-
Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
-
Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.
-
Mewujudkan pelaporan pertanggunjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.
- Sociocultural
a. Adanya tuntutan mitra kerja atas peningkatan kualitas layanan
b. Antusiasme instansi pemerintah untuk mewujudkan zona integritas dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) semakin tinggi
c. Adanya tuntutan penguasan kompetensi sosial dan kultural pegawai KPPN Jakarta II
d. Adanya tawaran pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk SDM KPPN Jakarta II
e. Komitmen dan disiplin satker K/L dalam pengelolaan keuangan
- Technological
- Adanya tuntutan untuk kemudahan informasi dan teknologi dalam pelayanan kepada mitra kerja. Hal ini berdampak meningkatkan kepercayaan atas layanan yang cepat, tepat dan andal dengan dukungan Teknologi Informasi. Aplikasi dan media sosial dikembangkan dan digunakan untuk melayani mitra kerja sehingga memudahkan dalam proses pelayanan sekaligus berkoordinasi dan diskusi penyelesaian masalah.
- Sistem layanan berbasis teknologi informasi dengan database terpusat yang rentan terhadap gangguan jaringan maupun proses perbaikan (maintanance) yang dapat mengganggu kualitas pelayanan. Diperlukan terobosan baru baik terkait security sistem maupun pengaturan timing untuk maintainance agar tidak mengganggu pelayanan.
- Adanya ancaman serangan/gangguan dari eksternal (malware, dsb) terhadap integrasi layanan berbasis sistem informasi.
- Economic/ Environmental
- Aspek geografis terkait posisi KPPN Jakarta II yang berada di Daerah Khusus Ibukota dan berdekatan dengan kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebenarnya sangat mendukung dalam usaha pembangunan/pemeliharaan bangunan yang berkulaitas guna meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder. Tetapi status kepemilikan bangunan yang dikuasai oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mempersulit KPPN Jakarta II dalam mengelola bangunan. Hal ini dikarenakan alokasi biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung dibebankan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, sehingga perlu adanya izin atau permohonan pembangunan/perbaikan apabila terjadi kerusakan sarana gedung.
- Maraknya konsep kantor hijau yang ramah lingkungan (go green) sebagai perwujudan upaya efisiensi belanja negara dan pelestarian alam. Penghijauan halaman kantor dan rumah dinas, manajemen sampah yang baik, penghematan penggunaan kertas dan listrik adalah contoh nyata penerapan konsep kantor hijau pada KPPN Jakarta II. Penerapan tersebut sejalan dengan program Perbendaharaan Go Green dari Kantor Pusat DJPb. Konsep kantor hijau ini diharapkan diikuti oleh para Satker/Stakeholders yang merupakan kantor vertikal Kementerian/Lembaga. Program Perbendaharaan Go Green ini juga diharapkan untuk menunjukkan eksistensi KPPN Jakarta II sebagai kantor unit vertikal yang mempelopori usaha penghematan anggaran dan pelestarian lingkungan di pemerintahan.yang dapat mempengaruhi Satker/Stakeholders di wilayah kerja KPPN Jakarta II.
- Penerapan Konsep FRESH OFFICE Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penerapan FRESH OFFICE sebagai bentuk awal penahapan Implementasi Activity Based Workplace (ABW) pada Kantor Vertikal DJPb dengan tujuan untuk mengimplementasi konsep baru pelaksanaan pekerjaan sesuai New Ways of Working (NWOW). Dengan konsep ini menciptakan dedung dn ruang kerja yang Flexible, Responsive, Smart dan Healthy, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja dan khususnya kenyamanan bagi pengguna layanan. Penerapan FRESH OFFICE pada KPPN Jakarta II diharapkan dapat menigkatkan produktivitas pegawai. Pada akhir tahun 2021, KPPN Jakarta II sudah menyelesaikan pembangunan dan renovasi Ruang Middle Office yang telah menerapkan konsep Fresh Office dan dilanjutkan pada tahun 2022 untuk ruang-ruang penunjang kegiatan dan pelayanan terhadap stakeholder. Pada akhir tahun 2022 telah dibangun ruang layanan yang baru dengan konsep lounge yang modern sehingga satker yang ingin berkonsultasi ke CSO dapat lebih merasa nyaman. Selain itu telah disediakan pula ruang mini TLC, aula, perpustakaan, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan tempat berolahraga/gym. Beberapa ruangan tersebut juga sebagai bagian dari implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG), selain itu telah disediakan pula parkiran dan toilet untuk penyandang disabilitas.
- Public Policy/Legal
- Strengths
- Kelengkapan peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas KPPN Jakarta II. Dengan demikian terdapat dasar hukum yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan tugas KPPN melayani mitra kerja.
- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jakarta II. Meningkatkan sinergi dalam pelayanan kepada mitra kerja.
- SDM yang berkualitas yang tersebar di seluruh seksi/subbag.
- Adanya standardisasi sarana dan prasarana KPPN Jakarta II yang modern. Sarana dan prasarana yang modern pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutu layanan.
- KPPN Jakarta II berhasil meraih Peringkat I Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 dalam Kompetisi Kantor Wilayah Terbaik (KWT) dan Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Kementerian Keuangan Tahun 2022 sesuai ND-390/PB/2022 tanggal 9 Desember 2022.
- Penggunaan laptop untuk pelaksanaan tugas sehingga KPPN Jakarta II dapat mendukung penerapan Flexible Working Space (FWS), yang tentunya tidak mengurangi kinerja dan pelayanan kepada satker dan pemangku kepentingan.
- Weaknesses
- Kurang meratanya sebaran kompetensi pegawai yang kompetitif di semua seksi.
- Belum adanya standardisasi Inovasi atas layanan terutama dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- SDM KPPN Jakarta II belum memenuhi syarat kuantitatif atas beban kerja yang ada.
- Fungsi kehumasan yang belum optimal karena minimnya SDM yang ada.
- Opportunities
- Memanfaatkan program tawaran pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk SDM KPPN.
- Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk inovasi atas layanan kepada mitra kerja.
- Meningkatkan kepercayaan atas layanan yang tepat dan andal dengan dukungan Teknologi Informasi.
- Dengan implementasi go green, KPPN Jakarta II dapat menjadi pelopor upaya penghematan anggaran dan pelestarian lingkungan di pemerintahan yang dapat ditularkan kepada para Satker/Stakeholders di wilayah kerja KPPN Jakarta II.
- Threats
-
Ekspektasi pengguna layanan yang semakin tinggi.
-
Sistem layanan berbasis teknologi informasi dengan database terpusat yang rentan terhadap gangguan jaringan maupun proses perbaikan (maintanance) yang dapat mengganggu kualitas pelayanan.
-
Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk modernisasi layanan KPPN yang menjadi beban keuangan negara.
-
Penurunan kinerja terkait dengan indeks kualitas pelaksanaan anggaran K/L karena rendahnya Komitmen dan kedisiplinan satker K/L dalam pengelolaan keuangan.
-
Matriks Evaluasi Faktor Internal yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya.
-
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada.
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal
Pengambilan Keputusan
Berdasarkan hasil perhitungan Matriks Evaluasi Faktor Internal, kekuatan yang dimiliki organisasi lebih besar dibandingkan kelemahannya. Sementara dari hasil perhitungan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal, peluang yang dimiliki organisasi lebih besar daripada ancamannya. Apabila nilai Evaluasi Faktor Internal dan Evaluasi Faktor Eksternal digambarkan pada diagram kartesius SWOT, didapatkan hasil bahwa koefisien internal dan eksternal berada pada kuadran I sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.
Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat diambil untuk pengembangan strategi organisasi pada KPPN Jakarta II adalah strategi agresif atau ekspansif (Strategi S-O). Strategi agresif/ ekspansif dapat ditempuh dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Beberapa alternatif strategi ekspansif yang dapat diimplementasikan, antara lain:
- Memanfaatkan komitmen pimpinan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri demi peningkatan kompetensi dan karir pegawai.
- Memanfaatkan komitmen pimpinan untuk layanan yang tepat dan andal dengan teknologi informasi.
- Optimalisasi kelengkapan peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk menempuh pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri demi peningkatan kompetensi dan karir pegawai.
- Optimalisasi kelengkapan peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai pedoman dalam memberikan layanan yang tepat dan andal dengan teknologi informasi.