Jakarta,perbendaharaan.go.id - &ldquoLaporan Keuangan Tahun 2014 merupakan Laporan keuangan yang &ldquoIstimewa&rdquo. Kenapa? Karena sekarang inilah kita terakhir kalinya menyusun LKKL dengan basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual/CTA).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id.go.id - Sebuah lanjutan dari Reformasi Birokrasi yang dimulai pada tahun 2007 telah ditorehkan pada sebuah cetak biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI.

Jakarta- perbendaharaan.go.id &ndash Desember tahun 2013 lalu, tren penumpukan realisasi anggaran melonjak tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Satker membawa ribuan SPM untuk diajukan ke Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bulan-bulan terakhir. Pengantar SPM dan semua pegawai KPPN terlihat lembur diakhir tahun itu.

Memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada seluruh pegawai, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan kunjungan kerja ke semua KPPN di Jakarta(23/12). &ldquoSemangat berkerja, terus belajar dan jaga kesehatan&rdquo pesan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu saat menyapa pegawai On Job Training(OJT) lulusan DIII STAN yang sedang magang di KPPN. Di kesempatan itu Dirjen Perbendaharaan melakukan kontak langsung dengan Satker dan menanyakan apakah ada kendala atau masalah dalam pengajuan SPM.

Di beberapa KPPN dibawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta terjadi pemandangan yang berbeda dengan tahun 2013 lalu, tanggal 23 Desember 2014 yang merupakan batas akhir pengajuan SPM Tahun Anggaran 2014 justru terlihat tidak begitu ramai. &ldquobeberapa regulasi mengenai pengaturan pencairan APBN dan penggunaan SPAN dibeberapa KPPN membuat pencairan APBN lebih teratur dan tertib dipenghujung batas akhir pengajuan SPM&rdquo kata Kabbag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Perbendaharaan Syafriadi.

Pada akhir tahun 2014 ini terjadi perubahan tren pengajuan SPM pada batas akhir pengajuannya. Redaksi perbendaharaan.go.id mendapatkan data sebagai berikut :

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoUMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, red) sangat penting perannya dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat, bahkan diharapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional,&rdquo jelas Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro pada acara Lokakarya &ldquoMembangun Sinergi dalam Program Pembiayaan Mengangkat Ekonomi Rakyat&rdquo di Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (16/12).

Tumpang Tindih Program Pembiayaan
Wajar bila pembiayaan bagi UMKM mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Dalam sambutannya, Menkeu menjelaskan peran penting dan strategis UMKM dalam perekonomian nasional. Selain jumlahnya yang cukup besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja cukup tinggi (sekitar 97%) dan kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) juga cukup signifikan, yaitu sekitar 60,3 % dari total PDB di tahun 2013.

Namun Menkeu menyayangkan bahwa kontribusi UMKM yang begitu besar dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan multiplier effect dalam perekonomian nasional tertutup dengan adanya tumpang tindih program pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga/instansi pemerintah. &ldquoPelaksanaan program dimaksud masih dinilai belum tepat sasaran, tumpang tindih, menimbulkan distorsi pasar dan cenderung terus membebani anggaran pemerintah,&rdquo tegasnya dihadapan tujuh Menteri Kabinet Kerja, termasuk dua menteri Koordinator yang hadir dalam pembukaan Lokakarya tersebut.

Menkeu lalu menyimpulkan, &ldquountuk itu perlu dipikirkan perbaikan secara sistematis. Sinergi antar program dan antar kelembagaan perlu kita bangun, sehingga mampu meningkatkan efektifitas program-program pembiayaan.&rdquo

Komitmen Bersama Para Menteri Kabinet Kerja
Setelah penyampaian keynote speech dari Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, acara dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama antara Menteri yang terkait dengan program pembiayaan ekonomi rakyat. Komitmen tersebut dimaksudkan dapat menjadi sarana pemicu bagi seluruh Kementerian terkait untuk saling bersinergi mencari solusi mengatasi masalah-masalah pembiayaan sektor produktif dan pemberdayaan UMKM untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, petani, nelayan, pekebun, dan lainnya.

Hadir pada acara penandatangan komitmen bersama, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Koperasi dan UMKM. Sedangkan sembilan Menteri lainnya yang tidak dapat hadir karena agenda lain yang tidak dapat diwakilkan akan menyusul menandatangani sebagai bentuk dukungan atas komitmen bersama tersebut. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peran Ditjen Perbendaharaan dalam Program Ekonomi Rakyat
Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan akselerasi pembiayaan ini tidak terlepas dari peran Ditjen Perbendaharaan dalam membina Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola dana bergulir dan membuat kebijakan/peraturan Kredit Program. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

Dalam pengelolaan program dana bergulir, Direktorat PPK-BLU memastikan program penguatan permodalan koperasi dan UMKM yang dikelola BLU dapat meningkatkan jumlah masyarakat target penerima dana. Tujuannya sangat jelas yaitu snowballing effects yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerimanya. Sejak tahun 2007, dana bergulir dikelola oleh BLU dengan dana APBN sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 26,23 Trilyun.

Untuk skema subsidi bunga, pemerintah telah meluncurkan beberapa skema khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan akses pembiayaan kepada sektor usaha yang kurang feasible namun sudah bankable. Pada skema subsidi bunga ini, pemerintah melalui APBN sejak tahun 2008 sampai dengan 2014 telah mengeluarkan anggaran subsidi sebesar Rp 1,4 Triliun dengan nilai pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana sekurang-kurangnya mencapai Rp 23 Triliun. Direktorat SMI sangat berperan dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait hal ini.

Sedangkan untuk skema penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha yang tidak atau kurang bankable, sejak tahun 2007-2014 Pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi imbal jasa penjaminan sebesar Rp 6 Triliun dan PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo Rp 11,75 Triliun. Dengan dukungan dana tersebut, dana perbankan yang disalurkan ke UMKM melalui KUR mencapai kurang lebih Rp 172 Triliun.

Talkshow dan Diskusi Lokakarya
Untuk mempertegas pentingnya sinergi dalam program pembiayaan dalam mengangkat ekonomi rakyat, Ditjen Perbendaharaan mengundang dua narasumber yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Narasumber pertama, Dr. Nining Indroyono Soesilo, MA, menyampaikan konsep Skema Pembiayaan Terintegrasi antar Kementerian antar Lembaga Keuangan yang Cocok untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Masril Koto sebagai narasumber kedua yang menyampaikan pengalamannya dalam membina dan membiayai kelompok masyarakat (pelaku usaha produktif) yang tidak mampu mengakses kredit perbankan.

Oleh : Kontributor Direktorat SMI

Jakarta, perbendaharaan.go.id - saat ini aplikasi SPAN telah diimplementasikan di 62 unit KPPN pada 7 Kantor Wilayah. Rollout SPAN harus segera dilaksanakan, walaupun pada masa awal implementasinya akan ditemui permasalahan. Dengan persiapan yang lebih matang, setidaknya permasalahan yang muncul akan bisa diminimalisir. Dengan berbagai pertimbangan, pelaksanaan rollout SPAN dilakukan pada awal tahun 2015. pada awal tahun anggaran, beban pekerjaan pada KPPN akan cenderung rendah, sehingga cukup tepat apabila pelaksanaan Rollout SPAN.

Koordinasi antara kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan telah dilakukan, salah satunya melalui teleconference (19/12). Rapat koordinasi yang dilakukan secara online ini, untuk mempersiapkan pelaksanaan rollout SPAN yang dilakukan pada dua tahap. Tahap satu dimulai tanggal 2 Januari 2015 yang akan dilaksanakan pada 78 KPPN dan 16 Kanwil. Tahap dua dimulai tanggal 2 Februari 2015, dilaksanakan pada 39 KPPN dan 10 Kanwil.

Mitra Kerja KPPN dan Kanwil perlu memahami bahwa proses transformasi dan migrasi yang cukup besar ini akan membawa akibat dari sisi teknis dan nonteknis. Peran KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sangat dibutuhkan untuk dapat terlibat aktif untuk memberikan pemahaman kepada mitra kerja dan melakukan koordinasi dengan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan segera.

Seluruh Kepala Kanwil diharapkan selalu memonitor dan mendampingi Kepala KPPN, dalam pelaksanaan hands on dan pengiriman data awal pada unit masing masing sehingga pelaksanaan rollout SPAN dapat berjalan dengan lebih baik. &ldquosaya meminta komitmen dan kerja keras kita semua, untuk mensukseskan implementasi SPAN&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Yogyakarya, perbendaharaan.go.id- Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional melalui kegiatan Festival Anti Korupsi Tahun 2014 kembali digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 &ndash 11 Desember 2014 di Grha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dengan tema &ldquoIndonesia Berintegritas&rdquo. Kegiatan serupa pernah diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada tahun 2013.

Festival Anti Korupsi 2014 dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ketua KPK, Menteri Sekretaris Negara, sejumlah Menteri lainnya, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa perwakilan Kepala Daerah, serta beberapa petinggi TNI dan POLRI. Dalam festival tersebut, Pimpinan KPK menyerahkan beberapa penghargaan kepada Kementerian Keuangan antara lain penghargaan terkait pelaporan gratifikasi tahun 2014 yang diterima oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, serta penghargaan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM) tahun 2013 dan 2014, dimana untuk Ditjen Perbendaharaan penghargaan tersebut diserahkan kepada Kepala KPPN Malang (2013), serta Kepala KPPN Semarang II dan Kepala KPPN Bangko (2014).

Selanjutnya, dalam Festival Anti Korupsi 2014, ditampilkan sejumlah stand pameran (Kementerian/Lembaga/BUMN-D/NGO), performance, display barang gratifikasi, serta lelang barang gratifikasi. Untuk stand pameran indoor, Kementerian Keuangan hadir dengan tema &ldquoBerintegritas dan Berkinerja Tinggi untuk Indonesiaku&rdquo yang menyajikan materi seluruh unit eselon I Kemenkeu, termasuk Ditjen Perbendaharaan dengan subtema &ldquoIntegritas Tiada Henti Mengawal Pelaksanaan APBN&rdquo berupa poster timeline pencapaian/penghargaan yang terkait dengan integritas, tayangan video SPAN, Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan, penyajian aplikasi Online Monitoring SPAN, serta Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2010 kepada KPPN Gorontalo.

Untuk stand pameran outdoor, Kementerian Keuangan diwakili oleh Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, serta Ditjen Perbendaharaan. Pada stand outdoor, Ditjen Perbendaharaan menampilkan Layanan Mobile Service Area KPPN Yogyakarta, aplikasi SPAN, Online Monitoring SPAN, Profil Ditjen Perbendaharaan melalui poster dan aplikasi peta sebaran unit kerja Ditjen Perbendaharaan, peta strategi Ditjen Perbendaharaan, capaian integritas Ditjen Perbendaharaan, buku dan brosur dari seluruh unit eselon II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta Treasury Children Corner dengan menghadirkan 20 anak dan guru dari SDN Adisucipto melalui kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selama di Grha Sabha Pramana, walaupun sering terjadi perubahan cuaca serta posisi yang berada di bawah tangga gedung utama, namun melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dari Bagian OTL dan Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, KPPN Yogyakarta, serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, stand outdoor Ditjen Perbendaharaan berhasil menarik perhatian dan minat pengunjung. Beberapa pengunjung mengaku tertarik dengan tampilan stand outdoor Ditjen Perbendaharaan karena desain dan penyajian yang elegan dan paling menonjol di antara seluruh stand outdoor, serta sosialisasi secara interaktif dan bersahabat dari Tim Ditjen Perbendaharaan yang menjelaskan tentang peran Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang relatif baru diketahui oleh masyarakat, khususnya mahasiswa dan media massa.

Antusiasme masyarakat terhadap Ditjen Perbendaharaan selama 3 (tiga) hari penyelenggaraan kegiatan sungguh di luar ekspektasi. Total pengunjung stand outdoor Ditjen Perbendaharaan yang tercatat pada Aplikasi Buku Tamu mencapai 644 orang yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa S-1/S-2, dosen/guru, LSM dan KPK, satker K/L dan Pemda, TNI/POLRI, serta wartawan radio (live interview/report oleh Radio Star Yogya) dan media online Yogyakarta. Jumlah tersebut jauh meningkat daripada penyelenggaraan di tahun 2013 yang berjumlah 215 orang. Selain itu, stand Ditjen Perbendaharaan menerima kunjungan dan goresan testimonial pada kanvas dinding dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sonny Loho, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, dan sejumlah pejabat dari unit eselon I Kemenkeu lainnya.

Di penghujung acara Festival Anti Korupsi 2014, Kementerian Keuangan melalui kontribusi aktif dari Ditjen Perbendaharaan, Setjen Kemenkeu, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, serta unit eselon I Kemenkeu lainnya, kembali dinobatkan sebagai Stand Terbaik ke-1 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim KPK.

Kontributor: Subbagian EHPK Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
Jakarta,perbendaharaan.go.id- mulai tahun 2015 seluruh entitas akuntansi pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Mensukseskan penerapan basis akuntansi pemerintahan tersebut di lingkungan Pemerintah Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merangkul 172 orang pejabat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari 86 Kementerian Lembaga (K/L) melalui acara Workshop Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (15/12).

&ldquoAcara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman SDM APIP mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, khususnya terkait kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan pengunaan Aplikasi SAIBA&rdquo kata Direktur APK, Yuniar Yanuar Rasyid, saat menyampaikan keynote speech pembukaan Workshop.

Disampaikan pada kegiatan ini materi tentang &ldquoOverview Proses Bisinis SAIBA &ldquo dan &ldquoDemo Aplikasi SAIBA untuk Penyusunan LK K/L&rdquo. Aplikasi SAIBA merupakan merupakan buah sinergi antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, serta Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. Aplikasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangan dalam implementasi Akuntansi berbasis Akrual nantinya, termasuk output-output baru dalam laporan keuangan, antara lain Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kegiatan workshop ini mendapat apresiasi dari peserta. &ldquo Acara ini bukan hanya sekedar media komunikasi, lebih dari itu acara ini merupakan sarana penyampaian informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, dalam melakukan tugas review Laporan Keuangan&rdquo, ulas seorang peserta.

Go Akrual! Go WTP!

Kontributor: Ferry Taufik, Wakhid Fatwan dan Husni Firmansyah, Dit. APK

Liputan &ldquoWorkshop For Legislative&rdquo Provinsi Sumatera Barat Siap Menyongsong Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Padang, perbendaharaan.go.id &ndash Guna mengawal pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada entitas akuntansi di seluruh jajaran Pemda lingkup Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat merangkul DPRD selaku pemangku kepentingan dari pihak legislatif di daerah untuk berperan serta mendorong kebijakan tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, pada tahun 2015 seluruh entitas akuntansi pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Tak terkecuali pemerintah daerah dalam menyusun LKPD. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu penentu Opini BPK. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, LKPD yang handal, akurat, dan tepat waktu adalah harga mati.

Melalui acara Workshop Pertanggungjawaban APBD 2015 dan Kebijakan Dana Transfer Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, pada Rabu (29/10), Kanwil dan DPRD sepakat untuk mengusung tema &ldquoDengan sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan DPRD lingkup Provinsi Sumatera Barat, Kita wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.&rdquo Acara dihadiri oleh Seluruh Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Sumatera Barat, para Kepala Bidang/Kabag Umum Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat serta Seluruh Kepala KPPN lingkup Provinsi Sumatera Barat.

&ldquoAcara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama tentang arti penting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga pada akhirnya akan terdapat kesamaan visi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2010. Peran DPRD, tentu saja sangatlah penting dalam mendorong pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang mulai berlaku 1 Januari 2015&rdquo. Demikian harapan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, saat menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara Workshop.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, berkesempatan menyampaikan paparan tentang &ldquoPeran DPRD dalam Mensukseskan LKPD Berbasis Akrual&rdquo. Melalui paparan ini peserta memperoleh gambaran yang lengkap mengenai siklus anggaran, sistem akuntansi, latar belakang dan maksud tujuan kebijakan pemerintah pusat sehubungan dengan akuntansi, penyusunan, dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah. Dan pada akhirnya, diharapkan legislatif dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi setempat dalam mendorong pemerintah daerah dalam mensukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Hal lain yang disampaikan dalam workshop ini adalah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah di bidang fiskal, yakni pelaksanaan fungsi sebagai Pembina Keuangan Daerah. Munculnya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah -terutama menyangkut pengelolaan dana transfer- menjadi perhatian serius Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena itu dalam workshop ini disajikan pula materi mengenai perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan besaran alokasi dana transfer Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini hadir narasumber Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Ahmad Yani, yang menyampaikan materi &ldquoKebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah TA 2015&rdquo. Topik paparan yang disampaikan adalah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015, Kebijakan Dana Bagi Hasil Tahun 2015, Kebijakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015, Kebijakan Dana Transfer Lainnya Tahun 2015, Kebijakan Dana desa Tahun 2015 serta informasi tentang data Alokasi Dana Transfer TA 2015 untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan workshop ini mendapat apresiasi yang tinggi dari peserta. &ldquo Acara ini bukan hanya sekedar media komunikasi, lebih dari itu acara ini merupakan sarana penyampaian informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, legislatif di daerah, dalam menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah pusat&rdquo, ulas seorang peserta.

Rasa antusias peserta kian tampak saat dibuka sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Tisari Yona Geumila. Berbagai pertanyaan pun mengemuka sebagai tanda tingginya keingintahuan peserta akan informasi tentang kebijakan pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan terutama rencana implentasi sistem akuntansi berbasis akrual.

Hal lain yang menjadi perbincangan hangat adalah tentang perkembangan kebijakan dana transfer ke daerah dan teknis penghitungan pembagiannya. Terutama perkembangan kebijakan terkait Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Dana Instentif Daerah (DID) dan kriterianya. Salah satu kriteria DID adalah kinerja keuangan yang memiliki bobot paling besar, yaitu 50%. Adapun butir-butir kriteria kinerja keuangan yang diperhitungkan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (35%), Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu (35%), Upaya Peningkatan PAD (15%), dan Penyampaian LKPD yang Tepat Waktu (15%).

Dengan diselenggarakannya workshop ini diharapkan para anggota DPRD dapat lebih memahami peranannya dalam pembangunan di daerah masing-masing. Dapat bersinergi dengan pemerintah daerah setempat serta turut mendorong upaya-upaya konstruktif dalam kerangka pembangunan nasional.

Kontributor: Totok Suyanto, M. Prasetyo W.