Liputan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Workshop Aplikasi SPM dan SAKPA untuk Satker Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id. - Riuh pekik yel-yel “Keuangan TNI… Aman, Tepat, Akuntabel…” terdengar dari aula KPPN Banjarmasin, Selasa (30/7). Suasana tampak berbeda dari biasanya. Puluhan prajurit berseragam dan berbadan tegap memenuhi ruangan bernuansa biru itu. Sesekali terdengar suara “siap dan!” mengikuti intruksi dari pria yang menenteng tongkat komando di lengan kanannya. Demikian suasana Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Workshop Aplikasi SPM dan SAKPA untuk Satker Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin.

Dalam sambutan pembuka, Kepala KPPN Banjarmasin, Aris Saputro memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah memenuhi undangan dengan tepat waktu. Bahkan, Komandan Korem 101/ANT Banjarmasin datang langsung menghadiri acara tersebut. “Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada saudara-saudara karena telah memenuhi undangan kami. Ini adalah wujud sinergi dan keseriusan Kementerian Keuangan dan TNI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tepat, aman dan akuntabel”. Demikian disampaikan Kepala KPPN Banjarmasin disambut tepuk tangan para peserta.
“Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan 15 Tahun 2013 akan segera diimplementasikan. Saudara-saudara tidak perlu ragu dengan perubahan ini. KPPN Banjarmasin siap membimbing Pengelola Keuangan dan operator sampai bisa”. Lanjut orang nomor satu di KPPN Banjarmasin itu. 
Sosialisasi yang bertujuan memberi informasi yang komprehensif mengenai mekanisme tata cara pelaksanaan Anggaran Belanja Negara ini, dihadiri oleh para Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara/Pekas) ditambah dua orang operator dari satker TNI wilayah kerja KPPN Banjarmasin, yaitu: Korem 101/ANT Banjarmasin, Rindam VI/MLW Banjarbaru, Denzipur Banjarbaru, Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru, dan Lanal Banjarmasin. 

Acara dimulai pada pukul 08.30 s.d. 16.30 yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi Paparan yaitu Substansi Peraturan Bersama Menteri Keuangan No. 67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan No. 15 Tahun 2013 oleh Anang Dwie Kurniawan (Kepala Seksi MSKI) dan Bagan Akun Standar oleh Rahmad Riyanto (Kepala Seksi Pencairan Dana), kemudian dilanjutkan dengan sesi Aplikasi yaitu workshop Aplikasi SPM dan SAKPA oleh tim Instruktur KPPN Banjarmasin.

Danrem 101/ANT, Kolonel (Inf) Suharjono, sebelum bertanya mengenai sistem dan prosedur pengelolaan anggaran mengatakan “TNI sangat serius menanggapi perubahan pengelolaan keuangan ini. Oleh karena itu kami berterima kasih telah diundang dan dibekali hal-hal yang baru”.

Meski puasa, para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Berbagai pertanyaan teknis dan kendala yang dihadapi mereka layangkan kepada narasumber. Diskusi dan saling berbagi informasi antar peserta mengenai proses bisnis pembentukan satker di internal TNI pun terjadi. Hal ini dimaklumkan karena peserta berasal dari tiga satuan yang berbeda, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru ini, kami ditargetkan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun depan” ungkap Mayor Edhi Purwanto, Pa Pekas Bjm, di sela acara.

Oleh : Alam Haris Harjuni –Kontributor Banjarmasin Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN KPPN Padang
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id – Demi membantu pengelolaan keuangan yang professional oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, KPPN Padang memberikan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN kepada kementerian tersebut, Rabu (21/8). Suasana semangat, antusias dan penuh kedisiplinan menguasai ruangan Basa I hotel Pangeran Beach Padang. Hadir para anggota TNI berbaju hijau dan biru memenuhi ruangan, konsentrasi mendengarkan sambutan dan sosialisasi peraturan hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut wujud pelaksanaan SE-23/PB/2013 Tentang Persiapan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu hal penting dalam peraturan bersama dimaksud adalah bahwa Satker daerah vertikal Kementerian Pertahanan akan menerima DIPA petikan sesuai dengan usulan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk itu dalam implementasinya diperlukan persiapan-persiapan termasuk persiapan SDM pengelola keuangan satker yang profesional.

Acara di dahului dengan laporan kepala KPPN Padang, Subur Bahariyanto, dilanjutkan dengan sambutan Komandan Lantamal II Padang Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala KPPN Padang yang telah memfasilitasi sosialisasi ini. Ia juga mendorong jajaran pengelola keuangan pada satuan kerja TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk tidak segan-segan bertanya tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Turut memberikan sambutan dalam acara itu adalah Pangdam I/BB yang diwakili oleh Asredam I/BB Mayor CKU Irdham Syarif dan Komandan Lanud Padang, Letkol (Pnb) Heri Kris Dri Handaka.

Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Achmad Saefuddin, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi. Dalam Sambutannya Achmad Saefudin menyampaikan agar tata kelola dan kinerja manajemen keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI akan lebih profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam implementasinya nanti terdapat hambatan dan permasalahan tim Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat dan KPPN Padang siap untuk memberikan bimbingan teknis dan asistensi dengan tanpa dipungut biaya.

Oleh : Sumadi – Kontributor KPPN Padang
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I TA 2013
Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja di semester II TA 2013, KPPN Poso mengundang satker di wilayah Kabupaten Poso untuk membedah persoalan-persoalan terkait penyerapan anggaran dan laporan keuangan di semester I TA 2013 pada akhir Juli 2013, di Aula KPPN Poso.

Workshop yang dihadiri hampir seluruh utusan satker di wilayah Kabupaten Poso dibuka oleh Kepala KPPN Poso, Komar Tauchidi Sumiarsa. Dalam sambutannya Komar menekankan beberapa hal antara lain tentang rata-rata penyerapan anggaran yang baru mencapai 29,90%, dari target 40% yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam workshop ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan berbagai kendala yang ada. Komar juga mengingatkan agar para satuan kerja lebih mendisiplinkan diri dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bersamaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi. Persoalan retur yang masih saja terjadi juga tidak luput menjadi salah satu arahan Kepala Kantor.

Pada sesi evaluasi penyerapan anggaran, Dede Priatna selaku Kasi Pencairan Dana men-display data pagu dan penyerapan anggaran per satker. Kemudian KPPN Poso beraudiensi dengan utusan satker untuk memetakan kendala-kendala yang ditemui. Untuk satker yang telah mencapai target, KPPN Poso memberikan reward berupa sebuah kartu, dimana dengan kartu tersebut petugas satker yang datang ke KPPN Poso akan langsung dilayani oleh petugas Front Office, tanpa antri.

Sesi kedua dipimpin oleh Kasi Vera, Djoko Julianto. Dalam sesi tersebut Djoko memberikan apresiasi kepada satker yang telah secara tepat waktu melaksanakan rekonsiliasi dan menyampiakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dengan benar. Satker MIN Mayoa Kabupaten Poso berhasil mendapatkan kartu bebas antrian karena merupakan satker yang pertama kali melakukan rekonsiliasi pada bulan Juni 2013.

Acara terakhir disampaikan oleh Penyuluh Perbendaharaan KPPN Poso, Mabrur Dawami. Pada bagian ini Mabrur mengajak seluruh satker untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, mengingat perjalanan dinas harus dilakukan secara tepat dan masih banyak dijumpai form Surat Perjalanan DInas (SPD) yang digunakan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam peraturan ini diperjelas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Oleh: DJoko Julianto - Kontributor

Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi membahas tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN sekaligus sebagai sarana silaturahmi antar pejabat, pegawai dilingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat dan KPPN. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2013 di Hotel Aston, Cirebon.

Dalam sambutan pembuka, Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinisi Jawa Barat Djoko Wihantoro mengatakan, “tujuan rakor adalah menciptakan koordinasi, sinergi, komunikasi dan silaturahmi dengan pejabat dan pegawai dilingkungan kanwil Ditjen PBN Jabar “. Djoko menegaskan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan perlu terus ditingkatkan penerapannya dan lebih menekankan pada sinergi dan koordinasi sehingga pelayanan terhadap stakeholder bisa lebih baik.

Disamping itu, Djoko mengharapkan kegiatan-kegiatan diluar kedinasan juga perlu ditingkatkan. Djoko mencontohkan seperti kegiatan bapor, motivation building perlu kembali digiatkan agar kekeluargaan, kebersamaan dan kerjasama antar pegawai bisa terjalin lebih baik sehingga mampu mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dengan baik.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Kanwil, Kepala Bidang, seluruh Kepala KPPN dan perwakilan eselon IV lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jabar ini membahas terkait dengan implementasi peraturan menteri keuangan No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan. Pembahasan peraturan menteri keuangan ini terkait dengan perubahan struktur organisasi baru dan tugas-tugas baru yang harus dilaksanakan Kanwil dan KPPN.

Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di kota terasi ini juga membahas isu-isu penting berkaitan dengan peran Kanwil saat ini. Isu-isu penting itu berhubungan dengan tugas baru Kanwil yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), Spending Review, dan Goverment Financial Statistics (GFS).

Untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Kanwil dan KPPN harus mampu menjalin komunikasi yang intens dengan pemda wilayah kerja masing-masing, BPK, BPS dan BI secara persuasif dan bertahap, sehingga kerjasama antar lembaga ini mampu menghasilkan kajian komprehensif yang tepat. Kajian tersebut tentunya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemda untuk kemajuan daerah itu sendiri dan pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional.

Rapat Koordinasi berlangsung sukses dan menghasilkan poin-poin penting yang harus segera ditindaklanjtui dan dilaksanakan. Acara ditutup oleh kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jabar dan diakhir dengan acara ramah tamah dan pentas seni.

Oleh : Ilham Surtila – Kontributor KPPN Cirebon

Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id - Rekonsiliasi kemungkinan tidak diperlukan lagi. Saat ini harus dilakukan karena data yang dipergunakan berbeda, (data satker) SAI dan data KPPN (SAU). Namun nanti data yang dipergunakan adalah data satker semua, otomatis tidak perlu dilakukan rekonsiliasi.

Pandangan tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Sudarso pada hari Selasa (13/8/2013) di hadapan segenap pegawai KPPN Marisa. Sudarso melakukan kunjungan kerja perdana ke KPPN Marisa selama dua hari. Kakanwil muda yang energik, low profile, dan murah senyum ini menyampaikan berbagai pandangan mengenai tantangan ke depan yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan pascaimplementasi PMK 169 sebagai pengganti PMK 101.

"Tantangan ke depan semakin berat, bukan tambah ringan. Barangkali nanti proses pencairan dana akan lebih sederhana, apalagi nanti setelah (implementasi) SPAN yang saat ini telah masuk tahap UAT. Pekerjaan akan lebih banyak dilakukan by system sehingga tahapan-tahapan lebih mudah diikuti dan jika terjadi kekeliruan dapat teridentifikasi sejak awal. Proses klerikal akan dilakukan oleh mesin, otomatis pada gilirannya proses pelaporan keuangan akan menjadi lebih cepat, sederhana, dan akurat", ungkap kakanwil tentang mekanisme pelaporan setelah pemberlakuan SPAN.

TANTANGAN PELAYANAN
Salah satu butir penting yang diungkapkan kakanwil di depan segenap punggawa KPPN Marisa adalah urgensi nilai lebih pada proses pelayanan. Hal yang sebagian besar melibatkan jajaran front officer (termasuk CSO) ini memegang peranan strategis bagi kepuasan stakeholders. Perubahan peran ke depan, tantangan, pasti akan selalu terjadi. Kemungkinan terjadinya tuntutan stakeholders untuk penyaluran dana tanpa melalui KPPN, seperti contoh terkini pencairan BLSM. Bagaimana kita berupaya melakukan pembenahan atas apa yang ada saat ini, continous improvement, adalah hal yang lebih sulit daripada sekadar pembenahan sarana dan prasarana.

Kualitas pelayanan DJPBN telah diakui termasuk yang terbaik di antara institusi Kementerian Keuangan yang memiliki kantor daerah. Kecenderungan penurunan kualitas pelayanan, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga riset perguruan tinggi, tidak mengandung arti penurunan kualitas pelayanan itu sendiri, tetapi karena dinamika tuntutan stakeholders yang dilayani. Kalau dulu "cepat" sudah cukup, lalu berkembang harus "cantik", kemudian dituntut pula harus "ramah", melayani dengan senyum.

Kakanwil mengungkap dua tantangan utama yang harus dihadapi KPPN agar tetap survive. Pertama, bagaimana kita memberikan nilai tambah pada pekerjaan yang bersifat analitikal. Pada manajemen satker KPPN adalah bagaimana mendidik satker agar lebih pintar. Pendekatannya mirip pendekatan yang dilakukan oleh perbankan. Pendekatan dimaksud adalah pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing customer. KPPN harus melakukan pemetaan (karakteristik) satker untuk tujuan pembelajaran sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan benar.

Kedua, karena organisasi akan berpengaruh pada bisnis proses dan regulasi maka kita tetap mengikuti SOP yang akan menjadi payung hukum bagi kita. "Cermati SOP, jika ada hal yang mungkin kurang sesuai, kita sampaikan masukan, laporan, dan rekomendasi perbaikannya", sambung kakanwil berusia 45 tahun ini.

PERGESERAN PARADIGMA
Mengenai kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan melalui PMK 169, kakanwil mengilustrasikan beberapa perubahan paradigma yang sangat mendasar. Pertama adalah pergeseran dari pekerjaan yang bersifat klerikal menjadi analitikal (terutama pada kanwil). Pekerjaan ketatausahaan yang sebelumnya memiliki porsi yang lebih banyak, digeser oleh pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir analitis. Hal ini menciptakan kebutuhan baru pada kanwil mengingat adanya kelangkaan SDM yang memiliki kualifikasi memadai.

Pergeseran paradigma yang lain adalah dari pergeseran dari inward-looking ke outward-looking, mulai mengurus pengelolaan keuangan pihak luar, dalam hal ini keuangan daerah. Hal yang disoroti kakanwil adalah banyak pekerjaan yang semestinya merupakan wewenang kita namun belum tersentuh. Selain itu, data-data strategis yang kita miliki juga belum diolah dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Satu contoh yang dikemukakan Kakanwil adalah pengelolaan keuangan daerah. Selama ini kita tidak mengajarkan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

PENEMPATAN PEGAWAI
Mengenai penempatan para pegawai di KPPN Marisa, kakanwil mengimbau agar para pegawai selalu menikmati dan mensyukurinya. Sebagai perbandingan, kakanwil mencontohkan perjalanan karier yang pernah dijalani di Nabire sekitar tahun 2003. Untuk menuju ke sana, perjalanan awal ke Biak harus ditempuh hampir 6 jam. Kemudian masih harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat lagi ke tempat tujuan (Nabire). Meskipun sudah memegang tiket pesawat, belum tentu calon penumpang dapat terbang pada saat yang telah dijadwalkan.

"KPPN Marisa sudah bagus, kantor sudah bagus, rumah dinas sudah tersedia, tinggal dipikirkan untuk para pelaksana," imbuh kakanwil yang menempuh karier awal di Medan ini. "Bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah atas keberadaan kita di KPPN dan bagaimana KPPN juga bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Muaranya adalah bagaimana kantor kita dapat memiliki kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun." Demikian wejangan sang kakanwil

Oleh Kontributor KPPN Marissa : Suwandi Pringadie

Liputan Rapat Evaluasi Bank Persepsi dan BO I serta Kegiatan Capacity Building KPPN Sragen
Sragen, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sragen menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dengan bank/pos dengan tajuk evaluasi pelaksanaan layanan dan penilaian kinerja Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN Sragen pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 29-30 Juni 2013 di Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah. Kegiatan ini dirancang oleh Kepala Seksi Bank, Noorlina Hidayati sebagai upaya meningkatkan pelayanan Bank/Pos Persepsi dalam hal penerimaan negara serta pelayanan BO I mitra kerja KPPN Sragen dalam hal ketepatan dan kecepatan penyaluran dana kepada rekening bendahara satker di wilayah pembayaran KPPN Sragen.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Sragen memberikan penghargaan kepada Bank Persepsi dan Bank Operasional dengan layanan terbaik tahun 2013. Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada beberapa aspek penilaian antara lain untuk bank persepsi adalah ketersediaan loket khusus penerimaan negara, kuantitas petugas loket penerimaan negara dan ada tidaknya unit penerimaan lain di unit-unit pembantu cabang, sedangkan bagi BO I diantaranya adalah kecepatan pendebetan rekening RPK BUN, penyelesaian rekening retur, ketiadaan pembebanan biaya transfer atas SP2D, dan lain-lain. Disamping itu juga dilakukan monitoring langsung dipusat-pusat layanan bank persepsi mitra kerja KPPN Sragen serta pengisian quesioner oleh satuan kerja pengguna layanan bank persepsi. Partisipasi pengisian quesioner ini mencapai 70% dari seluruh satker diwilayah kerja KPPN Sragen.

Tepat pukul 10.15 WIB, rapat evaluasi dibuka oleh Setyarta selaku Kepala KPPN Sragen. Dalam sambutannya Kepala KPPN Sragen menyampaikan bahwa layanan bank persepsi dan bank opersional merupakan bagian dari pengabdian pada negara dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan penghargaan yang akan diberikan kepada bank persepsi dan bank operasional diharapkan dapat menjadi penyemangat dan memberikan pelayanan kepada stakeholder KPPN Sragen. Kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan evaluasi pelaksanaan layanan penerimaan negara dan penyaluran dana SP2D/SPT oleh Bank/Pos Mitra Kerja dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan evaluasi pelaksanaan layanan penerimaan negara dan penyaluran dana SP2D/SPT, pemaparan mengenai kriteria penilaian serta pengumuman hasil penilaian pelaksanaan layanan Bank/Pos Persepsi dan BO I Mitra Kerja KPPN Sragen. Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Sragen Nomor KEP-336/WPB.14/KP.0430/2013 tanggal 25 Juni 2013 di tetapkan Bank Jawa Tengah Cabang Karanganyar sebagai Bank/Pos Persepsi Terbaik dan Bank BRI Cabang Sragen sebagai Bank Operasional I Terbaik. Acara diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Sragen.

Di sore hari, acara dilanjutkan dengan kegiatan capacity building dengan tema “Membangun integritas, mengembangkan sinergi untuk profesionalisme dan pelayanan terbaik” . Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menjaga semangat kerja dan kebersamaan dengan mengusung slogan Holobis Kuntul Baris yang artinya Bergerak bersama, bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama. Konon slogan tersebut merupakan teriakan orang-orang terdahulu sebagai penyemangat kekompakan dalam bergotong royong. 

Pada kegiatan ini, disamping diikuti oleh para pegawai juga diikuti oleh keluarga para pegawai. Dimana kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu untuk pegawai yang terdiri dari sesi motivasi dan outbond. Sedangkan untuk keluarga mengikuti kegiatan fun game dan kunjungan ke kebun tanaman dan obat tradisional milik Balai Besar Penelitian dan Pengawasan Tanaman Obat Obat Tradisional (BPPTOOT) Tawangmangu.

Kegiatan Capacity Building ini dipandu oleh Trainer dari Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan yaitu Novri Hendri Subara Tanjung dan Sugeng Wistriono. Pada sesi motivasi banyak disampaikan mengenai cara-cara memotivasi diri sendiri sehingga diharapkan para pegawai dapat bekerja dengan kinerja yang tinggi.

Keesokan harinya, kegiatan outbond yang di tunggu-tunggu pun dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Taman Wisata Balekambang Tawangmangu. Sebelum memasuki permainan, sebagai pemanasan peserta diajak melakukan peregangan otot dan otak. Permainan yang dimainkan berupa permainan cari kawan, balap balon, sarong pass, glass on the sarong, pull rope, dan membalik alas.

Hikmah yang dapat dipetik dari beberapa permainan tersebut yakni kerjasama antar anggota tim, pemimpin yang bisa mengkomando dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Seluruh permainan dapat berhasil dimainkan hingga pukul 10.30 WIB

Selesai kegiatan outbond, acara dilanjutkan dengan kegiatan keluarga peserta (gathering) dengan melaksanakan permainan-permainan keluarga. Suasana kegiatan sangat hangat dan penuh keakraban. Satu hal yang penting dalam mewujudkan implementasi nilai-nilai kementerian keuangan adalah keluarga, tanpa keluarga yang harmonis mustahil pegawai dapat bekerja secara optimal.

Oleh: Nasrudin n Suwignyo (Kontributor KPPN Sragen)

Liputan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai instansi yang mendukung pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan gratifikasi, maka KPPN Kuala Tungkal menghelat acara Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kamis (30/5) di Aula KPPN Kuala Tungkal. Acara tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tanggal 12 April 2013 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3517/PB/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Tujuan utama pelaksaaan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada semua pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementeria Keuangan serta secara praktis mengingatkan kembali semua pegawai untuk tetap menjaga reputasi Ditjen Perbendaharaan sebagai institusi Pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan disegani serta bebas dari korupsi/gratifikasi.

Sosialisasi dihadiri oleh semua pegawai. Pada saat menginisiasi acara, kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad terlebih dahulu menyegarkan kembali semua pagawai atas komitmen yang telah disepakati bersama untuk tetap menjaga nama baik institusi Ditjen Perbendaharan yang bebas korupsi, pungli, gratifikasi dan sejenisnya. Salah satu intrument yang harus dipegang teguh untuk mewujudukannya adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tambah beliau.

Selanjutnya, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Jakson Sunario Panjaitan berkesempatan untuk menyampaikan materi. Dalam pengantar pemaparannya sebelum menyampaikan materi inti dijelaskan kembali bahwa masalah penanganan korupsi, gratifikasi, pungli bukanlah sesuatu yang baru bagi para pegawai khususnya bagi pegawai yang bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sejak dilaunching sebagai kantor layanan unggulan, KPPN telah melaksanakan berbagai cara strategis dalam memberantas Korupsi, Gratifikasi dan sejenisnya. Dari segi Sumber daya manusia, Ditjen Perbendaharana telah melaksanakan assessment untuk memperoleh pelayan unggulan yang sepenuhnya mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Dari segi business proses dan kelembagaan, telah dilaksanakan pemberian layanan dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang jelas dengan konsep one stop service pada front office. Disamping hal tersebut di atas, berbagai sarana pendukung yang informatif seperti pamplet, brosur, janji layanan terus dipampangkan di daerah strategis baik di dalam maupun luar kantor dengan maksud untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada stakeholders. Berbagai usaha yang telah dilaksanakan tersebut tentunya tidak berhenti sampai di situ saja, namun tetap dilakukan berbagai pengendalian baik pengendalain internal maupun eksternal.

Narasumber memaparkan dengan terperinci mengenai konsep Gratifikasi dalam arti luas dan gratifikasi dalam kedinasan. Selanjutnya ia memberikan contoh-contoh konkret tentang jenis-jenis gratifikasi dalam arti luas dan gratifikasi dalam kedinasan, khususnya yang dimungkinkan terjadi dalam penyampaian layanan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal. Terakhir, ia mengingatkan semua pegawai agar segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya atau melapor ke atasan langsungnya apabila menerima gratifikasi dalam kedinasan. Dalam penjelasannya ditambahkan pula bahwa dalam program pengendalian Gratifikasi, ada hal baru terkait gratifikasi yang perlu diketahui bersama yaitu istilah gratifikasi dalam kedinasan. Contoh gratifikasi dalam kedinasan adalah fasilitas resmi yang diterima dalam suatu kegiatan tertentu seperti honorarium mengajar apabila diundang menjadi narasumber di satuan kerja atau fasilitas penginapan. Atas gratifikasi kedinasan tersebut maka semua pegawai dengan sepakat untuk melaporkan secara langsung kepada atasan langsungnya namun tidak perlu dilaporkan ke KPK. Berbagai contoh gratifikasi yang sangat rentan terjadi menjadi topik menarik di antara pegawai yang hadir pada saat sesi diskusi berlangsung. Pada akhir acara, Kepala KPPN Kuala Tungkal menutup acara Sosialisasi ini dan menyampaikan pesan agar selalu bekerja dengan baik, jujur dan tetap menjaga keberhasilan yang telah dicapai dan berusaha terus untuk memperbaiki diri dalam bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sangat dinamis demi perbaikan yang semakin mumpuni. Semoga Pelaksanaan Sosialisasi ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, tutupnya.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Pelatihan Service Excellence
Wates, djpbn.kemenkeu.go.id - Tuntutan untuk terus meningkatkan pelayanan, KPPN Wates mengambil langkah aktif dengan menggelar Pelatihan Service Excellence kepada para Pejabat/Pegawai dan honorer, Senin (24/6), di Aula Gedung KPPN Wates. Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata dalam upaya peningkatan pelayanan.

Acara ini merupakan hasil kerjasama antara KPPN Wates dengan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Bertindak sebagai narasumber adalah dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta untuk memberikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada seluruh karyawan KPPN Wates.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Wates Lili Khamiliyah memberikan semangat dengan bersama-sama melakukan tepuk semangat. Sebagai upaya peningkatan kinerja layanan kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan honorer KPPN Wates mengadakan service excellence diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dan memberikan kinerja terbaik sesuai dengan Motto layanan KPPN Wates yaitu SMART (Semangat, Melayani, Amanah, Ramah dan Tulus) serta Janji Layanan KPPN Wates yaitu PASTI (Profesional, Akurat, Senyum, Transparan, dan Ikhlas).

Selanjutnya narasumber dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta, Santi memberikan paparannya terkait Service Excellence.

Dalam materinya, Santi memaparkan Perlunya mengembangkan secara terus-menerus Innovasi Layanan dengan contoh Perusahaan Teknologi yang terus mengembangkan produknya dengan tayangan video kehidupan masa depan. Service adalah layanan yang dengan ruang lingkup Internal dan Eksternal, Pelayanan kepada stakeholder maupun pelayanan internal dalam kantor (kepada Pegawai) harus mengedepankan pelayanan prima;

Santi melanjutkan, Persepsi yang terbentuk terhadap Pelayanan yang baik memberikan citra positif akan layanan yang diberikan, senantiasa memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan oleh satker, karena akan memberikan nilai tambah dalam kepuasan stakeholder. Sebuah harapan yang menjadi kenyataan akan memberikan kepuasan.

Menurutnya, hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan layanan adalah pelopori untuk membuat suasana harmonis dan bersih, ciptakan suasana yang nyaman, refresing para pegawai, beri kebebasan berbicara dengan cara yang santun, Libatkan seluruh anggota Tim dalam (Pembuatan Program, Enggagement, Analisis SWOT, Grapping Wilayah, Sharing), Berusaha untuk tetap tersenyum kepada pelanggan.

Penutupan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Service Excellence ditandai dengan pemberian Plakat kepada Bank mandiri oleh Lili Khamiliyah sebagai apresiasi kepada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Lili mengharapkan bahwa KPPN Wates selalu menjaga dan meningkatkan pelayanannya baik dilingkungan Eksternal (kepada Satker dan Mitra Kerja) juga pelayanan Internal KPPN Wates, agar Pejabat/Pegawai selalu searah dan selaras untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas KPPN Wates sesuai dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. KPPN Wates tak pernah surut tetap bersemangat untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para stakeholder. Diharapkan dengan kegiatan service excellence ini akan dapat meningkatkan kinerja layanan KPPN Wates. Diakhir acara dilanjutkan dengan ramah tamah Pejabat/Pegawai dan Honorer KPPN Wates dengan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta.

Oleh: Imam Tri Wibowo – Kontributor KPPN Wates