Saluran Pengaduan KPPN Bekasi

KPPN Bekasi bersinergi dengan BPJS Kesehatan Bekasi mengadakan kegiatan rekonsiliasi iuran 1% peserta BPJS Kesehatan satker di wilayah Kota Bekasi periode semester I tahun 2024 di Aula KPPN Bekasi. Sambutan disampaikan oleh Bapak Haris Budi Susila, Kepala KPPN Bekasi dan Ibu dr. Irajanti, Kepala BPJS Kesehatan Bekasi. Dengan kegiatan ini diharapkan para bendahara pengeluaran dan PPABP rutin melaporkan perubahan data pegawai dan anggota keluarga pegawai kepada BPJS Kesehatan serta memanfaatkan fasilitas mendaftarkan anggota keluarga tambahan seperti anak ke-4, ke-5 dst, orang tua dan mertua sebagai anggota keluarga lainnya dengan tambahan iuran 1% dari penghasilan pegawai.

KPPN Bekasi telah melaksanakan Survey Endline Keekonomian Debitur kepada 8 (delapan) Debitur yang memperoleh pembiayaan UMi dari LKBB PT. PNM Cabang Bekasi serta Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) pada tanggal 27 sd 31 Mei 2024 di lokasi Kab. Bekasi (Cikarang Serang Baru, Mustika Jaya, dan Babelan) dan Kota Bekasi (Rawa Lumbu, Bekasi Barat dan Bekasi Selatan). Monev berjalan dengan lancar dalam survei tersebut, debitur yang mendapatkan Pembiayaan UMi merasa terbantu khususnya pada permodalannya.

KPPN Bekasi mengadakan kegiatan Capacity Building dengan senam bersama dengan Community of Practice Financial Advisor (CoP-FA) yaitu para alumni PKN STAN yang bertugas pada pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Bekasi.
CoP-FA dibentuk untuk meningkatkan sinergi tugas fungsi KPPN dengan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi digitalisasi pembayaran melalui aplikasi Digipay Satu, KPPN Bekasi melaksanakan kegiatan Asistensi Penggunaan Aplikasi DigipaySatu Batch 1 untuk satker lingkup Kota Bekasi. Pembagian batch tersebut dimaksudkan untuk lebih interaktif dan meningkatkan pemahaman satker terhadap DigipaySatu.

Diharapkan dengan adanya Asistensi ini, satker lebih bisa melaksanakan digitalisasi pembayaran melalui DigipaySatu secara mandiri dan berkelanjutan sehingga cashless society dapat terbentuk pada satker KPPN Bekasi.

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%, selain itu Pemerintah juga menargetkan angka inflasi pada angka 2,5% plus minus 1%.
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan peran KPPN sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor daerah melalui keikutsertaan di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ,KPPN Bekasi mengadakan koordinasi langsung dengan Pemda Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Juni 2024 bersama dengan seluruh pemangku kepentingan pengendalian inflasi wilayah Kabupaten Bekasi.