Halo Sobat #Intress171
Mengingatkan batas waktu pengiriman Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2024 Unaudited dan upload Surat Pengantar Laporan Keuangan ke MonSAKTI yaitu hari Jumat, 28 Februari 2025. Jangan sampai terlewat ya!

Peran Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) yang dilaksanakan oleh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb) memerlukan kompetensi yang baik terkait analisis potensi ekonomi daerah, pemahaman karakteristik wilayah dan penduduk, sejarah, serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah agar strategi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat berdaya guna. KPPN agar memperkuat fungsinya sebagai Regional Chief Economist (RCE) agar dapat dirasakan fungsi dan keberadaannya dalam pembangunan ekonomi masyarakat ddaerahnya. Hal tersebut mengemuka dalam pesan kunjungan kerja Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Taukhid, di KPPN Bekasi pada Senin 17 Februari 2025
"Diperlukan penajaman kompetensi oleh para pegawai KPPN Bekasi, jadi tugas pegawai bukan hanya spesifik misalnya melakukan validasi SPM tetapi fungsi sebagai validator tersebut akan membawa pertumbuhan ekonomi di Bekasi melalui SPM yang diterbitkan menjadi SP2D. Pegawai juga harus mampu menganalisis potensi ekonomi daerah, bagaimana memahami karakteristik wilayah dan penduduk yang ada, guna mendukung berbagai kebutuhan layanan perbendaharaan serta mendukung peran DJPb melalui RCE dan FA untuk kemajuan ekonomi daerah terutama di desa-desa wilayah Bekasi," jelas Plt Kakanwil.

Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintah. Program ini memiliki tujuan strategis, antara lain untuk memastikan penyediaan akses terhadap makanan bergizi bagi anak- anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Mempertimbangkan berbagai karakteristik unggulan dari Program MBG tersebut, pemerintah perlu melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program untuk mendorong agar program berjalan secara lancar, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai,. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN Bekasi sebagai unit vertikal di daerah turut berperan dalam mengawal kesuksesan pelaksanaan program tersebut. Kepala KPPN Bekasi, Haris Budi Susila, bersama dengan Kodim 0507 Bekasi , Kodim 0509 Bekasi melakukan kunjungan lapangan ke SPPG di wilayah Kota dan Kabupaten. Yaitu di SPPG Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, dan SPPG Mandiri Yayasan Tahfizh Baitul Mu'min di Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akurasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara - Daerah (UAKBUN-D) Tahun 2024 lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan kegiatan Technical Assistance Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D (KPPN) Tahun 2024 Unaudited pada hari Kamis dan Jumat tanggal 13 dan 14 Februari 2025 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung Acara ini diikuti oleh para pejabat/pegawai Seksi Vera/ Veraki KPPN di Provinsi Jawa Barat
KPPN menyusun Laporan Keuangan UAKBUN-D dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kegiatan technical assistance tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas Laporan Keuangan UAKBUN-D untuk lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan perpanjangan batas akhir penyelesaian administratif, kami informasikan bahwa:
Batas waktu pemutakhiran RPD Hal IlI DIPA Triwulan I 2025 diperpanjang hingga paling lambat 28 Februari 2025.
Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan efisiensi belanja dan memastikan pelaporan target serta capaian output yang akurat.
Mari manfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan administrasi dengan baik dan tepat waktu.
#kinerjapelaksanaananggaran #DJPbhandal

Press Rilis Kinerja APBN merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan dengan tujuan menginformasikan kepada publik terkait kinerja APBN pada KPPN Bekasi dalam periode tertentu baik dari sisi belanja negara maupun sisi penerimaan negara. Simak postingan ini untuk mengetahui realisasi anggaran sampai akhir bulan Januari 2025 #intress #KemenkeuSatu #KemenkeuTerpercaya #DJPbHAnDAL