Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2013 Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk mensukseskan dan mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementeriuan Keuangan di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 30 Mei s.d. 31 Mei 2013 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi I Tahun 2013 bertempat di Hotel Pade Kabupaten Aceh Besar. Tema yang diusung pada Rakor I tersebut adalah “ Mari Kita Bangun Sinergi Internal dan Eksternal Dalam Rangka Mewujudkan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di Daerah ”.

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh para pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang memiliki tugas baru sebagaimana ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi I Tahun 2013 ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN sebagai akibat adanya reorganisasi dan revitalisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk menghadapi tugas-tugas baru tersebut, diperlukan sinergi baik Internal maupun eksternal.

Selanjutnya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta Rapat Koordinasi I Tahun 2013 dapat secara aktif mencermati paparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber dan memberikan masukan yang positif sehingga Rapat Koordinasi I ini menghasilkan perumusan yang konstruktif dan aplikatif dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN se-Aceh di masa mendatang.

Seusai acara pembukaan, rapat kordinasi pada hari pertama, dilanjutkan dengan paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh terkait dengan hasil Rapimnas DJPB Tahun 2013. Selanjutnya disampaikan paparan dari para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala KPPN Banda Aceh, dengan topik mengenai strategi dan langkah-langkah menyongsong tugas baru Kanwil DJPB dan KPPN sebagai implementasi dari PMK-169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada hari kedua, rapat koordinasi I dimulai dengan acara paparan yang disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan topik bahasan “ Strategi Penyusunan Kajian Ekonomi Regional“, sebagai bahan pembelajaran bagi para pejabat Kanwil DJPB dan KPPN terkait tugas barunya dalam pengelolaan fiskal di daerah. Paparan ini terkait dengan tugas baru Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Kegiatan selanjutnya “Sinergi”, penandatanganan “Nota Kesepahaman Kerja Sama” antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan 7 (tujuh) Unit Instansi terkait.

Adapun 7 (tujuh) unit instansi tersebut adalah : (1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, (2) Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (3) Bappeda Provinsi Aceh, (4) Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, (5) Dinas Keuangan Aceh, (6) Kantor Wilayah Ditjen Pajak Aceh dan (7) Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Aceh.

Bentuk kesepahanan dan kerja sama tersebut antara lain berupa pertukaran terkait dengan data-data, bimbingan teknis/penyuluhan, nara sumber, peraturan dan informasi lainnya berkaitan dengan tugas baru Kanwil DJPB.

Dalam keynote speech-nya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyampaikan bahwa mulai Tahun Anggaran 2013, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah ditugaskan untuk mengemban tugas baru di bidang Pengelolaan Fiskal, Penganggaran dan Perimbangan Keuangan, termasuk mempertajam tugas di bidang Perbendaharaan seperti melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan BLU/BLUD, Manajamen Investasi Pusat/Daerah, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, menyusun GFS dan tugas-tugas baru tersebut adalah dalam rangka membantu/memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga untuk pelaksanannya memerlukan kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait.

Disisi lain Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh beserta seluruh jajarannya, siap untuk membantu dan melakukan kerja sama, terhadap pertukaran data-data, pemberian bimbingan teknis /penyuluhan, pengiriman nara sumber dan informasi lainnya yang dibutuhkan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara baik yang dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Acara selanjutnya diisi dengan penandatanganan pembaharuan terhadap Pakta Integritas dari seluruh Kepala KPPN dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi internal, khususnya untuk membahas permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, guna diupayakan solusi penyelesaiannya, selanjutnya memberikan masukan dan alternatif penyelesaiannya kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan jika permasalahan tersebut bersifat Nasional, seperti permasalahan adanya Update Aplikasi SP2D yang berlaku surut dan ternyata mengakibatkan prosentase penerbitan SP2D pada hampir semua KPPN menjadi kurang dari 100% padahal IKU penerbitan SP2D telah ditargetkan 100%, perlu adanya modifikasi terhadap cheklist untuk penyelesaian SP2D agar tidak membebani KPPN, pengawasan terhadap pagu minus pada aplikasi SP2D tidak dapat dilakukan di front office karena pengujian terbatas 2 digit atau baru akan diketahui setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Verak dan hal-hal teknis lainnya yang ditemukan di lapangan.

Acara Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Ia memberikan arahan, mengharapkan hasil pemaparan, hasil pembahasan, nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan rekomendasi hasil Rapat Koordinasi I dapat ditindaklanjuti oleh para Kepala Bidang dan para Kepala KPPN di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan terus mengupayakan agar seluruh tugas-tugas baru sebagai Representasi Strategis Kementerian Keuangan di daerah dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pada akhir arahan, Beliau menyampaikan terima kasih kepada Panitia dan para Peserta Rakor I atas terselenggaranya rapat koordinasi ini dengan baik dan lancar.

Kontributor : Yasmi dan Maman Suparman (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh)

Liputan pelantikan pejabat baru KPPN Raha Raha, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, melantik tiga pejabat eselon IV lingkup KPPN Raha, Rabu (26/6), di Raha. Pelantikan ini disaksikan oleh seluruh pegawai KPPN Raha dan rohaniwan.

Tiga pejabat yang dilantik tersebut yaitu Sriyono sebagai Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Azman sebagai Kepala Seksi Bank, dan Nursyamsi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Nursyamsi, sebelumnya bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor, mendapat promosi dan menggantikan Kepala Seksi Pencairan Dana sebelumnya, Sri Budiyono Henricus, yang kini menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Herbudi menyampaikan bahwa KPPN harus menjadi ujung tombak layanan perbendaharaan yang profesional dan modern.

“KPPN membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan dukungan teknologi informasi yang maksimal,” kata Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto.

Herbudi mengungkapkan, para pejabat yang dilantik tentunya telah melalui proses assessment/profiling dan dinyatakan telah memenuhi kualifikasi hard competency dan soft competency. Dengan kata lain, para pejabat tersebut sudah dinyatakan berintegitas, profesional, serta mampu menjawab tantangan untuk melaksanakan tugas Ditjen Perbendaharaan yang modern. Selain itu, para pejabat itu juga merupakan future leaders yang diharapkan mampu membangun sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

“Saya berharap seluruh pegawai senantiasa mengingat kunci keberhasilan dalam mengemban amanah, yaitu perubahan pola piker,” pesan orang nomor satu di KPPN Raha tersebut.

Perubahan pola pikir ini perlu untuk menyadari bahwa sudah banyak yang berubah, yaitu antara lain sifat pekerjaan klerikal sudah menjadi analitikal, metode kerja prosedural sudah menjadi ilmiah, fokus kerja dari input based menjadi performance based, serta strategi pencapaian pasif-reaktif sudah menjadi proaktif dan responsif.

Oleh: Kontributor KPPN Raha
Editor : Agustina Rahayuningtyas (Kanwil DJPBN Sultra) dan Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Porvinsi Riau bersiap melaksanakan peran barunya. Bertempat di Hotel Labersa di wilayah Kampar Riau, mereka menyelenggarakan rapat koordinasi daerah selama tiga hari, tanggal 17 s.d 19 Juni 2013. Rakor yang diikuti oleh para peserta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Riau, KPPN Pekanbaru, KPPN Tanjung Pinang, KPPN Batam, KPPN Dumai dan KPPN Rengat ini mengambil tema “Bersinergi Mewujudkan Peran Baru Sebagai Representasi Kemenkeu di Daerah”.

Hari pertama diisi pemaparan para Kepala Bidang/Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan para Kepala KPPN.

“Rapat koordinasi dibuat untuk mewujudkan peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga menyampaikan beberapa materi terkait hasil rapimtas yang sebelumnya diikuti, hasil pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang telah dilaksanakan untuk semester I, dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

“Kanwil (Ditjen Perbendaharaan-red) memiliki tugas baru. Antara lain penyusunan spending review dan kajian fiskal regional,” kata orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau ini.

Pada kesempatan tersebut, Wiwieng Handayaningsih, juga yang menyampaikan harapan agar kanwil dan KPPN dapat mengulurkan tangan kepada pemda, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.

“Saya berharap kanwil (Ditjen Perbendaharaan) dan KPPN bisa membantu pemda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,” kata Wiwieng. “Selain itu KPPN diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan kanwil untuk meminta data dari pemda dengan cara yang persuasive,” lanjutnya.

Rakor hari kedua, diisi pembahasan masing masing komisi, yang terdiri dari Komisi I yang membahas permasalahan KPPN dan SKKI, Komisi 2 mengenai Kajian Fiskal Regional, dan Komisi 3 membicarakan tentang Spending Reviu. 

Selesai melakukan pembahasan di komisi masing masing, para peserta rakor diajak untuk mengikuti outdoor activities berupa game-game edukatif sarat makna.

Oleh : Marjanto - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan capacity building pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Suasana sejuk Kebun Raya Eka Karya Bali, Bedugul mulai terasa ketika puluhan pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memasuki lokasi kegiatan “Team Building”. Acara yang dilaksanakan Sabtu (29/6/13) pagi hingga sore ini bertujuan meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

”Ditjen Perbendaharaan luar biasa! Kanwil Bali, one for all, all for one,” pekik Kepala Bagian Umum, Rizki Tavianto, membuka acara team building. “Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir tanpa terhalang hujan yang sering turun di wilayah Bedugul,” harapnya.

Dalam sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, I.B.Gde Kartika Manuaba, dikatakan bahwa acara tim building ini dilaksanakan untuk menyatukan langkah dan pikiran para pegawai sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi.

“Acara seperti ini diharapkan dapat terus diadakan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata I.B.Gde Kartika Manuaba.

Acara tim building dimulai dengan senam bersama, dilanjutkan dengan membentuk kelompok. Tujuh kelompok terbentuk melalui permainan lingkaran besar dan “kerang dan mutiara”.

Semua permainan dalam tim building ini mengarahkan peserta pada nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam tim, seperti permainan bakiak, menyusun balok, permainan ular dan yang unik adalah seorang peserta dibuat menjadi mumi dengan membalutkan tissue di seluruh badannya, maksimal 6 gulung tissue.

Acara tim building ditutup dengan penyerahan piala kepada juara I, juara II dan juara III oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Semoga kegiatan tim building ini dapat menambah motivasi bekerja para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di hari selanjutnya.

Oleh : Titin Supartini-kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Prov. Sulawesi Selatan Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sebagai upaya pemberian pemahaman kepada satker terkait tugas-tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN serta untuk mengoptimalkan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah yang telah ada dan sudah dilaksanakan dan tugas-tugas baru yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan melalui pelaksanaan penyusunan Spending Review, Government Financial Statistics (GFS), Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan laporan keuangan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga dengan mengundang sekitar 450 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II serta seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel pada hari Selasa (25/06/2013) di Aula Balai Diklat Keuangan Makassar .

Rapat Koordinasi kali mengambil tema ‘Sinergi Pelaksanaan Anggaran dan Rekonsiliasi Menuju Tata Kelola dan Peyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas’ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, dalam sambutannya sangat mengharapkan peningkatan kerjasama yang baik dan positif antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan para satuan kerja kementerian/lembaga.

Bilmar Parhusip juga memberikan apresiasi terhadap proses penyerapan anggaran tahun 2012 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah SPM yang berkurang 16% pada bulan Desember 2012 dibandingkan pada bulan Deseember 2011. Hal ini didasari dengan adanya sinergi antara KPPN dengan satuan kerja.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pakta integritas yang dilakukan secara simbolis antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel dengan satuan kerja yang diwakili oleh 3 (tiga) perwakilan KPA satuan kerja yakni Kepala TVRI, Kepala BKKBN dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, narasumber yang hadir adalah Kepala Subdit Data dan Bantuan Teknis Dit. PA Tri Budianto, yang pada acara ini mewakili Direktur PA dengan materi Spending Review, Kemudian Bilmar Parhusip, dengan materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 2013 dan rencana tindakan atas permasalahan yang ditemukan, serta Thaufik, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulselbartra dengan materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN, kemudian dilantutkan oleh Farhan Fatnanto, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kanwil Ditjen PBN Sulsel, dengan materi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Perdirjen No 22 tahun 2013, Sukemi Mumpuni, Kepala KPPN Makassar II dengan materi Tata Cara Penyaluran APBN, Edy Nuryadi, Kabid Aklap Kanwil Ditjen PBN Sulsel dengan materi Penyusunan Laporan Keuangan dan temuan-temuan BPK tahun anggaran 2012 dan tindaklanjut, serta Bula Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Ditjen KN Sulselbartra dengan materi Pengelolaan BMN dan Rekonsiliasi Pelaporan.

Diakhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat atas kesediaan mengikuti rapat sampai berakhir dan harapan agar satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan penyerapan anggaran belanja negara sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kanwil/KPPN sehingga kualitas output menjadi lebih baik dan realisasi belanja meningkat dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Tahunan.

Kontributor Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Liputan sosialisasi peraturan baru di KPPN Solok
Solok, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk mencegah permasalahan pada pengelolaan keuangan negara, KPPN Solok mensosialisasikan beberapa peraturan terbaru Ditjen Perbendaharaan. Acara yang digelar pada hari Selasa (25/6), bertempat di Gedung Serba Guna KPPN Solok tersebut dihadiri oleh semua satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Solok. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap, pagi dan siang.

Sosialisasi ini merupakan bentuk kerja nyata KPPN Solok sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Acara tersebut sebagai wadah untuk berdiskusi bersama satker untuk menghidari permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari.

“(Sosialisasi-red) ini merupakan amanah dari peraturan Menteri Keuangan,” kata Kepala KPPN Solok, Sri Murtini saat membuka acara.

“sebagai wadah berdiskusi bersama satker agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” lanjut orang nomor satu di KPPN Solok itu.

Secara sepintas ia menjelaskan bahwa tentang peran baru KPPN di dalam peraturan tersebut. Di antara peran baru itu adalah tugas pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI. Selanjutnya ada tugas lain yaitu pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Acara dipandu oleh tiga narasumber yakni Aris Ananto, Kepala Seksi Pencairan Dana, Afrizon Jani, Pelaksana pada seksi Pencairan Dana, dan Nina Ariandini selaku Penyuluh Perbendaharaan.

Acara berlangsung tertib dan lancar. Para pemangku kepentingan dari satuan kerja juga antusias mendengarkan pemaparan. Di kelompok siang, acara sosialisasi yang dimulai pukul 14.00 WIB pun tidak jauh berbeda. Para peserta tidak kehilangan semangat mereka. Beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis terkait implementasi peraturan tersebut.

Pemaparan yang paling banyak memancing pertanyaan satuan kerja adalah Perdirjen nomor 22/PB/2013 terkait perjalanan dinas. Senada dengan surat S-2056/MK.5/2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, terdapat hal teknis terkait perlakuan akun perjalanan dinas dalam kota yang semula berada dalam akun 521119 atau akun 521219. Perjalanan dinas yang semula terkandung dalam akun itu kemudian dikeluarkan dalam akun tersendiri yakni akun 524xxx. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa satuan kerja KPPN Solok yang mengalami kendala teknis. Dengan demikian, KPPN Solok berinisiatif untuk segera memberikan sosialisasi terkait perjalanan dinas tersebut. 

Acara dikemas dengan interaktif, bukan hanya sekedar paparan dari narasumber layaknya kuliah umum. Di sela-sela acara, panitia memberikan intermezo untuk mengaktifkan kembali konsentrasi yang menurun. Dengan begitu, perhatian peserta tetap terjaga dan output dapat tercapai dengan maksimal.

Oleh : Nurhidayati – kontributor KPPN Solok
Editor : Bambang Kismanto
Foto oleh Aries Munandar

Liputan Acara Gathering Petugas Pengantar SPM pada KPPN Surabaya I
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Surabaya I menggelar acara Gathering bagi para Petugas Pengantar SPM, Selasa (28/5). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa selama ini petugas pengantar SPM dipandang sebelah mata. Seolah-olah mereka datang ke KPPN hanya sekedar sebagai kurir yang disuruh mengantar SPM, padahal lebih dari itu, petugas pengantar SPM mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pencairan SPM menjadi SP2D sehingga penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengingat perannya yang besar tersebut, maka KPPN Surabaya I merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan membangkitkan semangat para petugas satker. Di samping itu, KPPN Surabaya I juga berharap dapat menjaring informasi dari mereka untuk dapat meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang.

Kegiatan dikemas dalam sebuah acara yang santai, diisi dengan pengarahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk memompa semangat para petugas satker, talk show antara perwakilan petugas pengantar SPM dan petugas Front Office (FO) KPPN diselingi dengan hiburan musik. Dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada petugas pengantar SPM terfavorit dan petugas FO KPPN Surabaya I terfavorit.

Terpilih sebagai petugas pengantar SPM terfavorit pilihan petugas FO KPPN adalah : 1. Ngesti Rahayu (Satker Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), 2. Kasin (Denmako Armatim Surabaya), 3. Sukmini Dewi Kardiana (Kejaksaan Negeri Surabaya), sedangkan petugas FO KPPN Surabaya I terfavorit pilihan para petugas pengantar SPM adalah Mamiek Utami.

Oleh : Ibnu Haris Felama – KPPN Surabya I

Poso, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Poso menggelar kegiatan value gathering bagi seluruh pegawainya, Ahad (1/6), di pantai Toini. Para pegawai melebur bersama menjalin kerja sama dalam sebuah barisan. Menyatukan derap langkah meraih satu tujuan.

Mengawali kegiatan dengan do’a dan sambutannya, Kepala KPPN Poso Komar Tauchidi Sumiarsa menyampaikan bahwa acara value gathering ini merupakan sarana untuk meningkatkan sinergi yang merupakan salah satu nilai Kementerian Keuangan. Diharapkan dari out bound ini seluruh pegawai dapat mengimplementasikan makna sinergi dalam kerja sehari-hari.

Acara dapat berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan tenaga lokal, yaitu Dede Priatna – Kasi Pencairan Dana dan Gunawan – Kasi Bank KPPN Poso. Cuaca yang agak terik tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mengikuti satu demi satu games yang dikemas dalam kompetisi per kelompok.

Kepala kantor, kepala seksi, pelaksana dan tenaga honorer semua menyatu dalam satu permainan dengan penuh keceriaan. Tidak ada sekat-sekat jabatan, hambatan itu melebur dalam satu kebersamaan. Semoga spirit ini senantiasa terjaga dan mewarnai aktivitas di KPPN Poso.

Kontributor : Djoko Julianto