Liputan Sosialisasi Program-Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012 di TVRI Stasiun Mataram, Nusa Tenggara Barat
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan TVRI Stasiun Mataram melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program-Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Jumat (27/1). Acara sosialisasi ini dikemas dalam acara Perbincangan Publik yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Mataram pada pukul 19.00 sampai dengan 20.00 WIB.

Acara digelar untuk memberikan informasi yang memadai dan meningkatkan kepedulian masyarakat serta semua stakeholder mengenai kebijakan Pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2012 khususnya tentang Program Pro-Rakyat di tahun 2012.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah, Kepala KPPN Mataram, Bambang Hartono, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB, Soedaryanto, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Budarja, dan, Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Jalalussayuthi.

Alfiah menyampaikan bahwa, Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berperan dalam proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dijadikan dasar pencairan dana APBN oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana APBN. Untuk kelancaran pelaksanaan APBN TA 2012 khususnya di wilayah Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Petrbendaharaan Provinsi NTB telah menyelesaikan validasi DIPA sebanyak 522 DIPA yang tersebar pada 40 Kementerian dengan dana sejumlah Rp6.037.124.697.000,- pada tanggal 9 Desember 2011 dan telah diserahkan keseluruhan DIPA tersebut oleh Gubernur NTB pada tanggal 22 Desember 2011.

Dari pagu dana yang ada, terdapat alokasi sebesar Rp262 miliar yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui Program Kemandirian Masyarakat Perdesaan, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa dan Bantuan Operasional Kesehatan. Alfriah juga mengharapkan dengan penyerahan DIPA yang lebih awal tersebut maka Satker dapat melaksanakan kegiatannya mulai dari awal tahun Anggaran.

Lebih jauh membahas program-program pro rakyat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp196 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi NTB. Program ini adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan tujuan umum meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat masyarakat miskin secara mandiri.

Di bidang kesehatan, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan, akan dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalainan dengan alokasi dana Rp39,4 miliar. Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sedangkan Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

Selain program di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang kesehatan, pada bidang pendidikan juga dialokasikan dana melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa bagi siswa tidak mampu. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB menyatakan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB mendapat alokasi dana DIPA 2012 sebesar Rp26,9 milar yang akan disalurkan untuk BOS dan Beasiswa bagi siswa kurang mampu berprestasi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTsN) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.

Pada Perbicangan Publik ini juga Kepala KPPN Mataram mengatakan bahwa KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara akan melayani Satker penerima DIPA sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Kepala KPPN Mataram menegaskan bahwa sepanjang kelengkapan dan persyaratan yang diajukan oleh Satker telah lengkap maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maksimal dalam waktu 1 Jam.

Menjelang akhir acara Alfiah mengatakan bahwa memang masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana ke masyarakat seperti rekening penerima dana yang tidak valid maupun sudah tidak aktif sehingga berakibat dana yang dicairkan oleh Satker kembali ke Rekening Kas Negara. Untuk itu Kepala Kanwil dan Kepala KPPN mengharapkan agar Satker maupun lembaga/masyarakat penerima dana agar juga tetap memperhatikan permasalahan ini sehingga tidak mengganggu kelancaran pencairan dana ke masyarakat.

Oleh Mauritz CRM dan Margo Utomo - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB

Liputan Gugus Kendali Mutu KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Implementasi SPAN yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun ini benar-benar disambut baik oleh para pegawai Ditjen Perbdnaharaan di daerah. KPPN Medan I adalah salah satu contohnya. Guna meningkatkan kualitas SDM dan konsolidasi, mereka mengawali tahun 2012 dengan mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tanggal 26 Januari 2012 jam 16.00 sampai jam 17.30 di AULA KPPN Medan I.

“GKM merupakan kegiatan rutin yang sangat penting untuk sharing pengalaman dan pengetahuan, terutama dari pegawai yang baru mendapatkan tugas bimtek (bimbingan teknis-red) atau diklat (pendidikan dan latihan-red), sehingga dapat menambah ilmu untuk kemajuan organisasi,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon.

“Kepada rekan-rekan semua, saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas tutup tahun 2011 dan penyelesaian LKPP tahunan tepat waktu. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam penyelesaian SPM dan SP2D. Untuk ke depannya kita sama-sama saling bersinergi untuk kebaikan bersama dan kemajuan kantor kita,”tambah Ria.

Pada GKM edidi pertama tersebut, berperan sebagai moderator adalah Kepala KPPN Medan I, sedang acara dibawakan oleh Apriyono yang adalah Kepala Subbagian Umum. Sebagai narasumber adalah Sintong Sibuea dan Ruben Fabian Posma. GKM tersebut mengambil tema “Aplikasi KPPN 2012 dalam menyongsong SPAN”.

Sintong Sibuea membahas SE DJPBN No.SE-18/PB/2010 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara. Konfirmasi surat setoran manfaatnya antara lain dpat mengurangi kasus pemalsuan Surat Setoran Penerimaan Negara. Perdirjen PBN No.PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada KPPN. Dijelaskan bahwa KPPN dilarang melakukan perbaikan database aplikasi SP2D sebelum menerima ADK koreksi SPM dari satker. Koreksi tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan jumlah uang baik jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

Ruben Fabian Posma, pemateri kedua menyajikan aplikasi KPPN 2012 baik aplikasi GPP, SPM, dan SP2D. Hanya ada sedikit perubahan dari aplikasi 2011. Dalam aplikasi GPP apabila SPM Gaji belum direkon maka akan ada peringatan pada aplikasi SP2D. Aplikasi SPM ada 2 kolom untuk pengisian NPWP. Pada aplikasi SP2D menu pagu hanya 2 digit yang sebelumnya ada 6 digit.

Kedua pemateri adalah pegawai yang telah ditugaskan untuk mengikuti bimtek tanggal 16 sampai 20 Januari 2012 di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. Kesimpulan dari kedua pemateri pada intinya adalah dalam menyelesaikan pekerjaan sangat memerlukan kerja sama antara seksi PD, Bendum, Verak maupun Bagian Umum. Tanpa itu, akan kehilangan jejak dalam menyelesaikan proses pekerjaan. Harus ada sinergi dan konsolidasi antar seksi.

Peraturan konfirmasi dan koreksi ini baru dan berbeda dengan peraturan yang lama. Maka KPPN Medan I akan mengadakan sosilaisasi kepada satker agar ada kesepahaman dan kesamaan persepsi di dalam melaksanakan peraturan ini.

GKM selain untuk meningkatkan kualitas diri dan mempererat silaturahim antar pegawai, juga sebagai sarana curhat yang diharapkan akan dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pegawai di dalam melayani masyarakat. Tiga puluh lima pegawai KPPN Medan I, sudah tentu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Sangat diperlukan kesamaan persepsi agar satu jalan satu tujuan dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil DJPB Provinsi Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Kesamaan langkah dan pandangan dalam menghadapi pelaksanaan APBN tahun 2012 dipandang penting oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Karenanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja kantor di lingkupnya. Acara diselenggarakan pada tanggal 27-29 Januari 2012 di Bumi Langkah Serentak Umbai Seayun, Muara Bungo.

“Rapat Koordinasi ini adalah hal penting yang harus dilakukan karena baru saja kita memasuki tahun 2012,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Amril Usman, saat membuka acara. “Dipandang perlu untuk menyamakan langkah dan persepsi seluruh KPPN sehingga bisa lebih berhasil dalam mengelola berbagai permasalahan baik terkait pencairan dana sampai dengan pelaporan keuangan . Rintangan dan masalah boleh terjadi tetapi tidak boleh menyurutkan langkah kita dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara,” tambahnya penuh semangat.

“Bagian yang tak kalah pentingnya adalah menyamakan persepsi antara pembina dan yang dibina, serta antara KPPN dan satker. Kalau tidak dibingkai dalam pemikiran dan persepsi yang sama hasilnya tidak akan maksimal. Jangan sampai pembinaan yang dilakukan kanwil tidak tercapai sasarannya hanya karena masalah persepsi yang berbeda dengan yang dibina. Anggaran kita berbasis kinerja artinya dana yang diberikan harus ada outputnya dan bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh KPPN. Lewat evaluasi pembinaan perbendaharaan ini, ke depan harus lebih tajam untuk membantu KPPN meningkatkan kinerjanya dan mengatasi permasalahannya,” katanya lagi.

Bagian terakhir yang menjadi arahan beliu adalah menyangkut nilai-nilai kementerian keuangan yang harus diaplikasikan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

“Sikap dan perilaku pegawai Ditjen Perbendaharaan harus mencerminkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kebanggaan kita adalah melaksanakan tugas dan pekerjaan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi ini panitia membagi menjadi 4 komisi yaitu Komisi Umum diketuai M. Priutomo Rasyid (Kepala Bagian Umum), komisi pencairan dana diketuai oleh M. Budi Dharmanto (Kabid PA), Komisi Bank/Pos diketuai Yona (Kabid PP) dan Komisi Vera diketuai oleh Zaenal Arifin (Kabid Aklap). Masing-masing komisi menghasilkan rekomendasi yang akan diteruskan ke tingkat pusat terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dalam lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jambi.

Mengakhiri seluruh rangkaian acara diadakan ramah tamah dengan Amril Usman yang terhitung 1Pebruari 2012 ini akan pensiun. Dengan demikian, rakor kali ini akan menjadi kenangan tersendiri bagi beliu. Dalam sambutan menutup acara beliu menyampaikan bahwa bulan februari adalah bulan yang istimewa bagi beliu karena pada bulan tersebut beliu diangkat menjadi CPNS dan kepala Kanwil .

“Tak terasa sudah 37 tahun mengabdi sebagai PNS dan telah 3,5 tahun menjadi Kepala Kanwil DJPB Prov.Jambi, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjalankan tugas,” ungkapnya disambut keharuan para peserta.

Oleh Noegroho - Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Putusibau, djpbn.kemenkeu.go.id - “Penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi sebagai komitmen kita bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya yaitu awal tahun anggaran” itulah sambutan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Putussibau Bungas, SE. pada acara penyerahan DIPA di Aula KPPN Putussibau.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten II Bupati Kab. Kapuas Hulu dan Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah kerja KPPN Putussibau. Beliau juga berpesan Program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment agar dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012, dihimbau kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih ditingkatkan lagi sesuai yang direncanakan, dengan membulatkan tekad dan mengobarkan semangat untuk berpacu dalam realisasi anggaran, dengan tetap mengedepankan sikap kehati-hatian. .

Adapun DIPA yang diserahkan di wilayah kerja KPPN Putussibau sebanyak 39 DIPA dengan total nilai Rp 197.738.606.000,-, yang terdiri dari DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah berjumlah 28 DIPA, dengan nilai Rp 134.390.776.000. DIPA Tugas Pembantuan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 10 DIPA, dengan nilai Rp 32.971.251.000. DIPA Urusan Bersama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 1 DIPA, dengan nilai Rp 30.376.579.000,- .

Dalam rangkaian acara penyerahan DIPA tersebut Kepala KPPN Putussibau juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Satker terbaik dalam hal Kecepatan Penyerapan Anggaran yang diraih oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Kab Kapuas Hulu sebagai Peringkat I, dan dalam hal Konsiten Penyerapan Anggaran diraih oleh Polres Kab. Kapuas Hulu sebagai Peringkat I, sedangkan Peringkat I UAKPA terbaik diraih oleh MTSN Bunut Hilir. .

Liputan Gugus Kendalai Mutu SPAN di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - “Perubahan adalah sebuah keniscayaan, semua pasti berubah yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri.” Itulah kata pembuka Fauzi Syamsuri selaku Kepala KPPN Batam yang baru pada saat memberikan arahan pada sosialisasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) melalui Gugus Kendali Mutu yang diadakan di sore yang cerah yang dilaksanakan pada KPPN Batam. Beliau melanjutkan pemaparannya, bahwa SPAN adalah bagian dari reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara khususnya yang terkait dengan Perbendaharaan dan Penganggaran yang tidak lahir begitu saja tetapi sudah melalui sebuah perdebatan, kajian dan proses yang panjang, sehingga pimpinan Kementerian Keuangan memutuskan program SPAN sebagai program Nasional yang harus diimplementasikan.

Hanya ada dua pilihan papar beliau yang bisa diambil oleh pegawai KPPN Batam dalam mensikapi keberadaan program SPAN. Pertama, bersikap tidak peduli, acuh, apatis , mencela dan tidak mau tahu dengan program SPAN karena dengan bersikap seperti tersebut dianggap belum tentu akan diperhatikan dan tetap menerima gaji dan TKPKN (Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara). Kedua, bersikap antusias, pro aktif dalam mencari informasi SPAN, berfikiran terbuka dan siap berubah, mau meningkatkan kemampuan dan belajar terus menerus tetapi tetap tidak meninggalkan sikap kritis dan konstruktif. Menurutnya, sebaik apapun sebuah sistem itu dirancang pasti ada kelemahan dan kadang-kadang berbeda antara apa yang dipikirkan sewaktu diperancangan dengan kondisi ril dilapangan. Oleh karena itu perlu untuk selalu memberi masukan atau feed back agar program yang dicanangkan dapat berjalan secara optimal.

Fauzi melanjutkan, jika pilihan pertama yang dipilih, maka secara “Sunnatullah” siap siap saja untuk terpinggirkan. Jika kehadiran kita dalam sebuah organisasi seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memberi kemanfaatan maka bukan tidak mungkin kedepannya organisasi akan mendepak kita. Bukankah sama kita sadari bahwa basis penganggaran kita adalah berdasarkan performance termasuk dalam hal ini performace pegawai itu sendiri. Jikapun tidak seekstrim tersebut, yang paling mungkin adalah bahwa pegawai yang bersangkutan akan memperoleh grade sesuai dengan kontribusinya dan mungkin akan menjadi parasit di dalam organisasi.

Jika pilihan kedua yang diambil, Fauzi berpendapat, ketika SPAN diterapkan maka tidak akan kaget lagi dan sudah pasti akan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Sudah tentu akan menikmati kemudahan-kemudahan dari pekerjaan yang saat ini besifat manual dan tidak terintegrasi. Yang juga tidak bisa dilupakan adalah bahwa pegawi yang bersangkutan pasti lebih kompetitif atau selangkah lebih maju. Jika pun pensiun – bagi pegawai yang sudah menjelang pensiun- akan mempunyai kebanggaan tentang perubahan yang dicapai di institusi dimana mereka pernah berkarya. Hampir tidak mungkin bahwa niat dasar pimpinan untuk mengimplementasikan SPAN adalah untuk membuat susah pegawai.

Kepala KPPN Batam, dalam penutup pengarahan mengaharapkan agar seluruh pegawai pada KPPN Batam menjadi yang terdepan dalam perubahan ini. Meminjam salah satu semboyan produsen alat olah raga terkemuka “Just Do It”, beliau mengharapkan agar seluruh KPPN Batam dapat memakai semboyan tersebut dalam menghadapi perubahan termasuk pengimplementasian SPAN, dengan tidak melupakan sikap kritis yang konstruktif dalam rangka continues improvement dalam operasional atau penerapannya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi SPAN
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id -Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang menurut rencana akan diimplementasikan pada tahun 2012 menuntut agar setiap unit di jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dari sisi Sumber Daya Manusia. Untuk itu upaya mendukung implementasi SPAN  terus dilaksanakan oleh Duta SPAN Unit Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, melalui penyelenggaraan sosialisasi pengenalan mengenai program-program SPAN, Jumat (16/12).

Duta SPAN Unit dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan KPPN Banda Aceh melaksanakan sosialisasi SPAN dengan tema “SPAN Menciptakan Proses Bisnis yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi  Informasi, SDM yang Unggul dan Organisasi yang Efektif dan Efisien”. Acara dilaksanakan di halaman komplek rumah dinas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh di Lamlagang.

Acara dimulai dengan senam bersama di halaman Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama, dimana pada hari itu para pegawai begitu dimuliakan, yaitu dilayani oleh Kepala Kanwil dan jajaran eselon III dalam menghidangkan makanan yang disajikan.

Memasuki acara inti, penyampaian sambutan dan pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin. Dalam sambutannya beliau juga mensosialisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu  Achmad Saefudin juga berpesan agar para pegawai dapat memahami nilai-nilai Kementerian Keuangan serta diharapkan dapat menerapkannya dalam  pekerjaannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi SPAN oleh Duta SPAN Unit dari Kanwil dan KPPN Banda Aceh.

Dalam Sosialisasinya Duta SPAN Unit Kanwil dan KPPN Banda Aceh menjelaskan pengertian dari SPAN serta mangajak para pegawai untuk siap dalam menghadapi perubahan pada saat SPAN diimplementasikan nantinya. Untuk itu para Duta SPAN Unit Kanwil dan KPPN Banda Aceh menghimbau agar para pegawai untuk segera mengikuti Survei Kesiapan Perubahan Kedua      (SKP-2) 

Terakhir acara dilaksanakan penghijauan, yaitu penanaman pohon di halam komplek rumah dinas. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai tentang perkembangan SPAN dan juga semangat kebersamaan serta kekompakan antar pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh : Samsul Bahri dan Yasmi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Sosialisasi dan Penyerahan DIPA TA 2012 di KPPN Tegal
Tegal, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tegal melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012, Jum’at (23/12), di KPPN Tegal. Penyerahan DIPA TA 2012 itu mengundang Walikota Tegal, Bupati Tegal, Brebes, dan Pemalang, dan pejabat terkait lainnya, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Tegal. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan diawali oleh Presiden Republik Indonesia kepada para menteri/pimpinan lembaga dan Gubernur di Jakarta bertempat di Istana Negara pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011, kemudian diikuti penyerahan DIPA di daerah.

Sebelum penyerahan DIPA TA 2012 didahului dengan sosialisasi tentang Percepatan Pencairan Dana APBN TA 2012, dengan narasumber Kepala KPPN Tegal Drs. Mirza Effendi. Sosialisasi ini bertujuan antara lain untuk mengingatkan kembali kepada semua Kepala Satuan Kerja penerima DIPA TA 2012, akan pentingnya percepatan pencairan dana APBN sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain materi pencairan dana, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Agus Effendi menyampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang tata cara Penyelesaian & Penatausahaan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KPPN Tegal menyerahkan 138 DIPA dengan nilai pagu DIPA Rp.2.895.665.079.000. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal Kementerian / Lembaga di Daerah, berjumlah 110 DIPA dengan nilai Rp. 2.712.526.485.000. DIPA Tugas Perbantuan untuk SKPD di Propinsi / Kabupaten / Kota Jumlah 21 DIPA dengan nilai Rp. 42.737.688.000. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kebupaten / Kota Jumlah 7 DIPA dengan nilai Rp. 140.400.906.000,-

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tegal Drs. Mirza Effendi antara lain menyampaikan, dengan diserahkannya DIPA pada tanggal 23 Desember 2011 diharapkan Satker dapat segera melaksanakan anggarannya, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Belanja pemerintah tersebut dapat menjadi stimulus perekonomian di daerah tersebut sejak awal tahun anggaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2011 di wilayah pembayaran KPPN Tegal per tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp.999.961.245.898 atau 99,54% dari pagu DIPA .

Puncak acara ditandai dengan penyerahan DIPA secara simbolis oleh Bupati / Walikota atau yang mewakili kepada Kepala Satuan Kerja, dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2012 kepada para Kepala Kantor / Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran.

Oleh : kontributor KPPN Tegal

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Menandai dimulainya derap langkah TA 2012 khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagaimana terjadi di provinsi yang lain, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim juga membidani penyelenggaraan penyerahan DIPA TA 2012. Diawali oleh iringan butiran gerimis, Gubernur Kalimantan Timur menyerahkan DIPA TA 2012 diserahkan kepada kepala daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Kalimantan Timur, Jumat (23/12), di Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Acara Penyerahan DIPA TA 2012 di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur tersebut terasa menjadi lebih hikmat dan efektif dikarenakan Pemprov Kaltim menggabungnya dalam Acara Rapat Kerja Gubernur beserta Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, Instansi Vertikal dan Para Pemangku Kepentingan dalam agenda Evaluasi Tahun ke -3 Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2009-2013.

Penyerahan DIPA TA 2012 dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, DR. H. Awang Faroek Ishak, kepada 10 satker yang dipilih mewakili unsur TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Instansi Daerah.

Sedangkan kepada satker lainnya secara keseluruhan diserahkan secara langsung kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di Lobby Pendopo Lamin Etam oleh para petugas gabungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim dan KPPN Samarinda.

Pada kesempatan itu Gubernur Kaltim menyambut antusias dan menyampaikan apresiasinya atas proses penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 sekaligus mengekspos surat Menteri Keuangan Nomor S-812/MK.05/2011 tanggal 13 Desember 2011 hal Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan yang sebelumnya telah disampaikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim kepada Gubernur Kaltim dan oleh para Kepala KPPN kepada para Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.

Sebelum DIPA diserahkan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, melaporkan kepada Gubernur bahwa DIPA TA 2012 yang diserahkan pada satuan kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 648 DIPA dengan jumlah Pagu Rp.8.104.068.512.000,- meliputi DIPA Kantor Pusat dan Instansi Vertikal berjumlah 464 DIPA senilai Rp.7.121.192.995.000, DIPA Tugas Pembantuan sejumlah 94 DIPA senilai Rp.326.269.958.000,- DIPA Dekonsentrasi berjumlah 70 DIPA senilai Rp.462.273.402.000,- dan DIPA Urusan Bersama berjumlah 20 DIPA senilai Rp.194.332.157.000,- Selain alokasi tersebut, alokasi APBN berupa Dana Transfer 2012 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.15.816.486.557.885, dengan rincian DBH Pajak sebesar Rp.3.286.953.715.797, DBH SDA sebesar Rp.6.670.375.794.088,- DAU sebesar Rp.4.536.156.684.000,- DAK sebesar Rp.327.285.000.000,- dan Dana Penyesuaian sebesar Rp.995.715.364.000,-

Dalam laporannya kepada Gubernur Kalimantan Timur, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur juga menjelaskan bahwa Penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran bukanlah tradisi tahunan, tetapi sebagai komitmen Kementerian Keuangan Cq Ditjen Perbendaharaan bersama Kementerian Negara / Lembaga untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Percepatan penyerahan DIPA TA 2012 adalah salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mendorong agar Kementerian/Lembaga dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2012.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penyerapan anggaran 2011 tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan faktor lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan, kelemahan di bidang regulasi, serta ketidaklengkapan regulasi dan prosedur.

Dijelaskan pula oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim bahwa ke depannya akan segera disusun langkah-langkah untuk mendorong perbaikan pola penyerapan tersebut, diantaranya adalah penyempurnaan jadwal kegiatan yang mengacu pada kedisiplinan para Kuasa Pengguna Anggaran mentaati jadwal kegiatan yang telah disusunnya, monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran yang terus disempurnakan dengan tidak menambah beban kerja pengelola anggaran tetapi mendukung upaya pengawasan dan sinkronisasi data keuangan serta dapat memberikan umpan balik mulai dari tahap perencanaan sampai pada pertanggungjawaban anggaran. Jajaran Kementerian Keuangan di Pusat dan Daerah bersama Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi dan analisis terhadap penyerapan anggaran, hambatan-hambatan yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran akan segera dievaluasi lebih mendalam sehingga pola penyerapan anggaran menjadi lebih sehat.

Pada akhir pembacaan laporan tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kaltim mengucapkan terima kasih kepada para Kuasa Pengguna Anggaran yang telah bekerja sama dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012.

Oleh : Sanyoto Danang Prabowo, Kontributor Kanwil PBN Kaltim