Liputan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Sungai Penuh, djpbn.kemenkeu.go.id – Aplikasi Forecasting Satker atau yang lebih dikenal dengan aplikasi AFS 2012 disusun dan diintegrasikan dengan RKAKL-DIPA 2012. Hal itu merupakan perpaduan baru yang ditujukan untuk menyukseskan salah satu misi Ditjen Perbendaharaan, mewujudkan pengelolaan kas yang efesien dan optimal. Guna mendukung pencapaian misi tersebut, KPPN Sungai Penuh mengajak satker untuk mengelola kas secara efisien dan optimal. Ajakan tersebut diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 di Hotel Mahkota Sungai Penuh, Selasa (8/5).

Dengan pengelolaan kas yang efisien dan optimal dapat menghindarkan kerugian negara berupa idle cash yang seharusnya dapat diinvestasikan secara maksimal. Untuk itu membutuhkan perencanaan perkiraan kas yang handal. Untuk mewujudkan rencana perkiraan kas yang handal inilah Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 disusun dan diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012.

Setidaknya 51 orang petugas atau operator dari satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh menghadiri kegiatan tersebut. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dibuka oleh Kepala KPPN Sungai Penuh, Sutyawan. Tampil sebagai narasumber adalah pelaksana subbagian umum, Asnawi dan pandu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ahmad Bustomi sebagai moderator.

Dalam sambutannya Sutyawan mengajak satker berkomitmen untuk menyampaikan data rencana perkiraan kas yang tepat dan akurat.

”Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Negara memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban Negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari setiap Kementerian/Lembaga (Satker pada lingkup KPPN Sungai Penuh) dan pihak terkait untuk menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodic ke KPPN. Laporan tersebut kemudian akan dikompilasi untuk membuat perencanaan kas secara nasional,” kata orang nomor satu di KPPN Sungai Penuh itu.

Penyampaian materi pokok oleh narasumber, Asnawi, cukup menyita perhatian peserta bimtek. Satker dengan tekun menyimak penyampaian materi yang diawali dengan penjelasan singkat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lalu dilanjutkan dengan penjelasan integrasi AFS 2012 dan RKAKL-DIPA 2012, tata cara penyusunan rencana penarikan dana dan pengiriman ADK ke Aplikasi AFK KPPN, hingga Praktek integrasi data AFS2012 ke RKAKL-DIPA 2012. Dalam Prakteknya, antusiasme peserta sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi, kesulitan dalam penyusunan rencana penarikan dana, sampai pengiriman ADK ke AFK.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala KPPN, Sutyawan, kembali menegaskan kepada para petugas ssatker agar berkomitmen dalam mengelola kas. Ia berharap agar satker lebih disiplin dalam penyampaian rencana penarikan dananya.

“Setelah mengikuti bimtek AFS 2012 ini, saya berharap agar satker lebih cermat dan lebih disiplin dalam menyampaikan perencanaan kas melalui AFS, sehingga tidak terjadi penumpukkan pengeluaran anggaran yang meningkat drastis pada akhir tahun 2012 nanti,” pesannya kepada peserta bimtek.

Oleh: Edi Iriansyah – Kontributor KPPN Sungai Penuh
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat, pada tanggal 1 – 3 Mei 2012, di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang Singkawang. Rakor tersebut mengusung tema “Menyatukan Langkah Menuju KPPN Percontohan.”

Acara diawali Laporan Ketua Panitia Pelaksana, Maryono dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara, dan sekaligus membuka Rakor secara Resmi.

Pada hari kedua, Rakor diisi dengan paparan dari kelima Kepala KPPN Non Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat yaitu KPPN Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Putussibau. Walaupun dirasakan terdapat kekurangan dan kendala namun kelima para Kepala KPPN tersebut optimis dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi KPPN Percontohan tahap VII. Pada kesempatan tersebut, peserta Rakor banyak memberikan masukan dan saran kepada para Kepala KPPN dalam rangka persiapan pembentukan KPPN Percontohan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan isu-isu aktual oleh masing-masing Kepala Bidang, diantaranya bidang PA memaparkan tentang Revisi DIPA dan RPA, Bidang PP menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan KPPN, dan Bidang Aklap menyampaikan hasil evaluasi pembuatan LKPP tingkat kuasa BUN dan Rekonsiliasi. Pemaparan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan sosialisasi kepada peserta Rakor dalam rangka pelaksanaan tugas.

Sore hari, acara dilanjutkan dengan pembahasan terhadap permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena aplikasi yang kurang sempurna, peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah, juga adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam pembahasan tersebut terdapat permasalahan yang cukup ditindaklanjuti oleh KPPN, atau oleh Kanwil, namun ada juga permasalahan yang harus disampaikan ke Kantor Pusat untuk mendapat pemecahan.

Hari Ketiga Rakor diisi dengan senam pagi bersama, olah raga ini bertujuan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan rasa keakraban di antara peserta rakor. Tepat pukul 09.00 WIB acara penutupan rakor dimulai dengan laporan Ketua Panitia yang dilanjutkan arahan Kakanwil yang sekaligus menutup secara resmi Rakor.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Liputan Peluncuran Layanan Mobile KPPN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Jakart, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen perbendaharaan selalu menyajikan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, salah satunya adalah dengan menciptakan layanan Mobile KPPN. Senada dengan hal tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta -Hasudungan Siregar-, Senin (23/04) telah melaksanakan acara peluncuran yang sekaligus menandai pengoperasian kembali layanan Mobile KPPN yang akan melayani stakeholder mitra kerja KPPN Jakarta I s.d KPPN Jakarta V.

Layanan KPPN Mobile untuk minggu ke empat bulan April 2012 dijadwalkan berada di tujuh lokasi kantor, yaitu Kemenkokesra jalan Medan Merdeka Barat-Jakpus, Biro Keuangan Kemenakertrans jalan TMP Kalibata-Jaktim, Biro Umum Sekjen Kemensos jalan Salemba Raya-Jakpus, Sekjen Kementeriaan Perindustrian jalan Gatot Subroto-Jaksel, Kementerian Perdagangan jalan M. Ridwan-Jakpus, dan Kementerian Kehutanan jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa pelayanan KPPN Mobile pada dasarnya sama dengan layanan front office KPPN pada umumnya, tetapi bedanya mereka akan melakukan “jemput bola” SPM dari Satker-satker, sehingga akan menghemat waktu perjalanan ditengah kemacetan Jakarta dan pelayanan perbendaharaan akan terasa semakin dekat. Beliau juga berpesan kepada seluruh personil KPPN Mobile untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan merefleksikannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

KPPN Mobile pada dasarnya adalah perpanjangan tangan layanan front office pada KPPN induk. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Mobile menyelenggarakan fungsi penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan Arsip Data Komputer (ADK), pengujian SPM secara substantif dan formal, pemindaian SPM beserta dokumen pendukung, serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan. Layanan KPPN Mobile akan dilaksanakan secara kontinyu sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim. Selanjutnya Kepala Kanwil beserta Kepala KPPN Jakarta I s.d. KPPN Jakarta V akan melaksanakan monitoring di lokasi penempatan KPPN Mobile untuk memantau secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan serta memberikan support kepada para petugas layanan KPPN mobile.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta

Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id. Untuk memacu kinerja dan memperkuat kerjasama dalam ranah pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran oleh satuan kerja kementerian/ lembaga lingkup wilayah kerja KPPN Marisa, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012 lalu, KPPN Marisa menyampaikan apresiasi kepada enam satker yang mencatatkan prestasi pelaksanaan anggaran terbaiknya. Hal tersebut diejawantahkan oleh KPPN Marisa dengan memberikan piagam penghargaan di sela-sela acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis AFS 2012 Terintegrasi kepada enam satker yang menempati tiga kategori penilaian. Tiga kategori penilaian dimaksud adalah kategori Penyampaian data AFS, kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, serta kategori Percepatan Realisasi Anggaran. Satker yang mencapai prestasi terbaik terdiri atas tiga satker dari Kabupaten Pohuwato dan tiga satker dari Kabupaten Boalemo.

Terpilih sebagai penerima penghargaan dari Kabupaten Pohuwato berturut-turut adalah KPU Kabupaten Pohuwato, Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, dan Disnakertrans Kabupaten Pohuwato. Sedangkan untuk Kabupaten Boalemo prestasi diraih oleh Disnakertrans Kabupaten Boalemo (04), MIN Tangkobu, dan Disnakertrans Kabupaten Boalemo (07). Penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan satker dilakukan oleh Kepala KPPN Marisa, Pratanto, didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Soeratman, dan Kepala Seksi Verak, M. Zaenal Ali. Penyerahan piagam penghargaan ini sekaligus menandai dibukanya acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi AFS 2012 Terintegrasi.

Urgensi AFS
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala KPPN Marisa mengemukakan urgensi penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga. “Secara makro kita masih sulit menghitung kebutuhan dana sehari-hari sehingga terjadi idle cash di bank. Oleh karena itu, sebagai suatu langkah antisipasi maka arti penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga sangatlah penting, selain menjamin ketersediaan dana atas SPM satker, juga merupakan sebuah strategi manajemen kas”, demikian antara lain isi sambutan Kepala KPPN Marisa. Hal yang menarik dan menjadikan Sosialisasi dan Bimtek AFS 2012 wajib digelar adalah terjadinya perubahan mekanisme aplikasi tersebut yang semula merupakan aplikasi independen, kini telah menjadi aplikasi yang terintegrasi (atau dilebur) dengan aplikasi RKAK/L-DIPA. Perubahan tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012, yang juga mewajibkan setiap satker kementerian/lembaga untuk menyampaikan data AFS secara tertib mulai bulan ini.

Atas proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Marisa tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh satker yang selama ini telah menyampaikan data AFS secara tertib. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, apresiasi yang sama juga disampaikan kepada seluruh satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu, serta melaksanakan pencairan anggaran secara konsisten. Dalam kaitannya dengan penyerapan dana, Kepala KPPN Marisa juga mengingatkan kembali kepada seluruh satker untuk tidak mengumpulkan tagihan yang sifatnya berkala seperti pembayaran honorarium (bulanan). Hal tersebut kiranya dapat dimaklumi karena berimplikasi pada lambatnya penyerapan serta menumpuknya tagihan pada suatu periode tertentu.

Pada akhir sambutan, Kepala KPPN Marisa mendorong para peserta sosbimtek untuk menyampaikan berbagai permasalahan atau kendala yang masih ditemui di lapangan, baik menyangkut aplikasi maupun prosedur pelaksananaan dan pertanggungjawaban anggaran, mengingat para nara sumber yang hadir berasal dari seluruh tugas terkait. KPPN Marisa juga tidak menutup kemungkinan bagi para pengelola keuangan satker untuk menyampaikan permintaan bimbingan secara khusus dengan kelas tersendiri, sebagai implementasi peran KPPN sebagai guru, sekaligus bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja. KPPN Marisa melayani dengan bangga! [SP]

Liputan acara bimbingan teknis AFS KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id – Hujan rintik-rintik yang turun membasahi Bumi Ronggolawe, Tuban, tak menyurutkan teman-teman panitia dan narasumber KPPN Tuban untuk melangkah ke lokasi acara Bimbingan Teknis Aplikasi Forecasting Satuan Kerja (AFS) 2012 di Aula Queen Resto, Jumat (4/5). Berbagai persiapan yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, dimantapkan lagi pada pagi hari H. Semangat pagi yang menggebu, terbayarkan dengan rasa bahagia saat melihat teman-teman satker datang memenuhi undangan bimtek AFS 2012. Ada 41 peserta yang datang mewakili 26 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dan didominasi oleh seluruh Operator AFS.

“Bimtek AFS ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan aplikasi AFS dengan baik dan benar, sehingga satker mampu menghasilkan data perencanaan kas yang akurat dan selalu disampaikan tepat waktu ke KPPN Tuban,” kata Kepala KPPN Tuban, Pudji Ardi, saat membuka acara bimtek.

Materi bimtek disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bayu Budi Santosa, Kepala Subbagian Umum, M. Unggul Yudianto, dan Jawawi, pelaksana seksi pencairan dana.

Dalam pemaparannya, Bayu Budi Santosa menyampaikan pentingnya perencanaan kas untuk penyerapan anggaran yang berkesinambungan dan berkualitas sehingga satker dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun. Jika ada satker yang penyerapan dananya masih rendah, maka KPPN Tuban akan menyurati satker tersebut agar dilakukan langkah-langkah koordinatif antara perencana keuangan dan pelaksana kegiatan.

Sementara, M. Unggul Yudianto memberikan tips tatacara install AFS dan pengoperasiannya yang aman dan tidak merusak data RKAKL yang sudah ada. Sedangan Jawawi menerangkan bahwa penerapan AFS ini juga menuntut satker agar lebih disiplin dalam penyampaian SPM yang diajukan ke KPPN. Jangan sampai data AFS sudah disampaikan ke KPPN tapi SPM-nya terlambat dibuat.

Penerapan AFS akan membuat sinergisitas interen satker akan semakin meningkat. Semoga hal ini akan meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur negara.

Dalam acara bimtek AFS ini juga disampaikan informasi terkait SPAN dan SAKTI. Satker diminta dapat melakukan penyesuaian dan perubahan cara kerja dan pola pikir karena nantinya semuanya berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan adanya SPAN dan SAKTI ini, diharapkan akan meningkatkan produktifitas pegawai, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

Oleh : Pudji Ardi – Kontributor KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Implementasi KPPN Percontohan dan SPAN
Cilacap, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Cilacap Sosialisasikan implementasi KPPN Percontohan dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Senin (23/4), di gedung PWP Cilacap. Sosialisasi tersebut terkait agenda Ditjen Perbendaharaan dalam pembentukan KPPN Percontohan dan roll out SPAN. KPPN Cilacap direncanakan akan launching pada menjadi KPPN Percontohan pada bulan Juni 2012.

Kepala KPPN Cilacap, Burhani A.S. menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya KPPN Percontohan diantaranya adalah tuntutan reformasi birokrasi Kementrian Keuangan menuju good governance, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, permintaan dari berbagai satker tentang pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penempatan pegawai secara lebih tepat berbasis kompetensi. Hal itu disampaikan dihadapan sekitar 150 peserta sosialisasi yang berasal dari 56 Satker di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

Lebih jauh dikatakan, “Perlu diketahui bahwa jajaran Kemenkeu khususnya Ditjen Perbendaharaan sudah mendapat pengakuan dari KPK tentang peringkat tertinggi survey integritas layanan, Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), serta penerima Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI “ papar Burhani.

Dijelaskan pula bahwa model KPPN Percontohan menggunalkan format one stop service (semua pelayanan dilakukan di Front Office ), business process yang sederhana, informasi real time, minimazing paper work , more transparant and accountable, didukung SOP yang jelas dan semua pelayanan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu Duta SPAN KPPN Cilacap, Sugino dalam rangka sosialisasi Implementasi SPAN untuk yang kedua kalinya mengatakan, bahwa dalam rangka interkoneksi data Satker dengan KPPN dalam modul pembayaran SPAN diperlukan portal SPAN dan SMS gateway yang menghubungkan antara data SPAN dan data Satker pada Aplikasi SAKTI ( System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ) untuk Satker.

“Dengan demikian diharapkan pola koneksitas antara Satker dan KPPN semakin sempurna, penyempurnaan proses bisnis, terdapat penerapan jatuh tempo tagihan dan mengurangi penggunan kertas (less paper)” terang Sugino Dikatakan Sugino bahwa untuk mendukung penerapan jatuh tempo tagihan maka disempurnakan Aplikasi RKAKL/DIPA TA.2012 dengan Rencana Penarikan Anggaran(RPA) yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi. Dengan demikian pengiriman Aplikasi Forecasting Satker nantinya dapat disempurnakan.
“Untuk tanggal jatuh tempo tidak dapat berubah, sehingga apabila Satker ingin mengajukan atau mundur penarikan dana harus melakuan update terlebih dahulu” papar Sugino.

Lebih jauh dikatakan bahwa guna lebih meningkatkan pengamanan database ke KPPN, rencananya pada TA.2012 ini juga akan diberlakukan PIN Penerbit SPM (PIN-PPSPM ) yang bekerja layaknya PIN pada ATM. Hal ini dilatarbelakangi adanya perintah undang-undang tehnologi informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan dokumen elektronik harus didukung dengan peningkatan standar keamanan transaksi, disamping sebagai perlindungan hukum kepada pegawai dilingkungan Ditjen Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN, apabila terjadi kecurangan, penyusupan data, mengingat data transaksi dan volume yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu juga disosialisasikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2012 antara lain Penerapan Bagan Akun Standar berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, mekanisme pengiriman dan Koreksi data pada KPPN berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-89/PB/2011, mekanisme pencairan dana non belanja pegawai khususnya terkait dengan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh KPPN terhadap SPM dari Satker berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.SE-14/PB/2012 dan ketentuan mengenai Revisi Anggaran/DIPA/POK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK-02/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-15/PB/2012.

Pada sesi terakhir juga disampaikan materi terkait Aplikasi GPP PNS dan Aplikasi GPP Anggota POLRI seiring dengan rencana pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkunan POLRI pada tahun anggaran 2012.

Oleh: Ali Rosidin/ Y.Purwanto - Kontributor KPPN Cilacap.

Liputan Kunjungan Kerja Sesditjen Perbendaharaan di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Disela-sela kesibukan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka acara Sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bagi dunia usaha, dirinya menyempatkan diri melakukan kunjungan dan pembinaan ke KPPN Batam, Kamis (26/4).

Tata Suntara tiba di KPPN Batam sekitar pukul 13.30 WIB. Dirinya langsung melakukan peninjauan keseluruh ruangan, halaman, termasuk ruang aula yang saat itu sedang direnovasi. Hampir dalam setiap kunjungannya, Tata selalu menekankan pengelolaan kearsipan. Begitu pula pesannya agar seluruh pegawai KPPN Batam dapat memberi perhatian dan meningkatkan pengelolaan arsip. Ia juga menggaris bawahi bahwa saat ini, Menteri keuangan menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai contoh dalam tata kelola arsip dilingkungan Kementerian Keuangan.

Selesai melakukan peninjauannya, Tata Suntara melakukan pertemuan bersama seluruh pegawai KPPN Batam. Dalam kesempatan tersebut, ia berpesan agar para pegawai memberikan kesungguhan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas. Selain itu, para pegawai didorong untuk mau belajar dan meningkatkan kemampuan termasuk dalam menghadapi assesment KPPN Percontohan dan penerapan SPAN.

Tata juga menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penajaman fungsi perbendaharaan dan penunjukkan kantor daerah Ditjen Perbendaharaan sebagai representative Kementerian Keuangan, maka pegawai KPPN Batam diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya. Ia mencontohkan, dengan disosialisasikannya UU Mata Uang tentu saja akan ada pertanyaan dari pihak yang terkait. Untuk itu, diharapkan pegawai KPPN Batam dapat memberikan pemahaman paling mendasar kepada pihak yang bertanya. Terakhir dirinya berpesan agar seluruh pegawai KPPN Batam dapat menjalani pekerjaan secara tawakal.

Kunjungan berlangsung selama 1,5 jam. Diakhir pertemuan, para pegawai sempat mengabadikan gambar bersama Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Delapan pegawai KPPN Sekayu mengikuti pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan tahap VII dengan semangat yang luar biasa. Bak para prajurit Sparta yang tak kenal lelah terus berjuang mereka bersemangat mengikuti pembekalan yang dikemas dalam bentuk training softskill tersebut di aula KPPN Sekayu ( 21/4).

Sparta adalah adalah sebuah bangsa pada masa Yunani Kuno yang tetap hidup dalam sejarah karena keunikannya. Sparta sangat kuat dibidang militer. Anak-anak Sparta lebih menjadi anak milik negara ketimbang anak keluarga mereka, mereka dibesarkan untuk menjadi prajurit, setia pada negara, kuat dan disiplin. Ada 8 pegawai pelaksana KPPN Sekayu, yang mengikuti pembekalan, karena memang hanya sejumlah itu pelaksana yang ditempatkan di KPPN yang terletak di ibukota Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tersebut. Sedikit memang jumlah pelaksana KPPN Sekayu. Namun semangat yang dibawa oleh mereka bisa jadi delapan kali lebih besar dari yang sebenarnya. Meski sedikit berlebihan, dapat diibaratkan layaknya semangat yang dibawa oleh pejuang Sparta, dengan jumlah pejuang yang sedikit mereka berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih banyak bermodalkan semangat, strategi, kemauan, keuletan, dan pengorbanan. Delapan orang ingin mengalahkan soal-soal seleksi KPPN Percontohan hingga lulus dengan nilai terbaik, demikian ungkapan beberapa orang dari mereka.

Pembekalan dilaksanakan selama hampir delapan jam. Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil membuka acara pembekalan tersebut dengan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

“Ingat, Assessment bukan semata sebagai proses pembentukan KPPN Percontohan melainkan juga merupakan bagian dari penataan sumber daya manusia sebagai tanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi,” kata Radin Muhammad Adil saat membuka acara pembekalan.

Pembekalan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Dibimbing oleh Seger, widyaiswara dari BPPK selaku trainer, kegiatan pembekalan berlangsung menarik dan atraktif. Sembilan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pegawai KPPN Percontohan menjadi materi pokok pada acara tersebut. Penjelasan mengenai sembilan kompetensi jabatan tersebut tidak hanya berupa teori namun juga diaplikasikan dalam bentuk kerjasama tim yang dikemas dalam sebuah permainan. Sungguh luar biasa karena sebagian besar pegawai telah dapat mendeskripsikan kesembilan kompetensi jabatan tersebut dengan baik. Ini merupakan wujud hasil nyata dari dilaksanakannya gugus kendali mutu (GKM) guna persiapan assessment oleh KPPN Sekayu di setiap minggunya.

Seluruh rangkaian kegiatan pembekalan berjalan lancar dan menyenangkan, Manfaat dari acara pembekalan tersebut benar-benar dirasakan oleh pegawai KPPN Sekayu. Pengetahuan, semangat, dan percaya diri pegawai semakin bertambah, rasa takut yang mungkin dulu menyelimuti pegawai akan diadakannya assessment kini telah pudar dengan diadakannya pembekalan ini.

“Saya harap setelah mengikuti pembekalan persiapan seleksi KPPN Percontohan ini, seluruh pegawai KPPN Sekayu dapat lolos Seleksi KPPN Percontohan. Saya juga berpesan kepada pegawai yang sudah lolos (assesssment/profiling – red) turut membagi pengetahuan dan ambil bagian dalam proses menuju seleksi KPPN Percontohan ini,” pesan Raden Muhammad Adil menutup acara pembekalan.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto & Nuryasin – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan