BPS Kota Ternate sebagai unit yang sedang membangun Zona Integritas menuju WBK-WBBM sangat antusias mengikuti kegiatan sharing session dan Benchmarking Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM dengan KPPN Ternate. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Aula KPPN Ternate yang diikuti oleh Kepala BPS Kota Ternate Bpk. Harim Arrosid dan tim pembangunan ZI menuju WBK-WBBM BPS Kota Ternate.

Digitalisasi pembayaran pemerintah perlu terus didukung agar digitalisasi pembayaran ini menjadi kebiasaan dan menjadi hal normal yang baru. Selain mengurangi peluang terjadinya fraud, digitalisasi pembayaran tentu meningkatkan efisiensi pengelola anggaran.

Ternate, 14 Agustus 2025 - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 secara daring melalui platform MS Teams. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat.

Acara dibuka oleh Asma Syifa Tanisya selaku pembawa acara dengan menyampaikan salam, susunan acara, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Seluruh peserta kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepala KPPN Ternate, Bapak Royikan, memberikan sambutan pembukaan dan menyampaikan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai forum untuk mendapatkan masukan dan usulan dari berbagai pihak guna perbaikan standar layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Agenda utama FKP meliputi sosialisasi berbagai kebijakan dan program, termasuk PMK 145 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank, Bapak Suandi. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di desa, seperti rantai distribusi yang panjang dan keterbatasan modal.

Selain itu, Kepala Seksi MSKI, Bapak Choirreally, menyampaikan sosialisasi Standar Layanan KPPN Ternate. Tujuan utama dari FKP ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui dialog dan masukan dari stakeholder. Muhammad Aditya dari Seksi Pencairan Dana juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya keamanan perangkat teknologi dalam pelaksanaan anggaran.

Kepala KPPN Ternate, Bapak Royikan, menutup sesi sosialisasi dengan materi tentang anti korupsi, anti gratifikasi, dan kebijakan anti penyuapan. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

Pada sesi dialog, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, dan kritik. Beberapa peserta, seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan, Bapak Helmi Umar Muksin, dan perwakilan dari Universitas Khairun, memberikan apresiasi dan pertanyaan terkait program dan kebijakan yang disampaikan.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran. KPPN Ternate berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

*artikel ini menggunakan bantuan AI

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Ternate 2023 klik