Liputan Seminar Kebijakan Publik
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal mengadakan seminar kebijakan publik yang bertemakan “Strategi Penguatan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang Berdaya Saing serta Berbasis Ekonomi Kerakyatan” (10/6). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah yaitu sekitar 100 peserta yang terdiri dari Bappeda dan DPPKAD se-Kalimantan Tengah, instansi vertikal pusat, kalangan perbankan dan akademisi di Kota Palangkaraya, KPPN dan juga pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Latarbelakang diselenggarakannya seminar adalah adanya peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Menteri Keuangan di daerah, yang menuntut Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk berperan secara aktif membina hubungan dengan Pemerintah Daerah, dengan berlandaskan pada prinsip kemitraan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Disamping itu, seminar juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi dari Menteri Keuangan di daerah harus senantiasa membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah” pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Drs. Haryana, M.Soc,Sc . Hal tersebut sangat penting dilakukan, mengingat, banyak tugas-tugas baru yang diemban oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, Haryana juga menyampaikan kondisi terkini dari keuangan negara, dimana pemerintah, karena berbagai sebab, sedang melakukan kebijakan penghematan anggaran. Hal tersebut haruslah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh stakeholder di daerah.

Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar secara panel. Panel ini menghadirkan 3 Narasumber yaitu Kindy Rinaldy Syahrir dari BKF, Esthi Budilestari dari DJPK, dan Langen Budiharjo dari Bappeda Provinsi Kalteng. Pembahas dalam seminar ini adalah Harin Tiawon selaku Regional Economist Provinsi Kalteng dan dimoderatori oleh Siska Siska Indirawati dari BKF.

Materi pertama dipaparkan oleh Kindy Rinaldi Syahrir, B.Eng, M.Com, Ph.D, Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro BKF. Dalam materi ini dipaparkan mengenai kondisi perekonomian global yang mempengaruhi Indonesia. Kondisi perekonomian global tahun 2014 diperkirakan masih lemah dan memungkinkan munculnya gejolak likuiditas global dan gejolak harga komoditas pasar global. Juga dipaparkan mengenai revisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 dimana semula pertumbuhan ditargetkan 6% direvisi menjadi 5,5%.

Materi kedua dipaparkan oleh Esthi Budilestari, SE, MM, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK. Dalam materi ini dijelaskan mengenai arah kebijakan transfer tahun 2014. Arah kebijakan transfer tahun 2014 diantaranya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Langen Budiharjo, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Kalteng. Dalam paparan ini, Langen Budiharjo menjelaskan mengenai program-program unggulan Pemprov Kalteng yaitu: Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang membangun infrastruktur hingga pedesaan, Kalteng Harati yang bertujuan mencerdaskan masyarakat Kalteng, Kalteng Barigas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kalteng, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (GeBer MLT) yang bertujuan agar lahan terlantar dapat dioptimalkan manfaatnya bagi masyarakat Kalteng, Kalteng Besuh yang bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Kalteng, serta Kalteng Tarang yang bertujuan agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalteng.

Yang lebih menarik dalah pembahasan materi oleh Regional Economist Kalteng, Dr. Harin Tiawon, SE, MP. Dalam pembahasan ini, diuraikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah juga bergantung pada kondisi global. Agar perekonomian Kalimantan Tengah membaik, dibutuhkan berbagai program pembangunan yang kuat dan menyertakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagian hasil pembangunan masih dinikmati beberapa kalangan tertentu yang ditunjukkan dengan meningkatnya koefisien gini, dengan demikian diharapkan kedepannya hasil pembangunan itu dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Program unggulan yang disiapkan oleh Pemprov Kalteng seperti Kalteng Harati dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM penduduk Kalteng sehingga dapat meningkatkan daya saing penduduk Kalteng pada saat dimulainya era pasar bebas dimana diperkirakan banyak tenaga asing yang mencari kerja di Indonesia terutama di Kalteng.

Sesi terakhir diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini diberikan kesempatan untuk bertanya atas materi yang disampaikan. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah saat ini banyak sekali kebijakan publik yang telah dirumuskan namun pada kenyataannya tidak dapat meyelesaikan persoalan utama seperti kemiskinan dan korupsi. Atas pertanyaan tersebut, narasumber menerangkan bahwa untuk menerapkan kebijakan harus diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Bila masalah tersebut telah diketahui, langkah berikutnya adalah merumuskan metode pencegahan atau penanggulangan masalah tersebut. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Apabila kemiskinan disebabkan karena orang yang miskin tersebut menganggur, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kerja dengan melatih wira usaha, member modal kerja dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah juga telah berusaha agar perbankan dapat memberikan kredit ke seluruh lapisan masyarakat yang dikenal dengan sebutan financial inklusion. Selain itu, harus juga ada komitmen bersama antara pemerintah selaku administrator dan katalisator pembangunan dengan kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur penguat daya saing perekonomian. Komitmen juga diperlukan agar tidak ada program pembangunan yang dikorupsi.

Pelaksanaan seminar kebijakan publik ini berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini tercermin dari antusias para peserta dalam diskusi yang dilaksanakan setelah pemaparan. Kedepannya diharapkan seminar ini dapat dilakukan lebih baik lagi sehingga sinergi antara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dapat terbina semakin erat.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit PPK-BLU) dengan difasilitasi oleh Kantor Wilyah Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”, Kamis (8/5). Sosialisasi PK-BLU tersebut mengundang 9 satker kementerian/lembaga dan SKPD Kota Ambon yang memilki potensi untuk menjadi satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD). Tampil sebagai nara sumber adalah Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis Dit PPK-BLU, Syaibani dan Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III-A, Dwi Apriyani dan Nurul.

Sosialiasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-169/PMK.01/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor: PER-83/PB/2011 dan merupakan wujud kemitraan strategis Dit PPK-BLU/Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan satker/SKPD Kota Ambon untuk menjaring pendapat dan feedback serta sebagai saluran untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman (sharing knowledge/experience) terhadap kendala yang dihadapi satker/SKPD dalam membentuk Satker/SKPD PK-BLU/BLUD dan sekaligus menemukan solusinya.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini dilaksanakan sebagai implementasi pelaksanaan tugas Dit PPK-BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina keuangan satker BLU/BLUD“ kata Mattaro Nurdin Arta, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam key note speech-nya pada pembukaan FGD tersebut. “selain itu, Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi dengan para satker/SKPD dan dengan intens berupaya untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang kendala pembentukan Satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU dan bersama-sama menemukan alternatif terbaik sebagai jawaban atas hambatan tersebut sehingga dapat pada akhirnya akan terbentuk satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di Provinsi Maluku.

Beberapa hal yang mengemuka dan mencuri perhatian dari sosialisasi ini adalah bahwa sebagian satker/SKPD saat ini tengah berada dalam tahapan untuk penetapan menjadi BLUD dan namun mengalami kendala yang bersumber dari internal yaitu kendala institusional.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab yang diberikan, satker/SKPD dengan penuh antusias memberikan apresiasi dan menggunakan kesempatan emas itu dengan baik. Dengan kompetensi yang dimilikinya, nara sumber dapat memberikan penjelasan dan memuaskan para audience. Satker/SKPD mengakui bahwa dalam sosialisasi ini mereka mendapat banyak pengetahuan teknis dan non teknis yang selama ini belum diketahui. Dari senyuman yang terpancar diwajah para hadirin ketika pulang, terlihat jelas bahwa mereka pulang dengan rasa riang. “ Katong datang kasini deng banya masalah, mar katong pulang su seng ada masalah lai”

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku (RJE).

Raha, djpbn.kemenkeu.go.id,- KPPN Raha pada hari Sabtu (03/05) yang lalu, mengadakan acara sosialisasi tentang Modul Penerimaan Negara Generasi II (MPN G-2). Walau hari libur tapi tak menyurutkan semangat para pegawai KPPN Raha untuk menggelar acara yang bertempat di kompleks by pass Raha ini. Sosialisasi ini merupakan respon cepat KPPN Raha untuk memperkenalkan MPN G-2 kepada mitra kerjanya.

Acara kali ini mengusung tema “Melalui Sistem MPN G-2 Mari Kita Tingkatkan Kesadaran Dalam Melaksanakan Kewajiban Pembayaran Kepada Negara Serta Mewujudkan LKPP Yang Lebih Baik”. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja. Selain itu, KPPN Raha juga mengundang peserta dari perbankan dan kantor pos.

Kepala KPPN Raha, Haryono Efendi, pada sambutannya mengatakan bahwa Sistem MPN G-2 akan memberikan kemudahan dalam penyetoran Penerimaan Negara (dalam bentuk Pajak, Cukai, Kepabeanan, maupun PNBP). Nantinya, pembayaran setoran dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Internet Banking, mesin EDC (Electronic Data Capture), SMS Banking, dan juga tentunya OTC (Over the Counter).

“Hal ini yang akan membuat para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar akan lebih mudah dan fleksibel, karena penyetorannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda penerimaan Negara.” ungkap pria yang pernah mengabdi di KPPN Cirebon, Kanwil DJPB Prov. Bali dan Jawa Timur itu.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bank KPPN Raha, Azman memaparkan materi tentang PMK Nomor: 32 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum layanan MPN-G-2. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula demo penggunaan layanan Sistem MPN G-2 oleh Anang Febri Sulistyono, pegawai seksi Bank. KPPN Raha juga mengundang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Baubau untuk memperkaya sumber informasi mengenai Sistem MPN-G2.

Setelah semua narasumber menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi antara narasumber, bendahara, pihak perbankan dan kantor pos. Selanjutnya, acara ditutup oleh Kepala KPPN Raha yang menekankan bahwa layanan MPN G-2 memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses pembayaran setoran penerimaan negara. Namun, kemudahan tersebut tidak akan terwujud tanpa peran dan dukungan dari pihak yang terlibat. Untuk itu, kita semua harus ikut serta demi kesuksesan layanan MPN G-2 serta peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan negara.

Oleh: Anangfs, Kontributor KPPN Raha

Liputan Kegiatan Capacity Building Analisis Kebijakan Fiskal Daerah pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam rangka peningkatan pemahaman dan kemampuan pegawai guna menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Analisis Kebijakan Fiskal Daerah pada tanggal 13 – 14 Mei 2014. Dalam opening speech-nya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Pardiharto memberikan arahan kepada seluruh peserta untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri guna mendukung Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan visi dan misi baru organisasi.

Kegiatan ini didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal yang menugaskan beberapa tenaga penelitinya untuk menjadi narasumber, yaitu Hidayat Amir, PhD dan Adrianus Dwi Siswanto, SE, ME. Materi yang disampaikan yaitu Risiko Fiskal Daerah dan Metode Penelitian Analisis Kebijakan Fiskal Daerah. Selain itu, Regional Economist untuk wilayah Jawa Timur I, DR. Rudi Purwono turut memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian daerah. Para peserta antusias mengikuti materi yang diberikan, dan cukup banyak yang berpartisipasi dalam berdiskusi terkait materi. Pada hari pertama kegiatan, seluruh peserta juga diajak mengikuti studi banding mengenai pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota Surabaya yang dianggap berhasil menerapkan e-government dan telah menjadi acuan bagi beberapa Pemerintah Daerah lainnya.

Capacity building ini tidak hanya bermanfaat bagi internal Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur saja, namun juga bagi beberapa pegawai Kantor Wilayah lainnya yang turut hadir mengikuti, yaitu Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara serta Kalimantan Selatan. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Budi Setiawan turut hadir dan mengikuti kegiatan hingga acara selesai. Hal ini sejalan dengan nilai sinergi dan kesempurnaan sebagaimana nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus kita pegang teguh untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur

Sidikalang, djpbn.kemenkeu.go.id,- Bertempat di aula KPPN Sidikalang, pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20- 21 Mei 2014, KPPN Sidikalang melaksanakan bimbingan teknis Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) dan Layanan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (MPN G-2) yang dihadiri oleh para Bendahara satker di wilayah pembayaran KPPN Sidikalang.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Sidikalang, Suparyanto. Dalam sambutannya, Suparyanto menekankan pentingnya bendahara untuk memahami tugas dan tanggung jawab terhadap uang yang dikelolanya begitupun secara tertib menyetorkan penerimaan negara. Beliau berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti acara dengan baik dan penuh semangat karena aplikasi SILABI merupakan hal baru yang akan mempermudah pekerjaan bendahara. Demikian juga dengan layanan MPN G-2 berbasis web, bendahara dapat melakukan pendaftaran terhadap setoran yang akan dilakukan dan membayar melalui ATM, Internet Banking dll tanpa harus datang ke bank persepsi. Oleh karena itu, diharapkan para bendahara dapat terus belajar dan menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara agar laporan yang dihasilkan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, materi pertama disampaikan Saut Siahaan dan Rafles Purba yang memaparkan materi SILABI yaitu tatacara pembukuan bendahara, mulai dari buku kas umum sampai penerbitan LPJ Bendahara, serta mengingatkan satuan kerja untuk menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN secara tertib dan tepat waktu. Kemudian pada Aplikasi SILABI dijelaskan mulai dari pencatatan semua transaksi yang dilakukan oleh bendahara sampai bisa menghasilkan LPJ bendahara dan meminta satuan kerja mempelajari aplikasi tersebut dan apabila menemui kendala segera menghubungi petugas KPPN.

Pada materi kedua yaitu Layanan MPN G-2, selain Kepala Seksi Bank, Moh. Rahman sebagai narasumber, KPPN Sidikalang juga bersinergi dengan pihak eksternal yaitu Kepala KP2KP Sidikalang, yaitu Herry Dirgantara dan Lisda dari Bank BRI. Dalam materinya Moh. Rahman menyampaikan gambaran umum sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2) yang merupakan penyempurnaan sistem MPN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas data transaksi penerimaan negara. Dengan sistem yang baru ini akan diperoleh manfaat antara lain akuntabilitas, fleksibilitas, kecepatan penguasaan kas, ketersediaan layanan tanpa tergantung waktu dan tempat. Selain itu disimulasikan pula tata cara penyetoran PNBP secara billing sistem melalui portal yang dikembangkan oleh Ditjen Anggaran, mulai dari cara melakukan registrasi sampai mendapatkan id billing melalui website www.simponi.kemenkeu.go.id.

Herry Dirgantara juga menjelaskan mengenai tata cara penyetoran pajak secara billing sistem serta mensimulasikan cara registrasi sampai mendapatkan id billing melalui website http://sse.pajak.go.id yang tentunya bermuara pada penyetoran pajak itu sendiri. Sementara Lisda menyampaikan materi mengenai tata cara penyetoran menggunakan media layanan yang disediakan oleh Bank BRI melalui ATM/EDC/Internet Banking.

Pada akhir acara, Kepala KPPN Sidikalang berharap seluruh peserta bimtek dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh para narasumber sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri kegiatan Bimtek ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh: Kontributor KPPN Sidikalang Kontributor KPPN Sidikalang

Liputan Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id,- Dalam rangka tindak lanjut road map penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 mendatang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Provinsi Sumatera Barat (Rabu, 30 April 2014). Bertempat di Hotel Axana Padang, rakor dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar yang bertindak selaku UAPPA-W.

Mengawali acara, Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumbar, Wiwin Istianti, membuka dan menyampaikan sambutannya, sesuai tema rakor yakni “Dengan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian” diminta kesiapan seluruh KPA selaku UAPPA-W dalam menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual secara penuh pada 2015 mendatang secara berkualitas dengan target opini WTP. Hal utama yang mendapat perhatian dari Wiwin dan perlu diprioritaskan oleh UAPPA-W dalam tahapan ini adalah adanya komitmen dari pimpinan, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam acara yang juga diliput-tayangkan TVRI nasional ini, juga memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan kepada 10 (sepuluh) UAPPA-W sebagai penyusun LKKL TA 2013 terbaik. Peringkat pertama pada kesempatan ini diraih oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. UAPPA-W Kemenag Prov. Sumbar layak memperoleh penghargaan karena dengan jumlah satker sebanyak 316 yang dikoordinirnya mampu menyusun laporan keuangan K/L tingkat UAPPA-W dengan berkualitas dan tepat waktu.

Pada kesempatan lain, Kanwil DJPB juga memberikan apresiasi dan semangat kepada LPP TVRI Sumbar yang berhasil masuk 10 terbaik walaupun DIPA 2014 masih dalam kondisi terblokir.

Disamping mempersiapkan diri menghadapi penerapan akuntansi akrual, para nara-sumber juga menyampaikan pentingnya mengamankan pelaporan untuk tahun anggaran 2014, didukung dengan materi PER-57/PB/2013 dan Permenkeu 210/PMK.05/ 2013.

Sementara itu, terkait akuntansi akrual, Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Tisari Yona Geumila, selaku salah satu narasumber menyampaikan beberapa hal antara lain implikasi atas perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual, dan adanya kemungkinan penurunan opini LKPP, serta bagaimana langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh UAPPA-W.

Acara ditutup dengan harapan seluruh UAPPA-W di lingkup Provinsi Sumatera Barat siap menyongsong penerapan akuntansi akrual pada 1 Januari 2015.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar

Liputan Kegiatan Capacity Building KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat 2014
Asahan, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pelayanan prima? Yes!, Gratifikasi? No!” dengan penuh semangat seluruh peserta mengepalkan tangan ke atas, dipimpin Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara mengawali Kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan di Pesona Wisata Hotel & Resort, Kabupaten Asahan. Kegiatan Capacity Buildingsekaligus family gathering tersebut diikuti oleh seluruh keluarga besar KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat, Kamis (1/4).

Pagi itu seluruh pegawai KPPN Tanjungbalai dan KPPN Rantauprapat dapat berkenalan dengan Mirza Efendi yang baru sekitar satu bulan memimpin Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Syahril Anwar. Dalam sambutannya Mirza meng-internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, antara lain nilai integritas yang merupakan penjelmaan dari rasa kesetiaan yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, ia juga berpesan agar dalam bertugas setiap pegawai meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik intern maupun eksternal termasuk kantor wilayah dan kantor pusat, di samping perencanaan yang baik dalam bekerja. Menutup sambutan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Capacity Building ia berpesan agar kegiatan ini memupuk sinergi sehingga pelayanan kepada stakeholder semakin baik, sesuai tema kegiatan yaitu “Meningkatkan Semangat Kebersamaan Meraih Prestasi”.

Sebelumnya, Kepala KPPN Tanjungbalai, Sri Murtini memberikan sambutan dengan penuh semangat. Beliau berpesan agar nilai-nilai positif dari kegiatan Capacity Building ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepala KPPN Rantauprapat, Wahjudi Sugiharto dalamsambutannya menegaskan, “Kami siap berkompetisi”.

Ice breaking penuh tawa dan keceriaan dilanjutkan dengan berbagai permainan untuk memupuk kekompakan dan kerjasama kelompok dipandu oleh Tim Outbound berlangsung hingga jam 12.00 WIB. Enam kelompok saling berkompetisi melalui lima permainan yang disiapkan tanpa menghiraukan terik mentari dan keringat yang membasahi badan. Seluruh pegawai dan pejabat termasuk Kepala Kanwil berbaur dalam kesetaraan dan kekompakan. Rasa capek terbayar dengan kecerian dan pembagian hadiah kepada para pemenang. Semangat yang luar biasa dilanjutkan dalam sesi ramah tamah dan bernyanyi bersama. Masing-masing menunjukkan kebolehannya dalam membawakan lirik lagu beraneka genre musik.Lagu berjudul kemesraan dilanjutkan dengan deretan lagu bertemakan keakraban menutup kegiatan capacity building pada sore hari yang indah itu. 

Oleh: Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau

Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam hal pengumpulan dan inventarisasi data keuangan daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah (29/04/2014) di hotel Aston Tanjungpinang. Rapat koordinasi dimaksud mengambil tema “Membangun Sinergi untuk Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah bagi Provinsi Kepulauan Riau”.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah kabupaten/Kota, dan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau serta Regional Economist untuk Kepulauan Riau dari Universitas Negeri Riau.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah, sepakat untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran pusat dan daerah dengan menandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, Pemerintah Daerah bersedia menyampaikan data keuangan daerah secara berkala dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Regional Economist Provinsi Kepulauan Riau, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa catatan penting dan kesimpulan dari sesi diskusi tersebut adalah: 

pertama, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyambut baik sinergi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kerja sama peningkatan kinerja pembangunan dan tata kelola keuangan pusat dan daerah; keduaPemerintah daerah juga membutuhkan data/informasi keuangan pusat/APBN yang dilaksanakan di daerah dan diskusi tata kelola keuangan negara, serta media konsultasi permasalahan transfer ke daerah yang lebih dekat dan intensif dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; ketigaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada dasarnya dapat memenuhi harapan pemerintah daerah terkait dengan sinkronisasi anggaran pusat daerah dan tata kelola keuangan negara; keempatKhusus untuk media konsultasi permaslahan transfer ke daerah, peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kiranya lebih optimal dengan operasionalisasi sinergi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk penetapan perdirjen bersama dan penyaluran transfer ke daerah melalui Kanwil/KPPN; kelimaSinergi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang optimal, serta hubungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah yang lebih tertata, kiranya dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan peran sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran negara.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri