Liputan Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan pemahaman atas PMK Nomor : 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012 pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2012 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan di KPPN Wonosari dan KPPN Wates.

Acara dibuka pada hari Selasa (22/5), oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro. Hadir sebagai peserta di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 293 peserta atau 91% dari 320 undangan, di KPPN Wonosari hadir 43 peserta atau 74% dari 58 undangan, dan di KPPN Wates hadir 38 peserta 82% dari 46 undangan.

Dalam sambutannya Hendro Baskoro mengawali dengan menyampaikan data realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2012 untuk satker wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih dibawah target (11,08%) dari target yang ditetapkan sebesar 15%.

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menghasilkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan suatu rencana penyerapan anggaran yang komprehensif, yaitu rencana penyerapan anggaran yang dibuat berdasarkan hasil analisis atas kegiatan maupun belanja yang akan dilakukan. Dalam rencana tersebut harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan suatu kegiatan, jangka waktu pengadaan barang dan jasa serta biaya yang diperlukan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan kegiatan maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, imbuh Hendro, guna memastikan bahwa rencana penyerapan anggaran yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dalam sistem DIPA dikenal dengan revisi anggaran atau revisi DIPA. Adapun tujuan revisi adalah sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi di lapangan, mempercepat pencapaian kinerja, dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas.

Lebih lanjut dalam sambutannya, ditekankan juga mengenai kewenangan revisi oleh KPA terkait dengan revisi POK yang tidak merubah DIPA, saat ini tidak memerlukan lagi validasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Satker tidak perlu mengirimkan hardcopy maupun softcopy revisi POK ke Kanwil maupun KPPN. Semua satker harus ngeh/mengerti ketentuan baru ini. Dipenghujung sambutannya Hendro mengingatkan kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran, terutama satker yang sampai dengan akhir triwulan pertama penyerapan anggarannya masih rendah, agar segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan terhadap satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir triwulan kedua nanti semua satker minimal bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Oleh: Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto melakukan kunjungan kerja ke tiga KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Pada kesempatan itu, Pardiharto mengunjungi KPPN Parepare, instansi yang pernah beliau bina di tahun 2003.

Bertempat di ruang rapat Kepala KPPN Parepare, laporan singkat kepala KPPN Parepare M.Nurdin Arta mengawali kegiatan kunjungan kerja saat itu. M. Nurdin Arta melaporkan kondisi kinerja saat ini yang menunjukkan perkembangan dan kesiapan para pegawai mengikuti assessment.

selanjutnya kepala kanwil menyampaikan poin-poin penting kepada para pegawai KPPN Pare-pare. Dirinya menekankan perlunya segera mengambil tindakan nyata terhadap butir-butir strategis kesepakatan dalam rakor para kepala KPPN se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Strategi ini merupakan terobosan jangka pendek yang butuh tindak cepat untuk mencapai target IKU dan peningkatan kinerja semester I TA 2012. Target yang dimaksud adalah realisasi APBN semester I sebesar 40%, Pencapaian IKU sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada setisp level, dan upaya-upaya meningkatkan kenyamanan layanan kepada para stakeholder, termasuk upaya penyajian laporan keuangan yang bermutu serta kenyamanan melakukan Rekon SAI.

Dalam kesempatan ini , Kepala Kanwil meminta agar terus meningkatkan upaya – upaya untuk mempertahankan rekon SAI via email yang oleh KPPN Parepare telah mencapai 100% atau semua entitas pelaporan telah dilakukan via email. Kepala Kanwil juga memberikan motivasi kepada rekan – rekan KPPN Parepare yang akan menghadapi assessment, “Anda telah banyak melakukan persiapan dengan bimbingan kepala kantor, rileks saja, jangan terlalu tegang menghadapi assessment Insya Alloh berhasil. Mari sekali lagi tingkatkan kinerja, hari ini harus lebih baik dari kemarin” ucap Kepala Kanwil menutup arahan kepada para pegawai dan akan melanjutkan kunjungan kerjanya di KPPN Makale dan KPPN Palopo esok harinya.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Training Service Exellence KPPN Surakarta
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Janganlah berhenti pada satu titik kulminasi, kita senantiasa  melakukan Continuous Improvement untuk memberikan pelayanan yang excellence. S3 (senyum, salam, dan sapa. red) merupakan tiga kata sering kali sulit dilakukan namun akan mudah ketika sering berlatih dan terus mencoba,”  demikianujar Asri Isbandiah Hadi Kepala KPPN Surakarta dalam sambutannya ketika membuka training service excellence pada hari Sabtu, (12/5) di Aula Gedung KPPN.

Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh seluruh pegawai, melainkan juga petugas security, mengingat perannya yang  tak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban namun juga sebagai pemberi informasi awal bagi mitra kerja pelanggan yang datang ke ruang layanan.

Kegiatan ini dipandu oleh narasumber professional  Rudi Christianto dari Bank BNI ’46 Cabang Surakarta. Rudy menyampaikan bahwa untuk membangun sebuah layanan yang prima, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk merubah paradigma dan dilakukan secara konsisten dengan adanya: Knowledge, Skill, Habit, dan Attitude.

Sementara itu dalam lanjutannya dijelaskan bahwa guna mewujudkan layanan yang prima maka syarat utama layanan harus terpenuhi yang mencakup : Tangible, Emphaty, Responsiveness, Realibility, dan Assurance.

Tangible, berarti layanan akan terwujud apabila didukung dengan penampilan petugas layanan yang rapi, bersih dan ramah, Penataan ruangan yang baik dan kebersihan service area diantaranya meja kerja tersedia alat tulis dan hanya dipergunakan untuk` meletakkan kertas-kertas kerja yang akan diselesaikan pada hari itu.
Emphaty, mempunyai makna sebagai pelayan kita harus mempunyai rasa emphaty terhadap customernya . Untuk menumbuhkan rasa emphaty maka kita harus bisa menggali kebutuhan pelanggan, mampu memberikan solusi yang sesuai, dan menghargai pelanggan.
Responsiveness, tanggapi kebutuhan pelanggan dengan cepat, tepat dan akurat. Keluhan-keluhan pelanggan harus segera kita berikan solusinya dan jangan membiarkan permasalahan  menjadi berlarut-larut tanpa ada suatu kepastian.
Realibility, output layanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan (sesuai yang dijanjikan), dan tidak melakukan kesalahan.
Assurance.tanamkan kepercayaan kepada pelanggan , bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Penjelasan materi tidak hanya searah dari narasumber, namun  berlangsung sangat interaktif karena langsung dilakukan role play  bagaimana petugas front office menerima tamu dan bagaimana sekretaris menerima dan menyampaikan telepon serta bagaimana menangani complain dari mitra kerja.

Pada sesi terakhir, Rudy menyampaikan bahwa guna mendukung tercapainya  motto KPPN Surakarta “Layanan KPPN Surakarta selalu PINTAR (Profesional, Integritas, Tangguh, Amanah, dan Ramah), maka hanya ada tiga kata kunci yang harus dilakukan yakni dengan berlatih, berlatih, dan berlatih serta melakukan perbaikan terus menerus serta perlu kiranya dilakukan standarisasi layanan lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Surakarta

Liputan Pembekalan Seleksi KPPN Percontohan di KPPN Dumai
Dumai, djpbn.kemenkeu.go.id– “Kami Siap, Kami Bisa!” Itulah seruan semangat para pegawai KPPN Dumai pada saat pembekalan seleksi KPPN Percontohan. Pembekalan secara intensif telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan Kantor Pusat guna mempersiapkan diri pegawai untuk menghadapi Seleksi KPPN Percontohan.

Menyusul kedatangan Tim dari Kantor Pusat untuk melakukan pembekalan kepada para pegawai KPPN Dumai,kali ini Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Kanwil Harry Basar Hutapea, Kepala Bagian Umum Yunizon dan beberapa kepala Seksi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 memberikan motivasi, pengarahan serta gambaran agar dapat berhasil dalam mengikuti assessment kepada para pegawai KPPN Dumai.

Harry Basar Hutapea merasa perlu mengadakan pertemuan bersama para pegawai KPPN Dumai. Pembekalan serta dorongan semangat kepada para pegawai dalam menghadapi assessment diberikannya. Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga memberikan tips yang positif dalam mengikuti assessment sehingga para pegawai KPPN Dumai semakin percaya diri untuk mengikuti assessment nantinya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menekankan bahwa semangat, kompetensi serta integritas yang tinggi yang bisa membuat kita melangkah maju ke depan menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel.

Harry Basar Hutapea juga menyampaikan bahwa peserta assessment kali ini termasuk yang beruntung dibandingkan dengan peserta assessment sebelumnya karena telah diberikan pembekalan secara intensif, maka pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya Kepala KPPN Dumai Tamzil melaporkan bahwa pegawai KPPN dumai telah siap dengan penuh semangat untuk mengikuti assessment KPPN Percontohan serta siap menjadi pegawai KPPN Percontohan. “Berusaha sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa, Insya Allah Kita Bisa Berhasil.” ujar Tamzil.

Oleh : Kontributor KPPN Dumai

Liputan diskusi persiapan implementasi SPAN KPPN Sumbawa Besar
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – Implementasi SPAN sudah di ambang pintu. Segenap jajaran insan Perbendaharaan baik di Pusat maupun di daerah menyambut dengan antusias implementasi SPAN ini. Setidaknya hal ini tecermin pada saat diadakannya diskusi terkait persiapan menjelang implementasi SPAN di KPPN Sumbawa Besar, Rabu, 9 Mei 2012.

Bersamaan dengan selesainya pelaksanaan deployment infrastruktur SPAN , diadakanlah Gugus Kendali Mutu dengan tema Transformasi Kelembagaan DJPBN (khususnya KPPN) pascaimplementasi SPAN. Materi ini dibawakan oleh salah satu anggota tim CMC SPAN, yakni Duta SPAN Koordinator Wilayah Bali-NTB-NTT yang juga sebagai anggota tim deployment infrastruktur SPAN.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sumbawa Besar, Wahyu Harmono menyampaikan rasa optimisme yang tinggi bahwa SPAN nantinya dapat berjalan dengan baik bila seluruh komponen dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan implementasi SPAN.

Dalam GKM ini, pemateri memaparkan perubahan proses bisnis di KPPN dan juga akan adanya transformasi kelembagaan baik di tingkat kantor vertikal maupun di kantor pusat. Dalam sesi tanya jawab isu yang hangat dibicarakan adalah terkait keterbatasan user license SPAN yang diterima oleh KPPN Sumbawa Besar yaitu hanya 8 (delapan). Kekhawatiran ini berupa anggapan bahwa mereka yang tidak memiliki user license nantinya “tidak terpakai”. Paradigma bahwa setiap perubahan akan meminta pengorbanan masih melekat di sebagian pegawai.

Namun, di akhir acara, Kepala KPPN Sumbawa Besar meyakinkan semua pegawai untuk selalu siap dan tanggap terhadap perubahan yang akan selalu terjadi dan pengorbanan yang terjadi adalah usaha untuk berpindah dari comfort zone ke zona yang lebih baik, bisa saja berupa kemauan untuk meningkatkan kualitas diri demi mampu mengikuti arus perubahan itu. Toh, sejak dulu pepatah mengatakan, “ Semua hal pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri.”

Oleh: Agus Iman Santoso – Kontributor Sumbawa Besar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan KPPN Kolaka menyelenggarakan sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012, Rabu (24/04/2012) bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Ilham.

Sebanyak 54 Satker wilayah kerja KPPN Kolaka mengikuti sosialisasi dimaksud. Dalam pembukaannya Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, memberikan pandangan bahwa pelaksanaan anggaran perlu adanya fleksibilitas dalam penyerapan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk revisi DIPA. Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring penyerapan DIPA Triwulan I masih terdapat beberapa satker yang penyerapan anggarannya rendah, hal ini antara lain disebabkan karena perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga memerlukan revisi DIPA. Untuk itu, demi memperlancar revisi DIPA perlu diberikan pemahaman tentang tata cara revisi DIPA 2012 kepada satuan kerja.

Penyampaian Materi Tata Cara Revisi DIPA 2012 disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Imam Subagyo. Dalam paparannya disampaikan bahwa terdapat perubahan-perubahan mendasar terkait dengan revisi DIPA 2012, antara lain bahwa revisi POK adalah menjadi wewenang penuh KPA tanpa harus menyampaikan revisi tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, hal ini berbeda dengan tahun 2011 dimana revisi POK harus disampaikan terlebih dahulu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Namun tetap diingatkan bahwa revisi POK tersebut agar tetap didokumentasikan oleh KPA. Disamping materi tata cara revisi DIPA juga disinggung masalah penyusunan RPA untuk satker.

Pada sesi tanya jawab, para peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan dengan antusias tidak hanya terkait dengan revisi DIPA akan tetapi menyangkut juga masalah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pengisian daftar kuesioner dan post-test sebagai evaluasi dari kegiatan sosialisasi tersebut

Oleh: Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker (AFS), LPJ Bendaharawan, dan Penatausahaan Piutang PNBP Tahun 2012 KPPN Sorong – Papua Barat.
Sorong, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sorong menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS), pada tanggal 8-10 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasidan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan dan Penatausahaan Piutang PNBP. Hadir sebagai pesrta Bendahara Pengeluaran dan Operator seluruh satker di lingkungan KPPN Sorong.

Pelaksanaan bimtek ini sekaligus menindaklanjuti surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana / Pencairan Dana Tahun 2012.

Kepala KPPN Sorong – Sujadi dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan sosialisasi dan bimtek ini bertujuan untuk memahami dan menyamakan persepsi dalam hal pencairan anggaran terutama berkaitan dengan ketentuan terbaru mengenai penggunaan Aplikasi Forecasting Satker dalam penyusunan dan penyampaian perkiraan penarikan dana. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan maksud agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran masing-masing satker.

Dalam kesempatan ini Sujadi juga menegaskan kembali komitmen KKPN Sorong bahwa semua jenis layanan di KPPN Sorong tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk itu Kepala KPPN menghimbau kepada seluruh satker agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada staf maupun pimpinan KPPN Sorong.

Sesi pertama diawali dengan materi mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satuan kerja maupun KPPN. Materi yang disampaikan oleh Arnold Kakisina dan Djoko Julianto ini perlu disampaikan kembali agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala satker maupun nasional. Agar runtut, panitia melanjutkan dengan bimtek cara mengoperasikan AFS yang disampaikan oleh Luqman Elhakim dan Jan Jack Jolli Rasubala. Sesi ini berlangsung cukup dinamis mengingat AFS versi 2012 yang sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi sebagian besar peserta.

Setelah break, pemateri berikutnya adalah Safiuddin dan Cosmas Sakti Wijaya Adi yang menyampaikan LPJ Bendaharawan. Dan sebagai penutup adalah Penatausahaan Piutang PNBP yang disajikan oleh Spankye Letlora.

Selama tiga hari tersebut, KPPN Sorong berusaha menjadi guru, mengajak satker bergandeng tangan untuk melaksanakan dengan penuh kesungguhan berbagai peraturan terbaru khususnya terkait dengan perencanaan kas.

Kontributor KPPN Sorong : Djoko Julianto

Liputan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id -- Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 dilaksanakan KPPN Raha di aula KPPN Raha, Jum’at (27/4). Kegiatan tersebut mengusung tema “Meningkatkan kapasitas pegawai satuan kerja K/L dalam memahami dan mengimplementasikan proses penyusunan perkiraan penarikan dana secara tepat waktu dan akurat”.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan kewajibannya menyampaikan rencana penarikan dana ke KPPN, baik secara harian, mingguan, atau bulanan. Herbudi melanjutkan, perencanaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana di Kuasa BUN yang dibutuhkan satker untuk membiayai seluruh kegiatannya secara tepat waktu dan sesuai keperluan. Kewajiban penyampaian perencanaan kas ini bukan untuk mempersulit atau memperlambat proses pencairan dana, melainkan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Herbudi mengingatkan, apabila aplikasi ini dilaksanakan dengan benar, akan mempermudah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyediaan dana. Di sisi lain, menurutnya, pihak satker dapat melakukan penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan secara terencana. Berbeda dengan aplikasi AFS 2011, aplikasi AFS 2012 telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-KL 2012 sehingga diharapkan akan mempermudah satker dalam penyusunan AFS dan Rencana Penarikan Anggaran (RPA). Keunggulan lain aplikasi ini yaitu menu-menu yang tersedia menjadi relatif lebih sederhana dan user friendly sehingga diharapkan tidak menambah beban kerja satker.

Materi sosialisasi berikutnya disampaikan oleh Sri Budiyono H dan Purwakhidin, yang menyampaikan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, Peraturan Ditjen Perbendaraan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3552/PB.3/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana TA 2012. Sesi terakhir mengenai Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) disampaikan oleh Cornelis Z.J. Pay.

Oleh: Kontributor KPPN Raha