Liputan Kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan Media Lokal di Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- “Sebuah kebijakan yang telah disusun dengan matang dan baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak difahami dan didukung oleh masyarakat,” demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Hendro Baskoro. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan para redaktur media lokal/daerah pada hari Kamis (22/11), di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut 27 redaktur dari 25 media cetak, elektronik dan online baik nasional maupun lokal yang ada di Yogyakarta.

Lebih lanjut Hendro Baskoro menambahkan, “karena itu pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat menjadi sangat penting. Dan media massa memegang peranan yang sangat signifikan dalam proses tersebut.”

Forum Temu Wicara Redaktur ini merupakan program Kementerian Keuangan yang digagas Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjen Kemenkeu dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media di daerah, menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dan dilandasi rasa saling percaya dan menghormati antara Kemenkeu dan media massa serta terjadinya pertukaran ide (exchange of idea) mengenai kebijakan yang diambil pemerintah.

Tema pada acara ini adalah “Peranan APBN dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Daerah” dengan narasumber Direktur Penyusunan APBN DJA, Purwiyanto. Narasumber menyampaikan informasi tentang Perkembangan Ekonomi Makro 2012 dan APBN-P 2012, Pokok-pokok APBN 2013, Tantangan dan Upaya Mitigasi Krisis 2013. Materi dikupas secara komprehensif baik dari sisi substansi, kebijakan serta implikasinya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari para redaktur terdapat beberapa masukan dan pertanyaan antara lain tentang pola penyerapan anggaran yang masih menumpuk di Q4, pandangan bahwa penilaian kinerja pemerintah diukur dari penyerapan anggaran sehingga muncul mitos bahwa anggaran itu harus habis, pertanyaan tentang dana keistimewaan DIY dan bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait subsidi.

Melalui materi yang disampaikan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan filtrasi dan verifikasi oleh para redaktur media terhadap setiap pemberitaan yang masuk, sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang valid dan komprehensif khususnya terkait dengan kebijakan APBN.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan kegiatan bimtek aplikasi belanja pegawai di KPPN Mukomuko
Mukomuko, djpbn.kemenkeu.go.id – Setelah launching aplikasi BPP Polri melalui website perbendaharaan, KPPN Mukomuko langsung mengambil langkah cepat untuk segera menyosialisasikannya pada POLRES Mukomuko. Langkah ini diambil dengan harapan mereka segera melakukan persiapan khususnya untuk segera melengkapai dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukannya penyerahan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja polri. Satu pecan setelah lanching, atau tepatnya tanggal 9 November 2012, KPPN Mukomuko mengundang satuan kerja Polres Mukomuko untuk menerima BIMTEK aplikasi BPP. Hadir pada saat itu lima anggota Polres Mukomuko untuk belajar dan berlatih aplikasi BPP ini. Jumlah tersebut dimaksudkan agar dalam pelakasanaannya nanti tidak tergantung kepada satu anggota saja, shingga apabila operator utama berhalangan anggota yang lain bisa menggantikannya. Karena antusiasnya peserta mengikuti BIMTEK Aplikasi BPP sampai lupa waktu dimana pelaksanaan yang dimulai dari jam 10.00 s.d. 10.30 WIB yang kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB untuk BIMTEK APLIKASI BPP hingga berakhir sampai pukul 17.30 WIB.

Karena pertemuan di KPPN Mukomuko dirasa belum cukup, maka Polres Mukomuko pada tanggal 21 November 2012 mengundang tim dari KPPN Mukomuko untuk melakukan sosialisasi terkait Rencana Pelaksanaan Pengalihan Administrasi belanja dimaksud. Hadir pada saat itu adalah Kabag/Kasat/Kapolsek di lingkungan Polres Mukomuko untuk mendengarkan secara langsung terkait kelengkapan dokumen apa saja yang dibutuhkan sebelum dilakukan penyerahan. Wakapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto menyampaikan ungkapan rasa terima kasih atas kedatangan dan kesedian KPPN Mukomuko untuk hadir dan memberikan informasi terkait dengan aplikasi BPP.

Sementara itu kepala KPPN Mukomuko, Zamrudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesungguhan dan keseriusan Polres Mukomuko untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk perekaman pada aplikasi BPP. Pada saat narasumber Akhmad Labib menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan PER-38/PB/2012, namun ditengah penjelasannya salah satu peserta dengan sikap sigap mengangkat tangan sambil berkata “ijin Pak“ yang ternyata salah seorang perwira mengajukan pertanyaan tentang KGB dua periode terakhir yang menjadi persyaratan, dimana peserta tersebut sudah memilik masa kerja 6 tahun tapi belum sekalipun memiliki SKEP-KGB hal ini dikarenakan untuk pengurusan Skep-KGB perwira dan pangkat IPDA keatas menjadi kewenangan POLDA dan mereka mengusulkan untuk Skep-KGB tersebut bisa diproses oleh KAPORES Mukomuko sehingga mempermudah pengurusannya. Oleh narasumber dijawab dengan lugas bahwa hal tersebut akan diteruskan ke Kantor Pusat DJPb terkait permasalahan dimaksud.

Kegitan ini selain dalam rangka koordinasi juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturrahmi anatara Polres Mukomuko dan KPPN Mukomuko dan sebagai wujud implementasi nilai-nilai kementerian keuangan yang salah satunya adalah melakukan sinergi dengan mitra kerja KPPN Mukomuko.

Oleh : Akhmad Labib – Kontributor KPPN Mukomuko
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2012
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam menyelenggarakan Sosialisasi PER 37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012, Rabu (28/11), di Balai Kesehatan Batam. Sosialisasi ini selain mengundang seluruh satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam juga mengundang supervisor dari Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Batam dan perwakilan Bank Indonesia.

Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri membuka secara resmi acara sosialisasi ini . Dalam sambutannya, ia tidak bosan-bosannya berpesan agar seluruh satuan kerja menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012, sehingga diharapkan tidak adanya penumpukan SPM pada akhir batas waktu pengajuan SPM. Dirinya pun berharap agar kita bersama-sama dapat menjaga kesehatan dan menjaga keadaan agar tetap kondusif.

Memasuki acara pertama, Kepala Seksi Pencairan Dana Selamet Riyadi memaparkan kepada seluruh satuan kerja mengenai penerimaan negara, penyelesaian uang persediaan sampai dengan batas penyelesaian pagu minus terkait dengan belanja pegawai sesuai dengan PER 37/PB/2012. Dalam pemaparannya tidak lupa ia mengingatkan kembali agar setiap satuan kerja berlomba-lomba dalam menyampaikan SPM agar tidak ada lagi satuan kerja yang bertahan di KPPN sampai dengan pukul 05.00 keesokan harinya.

Pada sesi berikutnya, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Karli Mu’amal menjelaskan mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2012 dari sisi Akuntansi dan Pelaporan. Beliau menyampaikan tatacara pertanggungjawaban UP serta tatacara penyajian informasi pendapatan dan belanja akrual. Serta tidak lupa menghimbau kepada seluruh satuan kerja mengenai tatacara pengisian SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), agar pengisiannya disesuaikan dengan jumlah seharusnya. Menurutnya, jika memang seharusnya pecahan maka pengisiannya tidak boleh dibulatkan meskipun tidak memiliki uang pecahan.

Bersamaan dengan kegiatan di auditorium, berlangsung juga sosialisasi di ruangan lainnya dengan tema sosialisasi PER 37/PB/2012 yang dikhususkan untuk peserta dari Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi wilayah kerja KPPN Batam. Materi yang disampaikan antara lain hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Bank Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Bank/ Giro Pos KPPN Batam Deny Hariansyah, dilanjutkan dengan materi kedua mengenai Mekanisme Reversal yang disampaikan oleh Rahmat Shaleh.

Acara sosialisasi yang dihadiri oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara, Operator SAI maupun dari Bank Operasional, Bank/ Pos Persepsi dan Perwakilan Bank Indonesia ini mendapat tanggapan yang sangat positif. Hal ini terlihat dari antusiasme para undangan yang hadir serta peran aktif yang ditunjukkan oleh para undangan. Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh tamu undangan, menunjukkan begitu respeck nya mereka terhadap sosialisasi seperti ini. Kami berharap antusiasme seperti ini tetap terjaga, sehingga keadaan yang kondusif akan selalu tercipta sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2012.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Wilayah Satker Kppn Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. Sosialisasi yang difasilitasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare), Kamis, (22/10). Kegiatan dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari para pengelola keuangan instansi vertikal di Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang dan Kab. Enrekang

Sosialisasi yang berdurasi Sembilan jam ini dimulai dengan Pretest oleh Panitia Penyelenggara kemudian disampaikan beberapa materi penting antara lain Gambaran Umum SAP , Kerangka Konseptual, dan PSAP 12 disampaikan Oleh Hari Sugiyanto Kasi Fasilitasi KSAP Kemenkeu, PSAP 01 s.d 04, PSAP 06, dan PSAP 09 disampaikan oleh Darta Kasubbag AKLAP Setditjen PBN, PSAP 05 s.d 07, PSAP 10 dan 11 disampaikan Oleh Siti Syarifah Pelaksana Subdit SAP Direktorat APK.

Kepala KPPN Parepare, Drs. Mattaro Nurdin Arta MM dalam sambutannya mengatakan bahwa Akuntansi basis akrual akan dilaksanakan paling lambat tahun 2015, “Berdasarkan PP No.71 tahun 2010, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan Akuntansi berbasis Akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun 2015. Khusunya bagi pemerintah pusat , penerapan akuntansi berbasis akrual direncanakan lebih dini yaitu tahun 2013, dan pada tahun itu juga akan dilaksanakan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)”

“Akselerasi ini dimungkinkan karena program SPAN di desain untuk menciptakan modernisasi dalam fungsi anggaran dan perbendaharaan yang dikembangkan berdasarkan logika akuntansi berbasis Akrual, dimana nantinya akan menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi dan berbasis Tekhnologi Informasi” imbuh Kepala KPPN Parepare dalam sambutannya.

Sosialisasi yang berlangsung sehari mengambil tema “Raising Accountability Through Accrual Basis” dengan harapan para Narasumber utama dapat menuntun peserta menyampaikan tekhnik strategis penyusunan laporan yang handal dapat dipercaya, menyajikan informasi keuangan dan aset yang benar serta berguna bagi pengambilan kebijakan – kebijakan public untuk peningkatan kualitas perekonomian Negara Indonesia

Pada akhir acara, diadakan diskusi Implementasi yang dipandu oleh Narasumber, selanjutnya untuk mengukur peningkatan Pemahaman terhadap materi yang telah diberikan, Panitia memberikan Postest serta mengumumkan tiga peserta terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Panitia dan memberikan Sertifikat Sosialisasi SAP 2012 kepada seluruh peserta yang ditandatangani oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid,Ak,MM.
Pidato Penutupan dibawakan Oleh Kepala KPPN Parepare, beliau memberikan arahan dan tindak lanjut atas Sosialisasi SAP, “Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengedukasi pegawai potensial dari instansi vertikal Kementerian Negara / Lembaga agar pada saatnya nanti entitas pemerintah pusat dapat menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan capaian terbaik” , senada hal tersebut salah satu peserta yang ditemui oleh contributor mengatakan bahwa sangat senang atas kegiatan ini, “saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia karena telah menyelenggarakan Sosialisasi SAP sehingga kami merasa bertambah wawasan dan kemampuan untuk menyusun Laporan Keuangan lebih baik lagi, dan kami harapkan acara semacam ini bisa dilaksanakan untuk waktu yang akan datang” ucap Syaharuddin Satker Rutan Kabupaten Barru.

Disampaikan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Kalimantan Tengah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi Tindak Pidana Anti Pencucian Uang (Money Laundring), Senin (19/10), di Aula Kanwil. Sosialisasi ini diikuti oleh segenap jajaran Kementerian Keuangan Lingkup Kalimantan Tengah, Perbankan, Asuransi, Kejaksaan, dan Bank Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan apa dan bagaimana sebenarnya tindak pidana pencucian uang kepada para aparat negara dan instansi swasta terkait.

Sosialisasi ini terselenggara berkat kerjasama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat pada umumnya dan aparatur negara serta instansi swasta terkait tentang upaya pencucian uang yang dilakukan para koruptor.

Tantangan dalam penanganan kejahatan Money Laundring
Dalam sesi pertama, Muhammad Yusuf menerangkan tentang kejahatan Money Laundring. Selain itu juga disampaikan tantangan yang dihadapi para aparatur negara dalam upaya mengungkap kejahatan Money Laundring. Tantangan yang dihadapi diantaranya karena kejahatan money laundrying adalah kejahatan yang terorganisir dan pelaku adalah intelektual, selain itu tempus delicit (red. Waktu terjadinya tindak money laundring) umumnya sudah cukup lama sehingga mengakibatkan kesulitan pengumpulan alat bukti. Selain itu transaksi money laundring juga dapat melintasi batas Negara, hal ini mengakibatkan para penegak hukum harus ekstra cerdas dan ekstra lincah untuk dapat mengungkap kejahatan tersebut.

Dalam perkembangannya PPATK telah melakukan beberapa terobosan dalam peranannya sebagai Financial Intelegence Unit bagi pemerintah, diantaranya melalui terobosan penegakan hukum Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang mengakomodir cross functional team (Polisi, Kejaksaan, Bank Indonesia, Perbankan dan Kementerian Keuangan) dalam upaya mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu kisah sukses PPATK adalah ketika berhasil mengungkap kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim. Terobosan yang terbaru upaya penanggulangan tindakan pencucian uang ini adalah saat ini sedang digodok Rancangan Undang-Undang mengenai perampasan aset.

Follow The Money
Pada sesi ke dua diisi oleh Riono Budisantoso, Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK. dalam presentasinya Riono menguraikan paradigma Follow the money daripada Follow the crime dalam upaya menyingkap tindak pidana pencucian uang dan . Upaya memunculkan paradigma follow the money ini perlu agar setiap uang negara atau uang rakyat yang dikaburkan asal usulnya dapat dilacak dan kemudian pada nantinya setelah melalui keputusan hukum yang sah dapat dikembalikan ke Kas Negara.

Dalam sesi kedua ini, Riono lebih mengungkapkan sisi teknis dari sebuah kejahatan pencucian uang, mulai dari tahapan pencucian uang yaitu: Placement (penempatan dana), Layering (memindahkan atau mengubah bentuk dana) dan Integration (mengembalikan dana sehingga seolah-olah sah) dan teknik-teknik pencucian uang. Di akhir presentasinya Riono juga mengungkapkan teknik analisis yang digunakan oleh PPATK dalam mengungkap aliran dana pencucian uang.

Sharing Knowledge
Pada akhir sosialisasi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro menyampaikan pentingnya sosialisasi ini dalam upaya sharing knowledge antar instansi keuangan di Indonesia baik Kementerian Keuangan, Perbankan, Asuransi, dan Bank Indonesia serta penegak hukum (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan). Upaya ini perlu ditempuh agar setiap aparatur negara mampu mendeteksi bahkan mengungkap sebuah tindakan pencucian uang. Selanjutnya Djoko Wihantoro juga menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh PPATK diharapkan mampu menambah amunisi para penegak hukum lingkup Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya.

Liputan Rakorda II Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng
Wonosobo, djpbn.kemenkeu.go.id - ”Dengan Rakorda II tahun 2012 Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Percepatan Penyerapan DIPA dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat” menjadi tema dalam Rakorda II Tahun 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil, Bjardianto Pudjiono, dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2012 dengan mengambil tempat di Hotel Kresna, Wonosobo.

Dalam sambutannya, Bjardianto Pudjiono menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan misi Ditjen Perbendaharaan. Tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan.

Sementara itu, ia melanjutkan, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pebendaharaan dan bendahara umum negara. Dalam melaksanakan tugas yang berat tersebut tentunya diperlukan sinergi dari semua jajaran. Sebagai instansi vertikal di daerah kita berfungsi sebagai tulang punggung keberhasilan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

“Mari kita bahu membahu untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan” ujarnya.

Rakorda kali ini juga mengusung materi Penilaian Kinerja yang belakangan ini menjadi trending topic dengan aplikasi e-Performance-nya. Sebagai narasumber, Kasubag Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja Bagian OTL, Jordan, yang menjelaskan mengenai e-Performance, diawali dari pemahaman mengenai IKU sampai dengan pemanfaatan aplikasi e-Performance tersebut pada masa depan . Pencerahan dari narasumber dapat menjawab pertanyaan dan menghilangkan kebingungan para peserta tentang pemanfaatan e-Performance.

Hawa dingin Dataran Tinggi Dieng ternyata tak mengurangi semangat peserta Rakorda untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai mengingat begitu padatnya agenda yang harus dilakukan oleh komisi-komisi yang berupaya menyelesaikan materi berkaitan dengan tupoksi dan persiapan menghadapi akhir tahun anggaran. Pada rakorda kali ini, Kepala Kanwil juga memberikan materi Coaching Clinic kepada seluruh peserta. Beliau menjelaskan bagaimana mengembangkan karakter untuk menjadi seorang leader yang andal dan prinsip-prinsip coaching. Coaching sangat diperlukan pada saat harus meningkatkan kinerja organisasi yang turun atau naik turun. Bahwa sukses seorang coach lebih banyak ditentukan oleh ketrampilan mendengarnya daripada ketrampilan berbicaranya sehingga mampu menjaga performa kinerja terbaik anak buah.

Pemberian penghargaan bagi KPPN yang berprestasi memberi warna lain pada Rakorda kali ini. Terdapat 4 kategori penilaian dalam pemberian penghargaan yaitu kualitas LKPP, LKKL, dan KPPN yang secara keseluruhan berkinerja baik. Pada kesempatan kali ini KPPN Kudus yang mendapat predikat sebagai KPPN yang berkinerja terbaik.

Oleh: Kontributor Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Diseminasi Sistem dan Bisnis Proses Terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA
Benteng, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Benteng mengadakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan Diseminasi Sistem dan Bisnis Proses Terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA TA 2013, Selasa (30/10), di Aula KPPN Benteng. Acara dihadiri oleh Staff Pengelola Keuangan dan Petugas SAI satuan kerja lingkup KPPN Benteng.

Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Evaluasi dan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester I TA 2012 yang telah dilaksanakan bulan sebelumnya oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Benteng. Dengan adanya workshop ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang ditemui pada evaluasi tersebut dapat terselesaikan.

Kepala KPPN Benteng, Bulus Lumban Gaol menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan persiapan memasuki akhir tahun anggaran. Ia menghimbau agar seluruh satuan kerja lebih aktif dalam merealisasikan anggarannya, terutama kepada satker-satker yang memperoleh APBN-P, sehingga target realisasi 95% dapat tercapai.

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada tiga satuan kerja dengan Laporan Keuangan terbaik berdasarkan hasil Tim Penilai KPPN Benteng. Penghargaan berupa piagam dan bingkisan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Benteng kepada tiga satuan kerja terbaik, yaitu Balai Taman Nasional Takabonerate, Pengadilan Negeri Selayar dan Pengadilan Agama Selayar.

Materi pertama tentang Sistem dan Bisnis Proses terkait Pengalihan Kewenangan Pengesahan DIPA TA 2013 disampaikan oleh Bulus Lumban Gaol. Pemateri menjelaskan bahwa untuk TA 2013, satker-satker tidak lagi melakukan penelahaan DIPA dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, tetapi memperoleh petikan DIPA dari Unit Eselon I sebagai penanggungjawab program, sehingga setelah petikan DIPA diterima, diiminta kepada satuan kerja untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Lukas Lazarus Lerrick, mengenai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Pemateri menghimbau agar pada tahun ini, seluruh satuan kerja lingkup KPPN Benteng dapat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan tepat waktu.

Sesi terakhir disampaikan oleh Staff Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Todo Filipi Anderson. Sesi kali ini diawali dengan penyampaian PSAP 01 menurut PP 71 tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Materi ini dipandang perlu disampaikan, dengan harapan satuan kerja lebih siap untuk menghadapi perkembangan Akuntansi Pemerintah kedepannya, yaitu perubahan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual. Materi terakhir yang disampaikan adalah Workshop Penyusunan Laporan Keuangan, dimana pemateri menjabarkan beberapa kesalahan yang ditemui pada Laporan Keuangan (CaLK) Satuan Kerja Semester I TA 2012. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan menjadi perhatian penting pada materi kali ini, mengingat dari hasil evaluasi Laporan Keuangan (CaLK) yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mengungkapkan tiap pos pada cetakan Laporan Keuangan (face) pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Acara ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Benteng. Di akhir acara, ia berharap dengan adanya workshop ini, pengetahuan satuan kerja dalam hal penyusunan laporan keuangan dapat lebih meningkat, sehingga Laporan Keuangan yang disusun dapat lebih relevan, akuntabel, dan transparan demi terwujudnya LKPP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Liputan Sosialisasi Quality Assurance Reformasi Birokrasi di KPPN Baturaja
Baturaja, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Baturaja telah melangsungkan Sosialisasi Pelaksanaan Quality Assurance Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan lingkup KPPN Baturaja pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2012, di Aula KPPN Baturaja. Acara diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Baturaja di sela kesibukan tugas pelayanan sehari-hari.

Pada hari pertama, doa bersama di pagi hari telah menjadi tradisi KPPN Baturaja. Kegiatan sosialisasi dibuka langsung oleh Plh. Kepala Kantor, Sri Wiyono yang merupakan pejabat Kepala Subbagian Umum KPPN Baturaja. Materi yang disajikan mengenai Penegakan Disiplin PNS serta Kode Etik Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 dipaparkan kepada pegawai KPPN Baturaja agar selalu berpegang terhadap kode etik dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi terkait status KPPN Percontohan yang baru saja disandangnya.

Selanjutnya, materi terkait dengan pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan sesuai amanat reformasi birokrasi dijadikan entry point untuk menggugah kembali seluruh pegawai agar senantiasa berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan komitmen anti korupsi, anti gratifikasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.

Mengakhiri hari pertama, disajikan pemaparan kegiatan/area titik rawan dan modus/penyebab identifikasi kegiatan titik rawan pada delapan area perubahan pada Ditjen Perbendaharaan, terutama pada area yang langsung terkait dengan pegawai seperti area perubahan pola pikir dan budaya kinerja, penataan SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengetahui titik rawan serta modus yang muncul, diharapkan seluruh pegawai dapat menghadapi serta mencari solusi terbaik apabila terjadi dalam lingkungan kerjanya.

Sedangkan pada hari kedua, Kamis 25 Oktober 2012, penyajian materi berfokus pada Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip service excellence. Dalam sesi ini, penayangan video pelayanan yang menampilkan citra positif profesional seorang pegawai dan organisasi dengan personal grooming-nya. Sebagai penutup, Kepala KPPN Baturaja menyampaikan pesan bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima yang terbaik, cepat, tepat, transparan, dan tanpa biaya/imbalan diperlukan komitmen serta kontribusi dari seluruh pegawai yang terlibat dalam lingkaran pelayanan KPPN secara konsisten.

Oleh : Arien Armadiana Hutari, kontributor KPPN Baturaja