Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi DiPA TA2013 dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM Satker 2013
Mamuju, Perbendaharaan.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan KPPN Mamuju menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA TA 2013 dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM Satker 2013 yang dilaksanakan di Mamuju pada tanggal 17 April 2013. Sosialisasi dan bimtek tersebut diikuti sebanyak 248 orang peserta, yang tengah bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Operator SPM. Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Mamuju Nurhidayat.

Penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek tersebut dilatarbelakangi, antara lain dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2013 tanggal 8 April 2013 tentang PetunjukTeknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013.

Dalam arahannya Nurhidayat menyatakan agar setiap satuan kerja agar selalu tanggap terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan.  Menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan, dan mempercepat pencapaian kinerja K/L, untuk itu diharapkan dengan terbitnya peraturan tentang tata cara revisi agar setiap satuan kerja membuat perencanaan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka secepatnya dilakukan revisi. Pastikan bahwa tahapan-tahapan proses yang tercermin dari kegiatan-kegiatan berjalan sesuai rencana, agar target yang diharapkan dapat dicapai tepat pada waktunya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja sehingga anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dapat segera diserap.

Penyajian materi sosialisasi dan bimtek dibagi dalam dua format penyajian. Format pertama mengenai Tata Cara Revisi DIPA disampaikan oleh narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Format kedua adalah materi yang bersifat teknis yaitu tentang Aplikasi SPM 2013, disampaikan oleh narasumber dari KPPN Mamuju.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut ditutup oleh Nurhidayat. Dalam arahannya ia  mengajak seluruh peserta untuk menjaga kesinambungan dan persamaan persepsi. KPPN Mamuju telah membentuk tim yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan secara rutin akan mengunjungi satuan kerja, khususnya yang pagu DIPA-nya besar namun penyerapannya rendah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi satker.

Oleh : Sapto Dwi N. dan Wisnu Sri Baroto (Kontributor KPPN Mamuju)

Liputan Sosialiasi Aplikasi SAKPA, SIMAK BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan
Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Purwodadi menggelar kegiatan sosialisasi aplikasi SAKPA, SIMAK BMN dan penyusunan laporan keuangan, Selasa (19/3). Kegiatan tersebut dilakukan mengingat adanya pergantian operator SAI yang baru pada satker-satker dalam wilayah kerja KPPN Purwodadi, ditambah masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian berkas laporan keuangan bulanan satker ke KPPN. Sampai dengan periode Februari 2013 tingkat rekonsiliasi elektronik (via email) pada KPPN Purwodadi mencapai 81%.

Sebanyak 53 peserta hadir pada acara tersebut, yang terdiri dari seluruh satker mitra KPPN Purwodadi dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Purwodadi, Sri Utami. Dalam sambutannya ia memberikan semangat dan motivasi kepada peserta agar senantiasa menyampaikan rekonsiliasi dan laporan keuangan secara tepat waktu dengan data yang akurat. Selanjutnya bagi peserta diberikan pre test dan dilanjutkan dengan materi yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama disampaikan tentang mekanisme rekonsiliasi, aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN oleh Khusnul Fuad dan sesi kedua tentang pedoman penyusunan laporan keuangan oleh Sri Pujiati. Sesi materi ini dipandu oleh moderator yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor.

Dengan berpedoman pada PMK No.171/PMK.06/2007 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat , Perdirjen Perbendaharaan no. PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN dan Perdirjen Perbendaharaan no. PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian LK sesuai dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, para peserta diingatkan bahwa rekonsiliasi ke KPPN adalah suatu kewajiban, dan akan diberikan sanksi bagi yang telambat. Selain itu dihimbau kepada para peserta agar dapat menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) melalui email terlebih dahulu dan mengirimkan berkas melalui sarana tercepat. Sebagai tambahan, diberikan materi tentang rekonsiliasi online yang diharapkan kedepan untuk rekonsiliasi lebih mudah dan cepat. Untuk aplikasi SAKPA diberikan update terbaru dan SIMAK BMN diberikan materi tentang penyusutan. Pada sesi kedua, peserta diberikan materi tentang tata cara penyusunan Laporan Keuangan sesuai PER-55/PB/2012, hal ini terkait penyampaian laporan keuangan satker ke KPPN yang belum 100%, ditambah lagi masih banyak yang belum memenuhi pedoman terbaru tersebut. Pada sesi diskusi peserta memberikan pertanyaan tentang kemudahan dalam pengambilan data SP2D untuk input pada aplikasi SAKPA.

Pada akhir acara sebelum post test, diberikan doorprize bagi peserta yang mendapat nilai pre test tertinggi yaitu MIN Gubug Kab. Grobogan dan peserta teraktif dari MTSn Jepon Kab. Blora.  Dari hasil pre test dan post test didapatkan hasil peningkatan nilai peserta yang menunjukkan bahwa penyampaian materi dapat diterima oleh peserta dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Oleh: K. Fuad - Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012, Penyegaran SAI, dan LPJ Bendahara
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id -Penyerapan Anggaran Cepat, Laporan Keuangan Tepat, ungkapan itu secara tidak langsung merupakan output yang diharapkan oleh KPPN Sekayu dari kegiatan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012, Penyegaran SAI, dan LPJ Bendahara, Rabu (20/3). Acara diikuti oleh 65 peserta dari 60 satker di lingkup wilayah kerja KPPN Sekayu. Kepala KPPN Sekayu, Ander, mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih akan peraturan tersebut demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Dalam rangka terlaksananya ketepatan laporan keuangan dan percepatan penyerapan anggaran Kementerian Keuangan /Lembaga, Ditjen Perbendaharaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perbendaharaan Negara,” kata Ander saat membuka acara. “Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Menurut penyelenggara, penyampaian LPJ Bendahara yang kurang tepat dan lambat, serta penyerapan anggaran yang masih tersendat di awal tahun ini merupakan latar belakang diadakannya sosialisasi tersebut. Pemahaman yang kurang mengenai peraturan terkini, terutama mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan, merupakan salah satu faktor penghambat akan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Ibarat perang, kita ini adalah prajurit, dan peraturan adalah perisai, peraturan diciptakan untuk melindungi kita, maka pahami dan aplikasikan dengan benar sebagai bekal kita di medan perang ” kata Kepala KPPN Sekayu mengibaratkan.

Sosialisasi diadakan dari pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Verak. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang menjelaskan gambaran mengenai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Teguh Budiarto yang menyampaikan secara detail mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan sampai dengan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Ruben Fabian Posma, pelaksana seksi verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara secara detail, dimulai dari pembukuan Buku Kas Umum (BKU), penjabaran transaksi –transaksi ke dalam buku-buku pembantu (seperti Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu UP, dan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas dan Buku Pembantu Lain-lain), dan tatacara penyusunan LPJ Bendahara. Penjelasan mengenai LPJ Bendahara sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam menyusun laporan keuangan, khususnya LPJ Bendahara, dengan begitu setidaknya telah hilang satu faktor penghambat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto

Liputan Rapt dan Sosialisasi Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Jember
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi dalam rangka pelaksanaan TSA (Treasury Single Acount) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Pimpinan Bank Umum Nasional yang ditetapkan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi, harus benar-benar dipahami khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini antara Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN dengan KPPN setempat sebagai Kuasa BUN di Daerah. Demikian Kepala KPPN Jember Darmawan didampingi Kepala KPP Pratama Jember Junanda saat menyampaikan sambutan rapat dan pemaparan sosialisasi Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jember pada Hari Rabu Tanggal 17/4 di Ruang Rapat KPPN Jember.

“Apa artinya penyerapan dana APBN maksimal kalau tidak diimbangi dari sisi penerimaan Negara yang optimal untuk itu peran Bank/Pos persepsi terhadap penerimaan Negara harus dioptimalkan, kami akan dorong terus agar penerimaan Negara maksimal antara lain dengan monitoring langsung terhadap pelaksanaan jam buka dan jam tutup di loket layanan Bank/Pos Persepsi, demikian juga status Bank/Pos Persepsi menyangkut ijin operasional untuk menerima setoran penerimaan Negara.” Tegas Darmawan.

Dalam kegiatan yang dihadiri 15 pimpinan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jember tersebut juga dilakukan reviu terhadap capaian kinerja Bank/Pos Persepsi TA 2012 dan Triwulan I TA 2013 oleh Kepala Seksi Bank sebagai upaya evaluasi sehingga potensi Bank/Pos persepsi bisa ditingkatkan dalam rangka penerimaan negara termasuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Sementara Kepala KPP Pratama Jember Junanda mengingatkan batas akhir penyampaian PPH Badan dan sanksi denda keterlambatan sehingga diharapkan Bank/Pos persepsi memperhatikan betul jam layanan di loket, termasuk para petugas cermat menginput data baik NPWP, Akun maupun data terkait sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan wajib pajak.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan reward kepada Bank/Pos Persepsi terbaik TA 2012 yang dibagi dalam 3 kategori. Untuk Kategori Penerimaan daatas 100 Miliar diraih Bank BRI Lumajang, Kategori sampai dengan 100 Miliar Bank Jatim Lumajang, serta kategori sampai dengan 25 Miliar diarih Bank Bukopin.

Diakhir acara dilakukan pembentukan Forum Komunikasi Bank/Pos Persepsi ( FKBPP) Jember. Dalam kesempatan tersebut, secara aklamasi terpilih sebagai Koordinator Kepala KPPN Darmawan dan Kepala Cabang Bank BNI Jember Stefanus Darsono. kegiatan pertemuan rapat koordinasi direncanakan setiap tiga bulan sekali dengan tempat penyelenggaraan secara bergilir.

Oleh: Budiarto Widodo, Kontributor KPPN Jember

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat
Bukittinggi, djpbn.kemenkeu.go.id - Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2013 serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi bersama enam KPPN lingkup Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 s.d. 21 April 2013 di Kota Bukittinggi. Rakor kali ini mengusung tema “Mewujudkan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sebagai Representasi Perwakilan Kementerian Keuangan Bidang Fiskal di Daerah”. Agenda Rapat ini berfokus pada tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Kanwil dan KPPN sesuai dengan PMK 169/PMK.01/2012 serta pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat Suharyanto, menyampaikan bahwa dalam rangka memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2013, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, maka rakor ini digelar.

Selanjutnya, Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Sumatera Barat Muhson. Dalam sambutannya, Muhson menyampaikan hal-hal terkait penambahan tugas dan fungsi baru yang akan diemban oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan perannya yang cukup strategis sebagai perwakilan kementerian keuangan di daerah, juga adanya struktur baru pada KPPN sesuai PMK 169/PMK.01/2012.

Bertepatan dengan Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan juga mengadakan kegiatan Penilaian Kinerja Kementerian Keuangan di kota Bukitinggi. Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Ki Agus Badaruddin menyampaikan beberapa hal penting, yaitu mengenai pelimpahan tugas dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan di daerah. Selain itu para peserta rapatpun mendapatkan informasi tentang cikal bakal lahirnya PMK 169/PMK.01/2012. K. A. Badarudin menyampaikan juga mengenai pentingnya fungsi Kepatuhan Internal sebagai sebuah struktur baru pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN.

Sebelumnya, Jumat (19/4) pagi, Sekretaris Jenderal menyempatkan diri untuk bertemu dengan jajaran pimpinan Kanwil DJPB Prov. Sumatera Barat, KPPN Se-Sumatera Barat, KPP Pratama Bukittinggi dan KPKNL Bukittinggi, di aula KPPN Bukittinggi. Pertemuan tersebut dimoderatori oleh Kepala KPPN Bukittinggi selaku tuan rumah, Ahmad Fahmi dan dibuka oleh Bapak Muhson. Dalam pertemuan tersebut K. A. Badarudin menyampaikan mengenai pentingnya Sinergi antar Pimpinan dan Kantor di daerah sehingga Kementerian Keuangan dapat semakin solid dan dapat memberikan pelayanan secara sempurna.

Rakor selanjutnya melakukan pembahasan dan pencarian solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi serta strategi dan rencana kerja yang akan dilaksanakan ke depan demi pelayanan yang semakin baik kepada stakeholders cukup memakan waktu dan energi pada hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi. Pada hari terakhir setelah penyelenggaraan penutupan Rapat Koordinasi diadakan Capacity Building berupa Permainan Manajemen di alam terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta Rakor, baik Pejabat maupun pelaksana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta khususnya dalam meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab dan kerjasama tim. Pada acara tersebut semua peserta terlibat aktif dan sangat antusias mengikutinya.

Oleh: Dicky – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Liputan Sharing Knowledge Pengadaan Barang dan Jasa
Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Kuningan mengambil langkah proaktif dan antisipatif dalam hal monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut telah berakhirnya Triwulan I TA 2013, dibarengi dengan awal memasuki Triwulan II. Bermodalkan data penyerapan anggaran khususnya Belanja Modal, dilaksanakanlah Sharing Knowledge Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran dan Monitoring APBN Triwulan I 2013, Rabu (3/4), di Hotel Grand Purnama, Kuningan. Hadir peserta sebanyak 21 Satker yang memiliki anggaran belanja modal diatas Rp200 juta. Acara ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana kendala penyerapan anggaran khususnya Belanja Modal yang dihadapi oleh Satker.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kuningan Eriswan mengungkapkan bahwa realisasi belanja modal Triwulan I 2013 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2012. Jika di Triwulan I 2012 alokasi belanja modal baru terserap sebanyak Rp868.500.950, maka di Triwulan I 2013 terserap sebanyak Rp1.024.425.250. “Karena penyerapan anggaran belanja modal yang relatif masih rendah ini, maka acara ini dilaksanakan, bahkan Kami mengundang seorang narasumber dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Barat untuk dapat sharing knowledge dalam hal pelelangan elektronik yang akan mempercepat penyerapan anggaran” ujar Eriswan dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai proses pengadaan barang/jasa oleh Adi Wiwaha selaku staf LPSE Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Dalam paparannya beliau mengungkapkan proses pengadaan mulai dari perencanaan dan persiapan hingga proses penetapan pemenang lelang. Pemaparan selanjutnya yakni mengenai Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Bp. Koencara B. Sambodo selaku Kasi Pencairan Dana KPPN Kuningan.

Dalam acara yang menggunakan metode dua arah (diskusi/sharing) ini, terdapat beberapa satker yang mengungkapkan bahwa alokasi belanja modal tidak dapat terealisasi dikarenakan sebagian pagu masih diblokir hingga saat ini. Para Narasumber menganjurkan agar Satker dapat berperan aktif dalam koordinasi dengan Kanwil dan Kementerian/Lembaga sehingga dapat cepat diproses oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keungan. Selain itu terdapat beberapa diskusi mengenai topik pemisahan kewenanangan antara KPA, PPK, dan Bendahara serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Dari kegiatan tersebut KPPN Kuningan berharap bahwa pemahaman Satker terhadap pentingnya percepatan realisasi anggaran khususnya Belanja Modal dapat meningkat dan dapat menunjang pelaksanaan penyaluran dana APBN. Lebih jauh diharapkan pula acara ini menjadi stimulus percepatan penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun anggaran 2013.

Oleh: Teguh Puspandoyo

Liputan Acara Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2013 dan Tata Cara Revisi DIPA serta Aplikasi Revisi DIPA TA 2013 Kanwil DJPBN Prov. Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2013 dan Tata Cara Revisi DIPA serta Aplikasi Revisi DIPA TA 2013 kepada para pengelola keuangan Satker di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat efisiensi dan efektivitas, acara sosialisasi dilaksanakan dalam lima lokasi, yaitu pada tanggal 19 Maret di Pelaihari untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Pelaihari, di Tanjung sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Tanjung, di Barabai sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Barabai, di Kotabaru sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Kotabaru. Sedangkan di Banjarmasin sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 April 2013 untuk satker – satker di wilayah kerja KPPN Banjarmasin dengan nara sumber Tim Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja dan menyamakan persepsi tentang Monev Penyerapan Anggaran, Peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA tahun anggaran 2013. Dengan meningkatnya pemahaman tentang Monev Penyerapan Anggaran , Peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA tahun anggaran 2013, diharapkan para pengelola keuangan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan, sehingga penyerapan anggaran semakin meningkat sesuai yang telah ditargetkan.

Acara dimulai dengan pemaparan singkat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan I TA 2013, dilanjutkan dengan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2013 dan Aplikasi Revisi DIPA TA 2013, serta diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk memproses revisi DIPA peserta juga diberikan post test bagi peserta diakhir kegiatan. Disamping itu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyerapan anggaran triwulan I diminta kepada peserta untuk mengisi kuisioner monev sebagai bahan penyusunan Laporan Monev Triwulan I TA. 2013.

Dalam sambutannya pada sosialisasi di Banjarmasin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan meminta para pengelola keuangan untuk memahami peraturan tentang revisi dan segera melakukan penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan kegiatan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan, sehingga penyerapan anggaran yang telah disediakan dalam DIPA kedepan semakin baik dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel

Liputan Kegiatan Workshop Manajemen Keuangan Publik Tingkat Satuan Kerja
Blitar, djpbn.kemenkeu.go.id. Pada tanggal 29 s.d. 31 Maret 2013 bertempat di Kusuma Agro Wisata Hotel - Batu, KPPN Blitar menyelenggarakan Workshop tentang Pengelolaan Keuangan Negara kepada Pengelola Keuangan Satuan Kerja diwilayah kerja KPPN Blitar secara komprehensif. Kegiatan workshop ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan telah menginjak tahun ke-4 yang pelaksanaannya dipelopori oleh Kepala KPPN Blitar periode 2009-2010, Didyk Choiroel, S.Sos, MM, M.Si (saat ini Kepala Bagian OTL).

Di samping itu, kegiatan workshop ini sangat diperlukan mengingat pada tahun 2013 akan diterapkannya SPAN dan PMK no.169/PMK.01/2012. Mitra kerja KPPN Blitar belum familier dengan aturan dan aplikasi terkait SPAN dan peraturan pengelolaan keuangan terbaru tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, kegiatan workshop ini mengambil tema “Dengan kegiatan workshop keuangan publik, kita bangun sinergi serta ciptakan perubahan menjadi yang terbaik”. Workshop juga menggunakan semboyan change to the best, yaitu berubah menuju yang terbaik. Diharapkan ke depan, KPPN Blitar yang telah berubah menjadi tipe A.1 dapat memberikan pelayanan dan edukasi yang lebih baik kepada stakeholder mitra kerjanya.

Dalam laporan kegiatan Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala KPPN Blitar Moch. Nurhidayat menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 187 peserta dari 86 satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Blitar, dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas manajerial sebanyak 73 peserta dan kelas operasional (114 peserta). Di samping itu, juga hadir 10 perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah (BPKAD/DPKAD dan Bappeda) Kabupaten/ Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, pimpinan Bank Operasional II mitra kerja KPPN Blitar, serta narasumber (dari KPP Pratama Blitar, PT Askes Kediri, dan BDK Malang).

Dikatakannya, maksud dan tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah menyatukan tekad bersama antara KPPN Blitar bersama stakeholder untuk mewujudkan profesionalisme dalam pelaksanaan anggaran dan mutu pelaporan, serta menjadi pengelola keuangan yang terbaik menuju Laporan Keuangan Pemerintah yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada akhir laporan Kepala KPPN Blitar meneriakkan semboyan workshop ”Change to the Best”, lalu dibalas dengan pekikan “Yes!” dari seluruh peserta.

Selanjutnya, dalam pengarahannya Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur Pardiharto mengapresiasi terselenggaranya workshop itu karena dari KPPN di seluruh Indonesia, hanya KPPN Blitar yang mampu menyelenggarakan kegiatan workshop yang melibatkan seluruh mitranya, baik satuan kerja, Pemerintah Daerah, PT Askes, dan Badan Diklat Keuangan. Dalam kesempatan itu pula Kakanwil berpesan kepada kita semua untuk memberikan layanan terbaik kepada satuan kerja. Ke depan tugas KPPN tidak hanya mencetak SP2D saja, namun juga mampu mendorong tumbuhnya roda perekonomian di wilayah pembayarannya, ujarnya. Kegiatan workshop semacam ini patut dicontoh oleh KPPN lain, mengingat kegiatan ini merupakan sarana efektif untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan saling mengenal antara pengelola keuangan satuan kerja dengan satuan kerja yang lain, baik satuan kerja vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk didalamnya unsur Pengelola Keuangan Daerah sehingga akan memudahkan koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Demikian tuturnya.

Materi yang dikemas selain berisi ceramah dan pemaparan adalah acara talk show. Talk show ini diadakan untuk menyampaikan keberhasilan yang telah dicapai selama triwulan I tahun 2013, di samping mendengarkan saran dan kritik dari satuan kerja terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPN Blitar.

Kegiatan workshop ini ditutup dengan outbound. Berisikan permainan yang ringan dan santai, outbound diselenggarakan agar para peserta yang telah mengikuti sesi sebelumnya dengan serius bisa menghilangkan penat sejenak, di samping untuk memupuk rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antara pegawai KPPN dengan satuan kerja. Maksud lain yang dapat diambil dari outbound ini adalah timbulnya rasa percaya terhadap teman, terjadinya pendelegasian wewenang yang jelas, serta terbentuknya kerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diamanatkan.

Oleh: Kontributor KPPN Blitar