Dampak Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yang dimaksud dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu dan dapat digunakan oleh satuan kerja (satker) untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah. KKP merupakan kartu kredit korporat (corporate card) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Dengan demikian, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran nontunai yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah dalam melaksanakan transaksi belanja negara, baik secara daring (online) maupun luring (offline), dengan mekanisme pembayaran penuh oleh pemerintah melalui bank yang ditunjuk.

KKP diterbitkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, serta bank lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbukti berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara. Penggunaan KKP dapat mengurangi kebutuhan cash holding pada pemerintah pusat dan satuan kerja, sekaligus menekan biaya dana (cost of fund) yang timbul dari saldo menganggur pada mekanisme Uang Persediaan.
Selain itu, pencatatan transaksi KKP secara real-time dalam sistem perbankan mendukung peningkatan akurasi proyeksi kas harian Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, berkurangnya penggunaan uang tunai dalam belanja pemerintah juga memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap penguatan kebijakan pembayaran nontunai (cashless society).

baca ulasan selengkapnya pada tautan berikut ini :
https://literasikppn171.my.canva.site/

#kppnbekasi #literasikppn

untuk Sobat Intress Kasih Ibu sepanjang masa adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat dan berdaya.

Dari pelukan yang menenangkan hingga doa yang tak pernah putus, Ibu hadir membentuk masa depan, mendorong perempuan untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Lantas, bagaimana cara Sobat merayakan dan menghargai kasih Ibu hari ini? Yuk, ceritakan di kolom komentar.

Seluruh pegawai KPPN Bekasi mengikuti Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema “ Satukan Aksi, Basmi Korupsi” yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat secara hybrid. Dalam kegiatan tersebut,hadir sebagai Narasumber yaitu Dr. Johanis Tanah, S.H., M.Hum (pimpinan KPK). Kegiatan peringatan Hakordia ini juga dihadiri secara luring oleh pejabat perwakilan Kemenkeu Satu baik dari DJBC, DJKN dan DJP Provinsi Jawa Barat. Wakil ketua KPK, Johanis Tanak menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif. Kita harus bersatu dalam membasmi

Kinerja APBN hingga akhir November 2025 terus menunjukkan peran vitalnya sebagai shock absorber. Di tengah dinamika global, ekonomi domestik tetap tumbuh positif, ditunjukkan dengan daya beli masyarakat yang terjaga dan sektor manufaktur yang ekspansif.

Tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional, #UangKita juga terus mendukung bantuan dan pemulihan bagi saudara-saudara kita di daerah terdampak bencana.
Mari kita kawal bersama prosesnya. Semoga Sumatra lekas pulih dan bangkit lebih kuat!

 Kepala kantor dan Kepala Seksi Bank KPPN Bekasi mengunjungi KPP Pratama Cibitung guna membagikan arahan terkait mekanisme pemberian dana ke daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyaluran anggaran yang efektif dan bertanggung jawab.

Menjelang akhir tahun anggaran, sinergi antara KPPN dan KPP terus diperkuat melalui pelaksanaan matching data pajak antarinstansi guna memastikan kesesuaian data, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Setiap rupiah APBN yang dikelola adalah wujud komitmen untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi melalui pembangunan yang adil dan layanan publik yang merata.

Mari bersama perkuat komitmen untuk bekerja profesional, transparan, dan berintegritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara, karena pemenuhan HAM dimulai dari tata kelola yang adil dan berpihak pada rakyat.

Terus bergerak untuk melayani dengan nilai kemanusiaan, demi Indonesia yang lebih berkeadilan.