Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mewujudkan percepatan penyusunan dan kualitas laporan keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan KPPN Batam mengadakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat bagi satuan kerja lingkup KPPN Batam, Kamis (24/10), di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Acara ini dihadiri oleh para pejabat satuan kerja yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran atau akuntansi dan pelaporan keuangan.

Mengawali acara ini, Kepala KPPN Batam Mir Azwan membuka dan menyampaikan keynote speech yang bertemakan “Sinergitas Penyusunan Laporan Keuangan”. Ia menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk menjaga semangat dalam menyusun laporan keuangan agar terwujud laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kesempatan tersebut, Mir Azwanmelakukan penyematan pin kepada perwakilan peserta sosialisasi sebagai tanda sosialisasi ini resmi dibuka.

Memasuki acara yang pertama, Kasubdit SAP - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. Wiwin Istanti menyampaikan materi tentang Gambaran Umum SAP dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 dan 03. Dalam pemaparannya ia menjelaskan perkembangan SAP dari yang semula berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005, berganti dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Pemaparan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Kasi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat (DISALPPU) Tio Novita E. Ia menyampaikan materi mengenai Buletin Teknis No.11 dan 12. Tio menyampaikan bahwa tujuan dari terbitnya bulletin teknis 11 ini adalah untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas Aset Tidak Berwujud yang tidak secara khusus diatur pada satu standar atau buletin teknis lainnya, sedangkan tujuan dari bulletin teknis 12 adalah membantu entitas pelaporan pemerintah dalam mencatat dan melaporkan transaksi dalam mata uang asing dalam laporan keuangan pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual.

Sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Kebijakan Akuntansinya dan materi tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK. No. 198/PMK.05/2012). Pada sesi kali ini, para peserta khususnya yang mendapatkan hibah begitu serius mendengarkan pemaparan Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pemerintah Sunaryo.

Oleh: Nike.C.Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Rapat Koordinasi PK-BLU lingkup Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara bertajuk Rapat Koordinasi PK-BLU (Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum) lingkup Provinsi Gorontalo, Senin (30/9).

Dalam acara tersebut hadir seluruh stakeholder pengelolaan BLU dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Provinsi Gorontalo, yaitu pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang merupakan BLU Pusat; para Direktur dan Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota baik yang sudah menjadi Sarker BLUD maupun yang belum, Pimpinan Taksi Mina Bahari yang merupakan Satker BLUD pemerintah Provinsi Gorontalo yang memberikan jasa layanan di bidang kelautan dan perikanan, pimpinan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang merupakan pembina keuangan BLUD, pimpinan SKPD Dinas Kesehatan serta Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pembina teknis BLUD.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso. Selanjutnya Sudarso menyampaikan paparannya yang berjudul “Peran Strategis BLU dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik”. Dalam paparannya, ia, menyampaikan bahwa latar belakang implementasi BLU diawali pada era New Public Management dengan salah satu bentuknya berupa agencification pada tahun 1980-an dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh barang/jasa publik dengan kualitas yang baik dan biaya yang wajar. BLU merupakan model agencification yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dan yang menjadi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Ia juga memaparkan mengenai peran strategis BLU karena sebagian besar memberikan layanan yang berhubungan denganhajat hidup orang banyak, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan, yang sangat terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan capaian Millenium Development Goals (MDGs). Implementasi BLU telah berhasil meningkatnan kualitas layanan yang diberikan dan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam pembiayaan. Namun demikian, di samping keberhasilan tersebut, saat ini diakui masih terdapat beberapa kendala dalam regulasi, perubahan mindset pengelola BLU, dan kurangnya komitment kementerian/lembaga. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial bidang kesehatan yang secara bertahap mulai dilaksanakan tahun 2014 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BLU Rumah Sakit. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyambut implementasi JKN dimaksud.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan sharing session oleh salah satu BLU Pusat dan yang bertindak sebagai narasumber adalah dr. Nina Susana Dewi, SpPK(K), M.Kes, Direktur Keuangan RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Latar belakang menghadirkan pejabat pengelola dari RSHS Bandung sebagai nara sumber adalah karena sebagian besar BLUD di Provinsi Gorontalo adalah RSUD, implementasi JKN mulai tahun 2014, dan karena RSHS Bandung merupakan salah satu RS BLU Pusat yang mempunyai kinerja baik.

Dalam paparannya, yang berjudul “Implementasi Pengelolaaan Keuangan BLU di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung”, ia memaparkan bahwa sejak impelementasi BLU pada tahun 2006 telah banyak keberhasilan yang dicapai, antara lain: peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap/jalan, peningkatan sarana/instalasi/alat kesehatan, satu-satunya pusat unggulan nasional kedokteran nuklir, Instalasi Pelayanan Terpadu Pasien Jamkesmas/Jamkesda yang representatif, peningkatan PNBP dari Rp.214 Miliar tahun 2008 menjadi Rp.498 Miliar tahun 2012, serta meningkatkan cost recovery PNBP terhadap total pembiayaan.

Di samping keberhasilan tersebut tersebut di atas, saat ini masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan fleksibilitas yang memerlukan kejelasan dalam regulasi dalam bidang utang jangka panjang dan penghapusan piutang yang berasal dari layanan kepada pasien miskin yang tidak ter-cover Jamkesmas/Jamkesda.

Terakhir, dirinya menyampaikan mengenai perkembangan kebijakan tarif Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) dalam implementasi JKN beserta peluang dan tantangannya.

Acara diakhiri dengan tanya jawab dengan peserta. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Pratanto, yang memandu acara rakor ini mampu menghidupkan suasana di antara seluruh peserta acara sehingga peserta rakor banyak bertanya terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU/BLUD di unit kerjanya masing-masing.

Dari pelaksanaan rakor ini, terdapat beberapa hal yang berhasil dicapai, yaitu adanya kesamaan persepsi bahwa tujuan BLU adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bukan semata penggunaan langsung PNBP/PAD yang diterima, selama good governance dapat dijaga maka implementasi BLU tidak perlu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas opini LKPD yang telah berhasil dicapai, implementasi BLU pada RSUD dan langkah antisipasinya merupakan salah satu upaya untuk menangkap peluang dari impelementasi JKN tahun 2014, dalam konteks BLUD maka kendala regulasi dapat lebih mudah diatasi karena semuanya merupakan kewenangan kepala daerah.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk pada tanggal 09 September 2013 yang lalu. Acara serupa dengan tema yang berbeda direncanakan akan diadakan secara periodik, sehingga diharapkan terjalin hubungan kerja formal dan informal yang semakin baik dan pada gilirannya pengelolaan keuangan BLU/BLUD khususnya dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya akan makin berkualitas.

Oleh : Kontributor Tim PPA Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo

Liputan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukarana Data dan Informasi Keuangan
Singkil, djpbn.kemenkeu.go.id – Program pemerintah yang bersifat pro poor, pro job, dan pro growth diyakini Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh, Bakhtaruddin, dapat dibantu dengan adanya kajian fiskal regional (KFR). Hal tersebut diungkapkan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukarana Data dan Informasi Keuangan antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Selasa (17/9) lalu.

“Kajian (KFR,red) ini nantinya bisa menjadi masukan terutama bagi pimpinan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, unsur Muspida untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan, pengurangan tenaga pengangguran dan kemiskinan,” ungkap mantan Kepala KPPN Padang ini.

Bakhtaruddin yang berbicara di Aula Kantor Bupati Aceh Singkil menyampaikan, kajian tersebut dapat dilakukan dan dianalisa setelah pihak Kanwil DJPB Propinsi Aceh menerima data posisi keuangan dari pemda setempat. Sehingga, pertukaran informasi yang dilegalisasi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) senantiasa bertujuan positif. “Pertukaran data bukan dimaksud untuk mencari kesalahan dan kelemahan,” tegas orang nomor satu di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh tersebut.

Bakhtaruddin juga menambahkan bahwa KFR hanya sebatas pada penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana tertuang dalam APBN. Sedangkan yang terkait dengan suku bunga dan nilai tukar rupiah merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. “Kalau kajian tentang moneter, nilai tukar dan kestabilan tingkat inflasi merupakan otoritas Bank Indonesia,” tambahnya.

Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan sesuai amanat PMK 169/MK.01/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mendapat tugas untuk melakukan analisa dalam bentuk Kajian Fiskal Regional. Kajian yang sejatinya merupakan output dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Sebagai kepala kantor wilayah yang baru menjabat pada 1 Juli 2013 lalu, Bakhtaruddin sangat concern terhadap analisa dan kajian tersebut.

Di lain pihak, Bupati Aceh Singkil, Safriadi, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh dan berharap pihak Kementerian Keuangan dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. “Kita jangan segan-segan nantinya untuk melakukan, meminta (hasil kajian, red) terhadap kelemahan kita,” ujar Safriadi.

Pada acara yang dihadiri jajaran Muspida, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas, Bupati yang baru dilantik pada tahun 2012 lalu juga menaruh harapan yang besar agar pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan secara optimal. “Kami hanya ingin merubah daerah ini seperti daerah maju lainnya,” papar Safriadi di depan para peserta rapat.

Turut hadir dalam rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh yakni tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Muliasyah, Kepala KPPN Tapaktuan, Poerfika Agus Bachtiar, Kepala Subbagian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh, Arif Bakhri, dan Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tapaktuan, Teguh Wrihatno.

Seusai acara tersebut, Bupati beserta jajaran dan rombongan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh melakukan monitoring terhadap salah satu satuan kerja lingkup KPPN Tapaktuan khususnya Kabupaten Aceh Singkil dengan penyerapan yang masih rendah. Hal itu dilakukan untuk menginventarisir kendala yang terjadi di lapangan berikut dengan solusi yang bisa ditempuh demi percepatan penyerapan anggaran.

Oleh: Gigih Alfian Pratama Putra – Kontributor KAnwil DJPBN Prov. NAD

Liputan Bimtek Penyusunan RKA-K/L 2014 Format Baru dan Peran APIP Dalam Reviu RKA-K/L
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L 2014 dan Sharing Session peran APIP dalam reviu RKA-K/L, Kamis (10/10), di Hotel Clarion Makassar. Bimbingan Teknis ini dihadiri 250 satker dan APIP perwakilan dari 34 Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran di Makassar.

Bimtek tersebut diawali dengan pengarahan sekaligus pembukaan Bimtek oleh Dwi Pudji Astuti Handayani Direktur Anggaran II DJA. Dwi Pudji dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah melaksanakan salah satu tupoksi DJA yaitu memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL dan juga sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai penyusunan RKA-KL. Dengan terbitnya PMK-194/PMK.02/2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-K/L tahun 2014 maka terdapat beberapa perubahan paradigma antara lain penekanan fungsi penganggaran pada kementerian/lembaga dan peran APIP dalam reviu penyusunan RKA-K/L.

Bimtek dilaksanakan dengan dua sesi yaitu sesi pemaparan materi narasumber dan sesi bimbingan teknis pendalaman materi penyusunan RKA-K/L 2014. Sesi pemaparan materi menghadirkan 3 narasumber yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan yang membawakan materi Spending Reviu, Kasubdit Sistem Penganggaran DJA dengan materi Penyusunan RKA-KL dan Sharing Session Peran APIP Kementerian/ Lembaga dalam Reviu RKA-KL oleh Inspektorat VI Itjen Kementerian Keuangan yang diwakili oleh auditor madya inspektorat Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulsel, Bilmar Parhusip dalam materinya menyampaikan bahwa Penyerapan anggaran diharapkan mempercepat pencapaian output guna mewujudkan outcome. Namun faktanya, penyerapan anggaran selalu menumpuk diakhir tahun anggaran. Kinerja anggaran bukan hanya diukur dari sekedar penyerapan anggaran saja tetapi akan turut dibobot melalui kualitas output dan outcome. “Bukan hanya anggarannya habis tapi yang terpenting adalah tercapainya kinerja. Untuk itu Spending Review diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat dipastikan antara lain tercapai belanja yang berkualitas,” ujar Bilmar.

Narasumber kedua, Kasubdit Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya menyampaikan latar belakang terbitnya PMK tentang penyusunan RKA-K/L yaitu penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja, penyempurnaan pemisahan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian Perencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) serta menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L sebagai quality assurance. Melalui PMK Penyusunan RKA-K/L ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.

Narasumber ketiga, Heru Sutanto, auditor madya Inspektorat Kementerian Keuangan menyampaikan latar belakang perlunya APIP dalam reviu RKA-K/L. Dijelaskan latar belakang adanya reviu penyusunan RKAKL sebagai amanah PMK-94/PMK.02/2013 antara lain karena permasalahan dalam anggaran. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Sudadi, Kasubdit Anggaran II-C Direktorat Jenderal Anggaran. Sebagian besar pertanyaan peserta adalah terkait tugas APIP dalam reviu RKA-K/L karena merupakan hal yang baru dan terdapat saran dari auditor KPU agar dapat kiranya diberikan juga bimtek kepada para satker oleh Ditjen Perbendaharaan terkait dengan Spending Reviu.

oleh : Kontributor Kanwil Prov. Sulawesi Selatan

Liputan Focus Group Discussion (FGD) SKPD BLUD TA 2013 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi D.I Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) SKPD BLUD pertama sejak implementasi PMK 169/2012, Kamis (26/9), di Ruang Rapat Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I Yogyakarta. Para peserta secara bertubi-tubi menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang terjadi di unitnya masing-masing kepada pihak Ditjen Perbendaharaan. Narasumber menanggapi secara detil setiap pertanyaan peserta, bahkan sesi diskusi sampai melewati batas waktu yang direncanakan. FGD SKPD BLUD merupakan model pengembangan dari tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai amanat PMK 169/2012, sebelumnya sukses diimplementasikan pada satker BLU Pusat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan sharing session pola pengelolaan keuangan BLUD, menyamakan pemahaman dalam penerapan PPK BLUD serta mengidentifikasi berbagai kendala serta strategi menuju peningkatan kualitas PPK BLUD.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah menyampaikan konsepsi model BLU dalam perspekstif pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan pengelolaan keuangan satuan kerja pada khususnya.

”Ujung dari arah yang diharapkan dengan pembentukan BLU sesuai amanat UU 1/2004 adalah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutur Alfiah.

FGD SKPD BLUD pertama Tahun 2013 diikuti oleh 7 BLUD di wilayah DIY yaitu : Kantor Taman Pintar Yogyakarta, RSUD Kota Yogyakarta, RSUD Sleman, RSUD Bantul, RSUD Wates, RSUD Kulon Progo dan RSUD Prambanan serta melibatkan para pembina/regulator BLUD di Pemda masing-masing, antara lain Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi Setda.

Pada FGD kali ini diisi dengan penyampaian materi oleh dua orang narasumber yaitu : Sulistyowati dari DPDPKD Kota Yogyakarta dan Catur Ariyanto Widodo Kasubdit PK BLU, dengan dipandu moderator M.I. Sri Nuryati Plt Kabid PPA II. Narasumber pertama menyampaikan sharing bagaimana pengelolaan BLUD di lingkungan Pemkot Yogyakarta, berbagai kiat dan permasalahan yang dialami oleh satker BLUD. Hal menonjol yang dikemukakan Sulis antara lain kebijakan 1 BLU 1 program dan 1 kegiatan sulit dilaksanakan karena terganjal oleh RPJM yang ditetapkan mengikuti irama politik Kepala Daerah masing-masing.

Di awal paparan kedua, Catur menyampaikan apresiasi atas semangat pemerintah daerah khususnya di DIY dalam pengelolaan BLUD termasuk dalam melengkapi infrastruktur peraturan dan kebijakan BLUD. Narasumber juga menyinggung maksud tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai PP 74 Tahun 2012. Sedangkan terkait kebijakan operasional dari BLUD menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Pada kesempatan itu juga dipaparkan model-model kebijakan BLU Pusat yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kebijakan BLUD.

Dalam penutupannya, Alfiah mengharapkan pertemuan ini dapat membawa manfaat bagi semua peserta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada guna mewujudkan tujuan pembentukan BLUD. Menyambut antusiasme SKPD BLUD yang sangat tinggi diluar perkiraan sebelumnya, Kanwil DJPBN akan menggelar FGD berikutnya dengan mengangkat tema tertentu secara lebih mendalam.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Workshop Koordinasi dan Harmonisasi Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng mengadakan Workshop Koordinasi dan Harmonisasi Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah, Senin (30/9), di Hotel Swiss-Bel Danum Palangkaraya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah yaitu sekitar 35 peserta yang terdiri dari Biro Keuangan dan Biro Aset Pemprov Kalteng, DPKKAD dan Bappeda.

Acara dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng, I Ir. Efrensia L.P. Umbing. Dalam sambutannya, Efrensia menyatakan bahwa dirinya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi peran dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam membantu pengelolaan keuangan daerah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menampilkan nara sumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng, Ludiro dan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, dengan moderator Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng. Dalam sesi ini, Ludiro menjelaskan mengenai peran dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan bagaimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membantu Pemda dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Namun untuk langkah awal, Ludiro menekankan bahwa pertukaran informasi dan data keuangan sangat diperlukan.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Hambit Bintih. I a menjelaskan trik dan kiat bagaimana Pemda Gunung Mas memperoleh opini WTP-DPP. Ia menyatakan bahwa tidak ada kiat khusus dalam memperoleh opini tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana membangun komitmen bersama antara pimpinan dan bawahan serta ketaatan terhadap aturan.

Diskusi panel berikutnya menampilkan nara sumber Kepala Bappeda Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Lukman, dan Kepala BPS, Panusunan Siregar dengan moderator Kabid SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Edy Purwanto. Dalam sesi ini, Lukman menyampaikan arah dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa Bappeda Provinsi Kalteng menyatakan dukungannya atas tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan mengharapkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Panusunan Siregar yang menjelaskan mengenai capaian indikator pembangunan ekonomi dan manusia di Kalimantan Tengah. Dirinya menyatakan bahwa secara umum capaian pembangunan di Kalimantan Tengah baik, namun demikian masih ada beberapa hal perlu untuk ditindaklanjuti lebih serius, misalnya masalah kebersihan air.

Seluruh peserta yang hadir terlihat antusias dan menyatakan bahwa mereka menyambut baik dan mendukung tugas baru kanwil Ditjen Perbendaharaan. Mereka mengharapkan kerjasama yang saling menguntungkan dan membawa kemajuan ekonomi regional Kalimantan Tengah. Bersama seluruh Pemda yang ada di Kalimantan Tengah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng telah dan akan terus meningkatkan sinergi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan Briefing Pagi dengan Menyanyikan Lagu Mars KPPN Purwodadi
KPPN Purwodadi
Melayani setulus hati
Dedikasi semangat tinggi
Mari Kita bersinergi
Memberikan dharma bhakti
Dengan semangat PEDULI

KPPN Purwodadi
Yess (2x)
Salam SPAN
Go Go Go.. Go Live…

Purwodadi,perbendaharaan.go.id - Terdengar suara keras dari seluruh pegawai KPPN Purwodadi pada pagi hari mengobarkan semangat untuk mengawali aktivitas setiap hari. Setelah diawali dengan doa bersama seluruh pegawai dan karyawan, dalam briefing pagi terlebih dahulu para pegawai menyanyikan lagu Mars KPPN Purwodadi seperti lirik diatas dilanjutkan dengan yel-yel pagi dan pengarahan singkat oleh pimpinan. Dengan adanya lagu penyemangat tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat termotivasi dan selalu semangat dalam bekerja memberikan pelayanan berkualitas kepada stakeholder dengan tetap bersinergi satu sama lain.

Lagu tersebut merupakan hasil kreativitas dari salah satu pegawai pada Seksi Bank yaitu Surya Wirawan. Pertama kali dinyanyikan ketika kegiatan Gugus Kendali Mutu yang dirinya sampaikan dan setelah melalui musyawarah bersama, oleh pimpinan ditetapkan sebagai lagu mars KPPN Purwodadi. Syair lagu yang singkat namun penuh makna memberikan semangat tersendiri bagi keluarga besar KPPN Purwodadi. Lirik lagu juga sejalan dengan motto KPPN yaitu “melayani setulus hati dan lebih baik”. Dengan semangat PEDULI, yang bermakna bahwa dalam bekerja diharapkan selalu muncul rasa kepedulian terhadap orang lain baik pegawai, karyawan maupun stakeholder. PEDULI disini juga merupakan kepanjangan dari PEngembangan Diri Untuk Lingkup Internal. Hal ini menunjukkan adanya continuous improvement atau perbaikan terus menerus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan baik GKM,kegiatan religi dan Capacity Building.

Selain menyanyikan lagu mars, dalam yel-yel juga terkandung doa dari seluruh pegawai agar SPAN segera Go Live. Semua insan perbendaharaan tentunya sudah tidak sabar menunggu implementasi dari mega proyek tersebut. Walaupun dengan kata-kata sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu dukungan dan doa agar SPAN segera terwujud.

K. Fuad-Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan Rapat Koordinasi antara KPPN Ambon dengan Pihak Bank dan Pos
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - “Ambon - Siap..!!!” Demikian jawaban serentak para pimpinan Bank dan Pos menyambut ajakan Amra, Kepala KPPN Ambon untuk berkomitmen melakukan perbaikan atas kinerja Semester I tahun 2013 dalam kegiatan Rapat Koordinasi antara KPPN Ambon dengan pihak bank dan pos mitra kerja KPPN Ambon di Swissbell Hotel Ambon, Rabu (7/9).

“Harapan kami terkait evaluasi ini yakni memberikan gambaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, tentunya ada konsekuensi kewajiban yang harus dilakukan disitu, yang mungkin belum diketahui bapak/ibu bahwa tenyata masih ada yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga kami melakukan evaluasi, supaya kedepannya ada perbaikan” demikian harapan Amra.

Acara yang dimulai pukul 12.00 WIT ini diberi tajuk “Evaluasi Kemitraan Bank Operasional I, II, III dan Persepsi Mitra Kerja KPPN Ambon” dan dihadiri 13 pimpinan Bank dan Pos yang menjadi mitra kerja KPPN Ambon. Pada kesempatan itu, Amra mengingatkan kembali tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan oleh Bank/Pos baik selaku BO I, II, III maupun persepsi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direksi masing-masing Bank/Pos.

Selanjutnya Amra menyampaikan evaluasi secara umum kinerja Bank/Pos pada Semester I 2013 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bank/Pos selaku mitra kerja KPPN Ambon. Pada dasarnya sebagian besar kriteria penilaian sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian diantaranya kepatuhan penyampaian laporan bulanan imbalan jasa perbankan, pelaksanaan transaksi reversal, pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara dan pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).

“Kami siap membantu apabila ada hambatan yang ditemui Bapak/Ibu, supaya lebih terjalin sinergi dan kinerja kita semakin meningkat. Kalau dari hasil evaluasi tersebut masih ada yang kurang sesuai dengan kewajiban bapak/ibu sekalian, kami harapkan di semester berikutnya bisa lebih baik,” tegasnya, yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala KPPN Ambon ini.

Sebelumnya, Mattaro Nurdin Arta, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam arahannya memaparkan bahwa Bank Operasional maupun persepsi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu KPPN selaku Kuasa BUN dalam mengelola APBN.

“Bagi kami dari kacamata kantor wilayah, tugas-tugas bank operasional ini sangat strategis dalam mengelola APBN, baik itu menyalurkan pengeluaran-pengeluaran maupun dalam rangka penerimaan negara. Dengan tugas yang sangat strategis ini, sangat menentukan sejauh mana kualitas Laporan Keuangan yang dibuat KPPN Ambon selaku Bendahara Umum Negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mattaro Nurdin Arta mengajak Bank Operasional mitra kerja KPPN Ambon untuk mereview kembali ketentuan-ketentuan untuk dilaksanakan secara efektif. “Sekali lagi, pelaksanaan seluruh rambu-rambu tersebut sangat menentukan opini atas kinerja yang diperoleh oleh KPPN Ambon,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mattaro Nurdin Arta mengungkapkan data evaluasi kinerja Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi yang telah direkapitulasi oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menjadi perhatian para pimpinan Bank/Pos dan current issue pengembangan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) sebagai penyempurnaan dari MPN yang telah berjalan.

Pada sesi berikutnya, diisi dengan materi Evaluasi Kemitraan BO I, II dan III Mitra KPPN Ambon dan Evaluasi Kemitraan Bank/Pos Persepsi yang dibawakan masing-masing oleh Irwan Tri Wahyudi dan Clief Bramy Pangemanan. Sesi Ini memaparkan secara spesifik hasil evaluasi kinerja Bank/Pos dan review ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bank/Pos. Selanjutnya perwakilan dari KPP Pratama Ambon membawakan materi tentang pengetahuan perpajakan kepada para peserta rapat.

Abd. Gafur – Kontributor Maluku