lama Bersekolah juga meningkat dari tahun 2010 sebesar 11,29 Tahun menjadi 12,95 Tahun pada Tahun 2019.⁣⁣
⁣⁣
Mari terus kawal pengelolaan APBN yang efektif dan kredibel untuk Indonesia maju!

Diupload ulang dari Instagram Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani 

Sumber https://www.instagram.com/p/CFgMLNEJAyi/?igshid=rjp2vnqryzg1

Selasa, 22 September 2020

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho, didampingi pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menghadiri kegiatan puncak #RakernasAkuntansi2020 secara daring.
Bu Sri Mulyani membuka acara yang disiarkan secara live di kanal youtube Kementerian Keuangan. Dalam pemaparannya, Beliau menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak atas sinergi yang sudah dibangun antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah sehingga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Beliau juga menyampaikan agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian dan peningkatan kinerja realisasi APBN/APBD dengan tetap mengedepankan ketaatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga setiap Rupiah yang keluar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia.
Kedepannya diharapkan K/L dan pemda yang belum mendapat opini WTP, dapat memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK pada tahun 2020 sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat menggambarkan perbaikan tata kelola dan komitmen dari keseluruhan pimpinan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.
Selanjutnya melalui kegiatan Rakernas juga disampaikan pemberian penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-Turut, 5 kali berturut-Turut, dan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, serta pemberian BMN Awards.
Kegiatan ditutup dengan talkshow dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dengan narasumber Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Gubernur Sumatera Barat, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, serta dimoderatori oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu.
Melalui #RakernasAkuntansi2020 ini diharapakan komitmen dan sinergi seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, dan Kepala Daerah serta pihak pihak terkait dapat terus ditingkatkan sehingga penanganan pandemi Covid-19 dapat tetap berjalan dengan maksimal tanpa harus mengesampingkan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap rupiah yang keluar dari APBN/APBD kepada seluruh masyarakat Indonesia.

#RakernasAkuntansi2020
#OpiniLKPPWTP
#DJPBKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju