Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi Jawa Barat, Bapak Teguh Dwi Nugroho beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke KPPN Bekasi (17/07/24) dalam rangka silaturahmi dan perkenalan.

Beberapa poin penting yang disampaikan:
1. Keberlanjutan pembangunan zona integritas di seluruh unit Kanwil DJPb Jabar.
2. Apresiasi kinerja pegawai dan harapan untuk terus menyempurnakannya, salah satunya dengan memberikan target Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih menantang.
3. Pengawalan transfer ke daerah, DAK fisik, dan Dana Desa melalui koordinasi rutin antar Kanwil dan KPPN.
4. Peningkatan akurasi data laporan keuangan dengan to do list terukur yang bisa dipantau oleh KPPN.
5. Pengawalan cashless society melalui kanal KKP, Digipay, dan CMS untuk menunjukkan kinerja optimal.

Kakanwil mengajak untuk terus menyempurnakan kinerja agar lebih baik lagi ke depannya dan mewujudkan sinergi serta kerja sama yang solid demi membangun DJPb Jabar yang semakin produktif, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala KPPN Tipe A1 Bekasi, Haris Budi Susila menghadiri acara Townhall Meeting Mutasi Antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli 2024 di Auditorium Cakti Budhhi Bakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Acara Townhall ini dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh seluruh pejabat administrator, pejabat pengawas yang mengikuti Mutasi Antar Unit Eselon I pada tahun 2023 dan 2024.

Hadir pada acara Townhall meeting ini para pimpinan Kementerian Keuangan yaitu Sekjen Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, Kepala Biro SDM, Kepala Biro Umum dan para Sekretaris Unit Eselon I dan Kabag Kepegawaian Unit Eselon I.

Dalam Acara Townhall Meeting ini, Pimpinan Kemenkeu ingin mendengar langsung testimoni pengalaman suka dan duka, tantangan di unit kerja baru, nilai-nilai positif yang diperoleh dan harpaan dan masukan dari pejabat yang menjalani Mutasi Antar Unit Eselon I sebagai bahan masukan guna menyempurnakan kebijakan terkait Mutasi Antar Unit Eselon I dalam mewujudkan Kementerian Keuangan Satu.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawan Nuh menyampaikan usulan perlunya dibentuk forum komunikasi Para Pejabat dan Pegawai yang mengikuti Mutasi Antar Unit Eselon I dan meminta para pejabat /pegawai yang mengikuti Mutasi Antar Unit Eselon I untuk menuliskan pengalaman, hal-hal positif yang diperoleh dan dirasakan langsung, tantangan yang dihadapi di unit kerja baru serta pesan pesan yang menginspirasi bagi pegawai lain yang akan mengikuti Mutasi Antar Unit Eselon I.

Credit Foto : Biro KLI Kemenkeu

Selamat pagi, Sobat #InTress

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan meningkatkan profesionalisme. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban.

“Ini uang rakyat, ini uang negara. Merupakan kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD,” tegas Presiden dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). Tahun ini LKPP mendapatkan predikat WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut.

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di atas 5% patut disyukuri. Namun, untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang.

“Kita harus lebih berani untuk lebih berfokus kepada hasil atau capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” sebut Presiden

Kegiatan penyerahan LHP kali ini mengangkat tema Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya upaya bersama dengan berbagai sektor. Acara tersebut juga dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di antaranya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Ketua @bpkriofficial Isma Yatun menyebutkan bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang makin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi-stakeholders engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” terangnya.

Foto: Biro KLI @kemenkeuri

#DJPbHAnDAL #LKPPWTP

Dalam rangka meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, KPPN Bekasi telah melaksanakan tahapan pelaksanaan manajemen risiko sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-252/PB/2022.

Apa aja sih tahapannya? Yuk Sobat Intress kita simak sama-sama ilustrasi berikut.

#manajemenrisiko

Dalam rangka mendukung Gerakan Zero Retur dan untuk meminimalisir terjadinya retur SP2D, KPPN Bekasi menyelenggarakan FGD Mitigasi Risiko terjadinya Retur SP2D yang dihadiri oleh operator SPMKP dan Kepala Seksi Pelayanan Satker-satker Kementerian Keuangan , Bank Mandiri Cab. Bekasi dan Bank BJB Bekasi.

Kepala KPPN Bekasi, Haris Budi Susila selaku Kepala KPPN Bekasi dalam sambutannya meminta agar Satker lebih berhati hati dan lebih teliti dalam pengajuan SPM khususnya terkait validitas data supplier yang digunakan agar tidak terjadi retur SP2D.

Dalam FGD tersebut juga menghadirkan pihak Perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Bekasi dan Bank BJB Bekasi yang memberikan penjelasan terkait mekanisme transfer dana APBN ke rekening penerima memperhatiakan kebenaran nomor rekening, nama rekening dan status aktif rekening.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan satuan kerja antusias dalam menerima materi yang diberikan serta berdiskusi mengenai current issue retur SP2D pada instansi masing masing.

Dalam rangka penguatan mental dan spiritual, sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai dan kinerja organisasi, KPPN Bekasi melaksanakan kegiatan bintal secara rutin dua kali sebulan.

Pada kegiatan bintal dilaksanakan penyampaian ceramah singkat (kultum) oleh @kunto.aribowo, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bekasi tentang Keutamaan Bulan Muharram dan Amalan Sunnah yang Dianjurkan.

Kegiatan yang biasanya dilaksanakan di Mushola Fastabiqul Khoirot KPPN Bekasi, untuk kali ini bertempat di Ruang Kolaborasi Lantai I @kppnbekasi, yang diikuti oleh seluruh pegawai yang beragama Islam, termasuk Kepala KPPN Bekasi, Bapak Haris Budi Susila.

Isi kultum kali ini mengingatkan keutamaan bulan Muharram, dan mengajak para pegawai KPPN Bekasi mengamalkan ibadah sunnah di bulan Muharam antara lain berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharam, memperbanyak sedekah dan menghindari perbuatan dosa.