Liputan Sosialisasi SAP Akrual, SPAN dan Bimtek Aplikasi SAPPA-W Tahun 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada seluruh UAPPA-W mitra kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 – 28 Maret 2012. Kegiatan ini juga sekaligus dirangkaikan dengan acara penganugerahan” LKKL Award atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011.

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh 129 Pimpinan UAPPA-W dan 6 Pimpinan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPAKD) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh pimpinan UAPPA-W beserta satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY selama ini yang telah memberikan andil besar atas prestasi yang berhasil diraih oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi DIY selama 3 tahun berturut-turut 2008, 2009 dan 2010 sebagai peraih predikat terbaik LKPP Nasional untuk tingkat Kanwil.

Lebih lanjut, Hendro Baskoro menegaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan kesamaan persepsi dan pemahaman bagi para pimpinan UAPPA-W terhadap Peraturan terkait Pengelolaan dan Pertangungjawaban keuangan Negara sehingga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pimpinan UAPPA-W di wilayah Provinsi DIY guna mendukung pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik.

Kepada para pimpinan UAPPA-W, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh kementerian/ lembaga maupun Bendahara Umum Negara termasuk Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu ke depan.

Tantangan pertama menurut Hendro Baskoro adalah capaian target Opini atas LKKL dan LKPP tahun 2011 yang harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Diharapkan seluruh UAPPA-W di wilayah DIY dapat memberikan kontribusi guna tercapainya target kementerian/ lembaga yaitu meraih Opini WTP.

Tantangan kedua, terkait implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) yang akan segera dimulai fase roll out di bulan Juli 2012 yang menggambarkan perubahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBN mulai dari perencanaan sampai pelaporan menjadi satu garis lurus, diterapkannya single data base yang terintegrasi guna pengelolaan keuangan Negara yang semakin baik.

Adapun tantangan ketiga menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, yaitu penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, yang harus sudah diimplementasikan secara penuh mulai tahun 2015 yang akan menggantikan basis akuntansi cash toward accrual yang saat ini dipakai.

Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini sudah dilaunching, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP). Diharapkan dengan adanya PUSAP, akan menjadi acuan bagi Pemrintah pusat maupun daerah dalam menyusun Sistem Akuntansi baik Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat maupun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan yang baru ini, diharapkan akan dapat disusun Laporan Keuangan Konsolidaisan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan bisa dihasilkan Laporan Statistik Pemerintah  (Government Financial Statistic).

Sesi berikutnya mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dan SPAN yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Haris Budi Susilo dan dilanjutkan dengan sesi evaluasi terhadap Hasil Analisa Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2011, Rekonsiliasi dan Permasalahannya, disajikan oleh Kepala Seksi Bimtek dan PSAP, Soeratman.

Puncak acara sosialisasi ditutup dengan Penganugerahan ”LKKL Award” kepada 5 UAPPA-W yang meraih prestasi terbaik atas LKKL tingkat UAPPA-W tahun 2011 yang dipandu oleh Kepala Seksi Pelpaoran Keuangan, Martina Sri Mulyani. Berturut turut ’LKKL Award” diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DIY kepada 5 (lima) UAPPA-W terbaik, yaitu:
1. UAPPA-W Terbaik I : Kanwil Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
2. UAPPA-W Terbaik II : Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY
3. UAPPA-W Terbaik III : Polda DIY
4. UAPPA-W Terbaik IV : Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta
5. UAPPA-W Terbaik V : Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY.

Martina Sri Mulyani, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi DIY

Liputan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA dan GPP 2012
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Ungkapan itu secara tidak langsung merupakan output yang diharapkan oleh KPPN Sekayu dari kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPM, SAKPA, dan GPP 2012. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2012 itu diikuti oleh 65 peserta dari 60 satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN Sekayu. Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Sekayu, Raden Muhammad Adil, mengungkapkan pentingnya pemahaman yang lebih akan aplikasi-aplikasi tersebut demi terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran kementerian keuangan lembaga, Ditjen Perbendaharaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara,” kata R. Muhammad Adil saat membuka acara. “Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Penyerapan anggaran yang masih rendah di awal tahun ini merupakan latar belakang diadakannya sosialisasi dan bimtek tersebut. Pemanfaatan akan aplikasi yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penghambat akan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Ibarat irigasi, aplikasi adalah kincir airnya, kincir air membantu air agar dapat mengalir dengan lancar, cepat, dan tepat, begitulah peran aplikasi, memperlancar proses penyerapan dana satuan kerja,” kata Kepala KPPN Sekayu itu mengibaratkan.

Sosialisasi diadakan dari pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, Kepala Seksi Pencairan Dana, Pelaksana dari Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Pencairan Dana. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang gambaran besar mengenai Kebijakan Umum Fungsi Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien, dan sekilas mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Andiani Lativa yang menyampaikan gambaran besar mengenai aplikasi SAKPA 2012. Samudi, pelaksana seksi verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan aplikasi SAKPA 2012 secara detail dari perubahan terhadap aplikasi sebelumnya, cara install aplikasi, merekam revisi DIPA, meng-input neraca, sampai dengan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SAKPA.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Salim, sebagai pemateri berikutnya, menyampaikan penjelasan umum mengenai aplikasi GPP. Sedangkan penjelasan secara detail mengenai aplikasi GPP dari mulai back up data sampai dengan monitoring kelengkapan data disampaikan oleh Berhan Rimat, Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Penjelasan mengenai aplikasi GPP sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

Acara sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Tampak dengan banyaknya peserta yang hadir serta antusias dalam setiap penjelasan yang dipaparkan, peserta-pun praktek langsung menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di laptop masing-masing.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek aplikasi tiga serangkai ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam pengoperasian aplikasi, dengan begitu setidaknya telah hilang satu faktor penghambat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh : Nuryasin dan Stephanus Kukuh Dewanto – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM dan GPP Tahun anggaran 2012 di Wilayah KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sampit menggelar acara Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Bimtek aplikasi SPM dan GPP 2012, Kamis (15/3), di Aula KPPN Sampit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah amanah Presiden RI agar penyerapan anggaran lebih baik.

Hadir sebagai peserta, 70 Satuan kerja dari 3 kabupaten yang merupakan wilayah kerja KPPN Sampit. Untuk menyiasati keterbatasan tempat yang dimiliki KPPN, kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dilakukan pagi hari untuk satker dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesi kedua dilaksanakan siang hari untuk satker dari wilayah kabupaten Seruyan dan Katingan yang rata-rata memiliki jarak tempuh minimal 3 jam.

Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Irwan menegaskan kembali amanah dari Bapak Presiden RI, agar belanja pemerintah bisa terserap sejak awal semester. Materi yang disampaikan antara lain PMK 170/PMK/2010, Per-74/PB/2011, Per 80/PB/2011, Aplikasi SPM 2012 dan Aplikasi GPP 2012. Padatnya materi tidak mengurangi antusiasme peserta yang rata-rata berjumlah 40 orang untuk tiap tahapnya.

Di samping materi-materi tersebut di atas, ada juga disinggung sedikit tentang SPAN terutama yang terkait dengan pelaksanaan PMK 170/PMK/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN. Antusiasme para peserta dalam menanggapai materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber yang merupakan pegawai KPPN Sampit terlihat begitu tinggi.

Liputan Penerimaan Penghargaan oleh Kanwil DJP Sulsel kepada KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Parepare kembali menuai prestasi. Kali ini pengakuan atas prestasi yang diraih oleh KPPN Parepare itu datang dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan. Pengakuan tersebut terwujud dalam bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJP atas perannya membantu DJP mencapai target perolehan pajak di wilayah Ajatappareng, Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil DJP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran KPPN Parepare yang telah bersinergi dan mendukung usaha DJP untuk mencapai perolehan pajak sesuai yang ditargetkan. Dia berharap ke depan, kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik di antara sesama korps Kementerian Keuangan tersebut dapat terus dilanjutkan.

Kepala KPPN Parepare saat ditemui contributor mengatakan, “KPPN Parepare siap bersinergi dengan instansi pajak maupun instansi pemda dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kami merasa bangga bisa bekerja sama dengan baik sehingga ikut andil dalam capaian peningkatan penerimaan negara khususnya target penerimaan pajak untuk wilayah kerja KPP Pratama Parepare dapat tercapai (sebesar Rp. 387 Miliar atau 101,03% dari target), semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik bahkan terus meningkat pada tahun – tahun mendatang”.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Kegiatan Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
D.I. Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Bayangan serangkaian kegiatan test yang cukup padat dan melelahkan tiba-tiba saja muncul dengan begitu jelasnya, terutama bagi pegawai yang mempunyai pengalaman mengikuti Assessment namun belum berhasil, sehingga Assessment seperti sebuah momok yang menakutkan.

Kisah itu dulu, cerita lama, tetapi kini tidak lagi. Bayangan Assessment yang semula menakutkan kini berangsur-angsur mulai menghilang, khususnya bagi para pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah diperkenalkan dengan metode baru dalam Pembekalan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2012 oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Acara ini diikuti oleh 108 pegawai pelaksana Kanwil Ditjen Perbebndaharaan Provinsi DIY. Acara dibuka pada hari Jum’at (16/3) oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hendro Baskoro. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Pegawai memberi penjelasan seputar pelaksanaan Assessment KPPN Percontohan Tahap VI.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam arahanya menyatakan bahwa untuk membentuk KPPN Percontohan pada seluruh unit layanan terdepan Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan pada tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan modernisasi seluruh KPPN dan dalam rangka mengedepankan kualitas layanan serta kepercayaan publik.

Hendro melanjutkan, bahwa modernisasi merupakan bagian transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Salah satu unsur utama yang perlu disiapkan adalah ketersediaan SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan SDM yang profesional dalam melaksanakan tugas dengan didukung manajemen kinerja yang berkualitas.

Dari sisi lain, pembentukan KPPN Percontohan Tahap VI ini juga dilakukan untuk mendukung implementasi SPAN secara komprehensif. Implementasi tersebut meliputi sisi bisnis proses, teknologi informasi, dan Change Management and Communication (CMC).

Selanjutnya Sahat MT Panggabean menjelaskan dihadapan para pegawai untuk memahami apa yang menjadi latar belakang dan tujuan diselenggarakannya assessment, serta bekal apa yang harus dipersiapkan sehingga mereka semakin yakin, lebih percaya diri dalam menghadapi Assessment dengan berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin.

ara pegawai terlihat lebih antusias mempersiapkan diri setelah mendapatkan pembekalan dari Tim Bagian Pengembangan Pegawai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Tim memberikan materi pembekalan dengan cara yang sangat baik, melalui tanya jawab, diskusi, dan games. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, penuh semangat .

Khusus bagi keluarga besar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta acara pembekalan ini terasa istimewa karena diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun Kepala Kanwil yang ke 57. Untuk itu, jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengiringi kegiatan tersebut dengan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Hendro Baskoro.

Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY

Liputan Bimbingan Teknis Aplikasi SPM dan SAKPA 2012 dan Sosialisasi PMK.170/PMK.05/2010 KPPN Samarinda
Samarinda,perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menyambut tahun anggaran 2012, KPPN Samarinda menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Tahun 2012 dan Sosialisasi PMK.170/PMK.05/2010 di tiga tempat berbeda Bontang, Samarinda dan Tenggarong Kutai Kartanegara.

Di Bontang, acara dilaksanakan pada Rabu (29/2) diikuti oleh operator Aplikasi SPM dan SAKPA 2012 perwakilan Satuan Kerja (Satker-red) wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Sementara di Samarinda Bimtek dilaksanakan selama dua hari Rabu (29/2) dan Kamis (1/3) yang diikuti oleh operator Aplikasi untuk wilayah Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat. Untuk Satuan Keja wilayah Kutai Kartanegara dilaksanakan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jumat (2/3).

Melanjutkan tradisi tahun sebelumnya, sebagai penghargaan kepada satuan kerja terbaik, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan Penghargaan berupa Kartu Mitra Utama (KAMU). KAMU diberikan kepada dua satuan kerja terbaik di wilayah masing-masing. Keunggulan KAMU adalah bebas antrian untuk layanan KPPN dan bebas memilih petugas front office.

Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah PMK.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Kerja pada Satuan Kerja, dan Aplikasi SPM dan SAKPA 2012. Dalam penyampaikan materi tentang Aplikasi, peserta diarahkan untuk mampu mengoperasikan aplikasi yang akan digunakan pada tahun anggaran 2012.

Disela-sela acara bimtek, panitia mengadakan quiz dan memberikan door prize kepada peserta yang mampu menjawab petanyaan.

Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samarinda

Liputan Kegiatan Penyuluhan Perbendaharaan di KPPN Kolaka
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan perbendaharaan satuan kerja, juga sebagai implementasi Perdirjen Nomor 6/PB/2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan, KPPN Kolaka menggelar kegiatan Penyuluhan Perbendaharaan Terpadu, Kamis (16/2) di aula KPPN Kolaka. Kegiatan ini diadakan oleh Tim Penyuluh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penyuluh dari KPPN Kolaka.

Kegiatan tersebut dibagi dalam dua sesi, sesi pertama berlangsung dari pagi hingga siang, diikuti oleh 24 satuan kerja yang berasal dari Kabupaten Kolaka dengan jumlah peserta 32 orang. Sesi kedua berlangsung dari siang hingga petang,  diikuti oleh 28 orang peserta dari 22 satker yang berasal dari Kabupaten Kolaka Utara. Sebagian besar peserta merupakan bendahara, sisanya adalah KPA, dan staf/operator. Sementara untuk tenaga penyuluh terpadu terdiri atas tiga penyuluh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  yaitu Eko Setiono, Bambang Hariyadi, dan Theodorus Morwarin, dan satu penyuluh dari KPPN Kolaka, Muawiah.

Materi yang disampaikan para penyuluh meliputi Tata Cara Revisi DIPA 2012, Mekanisme Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Acara penyuluhan berlangsung hidup, karena selain menyampaikan materi, para penyuluh juga membuka forum tanya-jawab dan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi satker. Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sultra, mengajukan pertanyaan bagaimana mengatur perencanaan kas jika dalam pencairan dana terkait dengan prestasi pekerjaan belum pasti, apakah bisa diberikan dispensasi jika pencairan melebihi perencanaan. Atas pertanyaan tersebut, tim penyuluh terpadu memberikan solusi yaitu dengan selalu meng-update perencanaan bulanan setiap tiga hari sebelum bulan berkenaan sehingga perencanaan bulan sebelumnya yang tidak terserap dapat dimasukkan ke bulan berikutnya. Ada juga peserta yang berbagipengalaman tentang masalah yang pernah dialami terkait revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA, yaitu dari satker MTsN Kolaka, menurutnya revisi POK DIPA harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sultra dan hal tersebut ternyata anggapan yang keliru. Terkait hal tersebut Tim penyuluh terpadu pun menjelaskan bahwa revisi POK DIPA merupakan kewenangan dari KPA sepenuhnya, tetapi satker wajib menyampaikan revisi POK DIPA tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk selanjutnya hasil updating  revisi POK tersebut disampaikan ke KPPN Kolaka untuk dimasukkan ke dalam database.  

Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, mengimbau agar satker rajin dan tidak segan berkonsultasi ke KPPN Kolaka terkait pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, Setijo menegaskan betapa pentingnya para pejabat pengelola perbendaharaan yang terdiri dari KPA, PPK, Penguji dan Penandatangan SPM, maupun Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, untuk memahami tugas dan kewajibannya serta mematuhi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan negara.  Hal tersebut agar pelaksanaan kegiatan pada satker dapat berjalan lancar tanpa ada masalah dan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum acara ditutup, para peserta penyuluhan diberikan kuesioner evaluasi kegiatan. Dari hasil kuesioner tersebut terlihat bahwa kegiatan penyuluhan perbendaharaan dinilai berhasil karena rata-rata persentase hasil jawaban kuesioner peserta penyuluhan merasa puas atas materi yang disajikan oleh para penyuluh. 

Oleh: Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - “Tantangan ke depan juga sudah menghadang dan tentu akan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya”, demikian  ditegaskan Alfiah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB pada sambutan pembukaan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta pemberian piagam penghargaan kepada sepuluh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan penilaian Laporan Keuangan terbaik, Kamis (15/3) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Alfiah dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi berupa piagam penghargaan khususnya kepada sepuluh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang telah secara konsisten mendukung para jajarannya untuk melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu pada setiap Triwulan, serta menyampaikan Laporan Keuangan pada semester I dan semester II secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Peringkat I sampai dengan X berturut-turut adalah Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB, LPMP NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Polda NTB, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Pengadilan Tinggi Mataram, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Prov. NTB. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh UAPPA-W untuk terus memperbaiki kualitas Laporan Keuangannya. 

Sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Susanto, tujuan dari  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan seluruh peserta (operator SAI) sebagai tambahan bekal dalam pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan serta membangun komunikasi yang konstruktif dan efektif antara seluruh UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB sehingga permasalahan yang di hadapi dapat dikomunikasikan untuk pemecahannya.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan selama satu hari ini diikuti oleh 110 orang peserta  yang merupakan operator/petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Sebagai narasumber dalam acara ini, Jan Pahlevie Firdaus yang membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Mauritz CRM yang membawakan materi tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS), dan Tri Sujatmiko yang membawakan materi Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tahun 2012.  Setelah pemaparan materi dari para narasumber, peserta cukup antusias untuk bertanya sehingga waktu yang disediakan selama kurang lebih 40 menit tidak tercukupi. Menyikapi hal ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN selalu siap untuk melayani dan memberikan pendampingan untuk semua Satker dan UAPPA-W yang berkonsultasi secara langsung di Front Office maupun melalui sarana telephone dan email.  

Sosialisasi dan Bimtek juga diisi dengan pelaksanaan Post Test untuk mengetahui efektifitas pemahaman peserta atas Materi yang telah diberikan selama sosialisasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan jawaban peserta atas post test tersebut, diperoleh nilai rata-rata tingkat pemahaman peserta adalah sebesar 82,19%.

Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi NTB – Mauritz CRM dan Margo Utomo