Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dilaksanakan di ruang aula KPPN Bekasi , KPPN Bekasi mengundang Bagian Keuangan BPKAD Kab. Bekasi dan BPKD Kota Bekasi serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja KPPN Bekasi untuk melakukan rekonsiliasi data setoran Pajak Pusat atas belanja daerah Semester I Tahun 2024.

Kegiatan ini adalah kegiatan awal dari seluruh rangkaian rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah. Sinergi antara KPPN, BPKAD dan KPP akan terus dilaksanakan, dengan harapan seluruh setoran pajak OPD akan terkonfirmasi sempurna dan lengkap.

Sebagai salah satu langkah mitigasi risiko kebakaran gedung kantor, KPPN Bekasi mengadakan Simulasi Tanggap Bencana Kebakaran pada Jumat (19/7) di halaman belakang KPPN Bekasi.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat, pelaksana, dan PPNPN KPPN Bekasi dengan mengundang narasumber dari UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi disdamkarmatkotabekasi.

Kegiatan ini sangat penting untuk memberi edukasi penanganan bahaya kebakaran dan serangan bintang buas yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Realisasi APBN sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan baik itu ditingkat nasional maupun regional termasuk di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Seperti apa Realisasi APBN lingkup KPPN Bekasi sampai dengan akhir Juni lalu? Kita simak sama-sama, ya ...

Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di lingkungan KPPN Bekasi, KPPN Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas bersih dan profesional.

Mari simak Kebijakan Antipenyuapan KPPN Bekasi berikut ini…

#Kebijakanantipenyuapan #DJPb #HAnDAL #InTress #SMAPISO

Dalam rangka memenuhi ketentuan atas pemenuhan Dokumen Syarat Salur untuk penyaluran DAK Fisik Tahun 2024 Kota Bekasi, Kepala KPPN Bekasi Bapak Haris Budi Susila bersama PPK & PPSPM serta Operator Penyalur TKD (Kasi Bank, Kasi Vera dan pelaksana Seksi Bank) memenuhi undangan Kepala BPKAD Kota Bekasi di Ruang SIMDA BPKAD Kota Bekasi.

Pada acara yang dihadiri oleh PIC DAK Fisik yang bertanggungjawab pada Bidang Sub Bidang di OPD/Dinas terkait serta Inspektorat Kota Bekasi disampaikan agar memperhatikan batas waktu tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 WIB khususnya Dokumen Daftar Kontrak sehingga proses PBJ telah dilaksanakan mengingat waktu yang tersedia sangat pendek.

Diharapkan dengan acara ini, penyaluran DAK Fisik Tahun 2024 Kota Bekasi berjalan lancar dan seluruh kegiatan serta anggaran yang tersedia pada Bidang Sub Bidang dapat direalisasikan dan tidak ada yang gagal salur.

KPPN Bekasi berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang lebih baik kepada satuan kerja dalam pengelolaan dana APBN di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah sosialisasi kepada satker mitra.

Pada hari Selasa, 16 Juli 2024 telah diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Surat Kepala KPPN Bekasi nomor: S-501/KPN.1303/2024 tentang Pengajuan Pendaftaran Supplier, Pendaftaran/Addendum Kontrak, dan Pengajuan SPM. Surat tersebut berisi panduan kepada satker dalam mengajukan pendaftaran supplier, kontrak, dan khususnya panduan lengkap pengajuan SPM.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPPN Bekasi dan dihadiri oleh 15 satker mitra KPPN Bekasi tersebut juga mendiskusikan antisipasi permasalahan retur dan perencanaan kas yang lebih baik. Kepala Seksi Pencairan Dana, Kunto Aribowo, dan Kepala Seksi MSKI, M. Prasetyo Witjaksono menjadi narasumber kegiatan ini.

Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini, pengelolaan APBN pada satker mitra KPPN Bekasi dapat dilaksanakan lebih baik.