Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Periode II Tahun. 2013
Dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja triwulan III TA 2013 dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2013, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) II Tahun 2013, pada tanggal 26 sd 28 Oktober 2013, di Hotel Pade’, Kabupaten Aceh Besar. Rakor diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III, serta eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Tema yang diusung pada Rakor II tersebut adalah “Kita Bangun Sinergi dan Kebersamaan Untuk Mewujudkan Kualitas Kinerja yang Lebih Baik”.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanProvinsi Aceh, Bakhtaruddin, yang dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rakor II Tahun 2013 ini diselenggarakan guna membahas permasalahan KPPN lingkup Kanwil Ditjen PerbendaharaanP rovinsi Aceh guna memastikan penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya, ia juga mengharapkan agar seluruh peserta rakor dapat secara aktif mencermati pemaparan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga rakor kali ini menghasilkan rumusan yang konstruktif dan aplikatif.

Seusai acara pembukaan, rakor dilanjutkan dengan penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Aceh Semester I Tahun 2013 kepada para Kepala KPPN guna disampaikan kepada Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerjanya.

Penyerahan Buku KFR Provinsi Aceh Semester I 2013 Selanjutnya acara Rakor Periode II Tahun 2013 ini memasuki acara inti, yaitu pemaparan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dibawakan oleh Kepala Bidang PPA I, Muliasyah. Pemaparan materi berikutnya adalah kondisi dan kinerja terkini, serta kesiapan KPPN dalam menghadapi langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan oleh seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Sesi terakhir hari pertama adalah diskusi yang di moderatori oleh Nana Karmana dengan pemateri utama Kepala Bidang Pembinaan AKLAP, Iwan Hanafi.

Dalam acara diskusi, Bapak Iwan Hanafi memaparkan bahwa setelah dikategorisasikan oleh Tim Perumus, telah terkumpul sebanyak 41 permasalahan, yang terdiri atas 5 permasalahan Subbag Umum, 6 permasalahan Seksi Bank, 3 permasalahan Seksi MSKI, 16 permasalahan Seksi Pencairan Dana, dan 11 permasalahan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Pada Rapat Koordinasi Periode II ini, diumumkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang mempunyai kinerja terbaik hasil dari Pembinaan Periode I Tahun 2013 oleh Tim Terpadu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Adapun KPPN yang mendapat Nilai terbaik tersebut adalah :

1. KPPN Banda Aceh
2. KPPN Lhokseumawe
3. KPPN Takengon

Pada hari kedua, Rakor Periode II Tahun 2013 diisi dengan acara Team Building ke Pantai Lampuuk, Lhoknga Aceh Besar, yang diselenggarakan guna meningkatkan jalinan silahturahmi antar sesama pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh tanpa melihat status jabatan dan juga diikuti seluruh pegawai Honorer, sehingga nantinya dapat mempemudah koordinasi dan kerjasama antar pegawai atas pekerjaan di kantor yang semakin hari semakin meningkat dan dituntut tanggung jawab yang besar.

Acara Rapat Koordinasi ditutup langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, yang dalam pidatonya mengharapkan hasil pemaparan, diskusi,dan kegiatan team building yang dilakukan selama Rakor dapat ditindaklanjuti guna mengupayakan tugas-tugas Kanwil dan KPPN, khususnya penyerapan anggaran yang lebih baik dan persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013. Selanjutnya pada akhir arahan, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan para peserta Rakor II atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar. 

Kontributor : Isnain Fikriansyah (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk kesekian kalinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kegiatan Forum Komunikasi Satker Badan Layanan Umum (BLU) Tahap II Tahun Anggaran 2013, Selasa (24/9), di Universitas Airlangga Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Sembilan belas satker BLU di wilayah Provinsi Jawa Timur, para Kepala Bidang lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Timur yang memiliki satuan kerja BLU di wilayah kerjanya.

Kegiatan forum komunikasi dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan Moh. Nasih. Acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Pardiharto. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan harapan, melalui forum komunikasi ini dapat menjadi media komunikasi dan silaturahmi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU, antara jajaran Pimpinan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku pemegang kebijakan dan jajaran Pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur selaku pelaksana fungsi pembinaan Satker BLU, dengan jajaran Pimpinan Satker BLU sebagai executing agency penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLU.

Penerapan pola PK BLU sesuai PP Nomor 23 tahun 2005 dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi, dan produktivitas, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dengan model pengelolaan keuangan seperti ini, satuan kerja BLU dituntut untuk menjalankan tugas-tugasnya secara professional, cepat tanggap, dan ber-emphaty dalam menyediakan produk layanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui kreativitas dan inovasi yang tiada henti sebagaimana halnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II kali ini mengambil tema “Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum, melalui Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik” menghadirkan Narasumber Bayu Andi P. dari Direktorat PK-BLU, Guntur Riyanto dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Surabaya, serta Hari Utomo Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim sebagai Moderator.

Dalam paparan I disampaikan materi mengenai PP 6 Tahun 2006 dan PMK No.96/PMK.06/2007. Pengelolaan BMN/Aset BLU tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan, dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep dalam pengelolaan BMN/Aset BLU adalah penetapan status dan/atau alih status sebagai ketentuan pokok dalam penggunaan BMN. Dalam pemanfaatan BMN terdapat kategori sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan penghapusan.

Pada sesi II disampaikan materi mengenai PP 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 74 Tahun 2012. Tarif BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri. Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai alur penetapan tarif BLU, tujuan dan prinsip dalam penetapan tarif, langkah-langkah penyusunan berupa usulan, bentuk, perhitungan, kebijakan dan analisa tarif, serta sistematika penulisannya. Konsep dalam tarif layanan, BLU dapat memungut biaya atas layanannya kepada masyarakat sebagai imbalan yang diberikan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Penetapan tarif merupakan landasan hukum dan transparansi Badan Layanan Umum dalam melakukan pungutan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi PNBP untuk peningkatan pengembangan mutu pelayanan dan memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Pada sesi tanya jawab peserta sangat interaktif dan antusias dalam menggali informasi dari narasumber baik mengenai pengelolaan keuangan maupun perlakuan atas aset yang dimiliki oleh BLU. Sebagai wujud perhatian dan antusias peserta, acara sesi tanya jawab yang berakhir sampai dengan pukul 15.45 WIB tersebut, peserta dan tuan rumah berharap acara semacam ini lebih sering diadakan agar satker BLU semakin paham akan kewajibannya dan tidak salah dalam melangkah. Kegiatan Forum Komunikasi Satker BLU Tahap II ditutup pada pukul 16.00 WIB, diiringi dengan ucapan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di Forkom berikutnya di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang.

Liputan Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahanan
Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) menggelar acara Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahanan, Rabu (30/10), di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan tema “Sinergitas Penyusunan Laporan Keuangan”. Acara ini dengan Hari Oeang RI ke-67. Para peserta sosialisasi yang hadir adalah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Eselon IV yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran atau akuntansi dan pelaporan keuangan dari seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Saumlaki. Para pejabat KPA dan seluruh pegawai KPPN Saumlaki berterima kasih dan memberikan appresiasi kepada Tim dari Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintah, R. Wiwin Iswanti, yang telah memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada seluruh peserta sosialisasi di Saumlaki.

Sebelum acara inti dimulai, tim panitia membagikan soal pre test kepada para peserta sosialisasi, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman para peserta terhadap sistem akuntansi pemerintah. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, dilanjutkan dengan pembacaan keynote speech berjudul sinergitas penyusunan laporan keuangan. Dalam keynote speech ini disampaikan tentang penyatuan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pemerintah pusat agar dihasilkan laporan keuangan yang beropini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada sesi pertama acara sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan dipaparkan gambaran umum Sistem Akuntansi Pemerintah oleh R. Wiwin Iswanti. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan tentang perjalanan sistem akuntansi pemerintahan dan penyusunan laporan keuangan yang berbasis pada sistem akuntansi pemerintah. Sesi berikutnya adalah pemaparan tentang IPSAP terbaru dari Kasi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkup Pemerintah Pusat, Tio Novita. Ia menyampaikan materi IPSAP No.2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima RKUN/RKUD dan IPSAP No.3 tentang Pengakuan Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan yang Diterima/Dikeluarkan RKUN/ RKUD. Selain itu, Tio Novita memaparkan pula tentang bultek terbaru, yaitu Bultek SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud dan Bultek SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Sesi terakhir, disampaikan materi tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Kebijakan Akuntansinya serta materi tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK No.198/PMK.05/2012) oleh Kasi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi, Masta Boru Manurung.

Dalam sesi diskusi Sistem Akuntansi Pemerintahan terdapat pertanyaan terkait trik dalam penyusunan laporan keuangan, pengembangan aset tidak berwujud, dan hibah. Satuan kerja yang hadir antusias mengikuti diskusi sistem akuntansi pemerintahan ini. Sebelum acara berakhir, tim panitia membagikan soal post test untuk dijawab para peserta sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penyerapan para peserta terhadap materi yang telah diberikan oleh para narasumber. Dari hasil pre test dan post test ini didapatkan peserta yang berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu peringkat satu diraih satker Pengadilan Negeri Saumlaki, peringkat dua diraih satker Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB, dan peringkat tiga diraih satker Dinsosnakertrans Kab. MTB.

Di penghujung acara, Wiwin Iswanti menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta sosialisasi, dan dilanjutkan dengan Penutupan acara Sosialisasi Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan oleh Kepala KPPN Saumlaki. Dalam kata penutupnya, Kepala KPPN Saumlaki berharap agar dengan adanya sosialisasi ini, para peserta dapat memperoleh manfaat dan bekal untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan di tahun mendatang.

Pada kesempatan malam hari diadakan acara Syukuran Hari Oeang RI ke-67 yang dihadiri oleh keluarga besar KPPN Saumlaki dan tim dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan mengundang para pensiunan / purna bhakti beserta keluarganya. Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat hari Oeang RI ke-67. Ia juga menegaskan bahwa sejak KPPN Saumlaki didirikan baru pertama kali ada pejabat wanita dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang berkunjung ke KPPN Saumlaki serta menyampaikan sosialisasi tentang Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Oleh: Yofi Habibie Adnan, Eko Bintoro - Kontributor KPPN Saumlaki

Liputan Hari Oeang RI ke-67
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi pendengar Pro I RRI Gorontalo di manapun anda berada. Bersama penyiar anda Taufik, hari ini, Senin 28 Oktober 2013, acara Hallo Eksekutif Pro I RRI Gorontalo menghadirkan nara sumber special dari Keluarga Besar Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo”

Itulah kalimat pembuka yang mengawali sesi dialog RRI dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo. Dialog ini merupakan Public Campaign dalam rangka peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013. Hadir sebagai nara sumber pada dialog tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Gorontalo, Yulianto, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo, Suhardjono, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Wahyu Purnomo.

Dialog selama 1 jam, yang dimulai pada pukul 09.00 WITA tersebut membahas tentang Peringatan Hari Oeang ke-67 Tahun 2013, disertai isu-isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo. Diskusi semakin menarik dengan adanya respon pertanyaan dari pendengar yang menanyakan berbagai hal kepada para nara sumber diantaranya terkait dengan proses pencairan dana, pertimbangan pemusnahan barang sitaan bea dan cukai serta pertanyaan terkait proses lelang aset negara. Atas pertanyaan tersebut, masing-masing nara sumber memberikan penjelasan secara komprehensip.

Dalam kesempatan itu terdapat pula pertanyaan dari pendengar yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, misalnya pertanyaan tentang keberadaan uang pecahan Rp. 100,- dan Rp.500 ,- yang oleh sebagaian masyarakat Gorontalo dianggap sudah tidak berlaku serta mekanisme penukaran uang yang sudah tidak berlaku misalnya uang pecahan Rp. 50.000,- edisi gambar mantan presiden Soeharto.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Sudarso menjelaskan bahwa persoalan terkait peredaran uang merupakan kewenangan dari Bank Indoensia dan menyarankan pendengar tersebut untuk dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo.

Seiring peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013, Sudarso juga menghimbau seluruh masyarakat Gorontalo untuk lebih mentaati ketentuan perpajakan karena peran signifikan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan APBN. Dalam kaitannya dengan penyerapan anggaran, Sudarso berharap seluruh satker baik satker vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih disiplin dalam penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan di setiap akhir tahun anggaran. Sudarso juga berharap agar masyarakat lebih memilih produk dalam negeri daripada produk luar negeri guna mendukung perekonomian nasional menjadi Mandiri, Kuat dan Stabil sejalan dengan tema peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Sudarso juga menyampaikan kegiatan lain yang akan digelar dalam rangka peringatan Hari Oeang Ke-67 Tahun 2013, yaitu Upacara Bendera tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di halaman Kanwil DJPB Prov. Gorontalo , yang dilanjutkan dengan kegiatan aksi donor darah dan penyerahan santunan kepada panti asuhan serta kegiatan Senam Sehat Bersama pada tanggal 2 November 2013 bertempat di halaman KPKNL Gorontalo.

Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo

Liputan Peringatan Hari Oeang ke 67 di Poso
Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengejawantahkan nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama Sinergi, KPPN Poso menjadi inisiator lomba-lomba memperingati Hari Oeang ke 67 dengan menghadirkan peserta KPPN, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, PT Pegadaian, PT Bank BRI, PT Bank BNI, PT Bank Mandiri dan PT BPD Sulawesi Tengah.

Selama dua minggu penuh, para atlet berlomba secara fisik dan keterampilan dalam berbagai cabang olah raga, seperti bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan bola volley. Tak ketinggalan adu otak yaitu Catur.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini digelar mengejawantahkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang bertepatan dengan peringatan Hari Oeang ke-67 di Poso. Berbagai pihak menjalin tali silaturahim, menguji indurance yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari dari pagi hingga sore, sportivitas sebagai basic attitude yang dekat dengan integritas, serta asah strategi. Bukan untuk sekadar mendapat pengakuan sebagai sang juara, namun spirit memperjuangkan prestasi hingga tetes peluh terakhir itulah yang lebih bermakna.

Rangkaian kegiatan lomba diselingi dengan jalan sehat memperebutkan berbagai door prize dengan mengambil tempat start di KPPN Poso. Tepat tanggal 30 Oktober 2013 sebagai hari yang bersejarah bagi sebuah bangsa yang berdaulat, diselenggarakan Upacara Bendera memperingati Hari Oeang ke 67 bertempat di halaman KPP Pratama Poso. Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Komar Tauchidi Sumiarsa, Kepala KPPN Poso yang dalam arahannya menyampaikan sambutan Menteri Keuangan RI.

Pengumuman dan pembagian piala kepada pemenang lomba menjadi moment yang ditunggu-tunggu. Ada yang bersuka cita karena memborong hadiah, ada yang hanya mendapat satu tropi namun ada juga yang tidak mendapatkan satu pun penghargaan. Namun semuanya bisa berjabat tangan dengan senyum tulus. Mengakhiri rangkaian Hari Oeang ke 67 di Kabupaten Poso, para Kepala Kantor dan Pimpinan Bank mengunjugi pantu asuhan Al Muqoddas – Poso dan menyerahkan santunan beserta sembako sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang kurang mampu.

Oleh : Kontributor KPPN Poso -  Djoko Julianto

Liputan Capacity Building Pegawai KPPN Nabire dan Rakor Hasil Monev Bank Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id - Slogan penyemangat tersebut mengawali pembukaan acara Capacity Building pegawai KPPN Nabire dengan tema: Meningkatkan Kualitas Layanan Menuju Kesempurnaan Pelayanan (Perfect Service)”.

Acara ini diadakan hari Rabu (29/10), satu hari menjelang Hari Keuangan ke-67 sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan Hari Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Trainer yaitu Iswandi (Pinca) dari PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Nabire.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Nabire, Eko Wahyu. B mengingatkan kembali 3 pilar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Salah satu pilar reformasi birokrasi tersebut adalah pengembangan SDM. Selanjutnya ia mengharapkan bahwa sesuai dengan temanya yang sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, acara ini juga harus dapat meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai KPPN Nabire dalam memperbaiki dan terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

“Dengan diadakannya acara ini semoga akan muncul semangat baru semangat perubahan menuju yang lebih baik, semangat untuk memperbaiki diri, menyesuaikan diri sehingga akan dapat mengadaptasi perubahan, meskipun sebagian besar (75 %) pegawai sudah mendekati masa pensiun” tutur Eko Wahyu dalam pengarahannya.

Diiringi dengan suara musik yang menyemangati, Trainer mencoba mengajak para pegawai untuk bersama sama dalam satu kata ”NABIRE” Nothing Achievement Before Implementing, Running, Executing”. Kali ini para pegawai untuk terlibat dalam game dan simulasi “perubahan diri” menuju yang lebih baik, peserta diajak untuk kontemplasi dan refleksi diri dan tidak terlena dalam “comfort zone” dan bekerja akan membahagiakan apabila dapat memberi kebaikan kepada banyak orang.

Dalam sambutan menutup kegiatan ini, Kepala KPPN Nabire mengharapkan para pegawai membawa energi positif dalam memberikan pelayanan lebih baik kepada stakeholder dan menjadi bukti nyata kontribusi kepada organisasi dan pembangunan di Papua.

Pada hari yang sama juga dilaksanakan Rakor Bank Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Jasa Layanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi /Devisa Persepsi sehingga didapat kesamaan pemahaman antara KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dan Bank/Pos Persepsi Mitra kerja terhadap butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani.

Bapak Endarto selaku Kepala Seksi Bank KPPN Nabire mengingatkan kembali agar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya, membayar setoran kepada negara (Pajak dan PNBP) secara mudah dan aman sekaligus untuk maksud penghimpunan setoran penerimaan negara untuk menjamin ketersediaan kas tepat waktu,cukup (providing cash, timely and sufficiently), Bank/Pos Persepsi diharapkan menindaklanjuti hasil monev dan survey KPPN Nabire.

Pada kesempatan ini Kepala KPPN Nabire menyerahkan Penghargaan kepada Bank Persepsi yang memiliki kinerja layanan terbaik berdasarkan hasil Monev dan survey kepatuhan layanan Bank Persepsi. Dimana Terbaik I di serahkan kepada PT.POS Indonesia Nabire, terbaik II kepada Bank Papua Cab. Nabire dan Terbaik III kepada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Nabire.

Oleh : Endarto, Kontributor KPPN NABIRE

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai organisasi yang dinamis dan inovatif, Kementerian Keuangan sedang dan terus menjalankan proses transformasi kelembagaan khususnya pada unit-unit vertikal di daerah. Salah satu wujud dari transformasi kelembagaan tersebut adalah penguatan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah di bidang Fiskal. Peran dimaksud dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjalankan Fungsi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tujuan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah adalah untuk meningkatkan standardisasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kualitas penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan membutuhkan beberapa data keuangan daerah. Seluruh data tersebut juga sangat penting untuk mendukung akurasi dan tepatnya rekomendasi yang pada gilirainnya disajikan dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat.

Pembentukan Forum Komunikasi seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dan seluruh elemen Kementerian Keuangan sebagai salah satu sarana media komunikasi dan tukar menukar informasi, diperlukan sejalan dengan upaya pembinaan pelaksanaan anggaran daerah tersebut serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini diselenggarakan pada hari Selasa 12 November 2013 bertempat di Sati II Room, Hotel Pangeran Beach-Padang. Rakor mengambil tema “Melalui Sinergi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, Kita Tingkatkan Kualitas Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Sumatera Barat” dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc. yang dihadiri oleh para undangan yaitu Para Sekretaris Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Para Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, serta Para Pejabat lingkup Kementerian Keuangan se-Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Bapak Gurbernur menyambut baik adanya rapat koordinasi yang bersifat bantuan dan asistensi dalam rangka evaluasi, sinergi dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan rutin berupa evaluasi pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/Kab) secara triwulan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mengatasi permasalahan seperti mengurangi pengangguran, kemiskinan dan peningkatan pembangunan yang pada gilirannya mensejahterahkan masyarakat.. Pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang sudah ada sekarang telah dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme dan aturan yang ada sehingga data-data ekonomi daerah yang diminta dapat dipenuhi. Kendala atau permasalahan yang ada antara lain berkaitan dengan penyerapan anggaran yang belum maksimal tidak sepenuhnya diakibatkan oleh kesalahan Pemda, akan tetapi dikarenakan persetujuan alokasi dana yang terlambat dari tingkat pusat. Selain itu, aturan pelaksanaan (juklak/juknis) sebagai petunjuk pelaksanaan/pembayaran juga terlambat disahkan/diterima. Oleh karena itu, diharapkan melalui rapat koordinasi ini selanjutnya menjadi forum/wadah sinergi yang baik antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Bidang Fiskal dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola fiskal di daerah.

Selanjutnya, pada waktu yang sama diserahkan Kajian Fiskal Regional Sumatera Barat Semester I 2013 oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Bapak Totok Suyanto kepada Gubernur Sumatera Barat.

Kegiatan rapat koordinasi ini diawali dengan pemaparan materi tentang Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan dalam bidang fiskal di daerah oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat Bapak Mulyo Slamet, dan paparan Perkembangan Fiskal Terkini di Sumatera Barat oleh Regional Economist Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA (sekaligus publikasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Semester I). Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Pusat dan Daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Zainuddin) dan Peranan Pajak Bagi Pembangunan Daerah di Sumatera Barat oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi Bapak M. Ismiransyah M. Zain. Rapat Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Ali Asmar, M.Pd.

Liputan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi SPAN dan SAKTI
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id- “Penyerapan anggaran yang lebih baik akan dapat menunjang peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah Maluku Utara tercinta ini,” demikian pesan Gubernur Maluku Utara yang disampaikan oleh Asisten III Provinsi Maluku Utara, Ir. Amran Mustari dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran dan Implementasi SPAN dan SAKTI yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/10), di Bella International Hotel.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna dana APBN lingkup Provinsi Maluku Utara untuk menghadiri sosialisasi pelaksanaan Anggaran, khususnya PP nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Implementasi SPAN dan SAKTI. SPAN dan SAKTI merupakan Sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengelolaan anggaran sehingga pengelolaan dana APBN secara lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang juga selaku Ketua Tim Perumus RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN ini, menyampaikan bahwa PP Nomor 45 Tahun 2013 merupakan pengganti dari Keppres nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang selama ini masih berlaku. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 telah diatur secara jelas kewenangan dan tanggungjawab dari pejabat perbedaharaan sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan para pejabat perbendaharaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi maluku utara sangat mengapresiasi seluruh satker pengguna dana APBN yang telah mengelola dana APBN dengan baik. Sebagai salah satu bentuk apresiasi, Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi maluku utara memberikan penghargaan ”Satker Terbaik” kategori pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBN Tahun Anggaran 2012. Penghargaan yang secara langsung diserahkan oleh Ir. Amran Mustari ini, diharapkan dapat menjadi pemicu semangat seluruh Satker Instansi Vertikal dan Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara untuk dapat mengelola dana APBN sesuai prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku dengan lebih baik lagi.

Penghargaan diberikan kepada 20 Satker Instansi Vertikal dan Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara. Rincian dari 10 wilayah pemerintahan yang ada di Maluku Utara akan dipilih satu Satker Instansi Vertikal (Satker Pusat) terbaik dan satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Satker Daerah) Terbaik. Yang menarik dari penghargaan “Satker Terbaik” tahun ini adalah Satker Unit Penyelenggaran Pelabuhan mendominasi perolehan penghargaan dengan 4 Unit Penyelenggaran Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Sanana, dan Pelabuhan Daruba. Secara lengkap penghargaan “Satker terbaik” diberikan kepada satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, LPMP Maluku Utara, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo, Dinas Pertanian Kab.Halmahera Barat, Unit Penyelenggara Pelabuhan Gebe, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Tengah, Polres Halmahera Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Timur, Bandar Udara Kuabang di Kao, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara, Unit Penyelenggara Pelabuhan Laiwui, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daruba, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Morotai, Unit Penyelenggara Pelabuhan Sanana, Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sula.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara