Pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Layanan Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2021.  secara daring yang dibuka yang dihadiri oleh satker –satker BLU/BLUD se-Sumatera.

Kegiatan rapat koordinasi hasil kolaborasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, dilaksanakan secara daring dan dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M yang sekaligus menyampaikan keynote speech. Adapun hadir sebagai narasumber pada sesi diskusi panel yang dimoderatori Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, SE.,MBA., masing-masing adalah Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Ari Wahyuni, SH., MPM, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI  dr. Rita Rogayah, Sp. P (K), MARS dan Wakil Rektor IV Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra mewakili Rektor Universitas Andalas, Prof. DR. Yuliandri, SH.,MH.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru P. Nugroho dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan rakor yang bertemakan “Tantangan Kinerja BLU Dimasa Pandemi” ini dimaksudkan sebagai upaya koordinasi dan sharing pengalaman antar Badan Layanan Umum sebagai penyedia layanan dasar publik khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan setelah lebih dari satu tahun berjuang menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Kondisi krisis akibat pandemi tentu menjadi tantangan berat terhadap pengelolaan kinerja layanan maupun kinerja keuangan BLU.

Selanjutnya, Kakanwil DJPb Provinsi Jambi, Supendi menyampaikan harapan agar pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi wahana sharing knowledge serta meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan badan layanan umum serta sarana untuk berdiskusi, guna menemukan solusi terbaik jika masih terdapat permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU ini.

Gambar 1. Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho dan Kakanwil DJPb Provinsi Jambi, Supendi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M. menyampaikan bahwa sebagai entitas yang diberikan fleksibilitas untuk mengelola layanan dan keuangan, Satker BLU di satu sisi dituntut mampu untuk lebih mandiri dan berkompetisi secara sehat dengan industri penyedia layanan sejenis. Namun di sisi lain satker BLU juga diwajibkan untuk tidak melupakan fungsi sosialnya sebagai institusi pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Tantangan kemandirian dengan kewajiban menjalankan peran sosial inilah  yang menjadi pembeda utama antara satker BLU dengan unit usaha swasta sejenis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tingkat kemandirian satker BLU dari sisi anggaran semakin tahun semakin meningkat yang tercermin dari peningkatkan porsi pembiayaan yang bersumber dari PNBP dan berkurangnya ketergantungan anggaran pada alokasi rupiah murni.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mendefinisikan Badan Layanan Umum sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Konsep agensifikasi instansi pemerintah penyedia layanan publik ini sesuai dengan konsepsi new publik management dimana instansi publik dituntut untuk mampu menerapkan praktik-praktik manajemen di sektor privat  atau  mewirausahakan layanan pemerintah (enterprising the government service). Tujuannya adalah untuk menciptakan fleksibilitas tatakelola dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip produktivitas, profesionalisme, efisiensi dan efektititas serta akuntabilitas publik sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Gambar 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M pada saat menyampaikan keynote speech

Lebih satu tahun Pandemi Covid-19 telah menyebabkan timbulnya krisis multidimensi mulai dari sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan juga keuangan. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah telah merespons kondisi yang terjadi dengan langkah-langkah extraordinary melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Dalam UU tersebut diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19,  pemerintah dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari dana yang dikelola oleh BLU. Berbagai kebijakan telah diambil seperti optimalisasi saldo kas BLU dengan refocusing anggaran, Penarikan idle cash BLU, Peminjaman Kas antar BLU, fleksibilitas pembiayaan melalui pinjaman perbankan untuk menutup cash mismatch BLU, dan yang terbaru adalah Transfer Kas antar BLU untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dengan menggunakan sumber dana dari iddle cash BLU lainya.

Sementara itu narasumber dari Kemenkeu yakni Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Ari Wahyuni dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi pandemi telah membuat BLU di rumpun kesehatan dan pendidikan harus melakukan penyesuaian layanan dan menghadapi kondisi penurunan kinerja dari sumber pendapatan utama sementara beban operasional semakin bertambah. Oleh karena itu BLU di rumpun Kesehatan dan Pendidikan harus mampu untuk melakukan efisiensi operasional dan semakin adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan eksternal yang bergejolak akibat pandemi covid-19. Dalam kondisi pandemi, BLU dituntut untuk tetap mempertahankan eksistensi pemberian layanan kepada masyarakat, menjaga soliditas manajemen, memiliki ketahanan finansial yang kuat, dan menjaga keberlangsungan bisnis dengan berbagai inovasi layanan.

Menyitir arahan Menteri Keuangan, Ari Wahyuni mengatakan bahwa BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Pada kesempatan berikutnya, narasumber dari Universitas Andalas (UNAND), Dr Hefrizal Handra, menyatakan pada masa pandemi covid 19 , langkah-langkah strategis yang dilakukan UNAND yaitu  secara konsisten menerapkan manajemen kinerja, memperbaiki efektifitas  dan efisiensi anggaran serta melakukan langkah responsif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi yang terjadi.

Terakhir, last but not least, narasumber dari Kemenkes, dr. Rita Rogayah, Sp. P (K), , MARS, mengatakan dampak pandemi yang terjadi di sektor kesehatan yaitu: menurunnya pasien non covid , menurunnya pendapatan dari layanan kesehatan sebesar 20-30%, beban kerja meningkat, dan belanja modal meningkat. Strategi yang dilakukan adalah : melakukan Investasi dan inovasi, optimalisasi sumber daya, be enterpreneur dan pengelolaan pendapatan.  Berkaitan dengan kemandirian BLU hal yang dilakukan untuk Peningkatan Kemandirian BLU Kesehatan yaitu melalui: Peningkatan dan pelatihan SDM, Pengendalian Mutu layanan  dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan. Selain itu juga pada masa pendemi ini dilakukan kebijakan perlindungan terhadap tenaga kesehatan agar proses layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan juga peningkatan sinergi BLU Kesehatan.

Kedepannya BLU/BLUD di Sektor Kesehatan dan Pendidikan diharapkan dapat menjadi leading institution dalam upaya pemerintah mengatasi pandemi melalui peningkatan kinerja BLU/BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 nampaknya masih belum berakhir. Melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), pemerintah terus menggulirkan kebijakan refocusing & realokasi anggaran di tahun 2021. Pada APBN tahun 2021, Pemerintah kembali menjadikan priotiras penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi covid-19.

Realisasi BLT Desa di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 16 Juni 2021 disajikan pada infografis berikut ini :

Sampai dengan tanggal 16 Juni 2021, realisasi BLT Desa sudah mencapai Rp 59,10 miliar yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota pengelola Dana Desa. Sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengawal penyaluran BLT Desa yang tepat sasaran menjadi bagian dari kunci ketercapaian program PC PEN.

Apa itu DAK Fisik?

Tahukah anda apa itu DAK Fisik? DAK Fisik merupakan Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur layanan dasar publik. Adapun pengalokasian dana berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Barat dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik. Sampai dengan 16 Juni 2021, dari total alokasi DAK Fisik 2021 di Sumatera Barat sebesar Rp1,89 Triliun, telah tersalurkan sebesar Rp53,89 miliar untuk sebelas bidang dengan rincian sebagai berikut :

Sesuai dengan PMK No. 130/PMK.07/2019, terdapat tanggal-tanggal batas penyampaian persyaratan yang harus diingat, dimana Penyaluran DAK Fisik Tahap I dilakukan paling lambat bulan Juli 2021. Sementara itu Dokumen Persyaratan disampaikan oleh pemda paling lambat tanggal 21 Juli 2021. Seluruh Pemda diharapkan dapat mengakselerasi penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik 2021 ke KPPN mitra kerjanya masing-masing.

#DJPbKawalAPBN

#DJPbKawalDAKFisik

#DJPbHandal

#AkselerasiDAKFisik

APBN menjadi instrument fiskal Pemerintah untuk bangkit bersama menangani pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan/insentif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat akibat pandemic Covid-19.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga digunakan sebagai instrument untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi , pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di tahun 2021 ini, telah ditetapkan beberapa prioritas penggunaan Dana Desa dalam program pemulihan perekonomian Desa yakni : (i) Program Padat Karya Tunai, (ii) Jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, (iii) Pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, dan (iv) Program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan melalui peningkatan peran BUMDes

Jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sejak tahun lalu menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. BLT Desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kenaikan kemiskinan maupun jumlah pengangguran di desa. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain masyarakat yang kehilangan mata pencaharian; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sejauh mana realisasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat?

Sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, Realisasi Dana Desa sudah mencapai Rp 322,28 miliar yang terdiri dari 231,05 miliar Dana Desa, Rp50,91 miliar Earmarked 8%, dan Rp40,31 miliar BLT Desa. Rincian realisasi Dana Desa per Kabupaten kota adalah sebagai berikut :

Akselerasi penyaluran Dana Desa memerlukan koordinasi yang lebih solid dan intensif serta harmonisasi dalam komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Nagari-Nagari. Oleh sebab itu Kanwil DJPb Sumatera barat senantiasa berupaya untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh Pemda dalam rangka mengawal penyaluran Dana Desa tahun 2021. 

Padang, 24 Mei 2021 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pelantikan pejabat administrator di seluruh lingkup Unit Eselon I nya. Di Kanwil DJPb Sumbar terdapat 8 orang yang dilantik menjadi pejabat administrator, 3 orang memperoleh promosi jabatan dari pejabat pengawas, sedangkan 5 orang lainnya dimutasi dari jabatan semula.

Tiga orang yang memperoleh promosi jabatan adalah: 1) Desriandi dari Kepala Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil DJPb Sumbar menjadi Kepala KPPN Sungai Penuh; 2) Ikasari Heniyatun dari Kepala Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Sumbar menjadi Kepala KPPN Lubuk Sikaping; dan 3) Hafnizar dari Kepala Subbagian Umum KPPN Solok menjadi Kepala KPPN Sijunjung.

Sementara itu, 5 orang yang dimutasi adalah 1) Haris Budi Susila dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sumbar menjadi Kepala Bagian Umum dan Komunikasi Publik Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenkeu; 2) Abdul Lutfi dari Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sumbar menjadi Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat; 3) Suparmin dari Kepala KPPN Lubuk Sikaping menjadi Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Riau; 4) Elwy Syahdely dari Kepala KPPN Sijunjung menjadi Kepala KPPN Painan; dan 5) Lita Qadarina Hardian dari Kepala KPPN Painan menjadi Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Kepulauan Riau.

Dalam pelatikan tersebut, juga terdapat dua orang pejabat administrator yang dimutasi ke Kanwil DJPb Sumbar, yaitu: 1) Putut Sad Herutomo sebagai Kepala Bagian Umum menggantikan Haris Budi Susila; dan 2) Ahmar Rudi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran-II menggantikan Abdul Lutfi.

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi atas nama Menteri Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa terdapat beberapa pejabat administrator yang dilantik memperoleh mutasi antar Unit Eselon I. Hal ini ditujukan untuk menghindari cara pandang yang segregatif serta upaya untuk memperkuat sinergi antar Unit Eselon-I Kementerian Keuangan. Selain itu, Heru Pambudi juga menyampaikan peran strategis posisi pejabat administrator yang berada di “tengah-tengah” untuk mengejawantahkan kebijakan yang bersifat normatif menjadi operasional sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Padang, 19 Mei 2021 - Pemerintah pada 1 Februari 2021 lalu mengumumkan adanya merger tiga bank syariah di Indonesia, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Bank milik himbara ini dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membentuk ekosistem halal dan mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sekarang ini Indonesia menempati peringkat 4 Global Islamic Economy di bawah negara Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Proses migrasi ketiga bank dilakukan secara bertahap mulai 1 Februari sampai dengan Oktober 2021.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat inisiatif untuk memfasilitasi kegiatan antara Kepala KPPN di wilayah Sumatera Barat dengan BSI melalui kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Mitigasi Risiko Retur SP2D terkait Merger BSI di Aula Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat (Rabu, 19 Mei 2021). Pasalnya, merger tiga bank syariah di Indonesia tersebut akan mempengaruhi pencairan APBN ke satuan kerja. “Merger BSI memiliki potensi meningkatnya retur SP2D karena adanya proses migrasi rekening nasabah. Oleh karena itu, hal ini harus dimitigasi demi menjaga maksimalnya kinerja KPPN, karena minimnya retur SP2D menunjukkan efektifnya penyaluran dana APBN.” Pungkas Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya. Direktorat Pengelolaan Kas Negara turut berharap KPPN memitigasi risiko meningkatnya retur SP2D terkait dengan merger tiga bank syariah di Indonesia. Di dalam suratnya, Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta KPPN agar dapat melakukan verifikasi data retur dan percepatan penyelesaian retur paling lambat 10 hari kerja.

Kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam format focus group discussion yang dimoderatori oleh Kepala Bidang SKKI, Yovi Candra. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Sukanti (Head Department of Institutional Banking Group BSI) dan Toni B Kartono (Head Department of Funding, Hajj & Umrah Group, BSI) yang hadir secara daring.

Sukanti memaparkan bahwa diperkirakan pada September 2021 sekitar 90% total nasabah akan memiliki akun di sistem BSI yang baru. Migrasi sistem untuk wilayah Sumatera Barat akan dilakukan pada sekitar Juni 2021. Sukanti mengutarakan bahwa “apabila rekening (supplier) sudah terdaftar sebelumnya pada SPAN di KPPN dan mengalami perubahan nomor rekening dan/atau terdapat perubahan kode bank pusat, maka PPK agar berpedoman pada mekanisme Pendaftaran Data Supplier.”

Tony B Martono pada pemaparannya menjelaskan Bank Syariah menjadi pilihan bagi ASN untuk menerima pembayaran gaji. Trennya pun setiap tahun meningkat. Sekarang ada 160.000 ASN yang tersebar di 3000 satuan kerja yang memilih bank syariah untuk penyaluran gaji. Penyaluran manfaat pensiun taspen via BSI juga menyentuh angka sekitar 90 ribu pensiunan ASN. Ia menjelaskan “target migrasi payroll ASN adalah: 1) kelancaran dan kenyamanan transaksi nasabah menjadi prioritas; 2) seluruh rekening BO2 dan rekening terafiliasi Kementerian Keuangan (tunjangan kinerja, tunjangan lain-lain, sertifikasi guru, dan lain-lain) dapat dimigrasi sesuai schedule waktu; 3) tidak ada rekening yang teretur dalam proses penyaluran gaji, baik via SPAN maupun SKN; dan 4) nasabah dapat langsung bertransaksi pada saat penyaluran dilakukan melalui rekening baru di BSI.”

Pada bulan Juni 2021, akan ada pencairan gaji ke-13 ASN. Pihak BSI dan KPPN pun bersiap agar tidak terjadi peningkatan tren retur SP2D. Oleh karena itu, KPPN dan Bank BSI berkomitmen untuk lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi demi kelancaran penyaluran dana APBN ke seluruh satuan kerja di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Dalam upaya memperkuat sinergitas pemerintah Pusat dan daerah, Kepala Kanwil Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho melakukan kunjungan silahturahmi sekaligus koordinasi untuk kelancaran penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan Pimpinan daerah di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 20 Mei 2021, yang sekarang ini dinahkodai oleh Bupati terpilih H. Hamsuardi, S.Ag.

Kunjungan ini merupakan kali pertama dilakukan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ke Pasaman barat mengingat periode tahun 2020, kasus pandemi Covid-19 yang cukup aktif  merebak di Sumatera Barat. Dalam kunjungan kerja dan pertemuan dengan Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag  berbagai agenda dibicarakan diantara kedua belah pihak antara lain upaya percepatan penyaluran DAK Fisik tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat, yang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 107.391.573.000 dengan Total Bidang Fisik yang dibiayai sebanyak 10 Bidang, terdiri Bidang Air Minum, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Pertanian, Perumahan  dan Permukiman, Sanitasi dan Transportasi Pedesaan.

Selain itu juga upaya percepatan penyaluran dana desa yang saat ini menjadi bagian skema pencegahan covid-19 dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional tidak lepas dari topik yang dibicarakan oleh Heru Pudyo Nugroho dengan Bupati Pasaman Barat, karena Pasaman Barat menerima alokasi pagu Dana Desa yang cukup besar di tahun 2021 ini sebesar Rp 49.994.645.000 untuk 19 Nagari. Akselerasi penyaluran Dana Desa memerlukan koordnasi yang lebih solid dan intensif serta harmonisasi dalam komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Nagari-Nagari dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat, menyesuaikan regulasi terbaru agar tidak terjadi kesalahan yang memperlambat proses penyaluran Dana Desa di setiap tahapan  pencairannya.

Dalam pembicaraan yang sangat produktif, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho mengharapkan kunjungan ini menjadi awal dari sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Pasaman Barat, serta menjadi trigger untuk akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atau Dana Tranfer lainnya dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pasaman Barat juga menyampaikan apresiasi atas kekehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Sumatera beserta Tim, yang pada saat yang sama akan melakukan Monev terkait kinerja DAK  Fisik dan Dana Desa semester I serta FGD dengan OPD Teknis Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa di Pasaman Barat. Dalam kesempatan itu juga , H. Hamsuardi, S.Ag  menyampaikan berbagai rencana prioitas pembangunan yang akan dilaksanakan di Pasaman Barat pada tahun 2021.

Kunjungan ditutup dengan foto bersama, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag didampingi oleh Wabup : Risnawanto, SE, Sekdakab : Yudesri, Inspektorat Daerah : Harisman, Kepala BPKD : Teguh Supriyanto serta Sekretaris BPKD : Maiboni, sedangkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan didampingi oleh Kabid PPA II : Abdul Lutfi dan staf. Setelah melakukan sesi foto bersama, Kakanwil DJPb Prov. Sumbar melanjutkan perjalanan ke KPPN Lubuk Sikaping guna melakukan pengarahan terkait bidang tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Kanwil DJPb Sumatera Barat telah menerbitkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Sumatera Barat Triwulan I 2021. KFR triwulanan merupakan flash report implementasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta implikasinya terhadap perkembangan makroekonomi regional. Analisis fiskal dalam kajian ini diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Ekonomi Sumatera Barat Triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 0,16 persen (y-on-y) menurun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,89 persen. Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan sektor transportasi.

Realisasi pendapatan APBN tumbuh 17,34 persen (yoy) dan realisasi belanja negara turun sebesar -5,98 persen. Realisasi Pendapatan APBN mencapai Rp1,38 triliun (21,99 persen dari target), sedangkan realisasi belanja APBN mencapai Rp6,32 triliun (20,28 persen dari pagu).

Realisasi pendapatan APBD mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp798,01 miliar, sedangkan realisasi belanja APBD turun sebesar Rp669,10 miliar. Permasalahan utama yang dialami oleh Pemda dalam realisasi APBD adalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum sempurna.

Selengkapnya di : Download KFR Triwulan I 2021

 Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 bukan hanya menimbulkan permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada “porak porandanya” kondisi perekonomian dunia.  Sampai dengan tanggal 1 Mei 2021, secara global kasus Covid-19 terjadi kasus terkonfirmasi positif 150,85 juta kasus dan meninggal 3,17 juta orang. Di Indonesia, terkonfirmasi 1,67 juta kasus dan 45.521 kasus kematian. Sementara untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 36.931 kasus dan 795 angka kematian.

Dari sisi ekonomi, pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia terkontraksi pada triwulan IV 2020, yakni -2,19% (y-on-y). Terkontraksinya perekonomian bukan hanya terjadi secara nasional, namun juga secara regional termasuk di Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,60% (y-on-y).

Kondisi tersebut menjadi perhatian seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak munculnya kasus Covid-19, Pemerintah telah mengarahkan seluruh kebijakannya pada penanganan pandemi. Pemerintah bergerak cepat dengan mengesahkan berbagai regulasi untuk merespon kejadian luar biasa tersebut. Di bawah payung hukum Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Indonesia mengupayakan serangkaian respon kebijakan untuk menangani pandemi serta memitigasi dampaknya pada aktivitas ekonomi riil dan sektor keuangan.

Untuk melaksanakan UU tersebut terutama terkait kebijakan fiskal, Pemerintah menerbitkan Perpres 72/2020 tentang anggaran penanganan Covid-19. Disamping itu, Pemerintah juga telah mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020. Program PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Terdapat beberapa  kluster yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu supply dan demand. Kluster PEN yang termasuk kategori demand atau peruntukannya untuk individu adalah anggaran PEN untuk kesehatan, perlindungan sosial, belanja sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda). Sementara itu kluster kategori supply atau peruntukannya untuk dunia usaha terdiri dari dukungan PEN untuk UMKM, insentif perpajakan, dan bantuan pembiayaan korporasi.

Secara Nasional, total pagu anggaran untuk dana PEN di tahun 2021 adalah sebesar Rp699,43 triliun. Sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 untuk Cluster Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Program Prioritas sebesar Rp99,2 T atau 25,22% terhadap alokasi APBN 2021 pada tiga cluster tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

• Cluster Kesehatan Rp20,62 T (11,77% dari Alokasi) terutama untuk Therapeutic dan Vaksinasi
• Cluster Perlindungan Sosial Rp56,79 T (37,79% dari alokasi) terutama untuk program bansos PKH, Sembako dan Bansos Tunai BST, serta Kartu Prakerja, BLT Desa dan Subsidi Kuota Internet Kemendikbud.
• Cluster Program Prioritas Rp21,80 T (17,62% dari Alokasi) terutama untuk Padat Karya K/L, Ketahanan Pangan, Dukungan Pariwisata dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sementara itu realisasi belanja untuk Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi, khusus untuk Subcluster BPUM sebesar Rp11,76 T (100% dari Alokasi Subcluster BPUM). Sehingga total realisasi untuk Cluster Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Program Prioritas serta Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi (khusus untuk Subcluster BPUM) mencapai 110,96 T

Untuk wilayah Sumatera Barat, sampai dengan tanggal 30 April 2021, realisasi dana PEN sebesar Rp1,78 triliun dengan rincian untuk perlindungan sosial sebesar Rp 940,94miliar, Kesehatan Rp165,76 miliar, UMKM Rp 499,55 miliar dan program prioritas K/L Rp172,18 miliar. Rincian dari realisasi dana PEN di Sumatera Barat sampai dengan tanggal 30 April 2021 adalah sebagai berikut :

REALISASI PEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

S.D. 30 APRIL 2021

Perlindungan Sosial

Kesehatan

Program Prioritas

UMKM

Pelaksanaan program PEN sangat diharapkan dapat berjalan efektif, mengingat program ini dluncurkan di tengah-tengah terjadinya pandemic dan mampu membantu masyarakat terutama yang sangat rentan terkena dampak pandemic serta seluruh anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing program.

DANA DESA

1. Total alokasi Dana Desa tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp951,11 miliar dan terealisasi sebesar Rp945,30 miliar  atau 99,39%.
2. Total alokasi Dana Desa tahun 2021 untuk Provinsi Sumbar sebesar Rp992,59 miliar dan sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp312,18 miliar atau 31,45% dari total pagu dana desa, yang terdiri dari :

• Dana Desa (Non BLT) Rp226,40 miliar
• Earmaked 8% Rp50,91 miliar
• BLT Dana Desa Rp34,87 miliar

DAK FISIK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sampai dengan tanggal 18 Mei 2021, realisasi DAK Fisik sebesar Rp28,09 miliar atau 1,48% dari total pagu DAK Fisik sebesar Rp1,89 triliun. Terdapat enam Pemda yang telah melakukan pencairan DAK Fisik yaitu

• Kabupaten Agam Rp10,58 miliar atay 8,53%
• Kabupaten Dharmas Raya Rp5,20 miliar atau 4,11%
• Kabupaten Limapuluh Kota Rp2,50 miliar atau 3,15%
• Kota Payakumbuh Rp3,32 miliar atau 7,53%
• Kota Solok Rp2,37 miliar atau 5,17%
• Kota Sawahlunto Rp4,12 miliar atau 9,70%

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan KPPN di wilayah kerjanya menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah secara virtual. Kegiatan ini dilakukan selain ajang silaturahmi insan perbendaharaan Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dengan 6 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), juga dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras dan suksesnya pembayaran THR Tahun 2021 dan kesiapan pembayaran Gaji ke-13 pada bulan Juni 2021, monitoring dan evaluasi pelaksanaan cuti tahunan/izin bepergian pada hari raya idul fitri 1442 Hijriah, perkembangan terkini covid-19 di Sumatera Barat, serta evaluasi /penyelarasan rencana aksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021.

Dalam sambutannya Kakanwil DJPb Sumatera Barat menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh Insan DJPb di Sumatera Barat serta ajakan untuk terus melakukan perbaikan diri dan mengupayakan organisasi yang menjunjung aspek perbaikan berkelanjutan.

“Kami keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat idul fitri 1442 Hijriah, Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan bathin. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum bagi kita untuk terus melakukan mengupayakan perbaikan diri, memberikan sumbangsih dalam mengupayakan perbaikan organisasi yang kita cintai ini”.

Beliau juga memaparkan beberapa isu terkini yang akan dihadapi pada bulan Mei 2021 salah satunya terkait implementasi penilaian dan pengukuran tingkat kesehatan organisasi tahun 2021 melalui survey MOFIN (Ministry of Finance Organizational Fitness Index).

“Banyak hal sudah dilakukan DJPb dalam mengupayakan agar organisasi ini memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawainya meliputi pelaksanaan training, diklat dan beasiswa dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai dan adanya ruang terbuka bagi insan DJPb untuk menyampaikan masukan dan saran bagi perbaikan organisasi. Hal tersebut menunjukkan DJPb terus berbenah dalam hal penyelarasan di internal organisasi, perbaikan dalam eksekusi strategi, dan pembaharuan secara cepat dan terus menerus dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.”

"Kita juga sama-sama berharap Survey MOFIN pada tahun 2021 mampu memberikan gambaran perihal kesehatan organisasi Kementerian Keuangan khususnya DJPb serta memberikan kesempatan bagi insan DJPb untuk menyampaikan saran guna perbaikan berkelanjutan DJPb kedepannya.” Demikian papar Heru.

Diakhir kegiatan ini diharapkan Kanwil DJPb dan KPPN di Sumatera Barat dapat terus semakin solid sehingga setiap Insan DJPb di Sumatera Barat dapat terus mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sejalan dengan nilai Kementerian Keuangan yakni “Sinergi” dan “Kesempurnaan”, dan mewujudkan Kanwil DJPb Sumbar yang “AMBO” Amanah, Melayani, Berakhlak dan Optimis.

Padang, 5 Mei 2021 - Keluarga Besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat memberikan paket bantuan berupa sembako, bahan bangunan serta bantuan bentuk tunai kepada beberapa panti asuhan yang tersebar di Kota Padang. Bantuan tersebut langsung diserahkan dari Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat kepada Pimpinan Yayasan Panti Asuhan Sayyidah Adawiyyah Lubuk Buaya Padang dan Panti Asuhan Al Ihsan Nanggalo yang disaksikan oleh pengurus panti asuhan serta para penerima santunan pada tanggal 5 Mei 2021.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
“Bapak/Ibu, bantuan ini merupakan rezeki yang kami sisihkan sedikit demi sedikit melalui forum Bapornital Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, selain untuk melatih kami agar terus meningkatkan rasa syukur, juga bertujuan meningkatkan kepedulian kepada lingkungan sekitar”. “Kami juga berharap apa yang telah diserahkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi operasional panti asuhan, serta sedikit memberikan kebahagian bagi anak-anak disini dalam persiapan hari raya idul fitri 1442 Hijriah”. Demikian papar Heru.

Pengurus panti Asuhan Sayyidah Adawiyyah, Bu Mawarni menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak/Ibu semua, insyaAllah bantuan yang Bapak/Ibu berikan akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya”. “Harapan kami agar para pegawai di Kanwil terus diberikan Kesehatan sehingga DJPb semakin maju kedepannya dan memberikan inspirasi bagi pihak lain untuk terus meningkatkan kepedulian kepada sesama”.

Selanjutnya bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Al falah, Panti Asuhan Ridho Rahmat, serta Panti Asuhan Aisyiyah Putra dan Putri diserahkan oleh pengurus Bapornital kepada pengurus Yayasan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2021.

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbBerbagiBerkahRamadhan