Palangkaraya,djpbn.kemenkeu.go.id – 30 (tiga puluh) satuan kerja yang mempunyai pagu terbesar tetapi dengan penyerapan rendah, melakukan rapat koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah (03/09).
Rakor mengangkat isu tentang Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Operasional Sekolah. Isu tersebut diangkat mengingat ketiga belanja tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat misalnya isu dana BOS. “di tengah kecenderungan melambatnya komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi masyarakat, investasi serta ekspor sebagai dampak melambatnya perekonomian global, pengeluaran pemerintah (goverment spending) menjadi komponen penting untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah” Kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Ludiro.
Penyerapan anggaran di Provinsi Kalimantan Tengah masih menunjukan penyerapan yang relaltif kecil mengingat sampai akhir bulan Agustus 2015 baru mencapai 37% atau Rp 2.541 milyar dari total pagu Rp 6.901 milyar. Tahun 2015, terjadi restrukturisasi beberapa Kementerian/Lembaga dan perubahan APBN yang berdampak bertambahnya pagu anggaran hampir di semua Kementerian/Lembaga yang dampaknya selanjutnya mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa karena harus menunggu proses penyelesaian DIPA-nya.
Dari sudut pandang satuan kerja yang diwakili oleh Satuan Kerja Universitas Palangka Raya disampaikan masalah yang dihadapi untuk merealisasikan anggarannya. Peserta rapat menganggap perlu adanya terobosan yang memungkinkan proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai, termasuk apabila terdapat perubahan pagu DIPA sebagai dampak adanya APBN-P, proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai tanpa harus menunggu diterbitkannya revisi DIPA-nya.
Oleh : Santosa Imam P, Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah.