Liputan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi.
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjawab tantangan Ekonomi Global dewasa ini Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar “Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini” (15/04). Kegiatan seminar ini dibagi menjadi tiga sesi materi pembahasan yaitu “Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini” oleh Dr. Yoopi Abimanyu, M.A. Peneliti Madya, Badan Kebijakan Fiskal, “Pembagian Kewenangan dan Pendanaannya” oleh Rukijo, SE., M.M. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan “Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur”, oleh Dr. Rudi Purwono, SE., M.Si., Ekonom pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Dr. Lukman Hakim, S.E., M.Si, Regional Economist Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur II menjadi moderator dalam acara tersebut.

Kegiatan seminar yang dihadiri oleh kurang lebih dua ratus peserta yang terdiri dari para pejabat perwakilan bank, satker K/L, pemerintah daerah dan akademisi ini diawali oleh sambutan Dr. Ir. Zainal Abidin, M.M. yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan Keynote Speech yang sekaligus membuka acara oleh Pardiharto, S.H., selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Memasuki acara inti yaitu pembahasan materi, pada sesi pertama Yoopi Abimanyu, menyampaikan topik mengenai Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini 2014. Dalam paparannya, Yoopi Abimanyu menyoroti perkembangan perekonomian global dan domestik. Terkait dengan perekonomian global, terdapat tiga isu startegis yang disampaikan yaitu perbaikan pertumbuhan ekonomi di 2014; gejolak likuiditas global dan harga komoditas pasar global; serta respon kebijakan dari beberapa negara maju dan berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari sisi perekonomian domestik, di tahun 2013 perekonomian Indonesia mengalami tekanan. Neraca perdagangan mengalami defisit yang berdampak langsung pada defisit neraca berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan fiskal dan moneter serta melakukan reformasi struktural. Sedangkan di tahun 2014, perekonomian Indonesia berada pada posisi yang mulai membaik ditandai dengan surplus neraca perdagangan pada Januari-Februari sebesar US$341 Juta. Kedepan, bermodal potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah optimis dengan perbaikan perekonomian meskipun pertumbuhan diprediksi akan sedikit melambat. Potensi yang kuat tersebut antara lain bonus demografi, pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, sumber daya alam berlimpah, kinerja makro ekonomi yang stabil dan kuat serta pengelolaan fiskal yang prudent.

Pada sesi kedua Rukijo membahas topik mengenai Pembagian Kewenangan dan Pendanaanya. Pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah harus berprinsip pada money follows function. Beliau menegaskan bahwa saat ini objek-objek pajak daerah masih belum tergali secara maksimal sehingga perlu adanya penguatan local taxing power melalui perluasan basis pungutan dan diskresi penetapan tarif. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong upaya kemandirian daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah. Terkait kebijakan transfer ke daerah, secara nominal pulau Jawa masih menerima dana terbesar dibanding pulau-pulau lainnya sedangkan berdasarkan rasio dana transfer per kapita, pulau Jawa justru terendah. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi pengalokasian dana transfer ke daerah, apakah berdasarkan nominal atau mempertimbangkan keseimbangan jumlah penduduk dengan wilayah mengingat wilayah di luar Jawa seperti Papua memerlukan dana pembangunan yang tidak sedikit meskipun jumlah penduduknya tidak banyak.

Sesi ketiga mengenai Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur disampaikan oleh Rudi Purwono. Beliau memaparkan perkembangan perekonomian Jawa Timur yang sebagian besar disumbang oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar 6.55%, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2013 sebanyak 38,36 juta jiwa. PDRB perkapita Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 29,62 juta atau meningkat 12,74 persen dibandingkan tahun 2012. Dari sisi investasi, provinsi Jawa Timur adalah wilayah yang sangat potensial untuk invesatsi sehingga menarik para investor domestik dan asing. Beliau berharap agar pembangunan infrastruktur di Jawa Timur harus merata sebab investor cenderung lebih tertarik berinvestasi pada daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa timur dapat didukung oleh pemerataan pembangunan ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Selanjutnya, kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi/tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta seminar, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan saran-saran terkait pengambilan kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, acara ini ditutup oleh moderator dengan kesimpulan bahwa di tahun 2014 perekonomian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan global dan domestik. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu perbaikan kinerja perekonomian Indonesia melalui paket kebijakan fiskal yang lebih baik dan program pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional..

Oleh : Kontributor Kanwil DJPBN Jatim

Liputan Kunjungan Kerja Kanwil Provinsi Papua Ke KPPN Merauke

Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, melakukan kunjungan kerja untuk yang pertama kalinya ke KPPN Merauke setelah beliau bertugas di Provinsi Papua, Sabtu (19/4). Dihadapan para pejabat struktural dan para pegawai KPPN Merauke, ia menyampaikan visi Ditjen Perbendaharaan yang baru yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia.” Dengan visi baru tersebut, Tiarta mengingatkan konsekuensi Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan perlu terus meningkatkan kompetensinya.

Tiarta melanjutkan, bahwa tahun 2014 merupakan tahun yang sangat berat karena merupakan tahun politik. Disamping itu ada dinamisasi perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap APBN 2014. Terkait dengan masalah ini, kemampuan Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola kas merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan yang terbaik dalam mengelola arus kas. Ditjen Perbendaharaan juga dihadapkan pada tantangan pencairan dana yang accountable dan timely execution. Hal tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian yang sangat besar dalam periode politis tahun 2014. Jika pencairan dana tidak timely, maka konsekuensinya akan menjadi perhatian dan menjadi issue yang sangat mudah menyebar.

Selanjutnya, Tiarta menjelaskan bahwa tahun 2014 juga merupakan tahun persiapan terakhir penerapan accrual accounting yang merupakan perwujudan dari accountable reporting. Perlu disadari bahwa proses accrual accounting bukanlah hal yang mudah, namun perlu tranformasi yang sangat besar, bukan hanya perubahan proses tetapi juga perubahan mindset. Disinilah diharapkan Ditjen Perbendaharaan sebagai lead sector harus dapat menjadi leading atas transformasi tersebut.

Selain itu Tiarta mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur oleh Perdirjen Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, semua elemen diharapkan dapat membentuk forum kerjasama, forum edukasi, atau pertukaran informasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu perlu melakukan pendekatan secara personal, serta mengikutsertakan KPPN selaku Tim Pengawas Dekon/TP sesuai dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2008. Semua ini harus dijalin sesuai dengan karakteristik setiap daerah dan memiliki keterkaitan secara emosional dengan daerah setempat atau lebih dikenal dengan istilah kearifan lokal, mengingat karakteristik setiap daerah berbeda-beda.

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke, Nurwedi Tjahyono, mengingatkan kepada para pegawainya bahwa, Ada 10 sasaran strategis dan 20 IKU, dengan salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan adalah indeks deviasi realiasasi terhadap perencanaan saldo TSA (Treasury Single Account) bulanan. Target capaian untuk IKU ini adalah sebesar 3 atau baik. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas dalam rangka meminimalkan idle cash yang berdampak pada meningkatnya cost of fund. Dengan tantangan-tantangan tersebut, inilah kesempatan Ditjen Perbendaharaan untuk menunjukkan kualitasnya, karena kualitas bisa ditunjukkan ketika tantangan muncul.

Oleh: Kontributor KPPN Merauke.

Liputan Rapat Koordinasi Wilayah Provinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pertama tahun 2014, pada tanggal 11 s.d. 13 April 2014, di Kota Ternate. Rakorwil tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil beserta seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Rakorwil kali ini menjadi momentum penjabaran hasil-hasil Rapimnas Ditjen Perbendaharaan yang telah diselenggarakan sebelumnya ke dalam langkah-langkah nyata sesuai tugas dan fungsinya. Rapat Koordinasi Wilayah ini mengusung tema “Tingkatkan Kinerja Gemilang sebagai Komitmen menuju Visi dan Misi baru Ditjen Perbendaharaan”.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah mengajak seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Maluku Utara untuk memperkokoh komitmen atas visi baru Ditjen Perbendaharaan dengan memberikan kinerja yang terbaik sebagai wujud dari komitmen tersebut. Saat ini sudah bukan jamannya lagi pekerjaan sekedar dapat diselesaikan, tetapi pekerjaan tersebut harus memberikan hasil terbaik. Ukuran atas setiap hasil terbaik sudah disusun oleh kantor pusat, sehingga kita bisa mengetahui kualitas kinerja kita. Sebagai contoh adalah apresiasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagai peringkat pertama terbaik kategori prospektif penilaian Pembinaan dan Supervisi KPPN.

Untuk lebih fokus sesuai tema yang diusung, dalam Rapat Koordinasi tersebut dibahas isu-isu terkini dan menyepakati langkah-langkah strategis pencapaian kinerja gemilang yang dibagi dalam 5 Komisi. Masing-masing komisi membahas : (i) Upaya percepatan realisasi pelaksanaan anggaran dengan sasaran pencapaian target realisasi, (ii) Upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dengan sasaran penilaian LKPP Kanwil masuk 5 besar dan LKPP KPPN masuk 10 besar, (iii) Upaya peningkatan pelayanan kepada stakeholder dengan sasaran pencapaian IKM sangat memuaskan, (iv) Persiapan implementasi SPAN/SAKTI dengan sasaran minimalisasi kendala-kendala yang mungkin akan timbul dalam implementasi SPAN/SAKTI, dan (v) Upaya peningkatan pembinaan kepada Pemda dan penyelesaian LKPP konsolidasi serta statistik keuangan pemerintah dengan sasaran penyelesaian Kajian Fiskal Regional dengan penilaian terbaik dan LKPP Konsolidasian yang berkualitas.

Pada penghujung acara Rapat Koordinasi wilayah tersebut juga dilaksanakan Capacity Building selama 1 (satu) hari untuk membangun kebersamaan dan penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kanwil Provinsi Maluku Utara, mengingat bahwa dengan topografi wilayah Provinsi Maluku Utara yang tersebar dalam ribuan pulau dan cuaca yang tidak menentu dibutuhkan motivasi semangat dan komitmen yang kuat untuk berkarya memberikan hasil yang terbaik khususnya pejabat dan pegawai yang ditugaskan pada KPPN Tobelo yang tergolong daerah remote. Capacity Building menghadirkan narasumber Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, Sahminan Zega, yang biasa dipanggil “Bang Zega”. Game-game seru yang sarat dengan pelajaran dan motivasi yang menggugah semangat dihadirkan pada Capacity Building tersebut.

Pada akhirnya Rapat Koordinasi menghasilkan rekomendasi dan rencana kerja di tahun 2014 yang kemudian menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti antara lain : Inovasi pelayanan KPPN untuk mengurangi antrian di front office dengan menyepakati jadwal kedatangan ke KPPN via telepon, pematangan rencana pembentukan KPPN Filial di Sofifi berkenaan dengan perpindahan ibukota provinsi dari Kota Ternate ke Sofifi, peningkatan intensitas analisis LKPP KPPN oleh kanwil menjadi setiap minggu yang menurut ketentuan per-bulan, peningkatan pendekatan secara informal dengan seluruh Pemda melalui pelaksanaan olah raga bersama, dalam rangka persiapan implementasi SPAN dilakukan validasi data profil satker, dalam rangka persiapan implementasi SAKTI dilakukan pemetaan hardware setiap satker, untuk percepatan realisasi anggaran direncanakan koordinasi yang intensif dimana setiap bulan dilakukan rapat koordinasi dengan satker terbesar yang menempati 75% total pagu anggaran di KPPN dengan melakukan evaluasi dan menyepakati rencana penarikan dana bulan berikutnya dan masih banyak lagi ide-ide cemerlang lainnya.

Kontributor: Sulaimansyah & Sostenes Tamara

Liputan Rakorda PPAKP Wilayah Penyelenggaraan Sumatera Selatan
Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id – “Mari tingkatkan koordinasi dan komunikasi demi tercapainya kesuksesan PPAKP 2014,” kata-kata tersebut berulang kali disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rina Robiati dalam sambutannya mengawali acara Rakorda Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah (PPAKP) 2014, Senin (14/4) di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Acara Rakorda dihadiri oleh 37 peserta yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang, KPPN Palembang, KPPN Baturaja, serta tim Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Seluruh pihak berdiskusi, bersinergi membentuk persepsi yang sama antar panitia penyelenggara sehingga membentuk standar yang sama pula terhadap pelaksanaan workshop baik di pusat maupun di daerah, “Kita disini berkumpul membentuk sinergi dan teamwork dalam kepanitiaan daerah guna membahas teknis pelaksanaan workshop PPAKP 2014, karena rakorda ini merupakan awal kunci sukses PPAKP 2014,” ucap Yuniarto Hadiwibowo, Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang.

PPAKP merupakan program yang telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2007. PPAKP bertujuan untuk menjadikan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan akuntabel dengan cara mendidik dan melatih SDM di berbagai Kementerian dan Lembaga mengenai ilmu dan pengetahuan di bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Manajemen Aset dan Akuntansi Pelaporan Keuangan. Dalam periode 2007-2013, PPAKP DJPBN berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 30.531 orang peserta. Pada tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan PPAKP dialihkan dari DJPBN kepada BPPK yang kemudian dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 

Tahun 2014 merupakan tahun transisi dimana seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga perlu disiapkan untuk dapat mengimplementasikan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Atas arahan jajaran pimpinan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan BPPK, serta untuk menanggapi tuntutan yang ada, PPAKP 2014 akan diarahkan untuk mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, konsep PPAKP 2014 akan berbeda dengan konsep PPAKP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan training dalam bentuk diklat yang terbagi dalam kelas manajerial dan kelas reguler. Pada tahun 2014, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menyelenggarakan “Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)” yang diperuntukkan bagi para operator pelaporan keuangan satuan kerja pemerintah pusat dengan target 8.659 peserta. 

PPAKP 2014 direncanakan digelar pada awal juni hingga November 2014, perlu disiapkan tenaga pengajar yang handal untuk mencetak peserta yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, “Untuk mempersiapkan kualitas dan kompetensi narasumber/pengajar, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Narasumber/Pengajar yang meliputi Training For Master Trainers (TMFT), Training of Trainers (TOT) dan Training of Trainers Penyegaran (ToT Penyegaran),” Ujar Joko Kisworo, Perwakilan Pusdiklat AP. 

Pada akhir sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa tahun 2014 merupakan tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan karena menghadapi Acrual Basis Accounting dan Implementasi SPAN, “untuk menjembatani SPAN dan Acrual Basis Accounting, Ditjen Perbendaharaan akan meluncurkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkompetensi tinggi” imbuh Rina Robiati.

Oleh : Muksin – Kontributor Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumsel dan Imam Saroni – Setditjen Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran
Yogyakarta, perbendaharaango.id - Sebagai upaya mencapai target penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan dalam Perbaikan Penyerapan DIPA TA 2014 dengan seluruh satuan kerja di wilayah D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 17-19 Maret 2014. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Revisi Anggaran TA 2014 untuk wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta yang berjumlah kurang lebih 326 Satuan Kerja. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di wilayah pembayaran KPPN Wates pada tanggal 12 Maret 2014 dengan jumlah 49 Satuan Kerja dan KPPN Wonosari pada tanggal 13 Maret 2014 dengan jumlah 61 Satuan Kerja.

Acara diawali dengan penyampaian sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Alfiah. Dalam arahannya, Alfiah menyampaikan bahwa sesuai target nasional 2013, IKU Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L s.d. Desember 2013 adalah 90%. Untuk satuan kerja di wilayah kerja KPPN Yogyakarta belum bisa mencapai target 90%, yaitu hanya tercapai sebesar 87,89%. Sedangkan untuk wilayah D.I. Yogyakarta realisasi penyerapan sebesar 88,43%.

“Biasakan membuat perencanaan penyerapan yang baik. Artinya, di awal tahun anggaran ini satker harus membuat perencanaan. Bulan Januari, berapa target yang harus diserap. Demikian juga Februari, Maret, April, s.d. Desember. Pada saat sekarang ini, budaya penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran, masih terjadi. Hal ini mengakibatkan dana APBN tidak dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Alfiah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan upaya nyata yang diharapkan dapat memperbaiki pola penarikan dana atau pola penyerapan anggaran dengan cara membuat kesepakatan, yaitu dengan melakukan Penandatanganan Pernyataan Kesepakatan dalam Perbaikan Penyerapan Anggaran. Upaya ini dimaksudkan agar ke depan, di tahun 2014 ini, pola penyerapan APBN di daerah bisa proporsional, agar dapat memberikan dampak perekonomian yang baik. Penandatanganan Pernyataan Kesepakatan dilakukan secara simbolis dengan diwakili oleh tiga satuan kerja, yaitu Pelaksanaan jalan nasional Wilayah Provinsi DI Yogyakarta, Politeknik Kesehatan Yogyakarta, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul.

Pada kesempatan itu, Alfiah juga menyampaikan harapannya agar target IKU Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L dapat tercapai, di mana target triwulan I ditetapkan sebesar 15%, triwulan II 40%, triwulan III 60%, dan triwulan IV minimal 90%. Kepada seluruh satuan kerja juga disampaikan bahwa Kanwil dan KPPN akan membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul terkait pencairan dana.

Sehubungan dengan kegiatan yang masih belum bisa dilaksanakan karena anggaran yang belum bisa dicairkan karena masih terdapat tanda “@”, satuan kerja agar berkoordinasi dengan unit eselon I kementerian/lembaga bersangkutan, sehingga dapat segera dilengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan ke DJA.

Tak lupa, Alfiah juga menyampaikan permohonan maaf terkait pelaksanaan piloting SPAN yang masih terdapat kendala karena masih masa transisi dari sistem lama sehingga penerbitan SP2D menjadi belum seperti yang diharapkan. Alfiah juga mengharapkan dukungan dari seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan piloting SPAN ini karena ke depannya akan sangat bermanfaat.

Sambutan arahan oleh Kepala Kanwil diakhiri dengan pesan untuk berhati-hati dalam penggunaan dana APBN karena sekecil apapun agar dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Kakanwil juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh satuan kerja atas kerjasama yang baik kepada Kanwil maupun KPPN, semoga kerjasama ini akan lebih baik lagi di tahun 2014 ini. Acara sosialisasi selanjutnya dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pernyataan dan Kesepakatan dalam Perbaikan Penyerapan Anggaran dan penyampaian materi evaluasi pelaksanaan anggaran untuk triwulan I tahun anggaran 2014 dan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014 oleh Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Ana Sariasih.

Oleh: Erli Murti - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.D.I. Yogyakarta

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Bali, Jumat (28/3/2014) Pukul 15.00 Wita sd menjelang pulang kantor, Seminar Mini : Bringing Campus Life to Office bertema “Spending Review” dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi berkelanjutan bagi para pegawai/pejabat dalam melakukan penelitian, pemecahan masalah, analisis dan evaluasi di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Seminar Mini “spending review” Perdana ini selain dihadiri oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ,juga dihadiri oleh Kepala KPPN Denpasar, Kepala KPPN Singaraja dan Kepala KPPN Amlapura. Sebagai Moderator adalah Kepala Bagian Umum, Rizki T.Karipany, Penyaji seminar adalah Kepala Subbagian Keuangan, Setia Parasian dan Komentator , yaitu Prof.Dr. Komang Gde Bendesa (Regional Economist/Dosen Universitas Udayana) dan Bekti Wicaksono (Kasi Pembinaan Anggaran I) sebagai Pembahas.

“Dalam pelaksanaan Seminar Mini ini, Kanwil Bali diharapkan sebagai Pioneer diantara 33 Kanwil dalam mewujudkan organisasi yang dinamis dan berdasarkan riset. Kegiatan ini akan dilaksanakan rutin tiap bulan”, demikian disampaikan oleh Rizki T. Karipany dalam pembukaannya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar mini ini diharapkan dapat membawa Nilai-nilai akademis kampus ke kantor sehingga pegawai dapat berfikir secara komprehensif dan analitis.

Selanjutnya di sesi penyampaian materi, Penyaji membagi “Spending Review” dalam outline, yaitu Thesis Statement, Latar Belakang Spending Review, Pengertian, Status Saat ini, Tantangan Besar dan Rekomendasi. Dalam Thesis Statementnya, Setia Parasian menyimpulkan bahwa Meskipun Spending Review telah menjadi tugas keseharian Ditjen Perbendaharaan selama lebih kurang dua tahun, namun Ditjen Perbendaharaan belum memainkan peranan pentingnya ini dalam memberikan Functional dan Strategic Savings dalam rangka meningkatkan ruang fiscal dan prioritas pengeluaran pemerintah.

Seminar mini semakin hidup dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain bagaimana korelasi antara belanja pemerintah dengan PDB dan kaitannya dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Agar efektif, sebagaimana dilakukan di negara maju, Spending Review diharapkan dilakukan pada organisasi Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi perencanaan anggaran dan metodenya bisa bottom-up ataupun joint review dengan Kementerian/Lembaga. Disamping itu, belum maksimalnya Spending Review karena penganggaran masih fokus dengan input bukan output/outcomes dan base line pengeluaran belum diteliti lebih mendalam serta perlu adanya Strong Will dari Pemerintah dan DPR agar penghematan dari Spending review ini dapat digunakan untuk mendukung inisiatif program baru dan prioritas pembangunan pemerintah.

Diakhir sesi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali sangat mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus mengarisbawahi bahwa masih diperlukan lagi penjelasan yang lebih dalam terkait belum signifikannya kenaikan belanja pemerintah dengan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Spending Review ini adalah sebagai bentuk kontribusi DJPB dalam menyumbang pemikiran atau masukan kepada Kementerian /Lembaga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah. Apresiasi juga diberikan oleh Prof.DR. Komang Gde Bendesa karena seminar ini fokus kepada materi spending review dan cara yang bagus untuk menumbuhkan budaya menulis di kantor. Dan di akhir komentarnya, Beliau menyarankan untuk menyempurnakan data pengeluaran komponen pendukung IPM, karena walaupun kenaikan komponen pendukung IPM secara persentase kecil, namun kenaikan persentase kecil itu bisa signifikan kalau dihitung menurut statistik.

(Titin Supartini- Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali)