Jumat, 4 September 2020

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan APBN dari pasar keuangan domestik, Pemerintah telah menerbitkan serangkaian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang ditujukan kepada investor individu di dalam negeri. Penerbitan SBN Ritel memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pendalaman pasar domestik. SBN Ritel merupakan instrumen inklusi keuangan (financial inclusion) yang efektif, yang dapat mendorong terwujudnya transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik.

Di antara produk SBN Ritel tersebut adalah Sukuk Ritel yang mulai diterbitkan pada tahun 2009 (Sukuk Ritel Seri SR001). Pemerintah secara rutin menerbitkan Sukuk Ritel sejak tahun 2009, dan saat ini Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Ritel yang ke-13 dengan seri SR013. Sebagai bentuk edukasi dan penanaman pemahaman yang mendalam terhadap jenis investasi ini maka Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sukuk ritel SR013 yang dilaksanakan secara daring pada Jumat 4 September 2020.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa Sukuk Ritel mendapatkan animo yang sangat besar dari masyarakat dengan total akumulasi penerbitan Sukuk Ritel SR001 s.d. SR012 telah mencapai Rp170 triliun dimana jumlah total investor yang berhasil diraih sebanyak 302.342 Investor yang tersebar di 34 provinsi. Beliau juga menegaskan bahwa sebagai produk investasi, Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan karena dijamin oleh Pemerintah melalui Undang-Undang baik pembayaran imbalannya maupun pembayaran nilai nominalnya pada saat jatuh tempo.

Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga tidak lupa mengapresiasi segenap pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta jajarannya yang telah menginisiasi dan bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan sosialisasi. Diharapkan dengan diadakannya acara ini semua pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya yang berada di wilayah Sumatera Barat mampu memahami dengan lebih baik dan juga bisa berinvestasi di Sukuk Ritel sekaligus berpartisipasi dalam membangun negeri.

Rabu, 2 September 2020

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Sosialisasikan Kebijakan Terbaru Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Bulan Maret 2020 lalu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya berdampak bagi Kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah memiliki peranan penting dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terutama dari sisi ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diarahkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN.
Sepanjang tahun 2020 telah dilakukan beberapa perubahan kebijakan terkait TKDD. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang terjadi. Kebijakan terbaru terkait TKDD tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rangka memberikan pemahaman dan untuk percepatan penyaluran TKDD (terutama DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi PMK nomor 101/PMK.07/2020 secara daring pada Rabu 2 September 2020.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari serta Kepala KPPN se-Sumatera Barat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Dalam sambutannya, Beliau menyatakan bahwa realisasi penyaluran DAK Fisik di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik yaitu sebesar Rp1,14 triliun atau sudah mencapai 82,26 persen dari nilai kontrak yang telah disampaikan oleh pemda ke KPPN. Sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa sudah mencapai Rp772,1 miliar (81 persen) dari total alokasi Dana Desa sebesar Rp951,1 miliar. Selanjutnya, Bapak Heru juga berpesan agar para peserta dapat memanfaatkan acara ini secara maksimal untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, saran maupun keluhan terkait kendala-kendala yang dihadapi di lapangan secara langsung kepada narasumber yang dihadirkan langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Acara ini menghadirkan Kasubdit Pelaksanaan Anggaran IV M Irfan Surya Wardhana dan Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran IV B Haryando Anil. Irfan Surya Wardhana memaparkan poin-poin PMK Nomor 101/PMK.07/2020 diantaranya perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik yang sebelum bertahap menjadi sekaligus sebesar nilai kontrak yang diajukan ke KPPN. Irfan juga menyoroti laporan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang baru disalurkan sampai dengan bulan ke-3, padahal seharusnya hingga Bulan September ini penyaluran BLT Dana Desa sudah mencapai bulan ke-4 atau 5. Dalam paparannya Irfan juga berpesan kepada para Kepala KPPN dan Pemda agar memperhatikan hal-hal terkait evaluasi Perkada terkait Dana Desa dan batas waktu rekonsiliasi sisa Dana Desa. Disamping itu, perlu juga diperhatikan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan Cadangan DAK Fisik tanggal 30 September 2020.

Rabu, 2 September 2020
Meningkatkan sinergi dan menjaga koordinasi dengan mitra kerja/pemangku kepentingan merupakan langkah penting yang harus diambil dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca merebaknya pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perpanjangan tangan Ditjen Perbendaharaan di wilayah provinsi Sumatera Barat.
Sebagai langkah konkrit atas sinergi dan koordinasi tersebut, maka Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Agenda pertemuan antara Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan Ibu Lindawaty selaku Kepala Kanwil DJP Sumbar-Jambi dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Barat adalah membahas berbagai isu penting di internal perwakilan Kementerian Keuangan dan prospek Dana Bagi Hasil (DBH) ke depannya, menimbang situasi pasca merebaknya pandemi Covid-19 di provinsi Sumatera Barat.
Pertemuan ini juga menjadi ajang silahturahmi untuk memperkuat hubungan bagi perwakilan-perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah provinsi Sumatera Barat sehingga seluruh jajaran Kementerian keuangan di daerah dapat bekerja dengan saling bersinergi dalam mengawal keuangan Negara.
Karena pada dasarnya inilah momen bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan untuk memberikan extra effort, saling bahu membahu dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan Negara, dan memberikan yang terbaik bagi pemulihan negeri ini. Diharapkan sinergi yang telah terjalin selama ini antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan para stakeholder dapat terus berlangsung dengan baik.

Selasa, 1 September 2020

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang baru, Bapak Heru Pudyo Nugroho dengan didampingi Kepala Bagian Umum Bapak Haris Budi Susila dan Kepala Bidang PPA II Bapak Abdul Lutfi, melakukan kunjungan kerja ke dua instansi vertikal yaitu Kantor OJK Perwakilan Sumatera Barat dan Bank Indonesia Sumatera Barat.

Kepala OJK Sumbar, Bapak Misran Pasaribu, menyambut baik kunjungan perdana Bapak Heru selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar yang baru ke kantor OJK Sumbar.  Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak membahas isu-isu penting terkait dengan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumbar. Setelah melakukan kunjungan ke OJK Sumbar, Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat melanjutkan kunjungan beliau ke Bank Indonesia Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan BI Sumbar memberikan penjelasan secara holistik atas kondisi ekonomi di wilayah provinsi Sumatera Barat khususnya pasca pandemi Covid-19 saat ini.

Selain membahas isu-isu penting di atas, agenda lain dari kunjungan tersebut juga dalam rangka menjalin silahturahmi antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terjalin sinergi yang kuat antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian di Wilayah Sumatera Barat.

Pada hari Senin, 31 Agustus 2020, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Semester II Tahun 2020 yang bertempat di aula lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh seluruh pejabat di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Acara dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak aman dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta saling bersinergi, menghasilkan langkah konkrit dalam menjalankan dan mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Rakorwil Semester II Tahun 2020 yang mengusung tema Akselerasi Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho, yang juga diikuti oleh seluruh Kepala Bidang/Bagian, Kepala KPPN, dan Kepala Seksi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
Pandemi Covid 19 yang merebak saat ini menyebabkan transisi situasi di berbagai bidang kehidupan ,tidak terkecuali perekonomian. Dalam kondisi saat ini penyerapan anggaran yang optimal akan membantu percepatan pada pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat selalu berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dengan mengedukasi dan mempublikasikan program PEN, berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder, dan selalu mengawal implementasi program PEN di tingkat wilayah provinsi Sumatera Barat.

Rata-rata nilai survey untuk Pelayanan Kanwil DJPb Sumatera Barat periode semester I tahun 2020 adalah 4.67 dari skala 5. Sebagaimana nilai-nilai Kementerian Keuangan yakni Aspek “Kesempurnaan”, tentunya kami akan terus melakukan perbaikan untuk memberikan yang terbaik kepada mitra kerja kami. Dengan demikian jika terdapat kritik dan saran yang membangun terkait layanan kami di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sangat kami harapkan untuk perbaikan kami kedepannya.

Kritik dan saran tersebut dapat Bapak/Ibu sampaikan di ke Sistem Pengaduan Online Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang bisa diakses di tiny.cc/SiDOKAR

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi mitra kerja yang terlibat dalam mensukseskan survey kepuasan pengguna layanan kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat periode semester I tahun 2020.

#DJPbKawalAPBN

#mengawalAPBNIndonesiaMaju

#KanwilDJPbSumbar

#DJPbSumbar

Kebakaran merupakan salah satu peristiwa bencana yang tidak diharapkan dan seringkali tidak terkendali. Daerah perkotaan (terutama kawasan dengan permukiman padat penduduk) merupakan daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah-Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, kebakaran yang terjadi di Kota Padang selama tiga tahun terakhir menyebabkan kerugian mencapai puluhan miliar lebih. Di Provinsi DKI Jakarta, bencana kebakaran yang terjadi bahkan mencapai angka rata-rata 800 kasus per tahun atau sekitar 67 kasus per bulan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masalah kebakaran di perkotaan perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangannya.

Kegiatan simulasi penanganan kebakaran dilakukan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko terjadinya bencana di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Selain menjadi langkah mitigasi risiko, kegiatan ini juga merupakan salah satu dari rangkaian implementasi yang tertuang dalam dokumen manajemen risiko dari Business Continuity Plan (BCP) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 yang berlokasi di halaman belakang Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai dan PPNPN.

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi dan simulasi, Bapak Haris Budi Susila selaku Kepala Bagian Umum membuka acara dengan menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Beliau menegaskan kembali bahwa risiko akan terjadinya kebakaran akan selalu ada dan mengintai. Oleh karena itu, dituntut kepada seluruh pegawai dan PPNPN untuk selalu waspada dan disiplin mematikan perangkat yang menggunakan sumber kelistrikan seperti komputer, printer, scanner, dan lain sebagainya apabila selesai digunakan. Hal ini memang terasa sederhana namun memiliki dampak risiko yang tinggi akan terjadinya bencana kebakaran.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Bapak Abdul Hamid selaku narasumber dari Satgas Damkar Kota Padang. Sebelum memberikan simulasi penanganan kebakaran kepada pegawai/PPNPN, Beliau  menyampaikan pemahaman sekilas atas risiko kebakaran, sumber terjadinya kebakaran, dan teknik/metode yang bisa digunakan saat kebakaran terjadi.

Apabila terjadi kebakaran di lingkungan kantor, pegawai diminta untuk tidak panik dan berusaha mencari jarak aman dari titik api. Setiap kantor biasanya telah membentuk satgas penanganan bencana, yang di dalamnya termasuk kebakaran. Satgas bertindak sesuai protokol keselamatan umum apabila terjadi bencana kebakaran.

Setiap pegawai diminta untuk tetap tenang namun bersikap waspada apabila situasi genting terjadi. Kebanyakan korban yang ditimbulkan dari kebakaran itu sendiri diakibatkan oleh situasi panic attack yang dialami oleh korban sehingga terjadi kecelakaan-kecelakaan saat kebakaran tersebut terjadi. Apabila kebakaran terjadi maka satgas bencana masing-masing unit/kantor melakukan koordinasi dan evakuasi pegawai yang masih berada dalam radius area “bahaya”.

Selain pemaparan materi oleh petugas pemadam kebakaran, pegawai dan PPNPN juga diberi kesempatan untuk melakukan simulasi secara riil bagaimana cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran di lingkungan sekitar. Satu hal harus menjadi perhatian adalah untuk tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana, khususnya kebakaran. Kepanikan biasanya akan menimbulkan minor disaster selain adanya major disaster seperti kebakaran gedung. Minor disaster adalah bencana kecil yang terjadi di luar kejadian bencana utama, khususnya saat bencana utama terjadi, misalnya kecelakaan saat bencana terjadi.

Beberapa cara yang dapat digunakan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran di antaranya:

Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Penggunaan APAR merupakan salah satu cara cepat yang cukup efektif dan efisien untuk memadamkan api. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan APAR di beberapa sudut gedung.

Penggunaan kain/karung goni Basah

Kain/karung goni basah dapat digunakan untuk memadamkan api (ukuran kecil) asalkan dilakukan dengan teknik yang benar. Pada simulasi seluruh pegawai diperlihatkan cara memadamkan api menggunakan kain basah.

Penggunaan hydrant

Hydrant merupakan alat pemadam kebakaran yang secara otomatis akan aktif apabila terjadi kebakaran. Sensor yang terdapat pada hydrant akan aktif apabila ada asap yang terdeteksi di suatu gedung kantor.

Melalui kegiatan ini diharapakan Pegawai dan PPNPN mengetahui dan memahami teknik dasar penanganan kebakaran apabila terjadi di lingkungan kerja dengan menggunakan berbagai media/alat yang tersedia di kantor. Selain itu Pegawai diharapkan untuk tetap tenang dalam menghadapi kebakaran yang terjadi dan tetap menjalankan prosedur keselamatan diri saat terjadinya bencana.

Padang, 27 Mei 2020
Berdasarkan pantauan di website corona.sumbarprov.go.id, hingga 27 Mei 2020 telah terkonfirmasi 537 kasus positif covid-19 di Sumatera Barat. Upaya penanganan terus menerus dilakukan termasuk melibatkan Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
Melalui Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumatera Barat, dengan disaksikan oleh  Perwakilan Pejabat Eselon II dan Eselon III Kemenkeu di wilayah Sumatera Barat pada hari Rabu, 27 Mei 2020 telah diserahkan bantuan donasi “Kemenkeu Peduli Tenaga Medis Sumatera Barat, berupa uang tunai sejumlah Rp100 juta kepada RSUP Dr. M Djamil Padang.
Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA (K) MARS yang merupakan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang serta disaksikan oleh pejabat struktural di lingkungan RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Dalam kesempatan tersebut,  Bapak Ade Rohman Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat selaku Kepala Perwakilam Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Donasi Kemenkeu Peduli ini merupakan hasil sinergi teman-teman Kemenkeu se Indonesia termasuk para keluarga dan Dharma Wanita Kementerian Keuangan. Penggalangan dana  dikoordinir oleh kantor pusat untuk kemudian disalurkan ke beberapa Rumah Sakit di Indonesia salah satunya RSUP Dr. M. Djamil Padang. Diharapkan melalui bantuan ini dapat bermanfaaat setidaknya sedikit meringankan beban para tenaga medis rumah sakit dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat.
Direktur RSUP Dr M Djamil Padang,  menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan ini dan akan digunakan sebaik-baiknya dalam operasional penanganan Covid-19 di RSUP. Dr. M. Djamil Padang. Besar harapan beliau agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, dispilin menjaga kebersihan, sehingga diharapkan masyarakat yang terjangkit Covid-19 dapat terus menurun kedepannya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa proses pembangunan zona integritas akan berhasil apabila semua komponen di unit organisasi berpartisipasi dan melibatkan diri secara maksimal. Pembangunan zona integritas, merupakan tindaklanjut dari pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan disaksikan oleh Satker Mitra Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Februari 2020 (klik tautan berikut).

Pada hari Selasa, 5 Mei 2020 bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan pembahasan progress pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh bagian/bidang di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang SKKI memaparkan kembali penjelasan terkait pentingnya zona integritas dan tahapan tahapan yang diperlukan, serta komponen komponen yang harus dilengkapi untuk mencapai predikat Zona Integritas tersebut. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sudah terdapat progres terkait pemenuhan kelengkapan dokumen dari koordinator aspek manajemen perubahan dan koordinator aspek penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun 4 aspek lagi masih dalam proses pengumpulan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Diakhir sesi acara Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman berpesan agar masing masing bidang dapat bersinergi dan menjalin komunikasi sehingga pencapaian predikat ZI dapat kita raih bersama.

Senin, 6 April 2020 telah dilaksanakan kegiatan Board meeting dalam rangka pengimplementasian amanat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (Business Continuity Plan) Terkait Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala Kanwil, Bapak Ade Rohman, menyampaikan materi yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-89/PB/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Perbendaharaan dalam Hal Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia dari hari kehari. Berdasarkan data dari covid19.go.id jumlah kasus per 2 April 2020 mencapai 1.790 kasus dengan total meninggal sebanyak 170 orang dan yang sembuh sebanyak 112 orang.

Kegiatan ditutup dengan pesan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ade Rohman agar seluruh pejabat/pegawai dapat bijak dan tidak panik secara berlebihan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Upaya upaya menjaga kebersihan agar dapat terus dilaksanakan dengan disiplin menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.

Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi penyamaan persepsi seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam memitigasi dampak yang semakin meluas hingga ke Provinsi Sumatera Barat. Peran dan kesadaran pegawai untuk menghindari kegiatan kegiatan perkumpulan juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir peredaran COVID-19 tersebut.

Halo Mitra Kanwil DJPb Sumatera Barat!

Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi non-tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?

1. Dibagian Belakang KKP sebaiknya di beri tanda tangan oleh pemegang kartu yang bersangkutan
2. Pastikan hanya orang yang memiliki kewenangan memiliki Kartu Kredit saja yang boleh memegang dan melakukan transaksi Non Tunai dengan KKP.
3. Saat akan bertransaksi pilih toko/online shopping/travel agent yang menggunakan Merchant terpercaya. Untuk bertransaksi via online/web Bapak/Ibu dapat memilih link yang bertuliskan https://. Kenapa harus Https:// dan apa bedanya dengan http://? https:// berfungsi untuk melindungi informasi Anda, sehingga tidak ada seorang pun dapat mengetahui isi informasi tersebut. Contohnya ketika Anda melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit ketika berbelanja online, data dari kartu kredit Anda akan sulit diketahui oleh pihak ketiga. Berbeda hal nya jika website yang Bapak/Ibu gunakan untuk melakukan transaksi masih menggunakan http, maka data Bapak/Ibu akan sangat rawan untuk disalahgunakan.
4. Pilihlah Bank yang menyediakan Kartu Kredit 3D Secure.

3D Secure atau biasa dikenal sebagai OTP (One Time Password-Kunci Digital Sekali Pakai) merupakan angka 4 hingga 6 digit yang akan dikirimkan Bank kepada Nomor HP pemilik Kartu Kredit setiap melakukan transaksi. 3D secure ini berguna untuk memastikan setiap transaksi online yang terjadi benar-benar dilakukan atau diketahui oleh pemilik kartu kredit (tidak hanya digesek saja langsung selesai ya, hehe)

Keterangan : Klik Kanan, View Image, Untuk Perbesaran Gambar

Jika Bapak/Ibu akan berbelanja di web/toko online/e-commerce, berikut tips aman bertransaksinya:

1. Sebelum memulai transaksi belanja online, sebaiknya android/komputer Bapak/Ibu sudah di install antivirus ter-update. Kemudian tentunya website yang Bapak/Ibu pilih harus https:// agar transaksi dapat dilakukan secara aman.
2. Ketika Bapak/Ibu akan berbelanja dengan web/toko online/e-commerce terpercaya, maka saat akan melakukan pembayaran dengan KKP, Pastikan Nomor HP yang terdaftar aktif untuk pengiriman Kode OTP melalui ke laman web 3D Secure.
3. Sebaiknya saat akan melakukan transaksi belanja online menggunakan KKP Bapak/Ibu tidak menggunakan fasilitas koneksi wifi publik
4. Saat Bapak/Ibu melakukan transaksi dengan KKP, baik melalui mesin EDC ataupun via web secara online, sistem akan mengirimkan notifikasi lewat email yang telah Bapak/Ibu daftarkan pada saat membuat Kartu Kredit Pemerintah. Jika ada transaksi yang tidak dikenal Bapak/Ibu bisa hubungi Call center Bank KKP Bapak/Ibu.
5. Mengecek kembali kesesuaian antara notifikasi via sms/email dengan belanja setelah melakukan transaksi

Jika Bapak/Ibu akan berbelanja di gerai/toko yang memiliki merchant terpercaya, berikut tips aman bertransaksinya :

1. Jangan memberitahukan PIN KKP Bapak/Ibu kepada siapapun
2. Pastikan Kasir tidak menggesek KKP lebih dari sekali pada merchant.
3. Pastikan saat melakukan transaksi hanya digesek pada mesin EDC
4. Mengecek kembali kesesuaian antara notifikasi via sms/email dengan belanja setelah melakukan transaksi.

Jadi pastikan tips tips aman tersebut dilaksanakan ya, jangan sampai Kartu Kredit Pemerintahnya disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan. Oiya jika Bapak/Ibu sedang Tugas belajar, cuti, tidak dalam posisi dinas atau lainnya, selaku pemegang KKP dapat melakukan Non-aktif KKP melalui admin KKP.

Untuk Informasi lebih lanjut terkait Kartu Kredit Pemerintah bisa menghubungi KPPN setempat atau Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas saat ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, mulai dari pekerjaan yang sifatnya teknis hingga yang bersifat nonteknis. Mengingat pentingnya keamanan dalam penggunaan sistem informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan atas data-data yang terdapat pada sistem informasi tersebut.

Saat ini berbagai macam serangan virtual/digital semakin marak terjadi dan menyerang tidak hanya jaringan pribadi namun juga jaringan di perkantoran, seperti virus, spyware, spam, dan lain sebagainya. Pegawai di Kanwil DJPb provinsi Sumatera Barat tentunya harus meningkatkan kesadaran akan keamanan dari teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kantor agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Sosialisasi PER017/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada seluruh pegawai dan perwakilan KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis, 27 Februari 2020.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haris Budi Susila. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan betapa pentingnya menjaga keamanan data informasi masing-masing pegawai saat ini dikarenakan pelaksanaan setiap tugas kantor sebagian besar menyentuh ranah teknologi informasi. Diadakannya sosialisasi PER-17/PB/2019 merupakan bentuk upaya serta komitmen Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen sistem teknologi informasi.

Penyampaian materi dilakukan oleh tim dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kantor Pusat Direktorat Jenderap Perbendaharaan yang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai. Dilaksanakannya sosialisasi ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Narasumber merekomendasikan penggunaan akun Kementerian Keuangan misalnya penggunaan email resmi masing-masing pegawai Kementerian Keuangan. Email non kedinasan berisiko menyebabkan terjadinya kebocoran data kedinasan karena data email dikelola oleh pihak ketiga. Selain itu, dengan menggunakan email kedinasan maka identitas pengguna email dapat diverifikasi karena setiap alamat email kedinasan telah tercatat dalam daftar pengguna email kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim TIK dari kantor pusat juga menyarankan agar setiap PC yang ada dilakukan update terhadap antivirus dan antimalware secara rutin dan berkala. Hal ini bertujuan agar data-data yang tersimpan dalam PC setiap pegawai tetap terjaga keamanannya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan PIC TIK masing-masing bagian/bidang dapat mensosialisasikan maksud dan tujuan dari PER-17/PB/2019 kepada seluruh pegawai yang ada di bagian/bidang masing-masing sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya serangan digital maupun kebocoran data informasi pada PC setiap pegawai di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.